Kabar Pusri

Jakarta, (Analisa)

Departemen Pertanian (Deptan) memperkirakan akhir tahun ini akan ada kelebihan pupuk urea bersubsidi sekitar 213 ribu ton, karena penyaluran sarana produksi tersebut menurun sebagai dampak penerapan sistem distribusi tertutup.

Direktur Sarana Produksi Pertanian Deptan Spudnik Sujono di Jakarta, Kamis (5/11), mengatakan hingga September 2009 penyaluran urea bersubsidi mencapai 3 juta ton atau sekitar 54,7 persen dari kuota 5,5 juta ton.

"Hingga akhir tahun ini kami perkirakan pupuk yang terserap sekitar 5,28 juta ton. Ini artinya akan ada kelebihan sekitar 213 ribu ton," katanya.

Menurut Spudnik, penurunan realisasi penyaluran pupuk ini disebabkan pemberlakuan sistem distribusi tertutup dengan pola rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Dengan sistem tersebut, lanjutnya, pupuk bersubsidi benar-benar digunakan oleh petani sesuai dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Selain kebijakan tersebut, penurunan penyerapan pupuk juga dikarenakan petani mulai menyadari manfaat penggunaan pupuk secara berimbang.

Hal itu terlihat dari serapan NPK per September 2009 yang mencapai 937.000 ton atau sekitar 62 persen dari alokasi tahun ini sebesar 1,5 juta ton.

Penggunaan NPK, menurut dia, dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Pada 2007 K hanya 637.000 ton, tahun lalu melonjak menjadi 956.000 ton.

"Tahun ini kami perkirakan NPK akan terserap semuanya dari kuota yang ditetapkan sebanyak 1,5 juta ton tersebut," katanya.

Menyinggung sisa pupuk urea yang tidak terserap, Spudnik mengatakan akan dialihkan untuk persediaan 2010. (Ant)

Masalah Utama dalam industri Pupuk adalah distribusi. Untuk mengatasinya, Pusri melakukan beberapa inovasi TI, seperti aplikasi host to host dengan pihak ketiga dibidang pemasaran pupuk bersubsidi.

Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting di perusahaan pupuk PT.Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Ia berfungsi menjamin kelancaran proses bisnis BUMN di bidang pupuk ini. Beberapa proses bisnis utama di perusahaan yang memiliki 31 anak usaha ini memperoleh sentuhan TI, yaitu keuangan, logistik, pemeliharaan, pemasaran dan distribusi, dan SDM.

Manajemen Pusri pun menggagas beberapa inovasi TI dan saat ini telah berjalan. Inovasi itu antara lain adalah, pertama, aplikasi host to host dengan pihak ketiga dalam bidang pemasaran pupuk bersubsidi. Kedua, penerapan open sources dalam infrastruktur dan aplikasi perkantoran. Ketiga, proses dan akses data melalui handphone. Inovasi ini membuat manajemen Pusri mampu memonitor stok pupuk melalui website dan memperoleh akses informasi tentang produksi dan cash management melalui handphone.
Masalah utama dalam industri pupuk adalah distribusi, sehinga ketika distribusinya bermasalah , maka terjadi kelangkaan. Melalui mobile technology, hal ini dapat diminimalisir. Dengan berbagai inisiatif itu, TI berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan laba Pusri.

Sumber : “Warta Ekonomi” Fajar Adrianto & Nurhifen Kania

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berhasil menyabet salah satu gelar bergengsi pada ajang Anugerah Media Humas 2009 yang diselenggarakan oleh Bakohumas Departemen Komunikasi dan Informatika RI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta. Pada acara yang berlangsung semalam (28/10), Annual Report Pusri tahun 2008 dinobatkan sebagai Juara I (pertama) untuk kategori Laporan Tahunan Cetak.

