Kabar Pusri

MESKI terjadi krisis ekonomi global tahun lalu, namun BUMN masih menunjukkan peningkatan kinerja keuangan cukup menggembirakan.

Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil, secara umum kinerja BUMN selama tiga tahun yaitu periode 2006-2008 menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 149 persen dari Rp71,12 triliun pada 2007 menjadi Rp79,27 triliun pada 2008. Aset meningkat 122 persen dari Rp1.845,89 triliun menjadi Rp2.040,26 triliun, serta dividen meningkat 136 persen. "Selama periode tersebut jumlah BUMN yang mencatat laba melonjak dari semula 104 BUMN menjadi 118 BUMN, sedangkan BUMN yang mengalami kerugian turun dari 35 perusahan menjadi hanya 23 persen," katanya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, kemarin.

Menurut catatan Kementerian BUMN, sebanyak 10 BUMN besar pencetak laba bersih selama tahun 2008 yaitu PT Pertamina sebesar Rp30,20 triliun meningkat dari tahun 2007 sebesar Rp24,46 triliun, disusul PT Telkom dengan laba Rp10,30 triliun turun dari sebelumnya Rp12,86 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia membukukan laba bersih Rp5,96 triliun naik dari Rp4,84 triliun, PT Bank Mandiri Rp5,32 triliun melonjak dari sebelumnya Rp4,35 triliun. PT Semen Gresik laba bersih Rp2,52 triliun naik dari Rp1,78 triliun.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) meraih laba bersih Rp2,14 triliun dari Rp1,57 triliun, PT Batubara Bukit Asam mencetak laba bersih Rp1,76 triliun naik dari Rp0,75 triliun, PT Aneka Tambang Rp1,37 triliun turun dari sebelumnya Rp5,13 triliun, PT Timah Rp1,34 triliun dari Rp1,78 triliun, sedangkan Pupuk Sriwijaya Rp1,33 triliun dari Rp1,7 triliun.

Meski begitu, pada tahun 2008 tercatat empat BUMN yang mengalami rugi terbesar yaitu PT PLN sebesar Rp13,21 triliun dari sebelumnya Rp5,65 triliun, PT Merpati Nusantara rugi Rp556,73 miliar dari sebelumnya Rp114,8 miliar.

Selanjutnya PT Perkebunan Nusantara XIV menderita rugi bersih Rp99,23 triliun dari sebelumnya minus Rp56,54 miliar, dan PT Kertas Leces rugi bersih Rp63,38 triliun dari sebelumnya Rp40,91 triliun.

Menurut Menneg BUMN, memasuki tahun 2009, Kementerian BUMN tetap akan fokus melanjutkan restrukturisasi BUMN secara efektif. "Kita berupaya mengurangi jumlah BUMN rugi dengan mencari alternatif dan solusi terbaik engan meningkatkan sinergi BUMN agar dapat meningkakan leverage dan memberi nilai kepada perusahaan, selain juga mengedapankan aspek GCG (tata kelola perusahaan yang baik dan benar)," katanya.

Dia melanjutkan program restrukturisasi sektoral BUMN yang masih dan akan diteruskan adalah restrukturisasi BUMN sektor perkebunan, pertambangan, farmasi, konstruksi, kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan sektor perbankan dan jasa keuangan.

Untuk mempercepat proses restrukturisasi pemerintah menetapkan PT Perusahaan Pengelola Aset untuk mengangani perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah kinerja keuangan.


Wahyu Utomo

KEMENTRIAN Negara BUMN sedang mengkaji pembentukan perusahaan baru yang khusus mengelola rumah sakit yang selama ini dikelola masing-masing perusahaan.

"Kemungkinan akan dibentuk BUMN rumah sakit yang mengelola seluruh rumah sakit dan pusat layanan kesehatan milik perusahaan BUMN," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, usai Rapat dengan Komisi VI-DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan, saat ini sejumlah BUMN mengelola 60 rumah sakit dan pusat layanan kesehatan dengan fasilitas 6.000 unit kamar antara lain yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur.

"Pembentukan BUMN rumah sakit dengan pengelolan terpadu dibutuhkan agar pengelolaannya terpisah dengan induk perusahaannya," katanya.

Menurutnya, jika rumah sakit tersebut dikelola sendiri oleh perusahaan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kebobrokan moral (moral hazard), dan menjadi beban biaya bagi perusahaan.

"Bisa saja kalau tetap dikelola sendiri tidak efisien. Sulit mengontrolnya, nanti ada saja yang neneknya sakit dari kampung yang berobat ke rumah sakit itu dan dikasih obat, gratis pula," kata Said.

