Kabar Pusri

Pemerintah mengakui masalah pendistribusian pupuk di sejumlah daerah belum lancar, sehingga memicu terjadinya kelangkaan.

"Yang masih menjadi masalah adalah pendistribusiannya saja," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono usai menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1430 Hijriah di Masjid Istiqlal, Selasa, 30 Desember 2008.

Menurut Anton, kelangkaan pupuk yang sebelum terjadi sudah dapat diatasi pemerintah dengan menambah jumlahnya. Sebab, pemerintah sudah bekerja sama dengan semua pihak terkait. "Jadi, pupuk sudah cukup. Bahkan, sudah ditambah begitu banyak," jelasnya.

Namun, dia mengakui, yang terjadi saat ini adalah terkendalanya pendistribusian pupuk tersebut ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan pupuk seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebab, di tengah jalan para petani dan masyarakat langsung menyerbu ketika melihat truk-truk pengangkut pupuk. "Mau tidak mau, akhirnya kandas sebelum mencapai tujuan," ujar Anton.

Anton menambahkan, tidak lancarnya distribusi pupuk ke daerah-daerah tersebut akibat masyarakat yang tidak sabar dalam menerima jatah pupuk. "Kalau sabar akan kebagian semua, karena sudah ada petugas masing-masing yang ditunjuk," tegas dia.

Sedangkan masalah penimbunan pupuk, kata dia, lebih baik ditanyakan kepada Kepolisian RI. Sebab, mereka pihak yang lebih mengetahui kondisinya.

PT Pupuk Sriwidjaya (PT Pusri) memberi deadline hingga akhir bulan ini kepada 172 dari 178 kabupaten/kota yang masuk wilayah pemasaran I Pusri agar menerbitkan surat keputusan (SK) bupati tentang kebutuhan pupuk.

Menurut Manager Pemasaran I Pusri (Sumatra, Kalimantan, sebagian Jawa Tengah) Effendi Ropie, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk pada musim tanam 2009 dan apabila hal itu tdak dilakukan akan mengganggu sistem penyaluran pupuk bersubsidi.

Dia menyebutkan hingga saat ini baru enam kabupaten yang telah menerbitkan SK bupati sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yakni dua di Jawa Tengah dan empat Lampung. "

Kita minta kepada daerah kabupaten yang belum menerbitkan SK bupati segera menerbitkan paling lambat akhir tahun, karena hal itu merupakan kebijakan dan payung hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi,?ujarnya seusai penandatanganan surat perjanjian jual beli (SPJB) antara Pusri dan distributor di Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (22/12).

Effendi juga mengungkapkan, sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) No 42/2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi, seharusnya bupati atau wali kota sudah membuat SK pada November yang sebelumnya gubernur juga mengeluarkan SK paling lambat Oktober lalu.

"Kalau semua SK itu tidak juga keluar, kami berharap Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi kebutuhan pupuk sebab para petani butuh pupuk tidak bisa lama-lama menunggu SK," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Effendi menegaskan, akan mengurangi jumlah distributor pupuk bersubsidi yang terdaftar di wilayah I dari 680 menjadi 600 distributor. "Kemungkinan besar 80 distributor akan dilepas tahun depan dan hanya 600 distributor saja yang dipakai," papar Effendi.

Di Sumsel, tambahnya, dari sekitar 58 distributor akan dirampingkan mencadi 45 distributor, pengurangan distributor bukan karena distributor tersebut nakal hanya saja untuk mempermudah pendistribusian pupuk bersubsidi ditingkat petani.

Namun, lanjutnya dari 600 distributor yang masih dipercaya tersebut, tidak selamanya bisa menjadi distributor, karena Pusri terus akan memantaunya. "Artinya mereka bisa saja dicabut sewaktu-waktu, apabila nakal, maupun kurang koordinasi dengan dinas terkait yang menyebabkan terjadi masalah dalam penyaluran pupuk," terangnya.

Komisi VI Bidang Industri dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan sumber dana rencana revitalisasi pabrik pupuk. Pemerintah berencana memperbaiki pabrik pupuk di Indonesia untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pupuk tahun depan.

"Dari mana kebutuhan dana sebesar Rp 54 triliun, untuk revitalisasi satu pabrik pupuk?" kata Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Saidah Sakwan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Jakarta, Senin 15 Desember 2008.