Piagam Penghargaan dan Plakat diterima secara langsung oleh Area Manajer PPD Jogja, Sukirno. “Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Pusri akan meraih juara I. Apalagi setelah diumumkan bahwa PT Garuda Indonesia dan PT Asuransi Kesehatan berada pada posisi II dan III,” ujarnya.

Lomba diikuti oleh 167 peserta instansi pusat dan daerah, yang terdiri dari 48 Departemen dan Lembaga Negara, 77 Pemda, 21 BUMN, serta 21 Perguruan Tinggi Negeri. Hasil seleksi yang dilakukan oleh Dewan Juri diperoleh 114 nominasi untuk juara I, II, III, IV, dan V dari 6 kriteria yang dilombakan, antara lain:
   1. Penerbitan Internal
   2. Profil Lembaga (Cetak)
   3. Profil Lembaga (Audio Visual)
   4. Laporan Tahunan Cetak
   5. Website
   6. Merchandise

Proses penilaian lomba dilakukan oleh Dewan Juri yang berasal dari kalangan praktisi media dan kehumasan. Mereka adalah Gunawan Alief, Phd (praktisi media), Drs. Teguh Poeradisastra, MM (Redaktur Majalah Swa), Dra. Henny S. Widyaningsih, M. Si (praktisi humas), dan Nukman Lutfie (CEO Virtual Consulting).

Kriteria penilaian yang diberlakukan cukup ketat, untuk substansi isi meliputi perspektif kehumasan, rubrikasi, komposisi informasi, dan kretivitas penulisan. Untuk teknik pekerjaan meliputi tata letak, warna, typografi, indentitas perusahaan, teknik foto, dan teknik penyuntingan gambar.

(Humas Pusri)

PT Pupuk Sriwidjaja terpilih sebagai salah satu perusahaan terbaik dari 102 perusahaan yang terverifikasi dari 1300 perusahaan yang dihubungi Tim Juri selama 6 bulan dalam penerapan Inovasi berbasis Teknologi Informasi yang menunjang fungsi strategis dalam perusahaan serta mampu meningkatkan daya saing perusahaan. 



Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Teknik & Pengembangan PT Pusri (Persero) Ir. Sutarto Budidarmo yang dianugerahkan oleh Pemred Warta Ekonomi Mohamad Ihsan dalam acara Penganugerahan e-Company Award 2009 dalam kategori basic industry di Hotel Mulia Jakarta 29/10/2009.

Penghargaan e- Company Award 2009, diselenggarakan oleh Warta Ekonomi ke delapan kalinya ini dengan tema “Transforming Strategic IT to Business Improvement” yang melibatkan 11 tim juri yang memiliki kapabilitas & integritas di bidangnya.

Dengan pengakuan ini, menunjukkan keseriusan PT Pusri dalam penerapan Teknologi Informasi untuk mendukung strategi perusahaan dan meningkatkan daya saing sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini tercermin dengan diterapkannya TI di semua lini perusahaan sehingga mampu mendorong kinerja usaha.
Serangkaian penilaian yang dilakukan dewan juri terhadap PT Pusri dilakukan secara bertahap dan menyeluruh yang meliputi aspek IT Governance 20% , IT Leadership 15 %, IT Innovation 30% dan Business Performance 35 %. telah membuahkan hasil peringkat kedua terbaik di e-company untuk kategori Basic Industri.

Konsisten.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di PT Pusri telah dimulai sejak tahun 1972 mulai menerapkan FRS (Financial Reporting System) dengan mesin IBM 370/138 (batch system), dan dilanjutkan pada tahun 80-an dari batch system ke terminal system, FM-80, HP-FM dengan mesin HP 3000/947 yang melayani keuangan di daerah dan anak perusahaan, menggunakan mesin mainframe, dan pengembangan aplikasi secara modular.
Pada tahun 2000 an, dipicu oleh isue Y2K, Pusri mulai menerapkan ERP IFS, komunikasi data berbasis IP, aplikasi berbasis web dan data mobile serta pengembangan aplikasi holding.