Saat ini, katanya, sejumlah perusahaan pelat merah yang memiliki pelayanan kesehatan telah menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Health Insurances (InHealth), anak perusahaan PT Asuransi Kesehatan (Askes).

"InHealt nantinya bisa masuk untuk mengelola rumah sakit tersebut dengan menjadi penyedia jasa kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan InHealth meliputi Pusri, Pupuk Kalimantaan Timur, PTPN.(Ant)

PT PUPUK Sriwijaya (Pusri) Palembang tahun 2009 mengalokasikan dana kemitraan dan bina lingkungan yang dikemas dalam corporate sosial responsibility(CSR) sebesar Rp24 miliar untuk 800 mitra binaan yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Sumsel, mendapatkan anggaran terbesar mencapai Rp19 miliar.

Penyaluran CSR ini, lebih kecil dibanding tahun 2008 menyusul menyusutkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ini. Sejak 1991 hingga 2009 bantuan CRS yang disalurkan Pusri mencapai Rp172 miliar yang disalurkan untuk 6.700 mitra binaan.

Manajer Bina Lingkungan PT Pusri Palembang Bambang Subiyanto kepada Jurnal Nasional di Palembang Jumat pekan lalu, mengatakan, bantuan kemitraan ini, dialokasikan untuk beberapa sektor pembangunan, di antaranya, pertanian, dan usaha kecil. Bantuan sektor pertanian meliputi program kemitraan dengan petani, seperti benih, pupuk berimbang, ongkos garap dan pengadaan peralatan pascapanen seperti alat penggilingan padi (rice miling unit), double pass.

Bantuan kemitraaan kepada petani melalui program CSR ini untuk lahan pertanian seluas 260 hektare, yang digarap 205 petani 205 dengan total bantuan Rp253 juta. Khusus program ini sudah sejak tahun 2004-2005.

Untuk usaha kecil, Pusri memberikan pinjalaman modal kegiatan industri rumah, dari industri makanan khas daerah hingga pengembangan kekuatan khas daerah bidang kerajinan kain tenun.

Menurut Bambang, tahun 2008, khusus bantuan modal usaha target yang ditetapkan Pusri Rp17 miliar. Hingga akhir Desember tahun lalu terealisasi Rp22,3 miliar atau 131,2 persen.

Sedang, tingkat pengembalian ditargetkan Rp10.08 miliar dan terealisasi Rp13,1 miliar atau 130,4 persen. Tahun 2009, rencana penyaluran modal kerja ditargetkan Rp14,4 miliar.


Ida Syahrul

MAYOR ZEN - Mei mendatang, PT Pusri kembali membuka kesempatan bagi masyarakat Sumsel untuk menjadi karyawan di perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Dan untuk bagian operator, lulusan SMA di Sumsel menjadi prioritas diterima sebagai karyawan PT Pusri.

"Untuk tahun 2009 ini PT Pusri kembali menerima sekitar 275 calon karyawan. Dan untuk bagian operator lowongan yang tersedia sekitar 200 orang, dan yang jadi prioritas adalah lulusan SMA dan Diploma 3 yang ada di Sumsel," ujar Direktur Umum dan SDM PT Pusri Djakfarudin Lexy, belum lama ini.

Sedang untuk tingkat sarjana, sebagian besar akan diambil dari Sumsel namun harus berkompetisi dulu dengan sarjana lain dari seluruh Indonesia. "Untuk lowongan tahun ini mengalami peningkatan sebesar 68 orang dari tahun 2008 yang hanya menerima sebanyak 207 karyawan," lanjutnya.

Nantinya, PT Pusri akan bekerja sama dengan Baliteks Unsri sebagai tenaga konsultan. "Mengenai mekanisme pendaftaran maupun proses rekrut merupakan bidang dari Baliteks Unsri yang sudah berpengalaman untuk penerimaan seperti ini," jelasnya.

Didi Susetyo selaku Dirut Baliteks Unsri menjelaskan untuk pendaftaran dan pengumuman lowongan ini akan dilakukan melalui media massa dan secara online di internet. "Untuk pengumumannya sendiri akan dilakukan melalui internet dan pengumuman di media massa," tukas Didi.

Sedangkan untuk pelamarnya sendiri diharapkan melebihi dari tahun sebelumnya yang mencapai 24.000 pelamar. "Tahun 2008 saja dengan 207 jumlah yang diterima pelamar mencapai 24.000 orang. Maka diperkirakan untuk tahun ini jumlah pelamar yang masuk akan mencapai angka 25.000 pelamar lebih," bebernya.(mg23)

REALISASI penyaluran pupuk bersubsidi selama Januari-Maret 2009 hanya 70 persen dari alokasi yang disediakan pemerintah. "Realisasi penyaluran rendah karena musim tanam maju, harga komoditas pangan turun, dan akhir tahun lalu petani melakukan panic buying (pembelian berlebihan) hingga masih ada stoknya," kata Dirjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu(9/4).

