Kabar Pusri

Departemen Pertanian akan fokus mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik dan bioorganik sebagai substitusi pupuk kimia. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan pemakaian pupuk kimia yang boros anggaran dan merusak lahan pertanian.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam kunjungan kerja terkait evaluasi program pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat hari, 19-23 Maret 2009.

Selain terus mendorong penggunaan pupuk organik, Deptan melalui program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti Sekolah Lapangan dan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT), memanfaatkan penggunaan pupuk organik.

Terbukti dengan mengurangi penggunaan ure dari 300-400 kilogram per hektar menjadi 100 kilogram, NPK ditingkatkan menjadi 300 kilogram per hektar, dan pupuk organik 500 kilogram per hektar, produktivitas tanaman padi dalam program SL-PTT bisa ditingkatkan.

Dua pekan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyatakan bahwa riset di bidang pangan, salah satunya diarahkan untuk pengembangan pupuk bioorganik atau biofertilizer.

Hal tersebut dilakukan karena pupuk organik lebih ramah lingkungan, sementara anggaran subsidi pupuk kimia terus membengkak, dan adanya kendala suplai gas ke industri pupuk.

Anton menyatakan, penggunaan urea harus dikurangi secara bertahap, tidak bisa langsung besar karena selama ini petani sudah terbiasa dengan urea.”Harus ada upaya terus-menerus untuk mengajak petani menggunakan pupuk organik,” katanya.


Pengolahan pupuk

Sementara itu, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop) mulai membidik koperasi untuk aktif memainkan peran dalam mengembangkan pupuk organik.

Setelah Bali dan Malang, pengembangan pupuk organik diperluas dengan
disosialisasikan ke koperasi Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa pendirian Pabrik pengolahan pupuk organik di Bogor ini diperkirakan mencapai Rp 711 juta.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk bangunan Rp 200 juta, pengolahan pupuk organik Rp 190 juta, dan siswanya digunakan untuk mengolah menjadi granul serta sosialisasi ke masyarakat.

”Pada intinya,pengembangan pengolahan sampah menjadi pupuk organik mampu membuka lapangan kerja,” kata Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Selasa (24/3).

Deputi pengkajian Kemennegkop dan UKM Wayan Dipta menjelaskan, biaya operasional untuk pengolahan pupuk organik ini Rp 20,9 juta per bulan, sedangkan tenaga kerja yang terserap langsung 15 orang, ditambah seorang manajer. (MAS/OSA)

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjajaki bisnis waralaba atau franchise pupuk. Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan telah ada 16 rekan yang akan terlibat dalam bisnis ini.

Dadang menjelaskan selain perusahaannya, PT Petrokimia juga telah menjajaki bisnis yang sama. "Mereka lebih banyak, sekitar 30 rekanan," kata dia ketika ditemui di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kamis (19/3).

Dengan kerja sama ini, dia melanjutkan, rekanan menyediakan modal Rp 800 juta untuk pembelian alat dan membayarkan fee kepada Pusri. "Kami hanya mengawal teknologinya," ujarnya.

Dadang mengatakan tahun ini Pusri belum berencana mencari pinjaman baru guna melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik baru. Menurut dia, peminjaman sulit dilakukan jika jaminan gas belum ada.

Pusri membutuhkan pasokan gas sebanyak 240 juta standar kaki kubik per hari. Sementara kebutuhan seluruh anak usaha hingga 700-900 juta standar kaki kubik per hari. "Semuanya sudah terpenuhi," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Pusri Luluk Sumiarso mengatakan, dirinya berencana agar persero tak kekurangan pasokan gas. Sebab jaminan pasokan ini memang tergantung pada pihak lain. Karena itu perseroan harus aktif dalam mendapatkan bahan baku. "Gas harus tersedia. Artinya, bisa diakses untuk dapat jaminan suplai," ujar Luluk usai dilantik menjadi komisaris.

RIEKA RAHADIANA

Pada hari Kamis, 19 Maret 2009 telah dilangsungkan pelantikan Komisaris PT Pusri Persero oleh Menteri BUMN yang dikuasakan kepada Deputi Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan, bertempat di Kantor Kementerian BUMN.

Melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-63/MBU/2009 tanggal 12 Maret 2009 Menteri Negara BUMN selaku RUPS memberhentikan dengan hormat DR IR Kardaya Warnika sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri dan mengangkat Ir. Luluk Sumiarso, MSc sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri Persero.

Ir.Luluk Sumiarso merupakan mantan Dirjen Migas. Dia pernah menjabat sebagai Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi serta Sekjen Departemen ESDM. Pria kelahiran Ponorogo, 11 Mei 1951 ini merupakan alumnus S1 ITB jurusan Teknik Elektro dan S-2 Universitas Pensylvania dan Syracuse University.


Humas Pusri 

Komunitas Onthel Pusri dan Komunitas Pusri Fun Bike Club melakukan aksi sepeda sehat di sepanjang jalan raya Tanjung Api-Api pada Minggu (22/3). Sebanyak 146 peserta mulai bersepeda dari simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II dan berakhir di pasar kalangan Gasing. Peserta menempuh jarak +/-12 km.

Aksi Sepeda Sehat ini merupakan ajang kebersamaan untuk meningkatkan hubungan baik antar sesama karyawan pusri dan keluarga karyawan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperat jalinan silaturahmi, selain untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. ”Rencananya sepeda sehat akan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Ini adalah tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada dua atau tiga bulan mendatang. Jarak tempuhnya pun akan semakin meningkat. Mungkin pada tahap kedua akan di coba jarak sekitar 15-20 km”, ujar Edy Wibawa, selaku panitia.

Aksi sepeda sehat ini berawal dari Komunitas Onthel Pusri yang selalu bersepeda setiap minggu di dalam komplek Pusri. Untuk menambah variasi kegiatan, maka dilaksanakan aksi sepeda sehat diluar komplek. ”Ternyata respon peserta sangat baik, sehingga panitia optimis pelaksanaan sepeda sehat tahap berikutnya akan lebih meriah”, ujar Agus Andiani ketua panitia Sepeda Sehat.

”Kegiatan ini merupakan perpaduan rekreasi dan olahraga, serta turut menyukseskan program pemerintah dalam kampanye mengurangi efek global warming. PT Pusri sebagai BUMN yang berwawasan lingkungan, selalu berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kesehatan seluruh karyawannya. (nh)


Humas Pusri

Memasuki musim tanam (MT) April-September (Asep)stok pupuk urea bersubsidi di gudang-gudang PT Pusri hingga ke lini III, aman. Persediaan urea bersubsidi ini dilakukan lebih awal mengingat April akan berlangsung Pemilu Legislatif.

‘’Begitupun dengan penyaluran, sudah tidak ada masalah lagi. Seluruh perangkat sudah siap, mulai dari distributor, pengecer, jumlah petani, kelompok petani hingga kebutuhan pupuk yang sesuai RDKK,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza didampingi Area Manager Pemasaran Pusri Daerah, (PPD) Sumsel, Sulfa Ganie kemarin.

Sulfa menjelaskan, alokasi pupuk di daerah ini mulai April disiapkan sekitar 24.225 ton. Angka ini telah melebihi SK Mentan untuk Sumsel yang ada pada kisaran 18.000 ton. Persediaan ini akan dialokasikan kepada 357.148 petani yang tergabung dalam 10..494 kelompok tani dengan luas areal tanam 946.210 hektar lahan.

Sementara penyerapan pupuk hingga Maret 2009, sekitar 52 persen atau 20.769 ton dari kuota SK Mentan No 05/Permentan?OT.140/ 2009, sebanyak 42.259 ton. “ Petani tidak perlu khawatir untuk menghadapi musim tanam kering tahun ini. Sebab sisa stok yang ada saja masih 50 persen, sementara persediaan untuk MT Asep (Aprril September) juga telah kita siapkan,” katanya.

Menurut dia awal Januari hingga akhir Februari total pupuk yang tersalurkan mencapai 14.745 ton kemudian awal hingga pertengahan Maret sebanyak 6.025 ton. ‘’Angka itu disalurkan melalui enam gudang yang ada di Sumsel,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk gudang Bagor Palembang tersalurkan sebanyak 5.936 ton ke wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, kemudian gudang Naskah untuk wilayah Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin serta Banyuasin sebanyak 4.255 ton, gudang Kurungan nyawa 3.492 ton, Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu 3.469 ton, gudang Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas 1.375 ton, serta gudang Lahat meliputi Pagar Alam, Muara Enim sebanyak 2.243 ton.