Pengembangan TI di PT Pusri terus konsisten dan berkesinambungan melakukan inovasi TI yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan terutama dalam mendukung proses bisnis maintenance, procurement, SDM, Sistem Informasi distribusi Pupuk, dan penerapan e-auction yang telah terbukti menurunkan biaya .

Selain itu Pusri juga telah mengembangan aplikasi TI secara berkelanjutan yang tertuang dalam RJP perusahaan dengan demikian diharapkan mampu mendorong kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
-info bisnis--

Untuk keempat kalinya, PT Pusri sebagai induk holding produsen pupuk di Indonesia, kembali menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Sumbar ddan Jambi. Bantuan tahap empat ini senilai Rp.829,4 juta dan dilepas langsung oleh Direktur SDM & Umum Djafarudin Lexy SE, MM beserta GM Umum sekaligus Ketua Forum Komunikasi PKBL BUMN Indonesia, Ir. H. Bambang Subiyanto,MM, minggu (11/10) pagi.

Perusahaan yang tergabung dalam Pusri Holding ini adalah PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra. Bantuan tahap empat ini merupakan bantuan terbesar dari bantuan-bantuan tahap sebelumnya. Tahap I bantuan yang disalurkan PT Pusri Rp.156 juta, tahap II Rp.100 juta dan tahap III Rp.120 juta.

Menurut Djafarudin Lexy didampingi Bambang Subiyanto dan Manajer Hukum & Humas, Zain Ismed mengatakan, bantuan ini merupakan tanggap darurat yang disalurkan di lokasi gempa kota Padang, Priaman, dan daerah Sungai Penuh Jambi. bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang tinggi serta respon cepat dari PT Pusri terhadap warga korban bencana.

Sedangkan bantuan yang disalurkan pada tahap empat ini antara lain tenda peleton ukuran 6 x 14 meter sebanyak 40 unit, air mineral 600 ml sebanyak 546 kardus, kecap 275 ml sebanyak 30 dus, sambal 340 ml sebanyak 30 dus, mie instan 1400 dus, biskuit 30 dus, bubur instan sebanyak 115 dus, pembalut wanita 140 pak, selimut 28 kodi, kain sarung 14 kodi, dan mesin genset 20 unit.

"Semua bantuan ini sudah kita koordinasikan dengan Satkorlak di Padang. Sehingga kebutuhan apa saja yang kurang, kita mencoba untuk memenuhinya. Rencanaya saya juga akan berangkat ke Padang untuk menyerahkan langsung bantuan ini kepada Bupati Pariaman," kata Djafarudin Lexy.

Jafarudin juga berharap agar BUMN lain juga menerapkan pola yang sama. Sehingga terjalin rasa persatuan dan keharmonisan.

Sementara GM Umum Bambang Subiyanto menambahkan bahwa bantuan ini bukan yang pertama dilakukan PT Pusri. Hampir disetiap bencana baik lokal maupun nasional , Pusri selalau tanggap dalam memberikan bantuan. Untuk bantuan korban gempa di Sumbar dan Jambi saja sudah dilakukan empat tahap.

Untuk lokal, PT Pusri juga sebelumnya telah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran diKertapati. Kegiatan sosial ini merupakan kepekaan dan kepedulian PT Pusri dan holding terhadapmusibah dan bencana alam.

untuk lebih memudahkan penyaluran bantuan lanjutnya, PT Pusri juga membuka Posko Pusri Peduli Kemanusiaan di Jalan Agus Salim No.4 Padang di Pariaman dan Kerinci, Jambi.

"Kita akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program kepedulian sosial terhadap pengembangan lingkungan termasuk berkoordinasi dengan Satkorlak Nasional. Sedangkan bentuk partisipasi pemberian bantuan ini telah diatur Kemeterian BUMN," ujarnya.