Padahal, kata Saidah, rata-rata aset pabrik pupuk yang bakal direvitalisasi hanya sekitar Rp 5 triliun. Selain itu, Dewan mempertanyakan kebutuhan penyediaan gas. Kebutuhan industri pupuk rata-rata sekitar 793 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), padahal pasokan hanya 605 MMSCFD.

Pemerintah menargetkan kapasitas pabrik pupuk urea meningkat menjadi 10,44 juta ton melalui revitalisasi pabrik tua. Peningkatan tersebut dengan asumsi beberapa pabrik tua tidak dioperasikan lagi. Setelah revitalisasi, kebutuhan gas bumi bakal menjadi 999 MMSCFD.

Untuk mencapai target produksi pupuk urea sebesar 7 juta ton dan kebutuhan subsidi sebesar 5,5 juta ton pada 2009, pemerintah mendorong PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim beroperasi penuh dengan pasokan gas bumi masing-masing sebesar 110 dan 285 MMSCFD.

Pemerintah berencana membangun pabrik pupuk di wilayah lapangan gas Tangguh, Papua. Rencana ini, supaya pasokan gas yang digunakan sebagai bahan bakar pembuatan pupuk bisa tercukupi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, selain membangun pabrik pupuk, pemerintah juga akan membangun industri lain di kawasan itu.

"Hasil kajiannya lebih efisien membangun pabrik pupuk atau industri lainnya di sekitar lapangan gas," ujar Purnomo di sela Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Mineral Batu Bara DPR, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 10 Desember 2008.

Pola ini mengambil contoh di lapangan Arun dan Bontang, Kalimantan Timur. Di dekat lapangan Arun dibangun pabrik PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer AAF. Sedangkan di Bontang dibangun PT Pupuk Kaltim.

Pembangunan pabrik ini sekaligus untuk mencukupi kebutuhan pupuk nasional. Beberapa waktu lalu,kelangkaan pupuk sempat terjadi akibat tingginya permintaan pasar. Sehingga memaksa pemerintah menggelontorkan pasokan pupuk bersubsidi tambahan ke pasar.

Mengenai progres proyek gas alam cair (LNG) Tangguh, Purnomo menuturkan, pada April 2009 lapangan ini sudah bisa memproduksi. Rencananya, produksi pertama ini akan dikirim ke Korea Selatan. "Saat ini, masih dilakukan uji coba agar saat pengiriman berjalan lancar," kata Purnomo.

Setelah dikirim ke Korea, LNG Tangguh akan dikirim ke Fujian, China, serta untuk memenuhi pesanan Sempra Energy, Amerika Serikat.

Pemerintah menyatakan, cadangan gas alam Tanggung di Papua (BP) dan gas Abadi di selat Masela (Inpex) bisa untuk memenuhi kebutuhan gas PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang maupun PT Petrokimia Gresik.

Peruntukan kedua cadangan gas alam di Indonesia Bagian Timur untuk pabrik pupuk dan petrokimia terkait dengan menurunnya cadangan gas di sekitar pabrik yang selama ini memasok kebutuhan gas pabrik tersebut.

"Namun, selain dari kedua cadangan gas alam juga disiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik pupuk dan petrokimia tersebut," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam penjelasan tertulis yang dikutip dari situs departemen, Sabtu 13 Desember 2008.

Kebutuhan gas untuk PT Pupuk Sriwijaya selain dari gas Tangguh dan gas Abadi, menurut Purnomo antara lain akan dipenuhi dengan membeli sebagian gas PT Perusahaan Gas Negara (eks Blok Corridor, sebesar 400 MMSCFD) selama 15 tahun. Selain itu juga dengan membeli gas PT PGN dari ex Blok PT Pertamina EP Sumbagsel sebesar 125 MMSCFD selama 10 tahun. Semua itu diluar komitmen gas PT PGN kepada konsumen lain.

Pasokan gas untuk PT Petrokimia Gresik (PKG) sesuai GSA dipenuhi oleh Kodeco dan KEI Pagerungan. Selain itu juga direncanakan dari lapangan Lenggowangi-JOB Petrochina Tuban mulai tahun 2008. Saat ini pasokan gas mengalami kekurangan karena kerusakan pipa gas di Porong. Untuk itu dilakukan mekanisme substitusi yaitu dengan mengurangi alokasi gas untuk PT PLN di Gresik.

