Kabar Pusri

Direktur Produksi PT Pusri, Ir. Indra Jaya, menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pusri yang dilaksanakan setiap tahun.

"Bantuan ini memang kami berikan untuk seluruh warga yang ada dilingkungan Pusri. Sudah menjadi tugas kami untuk memberi bantuan kepada mereka. Bahkan bukan hanya bantuan sembako, tapi ada bantuan lain seperti bantuan pendidikan, sarana kesehatan, dan sebagainya," jelasnya usai membuka seremonial pemberian bantuan di Gedung Serba Guna (GSG) Pusri, kemarin pagi.

Paket sembako dari PT. Pusri ini, sambungnya, merupakan bantuan yang diberikan kepada warga lingkungan, menjelang bulan suci Ramadhan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sendiri disebarkan sebanyak 11.000 paket. Jumlah ini sendiri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau 10.000 menjadi 11.000.

"Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, masyarakat dan calon penerima telah mengambil kupon yang digunakan sebagai alat tukar pengambilan paket. Diharapkan dengan menggunakan kupon pelaksanaan pembagian paket akan berjalan tertib dan teratur serta tidak menimbulkan kecurangan. Hal ini juga tepat untuk menjamin paket terbagi secara merata kepada para penerima bantuan," sambungnya.

SEBAGAI produsen pupuk di tanah air, PT Pusri (holding) dipercaya untuk memenuhi stok pupuk nasional untuk kebutuhan sektor pertanian secara makro. Di bagian lain, sebagai industri perusahaan ini juga dituntut untuk menghasilkan profit guna mengisi pundi-pundi negara. Jika ada pertanyaan mana yang lebih penting, memenuhi kebutuhan pupuk nasional atau menghasilkan profit. Dua-duanya akan menjadi hal yang sangat penting. Satu untuk kebutuhan masyarakat bawah (baca- petani) untuk ketahanan pangan nasional. Sementara sebagai perusahaan penghasil profit berperan didalam menggerakkan perekonomian nasional dan tenaga kerja.

Dua peranan ini sudah lama menjadi membebani tubuh perusahaan pupuk tanah air. Kendati sudah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan pupuk, namun semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Perusahaan pupuk mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi dituntut memenuhi kebutuhan stok pupuk nasional dan tidak diperbolehkan impor. Di sisi lain untuk melakukan ekspansi guna mengembangkan usaha, tidak mendapat jaminan bahan baku gas dari produsen gas tanah air, bahkan mendapat perlakukan kurang adil dengan membeli gas dalam kurs dolar dan bukan mata uang rupiah, kendati pembelian untuk konsumsi dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan beberapa pabrik sudah berusia tua. Sementara menunggu agar ada jaminan pasokan gas sebagaimana yang menjadi persaratan pihak perbankkan justru tidak kunjung datang.

Harus disadari bahwa gas, saat ini sudah menjadi komoditas ekonomi yang telah menghidupi orang banyak. Namun menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, biasanya komponen yang menghidupi lebih banyak orang itu akan lebih tinggi lobinya dan lebih kuat dari yang di bawah sehingga jika pabrik pupuk yang notabenenya untuk membantu kehidupan petani jika tidak dianggap penting maka kehidupan industri pupuk akan menjadi termarjinal.

Dia mengakui sumber daya ekonomi nasional selalu menjadi kue yang diperebutkan sehingga di sini akan berlaku hukum pasar. Siapa yang kuat akan menang. Posisi industri pupuk didalam perebutan komoditas bahan baku pupuk bagian ekonomi yang menjadi kelompok marginal. "Sehingga sudah menjadi tugas pejabat untuk melindungi jika tidak ada pejabat yang tidak melindungi kelompok yang termarjinal itu sebetulnya sudah tidak pantas menjadi pejabat, sebaiknya menjadi pelaku usaha saja," katanya.

Industri pupuk merupakan jantung dari perekenomian dan kehidupan rakyat.
Dinamika politikpun tergantung dari kesehatan pabrik pupuk. Dia melihat dan memastikan ada bias kebijakan sehingga revitalisasi pabrik pupuk menjadi terlambat. Buktinya Indonesia mempunyai pabrik pupuk yang usianya sampai 30 tahun. Secara logika penyusutannya sudah tidak cukup untuk investasi. Bias kebijakan ini harus dihentikan agar tercipta pembangunan pabrik pupuk yang berkelanjutan

Sementara, Ketua Komite Kebijakan Publik Fachry Ali mengungkapkan melihat sebagian dari eksistensi politik bangsa terletak dari kemampuan kita mendistribusikan pupuk secara tepat dan fair. Pupuk tidak hanya persoalan petani, tapi juga persoalan politik. Lebih tepat disebut perebutan didalam mendapatkan hak, siapa yang paling berhak merumuskan kebijakan nmasalah pupuk. Ada DPR, Pertanian, Perdagangan, Kementerian BUMN. Ke dua visi ekonomi. Apakah visi ekonomi pasar. Negara harus mundur, atau memberikan tempat bagi negara untuk merencanakan. Beberapa hal ini yang menentukan kebijakan pupuk. Kalau terjadi liberalisasi pada pupuk apa yang akan terjadi pada petani. Kalau diliberalisasikan para pemodal yang akan menang dalam pertarungan.