Sulfa juga menyebutkan, penyaluran pupuk di Sumsel hingga saat ini sudah mencapai dua kali lipat lebih dari ketentuan stok SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) N0 03/2009 sebesar 9.037 ton. ’Kami yakin penyaluran pupuk subsidi tahun ini akan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk sesuai sk mentan tersebut sebanyak 223.000 ton,’’ katanya.

Sedangkan untuk musin tanam kedua atau untuk April –September stok pupuk dalam posisi semula dan aman yakni sebanyak 23.713,56 ton sama dengan posisi stok 24.225,57 ton. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza mengungkapkan, selama ini penyaluran pupuk bersubsidi di Sumsel aman. Pihak Pemprov Sumsel, katanya sudah membentuk KP3 (Kordinator Pengasawan Penditribusian Pupuk yang terdiri dari beberapa unsur terkait, mulai dari kepolisian hingga produsen.

16 March 2009 09:19:43

Jakarta - Agenda besar Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk merestrukturisasi anatomi perusahaan pelat merah dengan membentuk perusahaan induk (holding company) hingga kini masih tersendat.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengakui, tersendatnya proses pembentukan holding karena belum ada kesamaan pendapat di internal pemerintahan. ''Memang belum satu visi,'' ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Said menyebut, pembentukan holding belum berjalan lancar karena beberapa kendala, terutama dari sektor pajak. Saat ditanya apakah belum ada kesepakatan dengan Departemen Keuangan (Depkeu), Said tidak menampiknya. ''Antara Kementerian BUMN dengan Depkeu memang belum ada kesamaan pandangan,'' timpalnya.

Dalam pembentukan holding, jelasnya, ada dua hal yang harus diselesaikan. Pertama, soal pajak. Kedua, persetujuan pemegang saham minoritas jika melibatkan BUMN yang sudah go public. ''Kalau hal-hal yang terkait dengan Kementerian BUMN tidak ada masalah,'' terangnya.

Dia mencontohkan, pembentukan holding pupuk yang mereorganisasi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kini tinggal menunggu kepastian pajak yang besarnya mencapai Rp 2,1 triliun. ''Jika masalah pajak ini beres, holding pupuk bisa langsung jalan,'' jelasnya.

Besarnya beban pajak tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam pembentukan holding. Karena itu, Kementerian BUMN sempat meminta agar Depkeu bersedia membuat kebijakan untuk menghapus kewajiban pajak holding. Namun, hingga kini belum ada keputusan dari Depkeu terkait hal tersebut.

Pembentukan holding juga harus didukung semua elemen pemerintah. Sebab, dalam ketentuan Inpres No 5 2008, seharusnya rencana rightsizing BUMN tersebut sudah rampung di akhir 2008. ''Jadi, holding ini agenda pemerintah karena ditetapkan melalui Inpres, bukan hanya agenda Kementerian BUMN,'' ujarnya.

Sebelumnya, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, urgensi pembentukan holding adalah untuk meningkatkan kemampuan leverage perseroan, sehingga kemampuan mencari pinjaman untuk pendanaan meningkat dan menyusun strategi pengembangan perseroan meningkat. ''Intinya adalah menciptakan sinergi,'' katanya.

Sofyan berharap, pihak Departemen Keuangan bisa memberikan solusi atas permasalahan pajak. ''Jika pajak holding ini terselesaikan, maka ke depan potensi penerimaan pajak dari tumbuhnya BUMN bakal makin besar,'' terangnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melayangkan surat secara resmi kepada semua produsen pupuk dalam negeri untuk segera memperbaiki sistem jaringan distribusi terkait upaya mencegah kelangkaan pupuk pada tahun ini. Para produsen pupuk diberi waktu hingga pertengahan Maret 2009.

KPPU akan memberikan prioritas penuh untuk melakukan pengawasan terhadap industri pupuk termasuk sistem pendistribusiannya.