(rhd)

Jakarta: Total Volume Stok akhir pupuk urea nasional pada 31 Desember tahun ini diproyeksikan mencapai 822.797 ton. Dengan stok sebnayak itu, pemenuhan kebutuhan urea bersubsidi untuk sektor pangan dipastikan aman. Stok sebanyak itu mencakup stok di pabrik yang pada akhir tahun diproyeksikan 122.332 ton dan stok di gudang kabupaten (lini III) 700.465 ton.

Proyeksi posisi stok akhir pupuk urea tersebut telah memperhitungkan penyerapan oleh sektor pertanian (pupuk bersubsidi) di 4,92 juta ton, sektor industri 419.082 ton, perkebunan besar 849.230 ton, dan alokasi ekspor 774.666 ton.

"Proyeksi total stok urea nasional sebanyak 822.797 ton itu jauh di atas ketentuan stok yang diatur dalam peraturan menteri pertanian (permentan) yang hanya 376.500 ton. Jadi, pasokan urea untuk sektor pangan sangat aman, bahkan saat musim tanam (Oktober 2009-Maret 2010), "ujar Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding) Dadang Heru Kodri kemarin.

Direktur Pemasaran Bowo Kuntohadi menjelaskan berdasarkan kalkulasi, permintaaan pupuk urea pada November dan Desember akan lebih tinggi dibandingkan rencana alokasi sesuai peraturan menteri pertanian (permentan), karena pada akhir tahun akan terjadi puncak musim tanam.

"Khusus November dan Desember kami menggunakan asumsi angka penyaluran tertinggi selama lima tahun terakhir. Untuk penyaluran pada Oktiober diperkirakan sesuai dengan ketentuan permentan, "katanya.

Berdasarkan rencana permentan, kebutuhan pupuk urea bersubsidi pada Oktober ditetapkan sebanyak 390.000 ton, November 429.766 ton dan Desember 488.558 ton.

Namun, produsen pupuk urea menyiapkan pasokan untuk November sebanyak 500.503 ton atau sebanyak 16% di atas rencana permentan dan Desember 678.255 ton (39% diatas rencana permentan).

Untuk Oktober, penyerapan urea diperkirakan sesuai dengan ketentuan permentan yakni sebanyak 390.000 ton. "Kami sengaja menyiapkan pasokan urea yang lebih banyak dari ketentuan permentan kendati diperkirakan penyerapannya pada November dan Desember tidak sampai ke tingkat tersebut. Ini semua demi menjamin ketersediaan di pasar untuk musim tanam," ujar Bowo.

Chamdan Purwoko

SEBAGAI bentuk ungkapan keprihatinan terhadap para korban bencana kebakaran di Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati, PT Pusri menyalurkan bantuan kebutuhan warga. Penyaluran dilakukan langsung General Manager (GM) Umum, Ir H Bambang Subiyanto MM yang diterima Camat Kertapati, Zaenal Rivai di kantor Lurah Ogan Baru.

Bantuan yang diberikan berupa empat ton beras, 200 dus mie instan, 200 dus air mineral, 200 botol kecap dan 200 botol saus sambal dengan total bantuan mencapai Rp 50 juta.
GM Umum PT Pusri, Bambang Subiyanto mengatakan, bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk keprihatinan perusahaan terhadap warga. Dimana dana bantuan ini diambil dari dana Bina Lingkungan.

“Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi korban bencana kebakaran. Jangan dipandang nilainya tapi inilah bentuk kepedulian kita. Karena sudah menjadi kewajiban bagi yang mampu untuk menolong yang lemah,”tutur Bambang.

Selain memberikan bantuan kepada korban kepada korban kebakaran di RT 28 dan 30 Ogan Baru itu lanjutnya, PT Pusri juga telah menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi di Sumatera Barat. Hal ini merupakan perhatian yang tinggi serta respon yang cepat dari PT Pusri terhadap korban kebakaran.