Dia juga menyayangkan tidak ada perdebatan apapun tentang land reform ini di dalam perdebatan Pemilu lalu. Sementara anggota KKP Ismet Hasan Putro mengatakan adalah sangat ironis jika untuk industri pupuk gas harus dibeli dalam mata uang dollar padahal itu pembelian dalam negeri dan untuk kepentingan nasional. Sedikit saja ada fluktuasi nilai tukar dollar maka akan berdampak kerugian besar bagi industri pupuk. Sementara penetapan harga jual pupuk sudah ditetapkan oleh pemerintah. KKP melihat belum ada arah kebijakan politik nasional yang berupaya melindungi industri pupuk tanah air.

Di sisi lain industri pupuk saat ini berusia diatas 20 tahun. Dengan kondisi saat ini secara bisnis tertatih-tatih, dan dari segi bisnis sudah tidak lagi kompetitif. Produktifitasnya menurun, dan bagaimana untuk melanjutkan bisnisnya jika kondisi ini terus berjalan. "Saya curiga jangan-jangan kebijakan gas yang tidak berpihak kepada industri pupuk itu adalah bagian dari satu design besar untuk menghancurkan industri pupuk nasional. Sinyalemen ini sudah ada. Oleh karena itu saya sangat merisaukan kalau ada depertemen tertentu yang bermain-main untuk kepentingan bisnis tertentu dengan upaya-upaya untuk menghabisi industri pupuk. Kalau ini dibiarkan dampaknya akan besar sekali dan berpeluang terhadap impor pupuk ke depan. Kalau ini terjadi devisa kita akan habis. Petani akan beli pupuk dengan harga pasar. Pemerintah tidak bisa lagi intervensi dan ini sangat merisaukan," katanya.

Ke dua, menurut Ismet, masih ada kelemahan sinergi di dalam tubuh BUMN terkait dengan produsen dan konsumsen. Antara industri pupuk dengan pengguna terbesar seperti PTPN atau pihak-pihak lain yang membutuhkan pupuk dalam skala besar. Belum terjadi sinergi efektif dan efisien. Hal ini mestinya segera dilakukan untuk menunjang produktivitas semua pihak. Misalkan PTPN membutuhkan pupuk dari Petrokimia Gresik. Maka dia harus melalui distributor tidak bisa beli langsung. Padahal mekanisme seperti ini telah mengeluarkan biaya 10 persen. Kenapa tidak ada kebijakan untuk membeli langsung. Itu kehilangan bagi negara. Mengapa tidak ada sinergi.

Ke tiga kita seirng sekali mengabaikan bahwa Kementerian BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap industri pupuk tetapi tidak diberi kewenangan yang sepatutnya didalam mengendalikan bisnis atau sistem korparasi di tubuh industri pupuk kita. Ada intervensi yang sangat kuat sekali dari Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian. Dan juga bahkan mereka sangat tergantung sekali dengan kebijakan yang tidak berpihak dari Depertemen ESDM. Kalau ini dibiarkan akan menjadi ancaman yang sangat serius terhadap industri pupuk. Dan bukan dari pihak luar, tapi justru dari instrumen negara itu sendiri dan mereka adalah bagian dari kepentingan-kepentingan yang menyelundup masuk ke departemen-departemen itu.

Mestinya BUMN diberikan kewenangan penuh mekanisme kebutuhan pupuk ditentukan oleh pasar. Kalaupun pemerintah akan memberikan subsidi itu diberikan langsung kepada petani. Jadi semakin tidak sinerginya dan tidak ada kordinasi efektif yang sifatnya implentatif antar departemen, itulah yang kemudian membuat banyak pihak dirugikan. Petani bahkan industri pupuk.

Industri pupuk tidak bisa melakukan revitalisasi pabrik yang sudah tua, karena tidak punya dana. Ada dana tapi harus dijamin dengan pasokan gas. Ada perusahaan gas milik negara. Bank Mandiri yang punya uang banyak itu bank negara. Mestinya mereka bisa melakukan back up. Tetapi itu tidak terjadi karena tidak ada kordinasi dan sinergi yang efektif antar departemen untuk melakukan penataan yang bersifat berpihak terhadap kepentingan industri pupuk dan petani indonesia. Gas harus dibeli dalam nilai tukar dolar. Ini apa-apaan. Mestinya ini prakterk yang harus dihentikan. Mengapa untuk belanja guna kepentingan negara harus dengan dolar tidak rupiah. Lalu mengapa pupuk selalu dipersulit untuk mendapatkan jatah gas, ada apa dibalik itu semua.