Sedang pasokan gas untuk pabrik Petrokimia Baru ada beberapa alternatif yaitu dari LNG Bontang extension via re-gas di Gresik (onstream sekitar 2012), EMOI Cepu dalam fase eksplorasi (onstream sekitar 2012) dan LNG Inpex (blok Masela) yang onstream sekitar tahun 2016. Untuk gas EMOI Cepu perkiraan cadangan (resources) sebesar 1,6 TCF. "Namun untuk pabrik Petrokima Baru sebaiknya didesain menggunakan batubara sebagai pengganti fuel gas dan feed gas," papar Purnomo.

Untuk PT Pupuk Kujang yang memiliki kebutuhan gas sebesar 126 MMSCFD pasokan dari gas Tangguh (BP) dan gas Abadi (Inpex) akan dilakukan melalui mekanisme pembelian pada Receiving Terminal Jawa Barat. Saat ini untuk Kujang 1A yang membutuhkan gas sebesar 57 BBTUD dipasok oleh BP ONWJ sebesar 57 MMSCFD. PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) dengan BP untuk Kujang 1A berlaku mulai 2007 hingga 2017.

Untuk Kujang 1B yang memiliki kebutuhan gas sebesar 48 BBTUD saat ini dipasok dari PT Pertamina EP sebesar 48 MMSCFD. PJBG dengan Pertamina untuk Kujang 1B mulai berlaku 2006 hingga 31 Desember 2008. Pasokan gas setelah 2008 sedang diusahakan dari PT Pertamina dan BP ONWJ.

"Hasil diskusi terakhir PT Pertamina EP sanggup memasok gas selama 3 tahun namun kemungkinan tidak maksimal (48 BBTUD). Untuk itu ada kemungkinan mendapat tambahan dari ekses gas BP ONWJ sebesar 5 MMCFD yang saat ini sedang dievaluasi," ujar Purnomo.

Gagas Pembangunan Pabrik Pupuk Organik Senilai Rp 3 Miliar di Sumsel

PT Pupuk Sriwijaya berencana mengembangkan sayap investasi pada bidang produksi pupuk organik. Untuk mewujudkan rencana tersebut, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar untuk membangun sarana-prasarana produksi dan pemasaran dari hulu ke hilir.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kepada wartawan seusai membuka Porseni Tahun 2008 dan Peringatan HUT Ke-49 PT Pusri di Palembang, Rabu (10/12). Kegiatan Porseni dihadiri ribuan karyawan perusahaan tersebut.

Dadang mengatakan, pertimbangan utama PT Pusri dalam menggagas pembangunan pupuk organik tersebut adalah melihat kondisi sebagian besar tanah pertanian di Indonesia yang sudah mulai jenuh akibat unsur humus yang mulai berkurang.

?Kejenuhan tanah ini harus diwaspadai karena bisa menurunkan produktivitas tanaman. Makanya, kami menilai bahwa penggunaan pupuk organik atau kompos alami perlu digencarkan di tingkat petani,? kata Dadang menjelaskan.

Oleh karena itu, PT Pusri yang selama ini menggeluti bidang produksi pupuk mencoba melebarkan sayap investasi ke bidang produksi pupuk organik tersebut. Selain sebagai bentuk perluasan bisnis, produksi pupuk organik ini juga mempertimbangkan keinginan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

?Kalau dari sisi dana relatif tidak terlalu besar karena diperkirakan hanya butuh sekitar Rp 3 miliar. Saat ini, proyek ini sudah berjalan di tahap awal,? kata Dadang

Dari sisi penerapan teknis, Dadang menuturkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan para peternak hewan, seperti sapi, kambing, dan kerbau, serta produsen makanan ternak dari beberapa daerah di Indonesia. Kotorannya dibeli lalu diproduksi sebagai pupuk kemasan, lalu dijual kembali,

Ambil kesempatan.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi beserta pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan perlu melirik potensi ini. Pemerintah daerah juga perlu mengambil kesempatan ini karena ini prospeknya cerah serta sangat membantu untuk menyeimbangkan kondisi tanah. Ditanya tentang stok pupuk urea bersubsidi, Dadang menjelaskan saat ini masih ada sebanyak 200.000 ton. Stok ini masih bisa digunakan sampai akhir Desember 2008.

?Kalau ditanya cukup atau tidak, saya jawab stok ini pas-pasan. Pada Januari tahun depan, tidak boleh ada pabrik pupuk di Indonesia yang berhenti beroperasi agar tidak ada kekosongan stok,? katanya.