Sementara Camat Kertapati, Zaenal Rivai mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Pusri kepada warganya. Selanjutnya bantuan yang mereka terima akan dikumpulkan dengan bantuan-bantuan lain untuk kemudian disalurkan lagi kepada korban kebakaran yang mencapai 102 KK atau 102 jiwa.

Usai menyerahkan bantuan GM PT Pusri Bambang Subiyanto didampingi supervisor Bina Lingkungan (BL) Syafri Lamizar, koordinator Humas Hernawan, Asisten Supervisor BL T Binsar Siburian, Staff manajer KUK dan BL Linda Ambyar, Staff Supervisor BL Achmad Ronaldi da Taufik Y mengunjungi lokasi kebakaran guna memantau keadaan sekaligus berbincang dengan panitia posko bencana kebakaran.

Bantuan kemanusiaan seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan PT Pusri. Hampir di setiap bencana baik lokal maupun nasional PT Pusri selalu menyalurkan bantuannya. Semua bantuan ini merupakan bentuk kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap bencana alam. (rhd)

Lampu hijau ekspor pupuk urea telah diberikan pemerintah, produsen pupuk memastikan pasokan pupuk nasional aman. Jumlah pupuk yang akan diekspor tetap akan disesuaikan agar stok di lini 3 tidak kurang dari 500 ribu ton.

Jakarta, BP
” Kalau stok aman, maka ekspor diupayakan mengejar izin yang sudah diberikan agar beban biaya stok tidak semakin berat, ” ujar Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Kodri saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (27/9).

Menurut Dadang, ekspor pupuk urea ini akan dilakukan melalui tender yang dilakukan oleh masing-masing produsen pupuk dan ditangani oleh direktur pemasaranya.

” Trader (penjual) nasional dan internasional boleh ikut. Terpenting harus serahkan bid bond dan sesuai ketetapan-ketetapan lainnya. Barang diambil setelah selesai pembayaran,” jelasnya.

Adapun negara yang menjadi tujuan ekspor, lanjut Dadang, tergantung trader yang memenangkan tender. Namun umumnya negara yang menjadi tujuan ekspor yaitu Thailand, Vietnam, Bangladesh, Filipina dan lainnya.

” Jumlahnya bergantung dari yang terbaik harganya dan berapa ton bisa mengambilnya,” ucapnya
Namun, Dadang belum bisa memastikan kapan Pusri akan mulai membuka tender tersebut.

” Maunya besar karena stok cukup banyak, pastinya belum dapat kabar,” katanya.

Pemerintah melalui Departemen Perdagangan telah mengeluarkan izin ekspor 478 ribu ton pupuk urea. Dari kuota ekspor tersebut, PT Pusri mendapatkan jatah sekitar 196 ribu ton, PT Petro Kimia Gresik sebanyak 16 ribu ton, PT Pupuk Kujang sebanyak 58 ribu ton, dan PT Pupuk Kaltim sekitar 208 ribu ton.

Izin tersebut dikeluarkan pada 17 September dan akan berakhir pada Desember 2009. Kran ekspor pupuk urea kembali dibuka setelah pabrikan pupuk mengeluh adanya stok yang berlimpah hingga 1 juta ton. Menumpuknya stok tersebut telah menyebabkan pabrik-pabrik pupuk tersebut merugi.

PT Pupuk Kaltim (PKT) segera adakan tender untuk mencari trader (penjual) yang akan mengekspor 50 ribu ton pupuk urea. Tender tersebut akan dibuka awal minggu depan.

” Untuk tahap I, PKT awal minggu depan akan melakukan tender untuk 50 ribu ton,” kata Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Hidayat Nyakman dalam pesan singkatnya kepada detikFinance.

Namun, Hidayat belum dapat memastikan kapan dan kemana pupuk tersebut akan diekspor. Menurut dia, negara tujuan ekspor pupuk tersebut tergantung dari pemenang tender.

” Tapi biasanya negara yang menjadi tujuan ekspor pupuk yaitu Thailand, Vietnam, India, Bangladesh, Australia bahkan Amerika latin,” ungkapnya.