Mengapa pupuk selalu ada persoalan terus menerus, karena tidak melihat dari hulu persoalannya. Melihat persoalan pupuk hanya secara sektoral. Mestinya kebijakan pupuk ini ditangani satu depertemen sehingga lebih fokus. Tidak seperti sekarang, antar departemen tidak sejalan dan berjalan sendiri-sendiri.

Ida Syahrul

 Pusri Gelar workshop Pupuk

PALEMBANG, SRIPO-Keberlanjutan (sustainability), atau revitalisasi industri pupuk mutlak karena posisinya sebagai industri strategis dalam menyokong sektor pertanian. Untuk itu perlu adanya konsistensi kebijakan sehingga industri dapat mengembangkan diri secara optimal.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kementrian BUMN M. Said Didu, Selasa pada acara Workshop Pupuk bertema menata kembali Industri dan Distribusi pupuk yang dihadiri oleh jajaran direksi produsen pupuk di Indonesia di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Jum’at (14/8).

Berbicara sustainabelility, menurut Said Didu, PT Pusri termaksud terlambat dalam hal peremajaan pabrik. “Usia pabrik sudah diatas 20 tahun. Dalam hal ini sudah semestinya ada pemikiran kearah peremajaan atau replacement,” katanya.

“Kita perubahan ketegasan sehingga industri pupuk akan tetap langgeng, karena industri pupuk merupakan program jangka panjang,” ungkapnya dalam menurutnya, saat ini ada dua hal kebijakan publik yang perlu dijalankan, pertama yakni menyangkut kebijakan bahan baku, seperti gas, dan harga penjualan pupuk, apakah perlu dilepas secara mekanisme atau tidak.

Kalau hal ini dapat dijalankan, lanjutnya produsen pupuk akan aman, dan studi kelayakan dalam merevitalisasi pabrik yang sudah berumur tua akan gagal. “Lihat saja pembaharuan untuk merevitalisasi sejumlah ke 5 pabrik masih jalan di tempat, karena pengaruh dari kebijakan yang berubah-ubah tersebut,” akunya.

Said menjelaskan, dengan kondisi ini studi kelayakan yang sudah tersusun tersebut apabila masuk ke sistem perbankan masih banyak tanda Tanya dan dampaknya program tidak jalan.

Pada revitalisasi pabrik pupuk saat ini sangat mendesak, karena dari lima pabrik yang sudah berumur tersebut komsumsinya sangat boros, hampir rata-rata 30 per Mbbtu, idealnya gas yang digunakan hanya 24 per Mbbtu sehingga dengan adanya pabrik baru tersebut setidaknya dapat menekan biaya gas mencapai 30 persen.

Kondisi inilah yang menjadi kendala dalam industri pupuk di Tanah Air, sehingga melalui Workshop ini perlu pembaharuan dalam kebijakan publik yang menyangkut industri pupuk.

Fachry Ali, Ketua Komite Kebijakan Publik (KKP) Kementrian BUMN menjelaskan distribusi pupuk seharusnya secara fear, saat ini masalah pupuk sudah dianggap persoalan politik, karena mereka berebut untuk merumuskan soal kebijakan pupuk, di dalamnya banyak instansi terkait, seperti Departemen Pertanian dan Perdagangan dan Kementrian. Komitmen dalam pembahasan ini setidaknya limatahun kedepan. Problem industri pupuk tidak bisa bermain secara coorperasi karena mereka hidup dibawah tekanan dari departemen.

Kasus kebutuhan gas sendiri, lanjutnya sepertinya agak ironis, karena pembelian gas menggunakan harga dollar, hal ini tentu sangat riskan pada industri pupuk, karena apabila terjadi perubahan harga dollar berpengaruh sekali dengan industri pupuk.

”Sekarang ini belum ada kebijakan pupuk nasional yang membahas tentang ini,” ujarnya. Terkait dengan subsidi langsung ke petani atau ke produsen, Dadang Heru Kodri, Dirut PT Pusri menjelaskan hal ini tidak menjadi masalah, karena pada intinya semua produsen siap untuk menjalankannya, yang penting bagaimana pemerintah dapat memberikan jaminan segala hal, seperti menyangkut pasokan gas, karena industri pupuk perlu kepastian dan jaminan gas jangka panjang. (az)

PALEMBANG (Seputar Indonesia) – Pupuk Sriwijaya (Pusri) kembali melakukan revitalisasi kapal angkutan pupuk dalam waktu dekat.Kali ini lewat penambahan satu kapal baru dengan bobot sekitar 4.000 ton pupuk.