Selain itu, diberlakukan sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup dengan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) telah menekan rembesan pupuk ke sektor perkebunan dan lainnya.

"Volumenya kan juga kita naikkan sampai 5,5 juta ton (urea) tahun ini. Sebenarnya kebutuhan pupuk bersubsidi di lapangan tidak perlu sebesar itu, kalau semuanya berjalan dengan tertib," ujar dia.

Berdasarkan catatan Deptan, alokasi urea bersubsidi selama Januari-Maret 1,7 juta ton, realisasi penyerapan baru 1,2 juta ton saja.

"Jadi di lapangan ada stok sekitar 300-500 ribu ton, kondisi aman, sangat aman. Tahun lalu juga sama realisasi Januari-Februari memang rendah. Puncak penyerapan itu November-Desember.”

Sutarto menambahkan, pemerintah memang akan fokus mendorong penggunaan pupuk NPK yang berimbang serta penggunaan pupuk organik. Karena itu, alokasi pupuk kimia kemungkinan akan dikurangi.

Yogyo Susaptoyono

Penandatanganan Kontrak Gas

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Ir. Dadang Heru Kodri, MM menandatangani kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina EP, kemarin (7/4). Acara Penandatanganan Kesepakatan Jual Beli Gas Domestik berlangsung di kantor BP Migas Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta disaksikan secara langsung dihadapan Kepala BP Migas R. Priyono.

Penandatanganan kesepakatan ini menjamin pasokan gas untuk PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Pupuk Iskandar Muda sampai dengan tahun 2014. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Produksi Indra Jaya dan Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo.

PT Pusri menjalin kerjasama kontrak gas dengan PT Pertamina EP, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dengan BPONWJ, dan PT Pupuk Iskandar muda dengan ExxonMobil Oil. Dalam kesempatan tersebut ditandatangani 12 kesepakatan PJBG yang terbagi dalam tiga sektor. Sektor kelistrikan sebanyak 4 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 170,19 juta; sektor pupuk dan petrokimia sebanyak 8 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 284,48 juta, serta sektor industri sebanyak 2 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 10,82 juta.

Dalam sambutannya, Priyono mengatakan bahwa peran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan energi maupun feedstock di pasar domestik merupakan suatu hal yang terus-menerus didukung oleh BPMIGAS. Diharapkan hal ini dapat mendorong keberhasilan upaya pemerintah untuk substitusi BBM sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi/kelistrikan dan industri lainnya.

"Pasokan ini juga akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap setidaknya 1.400 tenaga kerja baru," seperti yang dikutip dari rilis BP Migas.


Humas Pusri

PALEMBANG (SI) – Direktur Pengembangan Sarana Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sputnik Sudjono mengakui, penyaluran pupuk bersubsidi semi tertutup dengan pola rencana definitif kelompok (RDKK) masih menemukan kendala.

Hal ini disebabkan masih adanya petani yang belum masuk kelompok tani sehingga penyerapan pupuk tidak berjalan sesuai harapan. “Ini khususnya petani yang memiliki luas tanam kecil,sehingga mereka tidak perlu menggunakan pupuk. Tapi, kendala ini hanya ditemukan di beberapa daerah,” ujar Sputnik seusai sosialisasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kantor Gubernur Sumsel kemarin.

Menurut dia, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem RDKK tidak menyesuaikan kondisi riil kebutuhan petani sehingga sulit terkontrol. Akibatnya, kelompok tani tertentu saja yang mengambilnya. Namun, dari pantauan pihaknya, banyak juga daerah atau provinsi lain yang tingkat penyerapan pupuknya selalu tinggi.

“Untuk evaluasi triwulan ini, banyak daerah yang penyerapan langsung habis dan ada yang kurang. Misalkan di Bali, baru sampai di kios, sudah diambil kelompok tani,”bebernya. Kondisi di Sumsel, ujar dia, masih dalam kategori baik dan hanya terkendala pada satu atau dua kabupaten yang tidak terserap langsung sehingga banyak pupuk yang menumpuk.Namun, dia yakin hal tersebut hanya bersifat kasuistik dalam suatu daerah.

Sputnik menambahkan, ada baiknya penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan permintaan pupuk dan luas tanam serta kebutuhan petani. ”Namun, itu masih memerlukan waktu dan pengawasan jelas terus kami tingkatkan.