Hidayat juga menjamin kegiatan ekspor pupuk ini tidak akan mengganggu pasokan pupuk untuk domestik.
dtf

Masjid Al- Aqobah 2
Bertabur Kegiatan

Palembang ,BP

Masyarakat yang tinggal di perumahan Pusri, Sako sangat memakmurkan masjid.satu -satunya masjid yang berada diperumahan tersebut bertaburan kegiatan saat Ramadhan kali ini.

Masjid Al-Aqobah 2 yang berada di jalan Pupuk Raya,perumahan pensiunan Pusri,berdiri pada tahun 1986.
Pembangunan masjid ini sendiri melalui yayasan dana pensiunan pegawai Pusri.

Humas masjid Al-Aqobah 2 H Iskandar Pasaribu kepada Berita Pagi. usai menunaikan Sholat Zhuhur,Rabu (2/9), mengatakan,masjid Al-Aqobah telah melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan .”Di Masjid Al-Aqobah ini memang banyak kegiatan ,selain sholat lima waktu ,kegiatan lain yang dilakukan didalam masjid ini seperti Tajwid Alquran yang digelar setiap hari selasa ba’da dzuhur dan rabu malam,kegiatan ini dibimbing Ustadz Cecep Supriatna SHI,”Jelas Iskandar.

Pengurus masjid Al-Aqobah juga telah menggelar kegiatan pembacaan surat Yasin bersama,yang dilaksanakan setiap hari kamis malam.Sedangkan pada siang harinya dilaksanakan pengajian ibu-ibu.

“Kita juga melaksanakan pembacaan Yasin bersama, namun untuk malam sabtu kita mengadakan kegiatan lain lagi,yaitu Majelis Taklim dengan pembahasan,pemahaman tauhid,fiqih,ahkhlak,dan tafsir selain itu ,pengurus masjid juga membentuk persatuan amal kematian Aqobah 2.
Dari 110 orang anggota mereka membayar iuran dengan datang sendiri kesini ,”kata Iskandar.

Masjid yang berukuran 16 x 16 meter tersebut, telah memiliki perpustakaan dan rumah penjaga masjid.Buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan diperoleh dari bantuan masyarakat ada juga ada yang dibeli dengan mengunakan dana masjid.
”Untuk perlengkapan masjid tetap kita prioritaskan,sebab dengan lengkapnya buku diperpustakaan yang kita sediakan,semakin menambah minat masyarakat untuk datang ke masjid ini.Kita juga telah memiliki kepengurusan diantaranya .Ketua H Ramli,Sekretaris Anshori Fauzi dan H Yulistio SP sedangkan bendaharanya H Jumari”,ujar Iskandar.


rah

Direktur Produksi PT Pusri, Ir. Indra Jaya, menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pusri yang dilaksanakan setiap tahun.

"Bantuan ini memang kami berikan untuk seluruh warga yang ada dilingkungan Pusri. Sudah menjadi tugas kami untuk memberi bantuan kepada mereka. Bahkan bukan hanya bantuan sembako, tapi ada bantuan lain seperti bantuan pendidikan, sarana kesehatan, dan sebagainya," jelasnya usai membuka seremonial pemberian bantuan di Gedung Serba Guna (GSG) Pusri, kemarin pagi.

Paket sembako dari PT. Pusri ini, sambungnya, merupakan bantuan yang diberikan kepada warga lingkungan, menjelang bulan suci Ramadhan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sendiri disebarkan sebanyak 11.000 paket. Jumlah ini sendiri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau 10.000 menjadi 11.000.

"Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, masyarakat dan calon penerima telah mengambil kupon yang digunakan sebagai alat tukar pengambilan paket. Diharapkan dengan menggunakan kupon pelaksanaan pembagian paket akan berjalan tertib dan teratur serta tidak menimbulkan kecurangan. Hal ini juga tepat untuk menjamin paket terbagi secara merata kepada para penerima bantuan," sambungnya.