“Rencananya tahun 2010 kita akan tambah satu unit kapal angkutan pupuk. Sekarang proses tendernya sedang dipersiapkan. Ini sekaligus melengkapi kapalkapal yang sudah ada dan berusia tua itu,” ujar Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri belum lama ini. Melalui tambahan kapal baru itu, Pusri akan memiliki total 9 unit kapal dari 8 kapal sebelumnya yang rata-rata berusia di atas 25 tahun.

Menurut Dadang Heru, penambahan kapal dengan bobot sekitar 4.000 ton cukup mendesak. Mengingat alur Sungai Musi yang menjadi alternatif angkutan kerap mendangkal setiap saat. Dengan kapal jenis itu dia berharap kapal itu bisa berasal dari galangan dalam negeri atau dari luar negeri.

Saat ini terang dia,PT Pusri telah memiliki delapan kapal masing-masing yakni kapal Ibrahim Zahier, kapal Otong Kosasih, kapal Soemantri Brodjonegoro, kapal Pusri Indonesia, kapal Sultan Machmud Badaruddin II, kapal Julianto Moeliodihardjo, kapal Mochtar Prabu Mangkunegara, dan kapal Abusamah.

“Meskipun kapal-kapal itu sudah berusia tua,tetap masih bisa berlayar karena perawatan rutin tetap kita lakukan. Jadi sampai sekarang delapan kapal tersebut masih beroperasi untuk mengangkut pupuk,” tambah Dadang. Berdasarkan data PT Pusri,delapan kapal tersebut yang paling tua usianya terdiri dari tiga unit kapal yaitu kapal Otong Kosasih dengan bobot atau DWT (Dead Weight Ton) 9.000 ton, kapal Ibrahim Zahier dengan DWT 9.000 ton dan kapal Soemantri Brodjonegoro dengan bobot atau DWT 9.000 ton.

Ketiga kapal ini dibuat tahun 1976 oleh perusahaan Mitsubishi, Jepang. Kemudian kapal Pusri Indonesia dibuat tahun 1977 juga dibuat di Jepang dengan bobot atau DWT 11.000 ton. Empat kapal lainnya dibuat tahun 80-an. Sedangkan Kapal Julianto Moeliodihardjo dibuat tahun 1982 di Korea Selatan dengan DWT 11.000 ton. Sementara tiga kapal lainnya lagi dibuat pada tahun yang sama 1983.

Untuk kapal Mochtar Prabu Mangkunegara dan kapal Abusamah dibuat di galangan kapal Daisun, Korea Selatan,keduanya memiliki bobot sama 11.000 ton.Satu kapal lainnya, Sultan Mahmud Badaruddin II dibuat di Jerman memiliki bobot 9.000 ton. Mengingat pendangkalan alur sungai Musi yang setiap tahun harus dikeruk,operasional delapan kapal tersebut tidak bisa optimal. Menurut Direktur Utama PT Pusri, kapal-kapal angkutan pupuk PT Pusri tersebut harus dikurangi kapasitasnya.

“Pilihannya kalau tidak mau kandas, terpaksa angkutan pupuknya dikurangi,” katanya. Sementara itu,Sektertaris Kementrian BUMN M Said Didu dalam workshop bertajuk Menata Kembali Industri dan Distribusi Pupuk yang digelar PT Pusri mendesak pembaharuan kebijakan industri pupuk di Indonesia.

Hal itu,kata dia,termasuk kebutuhan merevitalisasi pabrik pupuk. Karena dari lima pabrik yang sudah berumur konsumsinya sangat boros dengan kebutuhan mencapa hampir 30 per Mbbtu. “Jumlah itu sangat besar dari idealnya gas yang digunakan hanya 24 per Mbbtu.Kalau itu bisa direvitalisasi, biaya yang akan ditekan tentu lebih besar,” pungkasnya. (komalasari)

PALEMBANG, SRIPO-PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berharap pemerintah memberi izin untuk melakukan ekspor pupuk uera, karena stok di gedung milik Pusri maupun Holding melimpah. Penumpukan terjadi akibat rendahnya penyerapan karena musim kemarau dan efisiensi perusaahan perkebunan akibat krisis ekonomi yang belum pulih.

“ Pusri sebagai induk holding telah mengusulkan persoalan ini kepada pemerintah.Namun, hingga hari ini belum ada jawaban atau tanggapan dari pemerintah. Jumlah stok pupuk urea yang ada di gudang di seluruh Indonesia itu mencapai 1,3 juta ton, padahal kebutuhan setahun 140 ribu ton, “ jelas Direktur Produksi PT Pusri, Indra Jaya ditemui usai acara penyerahan bantuan paket Ramadhan di Gedung Serba Guna, Rabu (19 / 8).