Tapi, secara nasional persediaan pupuk cukup aman. Misalkan, untuk urea ada sekitar 5,5 juta ton dengan cadangan 300.000 ton. Pupuk NPK ada 1,5 juta ton dan cadangan 100.000 ton,” ungkapnya.

Sementara itu,Supervisor Pengadaan dan Penjualan Pupuk PT Pusri Sadikin Azwan menilai penyaluran pupuk bersubsidi dengan RDKK masih perlu penyempurnaan. Namun, khusus untuk distribusi di Sumsel, penyerapan pupuk sudah mencapai 60%.

”Kalau kendala tentu masih ada,ini karena banyak petani belum masuk kelompok tani,” katanya seraya menambahkan, upaya pendistribusian terus dilakukan dengan sosialisasi kepada petani agar mendaftar dalam kelompok tani. Mengenai distributor nakal,PT Pusri menegaskan akan menindak tegas.

Terbukti, sebelumnya sudah ada tujuh distributor nakal yang izinnya telah dicabut.Kendati, dia mengakui,khusus tahun ini,hal itu belum ditemukan. Dalam segi pengawasan, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat,terutama menjelang musim tanam pada September mendatang.

PT Pusri sendiri, lanjut dia, sejauh ini memiliki stok urea yang cukup, misalkan ada 25.000 ton di gudang. Bahkan,distorage di Martapura dan Lahat persediaan pupuk masih mencukupi.“Ya, kami perkirakan akhir September penyerapan pupuk paling banyak karena masuk musim tanam,”ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf berharap evaluasi kesulitan petani terhadap penerapan sistem RDKK dapat disosialisasikan oleh seluruh badan pengawas di tiap daerah, termasuk kabupaten/ kota.

Khusus mengenai pemalsuan pupuk, dia mengatakan, masalah itu akan menjadi kewenangan kepolisian atau kejaksaan tinggi untuk memproses secara hukum. Begitu juga terhadap distributor pupuk yang nakal. Jika ditemukan, harus dihukum tegas berdasarkan aturan berlaku. (siera syailendra)

PT Pupuk Sriwidjaja tidak akan melakukan revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru tahun ini. Penundaan dilakukan akibat sulitnya pinjaman dari perbankan.

Pinjaman pinjaman perbankan memang sulit terpenuhi karena memerlukan syarat pasokan gas terpenuhi selama 20 tahun.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri usai menghadiri pelantikan Komisaris Pusri di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3).

Dengan tidak adanya pinjaman, maka tahun ini dipastikan tidak akan ada revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru perseroan.

Walaupun pasokan gas yang diminta perbankan selama 20 tahun belum bisa terpenuhi, ia mengaku pasokan gas untuk produksi pupuk perusahaan plat merah tersebut dipastikan aman sepanjang tahun 2009

JAKARTA: pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib komoditas pupuk untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi masuknya pupuk impor bermutu rendah.

Penerbitan SNI wajib pupuk tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. SNI wajib tersebut wajib dipenuhi produsen dan importir menyusul diterbitkannya Permenperin No.19/M-IND/Per/2/2009 tentang Perlakukan SNI Pupuk Secara Wajib. Aturan baru ini mencakup tujuh jenis pupuk yakni urea (HS No. 3102.10.00.00), amonium sulfat (ZA/HS 3102.21), NPK padat (HS 3105.20), super fospat (SP-36/HS 3103.10.90.00), tripel superfospat (TSP/HS 3103.10.00.00)), pupuk fospat alam untuk pertanian (HS 3103.90.90) dan kalium klorida (KCl/3104.20.00.00).

"SNI Wajib ini mulai berlaku efektif dalam 6 bulan mendatang terhitung sejak Permenperin ini ditetapkan pada 16 Februari," jelas Menperin Fahmi Idris, kemarin.

Sesuai dengan peraturan tadi, setiap perusahaan yang memproduksi atau mengimpor pupuk wajib menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Menperin menegaskan jika ditemukan pupuk impor yang tidak sesuai dengan SNI, maka produk tersebut akan di re-ekspor atau dimusnahkan.

Ketua Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menilai pemberlakuak SNI Wajib pupuk dapat melindungi pasar dari produk bermutu rendah dan sekaligus dapat menjaga iklim persaingan yang sehat.

" Dengan adanya kebijakan ini, produk pupuk semakin terjamin kualitanya karena SNI Wajib juga merupakan cara melindungi kualitas pupuk nasional."

Yusuf Waluyo Jati

 

Departemen Pertanian akan fokus mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik dan bioorganik sebagai substitusi pupuk kimia. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan pemakaian pupuk kimia yang boros anggaran dan merusak lahan pertanian.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam kunjungan kerja terkait evaluasi program pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat hari, 19-23 Maret 2009.