"Kita akan mulai menanyakan setelah satu bulan surat dilayangkan dalam upaya untuk membenahi," kata Ketua KPPU Benny Pasaribu saat ditemui di gedung DPR, Rabu malam (11/2/2009).

Benny menargetkan pada pertengahan bulan Maret 2009 ini semua produsen pupuk harus sudah memberikan respons terhadap surat KPPU. Jika para produsen tidak melakukan tanggapan, maka KPPU tidak segan-segan untuk mengambil langkah penyelidikan mendalam dari sebelumnya yang hanya melakukan kajian.

"Saat ini belum ada tanggapan, itu masih perlu waktu bagi mereka," ujarnya.

Namun ia menegaskan masalah penyelidikan yang akan dilakukan KPPU sangat tergantung dari respons positif para produsen pupuk.

"Jauh dekat langkah penyelidikan tergantung niat mereka, kalau positif itu butuh waktu, kita bisa ngomong. Kita nggak Suudzon lah," ucap Benny.

Dalam surat yang telah disampaikan satu pekan lalu, KPPU meminta kepada para produsen pupuk untuk memperbaiki sistem distribusi, menjaga harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan keberadaan pupuk subsidi dan non subsidi harus tersedia di pasar.

Benny menjelaskan posisi distribusi sangat penting dalam pembentukan harga bagi industri pupuk. Tersedianya pupuk di pasar baik pupuk bersubsidi maupun tak bersubsidi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Menurutnya dalam industri pupuk terdapat indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat terlihat dari adanya kelangkaan dan harga yang senantiasa tinggi di petani.

Meskipun ia mengakui dalam ketentuan UU N0 5 Tahun 1999 mengenai praktek monopoli dan persaiangan usaha tidak sehat, posisi produsen pupuk BUMN yang selama ini memonopoli produksi dan distribusi pupuk sudah sesuai dengan ketentuan. Karena pupuk menyangkut hajat hidup orang banyak, asalkan dalam monopoli tersebut tidak terjadi penyimpangan.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) memperkirakan perusahaan kemungkinan mengalami kerugian akibat selisih kurs pada 2008 sebesar Rp 1 triliun.

"Perkiraannya agak sulit, waktu itu hampir Rp 1 triliun," ujar Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Dadang S Kodri di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 26 Februari 2009. "Nilainya belum jelas sebesar itu, apakah nantinya setelah dihitung masih sebesar itu atau tidak."

Menurut Dadang, nilai rugi selisih kurs tersebut berasal dari anak usaha Pusri. Sedangkan Pusri sebagai induk usaha tidak mengalami kerugian itu.

BUMN pupuk itu memiliki enam anak usaha di antaranya PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra.

Dadang mengatakan, jika perhitungan kerugian atau treatment saat ini bisa dikapitalisasi, keuangan Pusri ke depan tidak akan menemui masalah. "(Potensi rugi) itu kalau treatmentnya sekaligus dilakukan tahun ini," kata dia.

Pemerintah akan menambah pasokan pupuk urea sebanyak 200 ribu ton untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan, tambahan itu diluar target penyaluran pupuk pemerintah sebesar 4,3 juta ton.

"Sedangkan penyaluran urea saat ini telah mencapai 3,3 juta ton atau 96 persen dari target," kata Anton di Jakarta, Rabu 26 November 2008. Penyaluran pupuk jenis NPK telah mencapai 108 persen, dan pupuk organik 18 persen.

Anton menyangkan penggunaan pupuk organik masih rendah, sebesar 18 persen. Padahal harga pupuk tengah melonjak. "Ini menunjukkan pola penggunaan pupuk tidak mudah digeser," ujar dia.

Anton menjamin stok pupuk tetap tersedia meski telah terjadi lonjakan konsumsi yang tinggi. Kebutuhan pupuk mencapai 9 juta ton, 5,7 juta ton di antaranya merupakan pupuk komersial, dan 4,5 juta ton pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian Anton Apriantono, Jumat (27/2) menegaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan naik dalam waktu dekat. Kenaikan HET diperkirakan baru akan terjadi tahun depan dengan catatan tekanan krisis ekonomi mulai surut.