Indra Jaya mengatakan walau stok pupuk berlebih, namun Pusri tidak akan menghentikan produksi pupuk Urea, bahkan keempat pabrik tetap berjalan seperti biasa. Guna mengatasi ketiadaan gudang untuk menyimpan pupuk, pihaknya perpaksa melakukan openstorage di alam terbuka, salah satunya di halaman pabrik.

Diperkirakan penyerapan pupuk akan terjadi bulan Oktober nanti, asalkan tidak terjadi perubahan musim. Lambatnya penyerapan pupuk tersebut, kata Indra disebabkan karena faktor musim tanam yang mundur, ditambah lagi berkurangnya permintaan dari perkebunan dan industri akibat krisis ekonomi. Dikatakan Pusri akan bersinergi dengan BUMN-BUMN supaya membantu penyerapan pupuk.

Menurut Indra penumpukan stok pupuk menimbulkan cost pemeliharaan yang harus di tanggung Pusri karena harus menyewa gudang, membeli terpal, dan biaya lainnya. Belum lagi kerugiaan akibat losses yang di timbulkan karena kemasan rusak, di samping kualitas pupuk akan berkurang jika enam bulan tidak di gunakan.

Berdasarkan data Sripo, PT Pusri pernah mengajukan izin ekspor di tahun 2006 lalu karena pupuk urea yang melimpah. Namun pemerintah memberi izin dan membuka keran ekspor pupuk urea kepada Pusri dan holding tahun 2007. Ekspor yang di lakukan dengan tujuan negara-negara di Asia seperti Filipina, Vietnam, RRC, dan beberapa negara lainnya dengan besar ekspor 170 ton. Di pertengahan tahun 2007, keran ekspor kembali di tutup pemerintah karena saat itu kebutuhan pupuk dalam negeri kembali tinggi.

PALEMBANG, KOMPAS-PT Pupuk Sriwidjaja mendapat kepastian pasokan gas selama 10 tahun. Hal itu menghilangkan kekhawatiran tentang nasib pabrik pupuk urea karena terancam tidak mendapatkan pasokan gas. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri, Jumat (7/8), seusai mengikuti rapat percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api di Griya Agung.

Dadang mengungkapkan, pabrik pupuk Pusri II, III, dan IV sudah mendapat kontrak pasokan gas selama lima tahun dan sedang diupayakan untuk ditambah. Adapun pabrik puuk Pusri IB sudah mendapat kontrak pasokan gas selama 10 tahun. "Kami membeli gas dengan harga pasar, yaitu 3,6 dillar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU). Jangan disangka Pusri beli gas dengan harga murah, Pusri tidak meminta-minta gas," kata Dadang.

Menurut Dadang, Pusri tidak bisa membeli gas dengan harga lebih murah karena kalau tawaran Pusri terlalu rendah, justru Pusri akan ditinggalkan oleh pemasok gas. Dadang mengatakan, pasokan gas untuk Pusri diperoleh dari Pertamina dan Medco. Pusri membutuhkan sebesar 225 juta standar kaki kubik gas (MMSCFD) per hari. Menurut Dadang, perbandingan pasokan gas dari Pertamina lebih banyak dibandingkan dengan Medco, yaitu 3 berbanding 1.

Pabrik baru
Mengenai rencana pembangunan pabrik Pusri yang baru di kawasan Tanjung Api-Api, Dadang mengatakan, PT Pusri tetap mempertahankan pabrik yang sudah ada sekaligus mengembangkan pabrik baru. Dadang menuturkan, rencana pembangunan pabrik baru di Tanjung Api-Api harus dibicarakan dulu dengan pemegang saham."Kapasitas pabrik baru yang efisien adalah 3.500 ton per hari," kata Dadang.

Dadang menambahkan, investasi untuk satu pabrik baru menelan biaya 600 juta dollar AS. Pembiayaan ini berasal dari PT Pusri dan dari pihak perbankan. Namun perbankan akan meminta jaminan pasokan gas selama 20 tahun. dadang mengatakan pihaknya belum mendapat izin dari pemegang saham sehingga belum bisa dipastikan kapan pembangunan pabrik baru dimulai.