Selain terus mendorong penggunaan pupuk organik, Deptan melalui program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti Sekolah Lapangan dan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT), memanfaatkan penggunaan pupuk organik.

Terbukti dengan mengurangi penggunaan ure dari 300-400 kilogram per hektar menjadi 100 kilogram, NPK ditingkatkan menjadi 300 kilogram per hektar, dan pupuk organik 500 kilogram per hektar, produktivitas tanaman padi dalam program SL-PTT bisa ditingkatkan.

Dua pekan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyatakan bahwa riset di bidang pangan, salah satunya diarahkan untuk pengembangan pupuk bioorganik atau biofertilizer.

Hal tersebut dilakukan karena pupuk organik lebih ramah lingkungan, sementara anggaran subsidi pupuk kimia terus membengkak, dan adanya kendala suplai gas ke industri pupuk.

Anton menyatakan, penggunaan urea harus dikurangi secara bertahap, tidak bisa langsung besar karena selama ini petani sudah terbiasa dengan urea.”Harus ada upaya terus-menerus untuk mengajak petani menggunakan pupuk organik,” katanya.


Pengolahan pupuk

Sementara itu, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop) mulai membidik koperasi untuk aktif memainkan peran dalam mengembangkan pupuk organik.

Setelah Bali dan Malang, pengembangan pupuk organik diperluas dengan
disosialisasikan ke koperasi Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa pendirian Pabrik pengolahan pupuk organik di Bogor ini diperkirakan mencapai Rp 711 juta.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk bangunan Rp 200 juta, pengolahan pupuk organik Rp 190 juta, dan siswanya digunakan untuk mengolah menjadi granul serta sosialisasi ke masyarakat.

”Pada intinya,pengembangan pengolahan sampah menjadi pupuk organik mampu membuka lapangan kerja,” kata Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Selasa (24/3).

Deputi pengkajian Kemennegkop dan UKM Wayan Dipta menjelaskan, biaya operasional untuk pengolahan pupuk organik ini Rp 20,9 juta per bulan, sedangkan tenaga kerja yang terserap langsung 15 orang, ditambah seorang manajer. (MAS/OSA)

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjajaki bisnis waralaba atau franchise pupuk. Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan telah ada 16 rekan yang akan terlibat dalam bisnis ini.

Dadang menjelaskan selain perusahaannya, PT Petrokimia juga telah menjajaki bisnis yang sama. "Mereka lebih banyak, sekitar 30 rekanan," kata dia ketika ditemui di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kamis (19/3).

Dengan kerja sama ini, dia melanjutkan, rekanan menyediakan modal Rp 800 juta untuk pembelian alat dan membayarkan fee kepada Pusri. "Kami hanya mengawal teknologinya," ujarnya.

Dadang mengatakan tahun ini Pusri belum berencana mencari pinjaman baru guna melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik baru. Menurut dia, peminjaman sulit dilakukan jika jaminan gas belum ada.

Pusri membutuhkan pasokan gas sebanyak 240 juta standar kaki kubik per hari. Sementara kebutuhan seluruh anak usaha hingga 700-900 juta standar kaki kubik per hari. "Semuanya sudah terpenuhi," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Pusri Luluk Sumiarso mengatakan, dirinya berencana agar persero tak kekurangan pasokan gas. Sebab jaminan pasokan ini memang tergantung pada pihak lain. Karena itu perseroan harus aktif dalam mendapatkan bahan baku. "Gas harus tersedia. Artinya, bisa diakses untuk dapat jaminan suplai," ujar Luluk usai dilantik menjadi komisaris.

RIEKA RAHADIANA

Pada hari Kamis, 19 Maret 2009 telah dilangsungkan pelantikan Komisaris PT Pusri Persero oleh Menteri BUMN yang dikuasakan kepada Deputi Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan, bertempat di Kantor Kementerian BUMN.

Melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-63/MBU/2009 tanggal 12 Maret 2009 Menteri Negara BUMN selaku RUPS memberhentikan dengan hormat DR IR Kardaya Warnika sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri dan mengangkat Ir. Luluk Sumiarso, MSc sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri Persero.

Ir.Luluk Sumiarso merupakan mantan Dirjen Migas. Dia pernah menjabat sebagai Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi serta Sekjen Departemen ESDM. Pria kelahiran Ponorogo, 11 Mei 1951 ini merupakan alumnus S1 ITB jurusan Teknik Elektro dan S-2 Universitas Pensylvania dan Syracuse University.


Humas Pusri