Anton menjelaskan, kenaikan HET dari pupuk baru sebatas wacana. Kalaupun terjadi ia memperkirakan baru akan berlangsung tahun depan. Rencana kenaikan itu pun, menurutya, bergantung pada kebijakan pemerintahan yang akan datang. "Belum sekarang, itu nanti untuk tahun depan. Kita juga harus lihat gimana nanti pemerintahannya," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso. Ia mengatakan pemerintah tidak ada niat pemerintah menaikkan HET pupuk seperti yang diberitakan selama ini. "Deptan belum ada rencana menaikkan HET pupuk," ujar dia.

Menurut Sutarto, pengamanan pangan merupakan prioritas pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Pupuk, kata dia, menjadi bagian sangat penting untuk mencapai target tersebut. "Di tengah tekanan krisis ekonomi yang masih berat seperti ini, tidak mungkin kita naikkan HET pupuk. Itu sangat tidak tepat," tegas dia.

Revitalisasi pabrik pupuk terganjal sulitnya mendapatkan pasokan gas dan listrik yang stabil. "Persoalan utamanya gas, bank sudah bersedia kalau ada jaminan pasokan gas untuk 20 tahun, mereka akan sediakan dananya," kata Dirut PT Pupuk Sriwijaya Dadang Heru Kodri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut dia, dalam lima tahun kedepan BUMN pupuk akan direvitalisasi sehingga kapasitas produksi urea Indonesia mencapai 10,7 juta ton. "Revitalisasi harus dilakukan karena pabrik yang lama boros, butuh 33 mmbtu gas per ton urea, mau diganti dengan mesin yang hanya butuh gas 25-26 mmbtu," ujarnya.

Dari 20 pabrik pupuk yang ada, sebanyak 10 diantaranya berumurn lebih dari 20 tahun, enam pabrik berumur 10 tahun lebih dan hanya 3-4 pabrik saja yang umurnya di bawah 10 tahun. Selain revitalisasi, Pusri dan pabrik pupuk lainnya akan membangun lima pabrik pupuk NPK berkapasitas satu juta ton sehingga total kapasitas produksi nasional bisa mencapai 2,6 juta ton per tahun.

Sementara itu, produsen pupuk juga akan membangun unit produksi pupuk organik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. "Karena ada subsidi untuk pupuk organik, maka investasinya jadi menarik. Pusri akan bertemu dengan pada calon investor di Yogyakarta pada 26 Februari ini," tuturnya.

Ia berharap, masalah pasokan listrik bisa diatasi karena pembangunan pabrik pupuk organik membutuhkan listrik PLN yang murah. "Kalau membuat pembangkit sendiri tidak menguntungkan," tambahnya.

Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa induk usaha (holding).
Pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur induk usaha (holding) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang tidak kena pajak.

"Karena ini menyangkut harus berkoordinasi dengan banyak departemen, makanya harus bikin PP," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di gedung Danareksa Jakarta, Jumat, 6 Februari 2009.

Menurut Sofyan, rencana pembentukan PP tersebut untuk memperlancar lahirnya holding BUMN yang bakal bebas pajak. "Pokoknya, kita akan terus bekerja keras agar target instruksi presiden (pembentukan holding BUMN) itu bisa tercapai tahun ini," ujarnya.

Dia juga mengakui, belum terbentuknya holding BUMN sampai saat ini bukan tertahan masalah pajak. Sebab, semuanya itu harus melalui proses.

Selain itu, kata Sofyan, persoalan pajak itu sudah ada solusinya, seperti ada yang tidak perlu membayar, ada yang bisa ditunda pajaknya, dan ada yang bisa pajak dibayar lewat kapitalisasi. "Jadi, intinya pajak itu sudah ada solusinya. Sebab, tidak bisa saya bikin sendiri karena SK (surat keputusan) saya tidak laku," tuturnya.

Sebelumnya, pembentukan holding BUMN berpeluang tidak kena pajak. Syaratnya, holding itu harus dibentuk dengan nilai buku dan diperkirakan akan go publik dalam kurun waktu dua tahun.

Saat ini Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa holding di sektor semen, perkebunan, pupuk, dan pertambangan. Namun, rencana tersebut sedikit terhambat karena aturan pengenaan pajak.