Percepatan Proyek
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Suamtera Selatan Johaner Toruan menuturkan, pada tahun 2011 diharapkan proyek Tanjung Api-Api dapat dimulai dan tahun 2014 dapat beroperasi. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun rel kereta api, pelabuhan, dan kawasan industri sekitar Rp.72 triuliun.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengutarakan, proyek itu perlu dipercepat karena akan mengakhiri macetnya pembangunan infrastruktur di Sumsel. Rapat itu dihadiri delapan bupati/wali kota dan perwakilan yang wilayahnya masuk dalam proyek. Seluruh kepala daerah menyatakan mendukung proyek tersebut. (WAD)

PALEMBANG-PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kembali menyelenggarakan aksi peduli lingkungan hidup pada Selasa, 4 Agustus 2009. Acara dengan judul “Seminar Lingkungan Hidup & Nyanyian Tembang Alam” ini merupakan acara penutup dari serangkaian kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diadakan oleh Pusri. Acara berlangsung meriah dengan penampilan aktivis lingkungan hidup Ully Sigar Rusady, Paramitha Rusady, serta tim yang tergabung dalam Yayasan Garuda Nusantara.

Direktur Produksi Indra Jaya dan Direktur SDM & Umum Djafaruddin Lexy hadir dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Komplek PT Pusri. Dalam sambutannya, Indra bersama-sama mengajak seluruh karyawan dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mulai mengambil tindakan untuk menyelamatkan lingkungan sekitar. “Kedepannya saya berharap agar seluruh karyawan pusri memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Hal ini harus dimulai dari diri sendiri”, tegasnya.

Acara seminar lingkungan hidup diisi secara langsung oleh Ully Sigar Rusady, Paramitha Rusady, dan tim. Pemaparan diisi dengan seruan untuk terus peduli dan menjaga lingkungan hidup dari bahaya yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan. Kemudian, Ully Sigar dan tim melanjutkan acara dengan mempersembahkan nyanyian tembang alam dengan penuh semangat. Sekitar 6 lagu dibawakan secara apik dan menarik. Penampilan Ully Sigar Rusady dan tim mampu menghanyutkan penonton yang menghadiri acara tersebut, diantaranya adalah anak-anak SMU dari beberapa sekolah di Palembang yang secara khusus diundang oleh Pusri.

Sebelum seminar dimulai pada pukul 09.00 wib, acara diawali dengan kegiatan penanaman pohon di area komplek Pusri. Aksi tanam ini diikuti oleh Direksi, karyawan Pusri, serta karyawan yang tergabung dalam Komunitas Onthel Pusri. Kemudian rombongan bersama-sama menuju GSG dengan menggunakan sepeda onthel. Aksi bersepeda ini menunjukkan kesungguhan karyawan Pusri dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya dalam mengurangi tingkat pencemaran udara.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang telah diadakan Pusri untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia, antara lain Lomba Cepat Tepat Lingkungan, Lomba Foto Lingkungan dengan tema “Pusri Ramah Lingkungan”, dan Lomba Unit Kerja peduli Lingkungan. Panitia mengaku sangat puas dengan hasil perlombaan, karena para peserta menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil lomba cepat tepat, dimana setiap peserta mampu menjawab pertanyaan seputar lingkungan dengan tepat. (humas/08)

MAYOR ZEN - Memasuki musim tanam yang diperkirakan akan terjadi bulan September mendatang, tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan pupuk. Pantauan Sumatera Ekspres kemarin (4/8) stok pupuk yang berada di gudang PT Pusri (PT Pupuk Sriwidjaja) menumpuk, bahkan jumlah pupuk yang tersimpan mencapai 120 ribu ton pupuk. Secara nasional stok pupuk dari PT Pusri mencapai 300 ribu ton.

Indra Jaya, Direktur PT. Pusri mengatakan, permintaan pupuk dari PT Pusri diperkirakan akan mengalami peningkatan saat masuk musim tanam September mendatang. "Tapi petani tidak perlu khawatir sebab stok pupuk yang dimiliki masih aman. Bahkan stok pupuk yang berada di gudang kita saja masih tersedia 120 ribu ton," ujarnya saat menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gedung Serba Guna PT Pusri kemarin (4/8).

Masih kata Indra Jaya, stok pupuk tersebut akan cukup untuk kebutuhan pupuk bagi petani saat musim tanam yang akan datang. Selain itu, sambungnya hendaknya perkebunan juga dapat membeli pupuk dari PT Pusri. Apalagi jumlah perkebunan di Sumsel ini cukup banyak sehingga dapat menunjang jumlah produksi yang over kapasitas tersebut. "Saat ini kita sedang melakukan sinergi untuk perkebunan yang ada," jelasnya.

Sementara itu, dirinya juga menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kelebihan produksi (over produksi) setidaknya PT. Pusri membutuhkan gudang baru dengan kapasitas mencapai 150 ribu ton. " Kita juga membutuhkan gudang tambahan yang mampu menampung pupuk hingga 150 ribu ton," terangnya.