Selain PT Pusri, stok pupuk saat ini juga disangga produksi PT Pupuk Kaltim sebesar 80.000 ton per bulan. Pabrik pupuk PT Iskandar Muda juga bisa menghasilkan tambahan 50.000 ton per bulan. ?Saat ini, pabrik pupuk dalam kondisi baik karena pasokan gas memadai,? katanya.

Namun, sesuai catatan Kompas, meskipun persediaan pupuk dinyatakan cukup oleh PT Pusri, petani sering kali mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) akan melakukan uji coba pembentukan koperasi tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan sistem tata niaga pupuk bersubsidi yang masih karut marut.

Tahap awal uji coba tersebut akan dilakukan bulan ini di Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) dan Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, sistem ini diharapkan mampu mengeliminir tingkat kebocoran pupuk dan dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk di tingkat petani.

"Pola baru itu akan tetap mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hanya saja PT Pusri mempunyai binaan sendiri dan akan menggandeng BRI dalam menjalankan program dimaksud," ujar Dadang disela-sela kunjungan kerja Gubernur Jateng Bibit Waluyo ke pabrik Pusri di Palembang, Selasa (2/12).

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, tahun anggaran 2009 pemerintah menetapkan urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan bila dibanding tahun ini stok pupuk bersubsidi 4,8 juta ton atau rencana awal dianggarkan APBN sebesar 4,3 juta ton.

Selain itu, kedepan diusulkan pula penanganan distribusi pupuk ke petani ditangani langsung pemerintah daerah (pemda). Alasannya, pemda lebih tahu kebutuhan riil pupuk di lapangan.

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kunto Hadi mengungkapkan pemda dapat mengalokasikan dana yang berasal dari APBD dan sebagai penanggung jawab pada lini terbawah diberikan kepada camat setempat. "Jadi petani diberikan kredit modal kerja yang dialokasikan dari APBD masing-masing daerah," tambah Bowo.

Sementara itu, Bibit Waluyo menegaskan sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap tata niaga pupuk bersubsidi. Ia melihat sistem yang ada saat ini masih belum mampu mengatasi kelangkaan pupuk terutama pada musim tanam. Di sisi lain, permainan oknum-oknum yang ada pada lingkaran pupuk bersubsidi juga susah dilakukan pengawasan.

Bagi Bibit urusan distribusi pupuk ke depan, harus ada jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Saat ini isu dominan itu masalah kelangkaan pupuk. Jadi sistem distribusinya kita cari yang benar dan perbaikannya kita lakukan bersama sehingga penyimpangan yang terjadi bisa dieliminir," paparnya.

Meski di sejumlah daerah mengalami kelangkaan, pupuk urea bersubsidi di Jambi justru menumpuk di gudang PT Pusri. Minimnya daya serap pupuk disebabkan banyak rencana definitif kebutuhan pokok kelompok atau RDKK belum disampaikan oleh sejumlah kabupaten.

Manajer Area Jambi PT Pusri Jambi Akhmad Tamzil mengatakan, sebanyak 5.500 ton pupuk urea bersubsidi kini menumpuk pada tiga gudang di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin. Penumpukan telah berlangsung sejak empat bulan terakhir. "Urea bahkan sempat menumpuk hingga 6.000 ton di gudang," tutur Akhmad, Rabu (3/12).

Di Gudang Pasir Putih yang berkapasitas 3.000 ton, lanjut Akhmad, pupuk menumpuk hingga 4.000 ton. Sebagian pupuk terpaksa ditumpuk di area parkir gudang. Petugas menutupi pupuk dengan terpal ketika hujan supaya tidak rusak.

Hingga Rabu kemarin, baru 60 persen urea terserap dari alokasi 41.483 ton untuk Provinsi Jambi. Menurut Akhmad, pada Maret lalu dilakukan perubahan alokasi pasokan pupuk untuk tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Kebijakan realokasi diikuti dengan perubahan RDKK pada tiap kabupaten.

Sayangnya, hingga memasuki akhir tahun ini, masih tiga kabupaten belum menyerahkan perubahan RDKK. Hal ini mengakibatkan suplai pupuk ke wilayah tersebut tersendat. "Kalau kami belum memperoleh RDKK-nya, bagaimana pupuk bisa disalurkan," tuturnya.

Kepala Bagian Pengadaan, Pemasaran, dan Penjualan PT Pusri Jambi, Alex Chandra mengatakan, daya serap petani di Jambi akan pupuk rendah. Dibanding tahun lalu, daya serap pada tahun ini bahkan menurun. Alokasi pupuk untuk Jambi dimungkinkan akan berkurang apabila kondisi ini tetap terjadi.