Menyikapi kelebihan stok yang ada di gudang yang mencapai 120 ribu ton tersebut, menurutnya sama dengan kejadian tahun 2007 yang lalu yang terpengaruh dengan musim kemarau yang cukup panjang, "sekarang kondisi cuaca yang sering berubah," tandasnya. (mg23)

MARTAPURA, SRIPO – Minat petani menggunakan pupuk organik pusri plus menunjukkan peningkatan. Padahal pupuk jenis ini tergolong masih baru jika dibanding dengan pupuk urea jenis non organik. Dalam satu bulan sekitar 48 ton telah tersalurkan ke petani di tiga kabupaten meliputi OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan.

Menurut kepala pemasaran pupuk kabupaten (PKK) OKU Timur H Burlian Ali, Jumat (24/7) menyebutkan, sebanyak 16 ton pupuk organik telah terserap petani kabupaten OKUT, sedangkan 32 ton lagi telah tersalurkan melalui sejumlah distributor yang ada dikabupaten OKU dan OKUS.

”Jumlah permintaan pupuk organik ini terus mengalami peningkatan terlebih jika nanti sudah memasuki musim tanam, yaitu diakhir musim kemarau yang diperkirakan pada bulan Oktober mendatang”, tegasnya.

Dijelaskan Burlian, Pupuk Organik Pusri Plus bukan substitusi pupuk an-organik, tetapi merupakan komplementer yang berfungsi selain memperbaiki tekstur dan struktur tanah, juga meningkatkan efisiensi pemupukan an-organik. Karena kandungan agromineral dan strain mikroba hayati, pupuk organik pusri plus mampu mengurangi aplikasi pupuk anorganik dengan kisaran 25-50 %. Pupuk ramah lingkungan karena berasal dari kompos dan bahan pengayaan lainnya ini, kini bisa dibuat dalam bermacam-macam bentuk meliputi bentuk curah kasar, curah halus, tablet, pelet, briket atau granul.

”Mengenai harganya, pupuk ini relatif murah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 500 per kilogram, dipasaran tersedia dengan ukuran kemasan 1 kg, 5 kg, atau 10 kg,” tegasnya.

Disebutkannya, sejauh ini pihaknya terus menyiapkan stok untuk persiapan memasuki musim tanam berikutnya, disamping tetap melakukan pengawasan di dalam penyaluran sebagaimana yang telah diterapkan dalam pengawasan pupuk urea non organik.

”Khusus bagi petani yang membeli pupuk ini ditingkat distributor prosedurnya tetap berlaku, yaitu merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hal ini diterapkan agar pupuk yang disalurkan benar-benar sampai pada petani yang membutuhkan,” tandasnya. (hr)

JAKARTA -- Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, menyatakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dalam lima tahun terakhir meningkat hingga 300 persen. "Peningkatan kinerja yang terjadi di Garuda merupakan salah satu contoh membaiknya BUMN," kata Sofyan dalam sambutannya pada peresmian gedung baru Manajemen PT Garuda Indonesia (Garuda) di area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis.

Menneg BUMN menjelaskan, total laba bersih seluruh BUMN (overall) juga meningkat 77 persen yakni dari Rp44 triliun pada 2004 menjadi Rp78 triliun pada 2008. "Kemudian, total aset juga meningkat 38 persen hingga mencapai saat ini sekitar Rp2000 triliun," katanya.

Sofyan mengakui, hal itu dapat dicapai karena dari segi kualitas perbaikan BUMN terjadi sangat signifikan, hal ini terbukti antara lain, penerapan pakta integritas dan sistem dan prosedur pengadaan, termasuk melalui "e procurement".

Selain itu, perbaikan mekanisme remunerasi, penyusunan kontrak manajemen melalui penerapan "key performance indicator" yg lebih ketat dan terukur. Juga, sinergi dan kerja sama langsung tanpa melalui pihak ketiga, benchmarking kinerja dengan perusahaan swasta terbaik dan efisiensi biaya kesehatan. "Ini semua menghasilkan budaya perusahaan yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah bagi BUMN," katanya.

Ketika kondisi krisis global saat ini, lanjutnya, peran dan belanja modal BUMN diharapkan mampu sebagai stimulus untuk tetap melanjutkan perekonomian.

Sofyan menyebut, jika pada 2008 belanja investasi BUMN mencapai Rp128 triliun maka pada 2009 ini diproyeksikan belanja investasi BUMN meningkat jadi Rp152 triliun. Padahal, pada 2004, total investasi BUMN baru mencapai Rp32 triliun.

Pada kesempatan itu, Menneg BUMN juga menyatakan, selama ini paling tidak ada dua kunci faktor penentu dalam pengelolaan BUMN. Pertama, kebijakan dan kondisi makro ekonomi yang sangat kondisif sehingga mampu menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku ekonomi termasuk BUMN untuk menciptakan nilai tambah.

Kedua, implementasi good governance di pemerintah yang dinilai mampu menciptakan ruang kondusif untuk implementasi GCG di kalangan BUMN. "Relatif sterilnya BUMN dari intervensi politik yang merugikan telah memungkinkan pengelolaan BUMN secara profesional," katanya.