Pihaknya mengimbau dinas-dinas pertaninan di daerah lebih aktif memberi sosialiasi kepada petani mengenai pembuatan RDKK sebagai syarat untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Kepastian suplai gas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dari perusahaan-perusahaan gas belum bisa terealisasi. Pasalnya, kondisi pabrik yang belum siap justru yang menjadi kendala, sehingga suplai gas baru akan dipasok pada 2009.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta suplai gas ke Pupuk Iskandar Muda mulai 1 Januari mendatang. "Wakil Presiden meminta pasokan gas ke Pupuk Iskandar segera ditangani, Paling tidak 1 Januari," kata dia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 10 Desember 2008.

Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono mengatakan, pihaknya telah siap mengalokasikan gas sebesar 110 juta British Thermal (MMBTU) untuk Pupuk Iskandar Muda. Gas itu sebesar 60 MMBTU dari Lapangan Arun dan 50 MMBTU Blok NVO. Hal ini untuk mendorong produksi Pupuk Iskandar Muda agar target produksi 1,1 juta ton per tahun bisa tercapai.

Untuk Pupuk Kaltim, kebutuhan gas bisa dipenuhi dari sumber setempat berdasarkan kontrak. Kebutuhan di sisa 2008 sebesar 50 MMBTU mulai dipenuhi sejak 5 Desember berupa gas mentah. Pasokan gas ini menambah produksi 80 ribu ton. Sedangkan kebutuhan 2009 sebesar 285 MMBTU, juga akan dipenuhi dari sumber setempat, yang merupakan alokasi stok ekspor. "BP Migas akan mencari pengganti untuk komitmen stok ekspor," kata Priyono.

Guna menanggulangi kekurangan pupuk bersubsidi, pemerintah akhirnya memutuskan penambahan sebanyak 300 ribu ton pupuk bersubsidi.

"Kelangkaan pupuk, masalahnya kebutuhan meningkat tapi produksi pupuk tak bertambah. Langkah pertama, pemerintah tambah jumlah pupuk bersubsidi," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono seusai rapat khusus soal kelangkaan pupuk di kantor Wapres Jakarta, Jumat.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Menurut Anton, hingga akhir 2008 pemerintah akan melakukan penambahan 300 ribu ton.

Sebelumnya pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah sebesar 4,3 juta ton dan ditambah 200 ribu ton, total 4,5 juta ton. Dengan penambahan lagi 300 ribu ton kali ini maka pupuk bersubsidi menjadi 4,8 juta ton.

"Tambahan 300 ribu ton ini akan dibagi dua yakni 200 ribu ton akan dibagi ke tiap-tiap kabupaten. Dan 100 ribu ton digunakan untuk operasi pasar bagi daerah-daerah yang membutuhkan," kata Anton.

Menurut Anton, operasi pasar akan dilakukan langsung dari produsen ke petani langsung. Dengan adanya penambahan 300 ribu ton tersebut, tambah Anton seharusnya sudah tidak ada lagi kekurangan pupuk. Karena dalam perhitungan kekurangan pupuk saat ini sebesar itu.

Anton mengakui berdasarkan laporan Kapolri memang ada beberapa kasus penyimpangan penggunaan pupuk bersubsidi seperti dialihkan ke perkebunan maupun di ekspor.

Menteri Pertanian Anton juga mengungkapkan nomer-nomer hotline untuk pengaduan masyarakat jika terjadi kelangkaan pupuk. Nomer hotline untuk pengaduan bagi wilayah edar dari PT Pusri adalah 0800 1333 888, wilayah edar PT Petro Kimia Gresik 0800 1636 363, dan sms 0811 3444 774. Untuk wilayah edar PT Pupuk Kujang 0800 1003 001, sms 0878 8888 3307, wilayah edar PT Pupuk Kaltim 0811 4628 45 dan wilayah edar Pupuk Iskandar Muda 0645 567 00.

"Jadi siapapun, para petani yang mengalami kekurangan pupuk bisa hubungi nomer-nomer diatas dan produsen siap lakukan operasi pasar jika diperlukan," kata Anton.

Anton menjelaskan bahwa dengan adanya tambahan 300 ribu tersebut akan dipenuhi dari PT Pupuk Kaltim sebanyak 80 ribu ton. Dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak 40 ribu ton, dan PT Petrokimia Gresik 5000 ton.