Akibatnya, tambahnya, pengelolaan BUMN menjadi lebih "prudent" (berhati-hati) tanpa mengorbankan pencapaian misi dan tujuan korporasi BUMN.



http://republika.co.id/berita/64381

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengatakan, perlu kebijakan yang terpadu untuk memperkuat struktur industri pupuk dalam negeri.

"Industri pupuk harus diperkuat di hulu, di sini kita juga bicara tentang energi yakni minyak dan gas sebagai bahan baku utama yang otomatis terkait erat dengan kebijakan energi nasional," kata Faisal Basri di Jakarta, Selasa.

Apalagi, industri pupuk merupakan industri padat modal berteknologi tinggi dan penuh dengan risiko khususnya di sektor hulu.

Oleh karena itu, menurut dia, harus ada perlakuan khusus yang memungkinkan sektor hulu industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan.

"Harus ada kebijakan industri secara nasional yang siap menjamin dalam jangka panjang," katanya.

Selama ini kebijakan industri pupuk melibatkan banyak instansi baik dari sisi tata niaga maupun industrinya.

Sejumlah instansi yang terlibat dalam kebijakan industri pupuk di antaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen ESDM, BP Migas, Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan Produsen Pupuk.

Instansi-instansi tersebut dinilai harus bersinergi untuk menghasilkan kebijakan industri pupuk yang terpadu.

Terlebih sampai saat ini pabrik pupuk menghadapi berbagai persoalan di antaranya cadangan gas bumi makin berkurang, sedangkan kontrak LNG tetap dipertahankan, sehingga pabrik tidak dapat beroperasi optimal.

Selain itu harga gas bumi ditetapkan dalam dolar AS sementara penjualan pupuk utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri ditetapkan dengan dalam Rupiah, sebagian besar pabrik pupuk menggunakan teknologi yang sudah usang dengan tingkat konsumsi pemakaian bahan baku realatif tinggi, sebagian besar pabrik sudah berusia tua rata-rata di atas 20 tahun.

Persoalan lain yang mendera adalah kemampuan pemupukan dana internal terbatas, sehingga tidak memiliki dana cukup untuk pemeliharaan maupun penggantian (replacement) pabrik dan bahan baku pupuk non urea (Superphos, ZA dan NPK/Phonska) masih tergantung impor.

Di sisi lain, petani lebih senang menggunakan pupuk urea dan pemakaian cenderung berlebihan, sementara penggunaan pupuk majemuk masih terbatas.

Penetapan jumlah pupuk bersubsidi juga masih tergantung pada alokasi anggaran subsidi yang tersedia, dan ketersediaan pupuk untuk kebutuhan perkebunan (PBS-PBN) belum mencukupi ditambah persoalan data kebutuhan riil pupuk yang masih lemah.

Tata niaga pupuk mengalami kendala dalam hal pelaksanaan kebijakan ekspor pupuk yang belum konsisten, walaupun kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan stok melampaui ketentuan.

Kondisi itu diperparah dengan produsen yang diwajibkan menjamin stok pupuk bersubsidi, namun belum ada kebijakan kompensasi pembiayaan terhadap stok pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan.

Yang juga memberatkan adalah adanya disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi (kebun, industri, maupun ekspor) yang dinilai dapat berakibat distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. (*)

COPYRIGHT © 2009

MUSI RAWAS- surplus beras di Mura seharusnya dibarengi pemberian pupuk bersubsidi yang cukup ke tangan petani. Sejauh ini, petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk menyiasati agar pupuk bersubsidi jatuh ke tangan petani, dilakukan penjualan pupuk secara tertutup.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Mura Ir. A. Muis BM Bakup MM, dengan sistem ini kedepan petani tak akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.”Karena kebutuhan pupuk yang diminta Pemkab Mura, khusus untuk petani ini sudah sesuai kebutuhan petani di Mura,” ujarnya didampingi Kabid Program Tanaman Pangan Dan Holtikultura Ir. Mangartua, kemarin.

Dikatakannya, jika kebutuhan pupuk terpenuhi diharapkan surplus beras akan lebih meningkat. ”Selama ini ada beberapa kecamatan yang menjadi lumbung atau sentra beras di Mura, diantaranya Tugumulyo, Purwodadi, Sumber Harta, Megang Sakti, Terawas, dan Muara Beliti,” ujarnya.

Dari data yang didapatkan produksi padi Mura pada tahun 2008 mencapai angka 269.067 ton. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk sendiri dalam pertahunnya 57.339 ton, dengan ketersediaan beras mencapai angka 157.297 ton. Sehingga surplus yang didapatkan pada 2008 mencapai angka 99.958 ton pertahun.(07)