"Untuk kebutuhan gasnya di jamin BP Migas menjamin. Semua pupuk non subsidi di tarik. Dari PT Pupuk Iskandar Muda 40 ribu ton yang mau ekspor ditarik," kata Anton.

Untuk tahun 2009 Anton menjelaskan bahwa seluruh pabrik pupuk akan dipacu produksinya hingga maksimal bisa mencapai 7 juta ton. Rencananya untuk urea bersubsidi pada tahun 2009 disediakan 5,5 juta ton. Sedangkan pupuk NPK rencananya 1,3 juta ton dinaikkan menjadi 1,5 juta ton.

PT Pupuk Sriwijaya menambah produksi pupuk urea sebesar 20.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani selama musim tanam akhir 2008. Stok tambahan tersebut akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan petani di semua wilayah Sumatera dan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Area Manager Pemasaran PT Pusri Sumatera Selatan, Sulfa Gani, di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/11). Menurut dia, pada bulan November, PT Pusri masih punya stok 18.000 ton. Dengan penambahan pasokan 20.000 ton, maka total stok berjumlah 38.000 ton.

"Jumlah ini sangat mencukupi untuk kebutuhan musim tanam selama tiga bulan ke depan. Mulai awal Desember nanti, tambahan stok sudah terealisasi," kata Sulfa.

Menanggapi selalu kurangnya kebutuhan pupuk di beberapa sentra padi Jawa dan Sumatera, Sulfa menjelaskan salah satu penyebabnya terkait musim tanam padi yang berlangsung secara serentak di Indonesia. Selain menyebabkan kebutuhan pupuk menjadi berlipat, pihaknya juga menengarai ada oknum tak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini.

Sulfa kembali menegaskan bahwa stok pupuk di PT Pusri aman sehingga aneh jika petani masih saja kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Keanehan ini juga mempertimbangkan pola distribusi yang sudah diubah ke sistem tertutup.

Di sisi lain, kekurangan stok pupuk sebenarnya juga akibat keterlambatan distribusi. Selama ini, distribusi antar pulau masih melalui kapal. Sehingga, rata-rata butuh waktu dua hari mulai dari produsen hingga ke gudang. Itu masih ditambah lagi rentang waktu distribusi dari gudang hingga sampai ke tangan petani.

Mengenai operasi pasar (OP) pupuk urea bersubsidi yang direncanakan Menteri Pertanian RI , Sulfa menilai hal itu bisa saja dilakukan jika memang kondisi di lapangan sudah parah. Dalam hal ini, PT Pusri siap mendukung kebijakan itu dengan cara mengalokasikan stok tambahan untuk keperluan OP nanti.

"Di pabrik, saat ini kami masih punya stok urea curah sebesar 30.000 ton. Kami siap mendukung OP jika memang diperlukan. Namun, sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari menteri ke kami," kata Sulfa.

Ekonom UI Darwin Zahedy Saleh melihat pemerintah tetap konsisten untuk memperhatikan nasib petani, termasuk persoalan pupuk bersubsidi.

Menurut Darwin di Jakarta, Selasa, dalam tahun 2008 ini pemerintah telah menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 8,7 juta ton. Jumlah pupuk bersubsidi itu jauh meningkat dibanding tahun 2004 yang hanya sebanyak 5,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan lahan padi seluas 10,8 juta hektare dan hasil produksi beras 54 juta ton.

"Penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 8,7 juta ton itu seiring dengan meningkatnya luas lahan padi yakni 12,4 juta hektare dan produksi beras 60,28 juta ton di tahun 2008," kata Darwin.

Darwin menegaskan, tanggung jawab dan peran gubernur/kepala daerah dan jajarannya akan menjadi sangat penting dalam menjaga terselenggaranya distribusi dan keseimbangan kebutuhan pupuk di wilayah masing-masing.

"Awasi dan laporkan ke polisi bila ada penyimpangan," katanya.

Sementara untuk persoalan kelangkaan pupuk, Darwin Zahedy Saleh yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui menerapkan sistem tertutup pupuk bersubsidi dengan mewajibkan pengisian dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), seperti yang sudah berjalan saat ini.

Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan sistem kartu pintar (smart card), kebijakan realokasi volume pupuk antarkabupaten dan antarpropinsi serta meningkatkan pengawasan distribusi bersama jajaran kepolisian.

Pada bagian lain, Darwin memuji langkah Polda Jatim yang telah menyita pupuk bersubsidi sebanyak 800 ton yang tidak disalurkan atau digelapkan, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kelangkaan pupuk.