SEBAGAI produsen pupuk di tanah air, PT Pusri (holding) dipercaya untuk memenuhi stok pupuk nasional untuk kebutuhan sektor pertanian secara makro. Di bagian lain, sebagai industri perusahaan ini juga dituntut untuk menghasilkan profit guna mengisi pundi-pundi negara. Jika ada pertanyaan mana yang lebih penting, memenuhi kebutuhan pupuk nasional atau menghasilkan profit. Dua-duanya akan menjadi hal yang sangat penting. Satu untuk kebutuhan masyarakat bawah (baca- petani) untuk ketahanan pangan nasional. Sementara sebagai perusahaan penghasil profit berperan didalam menggerakkan perekonomian nasional dan tenaga kerja.

Dua peranan ini sudah lama menjadi membebani tubuh perusahaan pupuk tanah air. Kendati sudah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan pupuk, namun semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Perusahaan pupuk mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi dituntut memenuhi kebutuhan stok pupuk nasional dan tidak diperbolehkan impor. Di sisi lain untuk melakukan ekspansi guna mengembangkan usaha, tidak mendapat jaminan bahan baku gas dari produsen gas tanah air, bahkan mendapat perlakukan kurang adil dengan membeli gas dalam kurs dolar dan bukan mata uang rupiah, kendati pembelian untuk konsumsi dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan beberapa pabrik sudah berusia tua. Sementara menunggu agar ada jaminan pasokan gas sebagaimana yang menjadi persaratan pihak perbankkan justru tidak kunjung datang.

Harus disadari bahwa gas, saat ini sudah menjadi komoditas ekonomi yang telah menghidupi orang banyak. Namun menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, biasanya komponen yang menghidupi lebih banyak orang itu akan lebih tinggi lobinya dan lebih kuat dari yang di bawah sehingga jika pabrik pupuk yang notabenenya untuk membantu kehidupan petani jika tidak dianggap penting maka kehidupan industri pupuk akan menjadi termarjinal.

Dia mengakui sumber daya ekonomi nasional selalu menjadi kue yang diperebutkan sehingga di sini akan berlaku hukum pasar. Siapa yang kuat akan menang. Posisi industri pupuk didalam perebutan komoditas bahan baku pupuk bagian ekonomi yang menjadi kelompok marginal. "Sehingga sudah menjadi tugas pejabat untuk melindungi jika tidak ada pejabat yang tidak melindungi kelompok yang termarjinal itu sebetulnya sudah tidak pantas menjadi pejabat, sebaiknya menjadi pelaku usaha saja," katanya.

Industri pupuk merupakan jantung dari perekenomian dan kehidupan rakyat.
Dinamika politikpun tergantung dari kesehatan pabrik pupuk. Dia melihat dan memastikan ada bias kebijakan sehingga revitalisasi pabrik pupuk menjadi terlambat. Buktinya Indonesia mempunyai pabrik pupuk yang usianya sampai 30 tahun. Secara logika penyusutannya sudah tidak cukup untuk investasi. Bias kebijakan ini harus dihentikan agar tercipta pembangunan pabrik pupuk yang berkelanjutan

Sementara, Ketua Komite Kebijakan Publik Fachry Ali mengungkapkan melihat sebagian dari eksistensi politik bangsa terletak dari kemampuan kita mendistribusikan pupuk secara tepat dan fair. Pupuk tidak hanya persoalan petani, tapi juga persoalan politik. Lebih tepat disebut perebutan didalam mendapatkan hak, siapa yang paling berhak merumuskan kebijakan nmasalah pupuk. Ada DPR, Pertanian, Perdagangan, Kementerian BUMN. Ke dua visi ekonomi. Apakah visi ekonomi pasar. Negara harus mundur, atau memberikan tempat bagi negara untuk merencanakan. Beberapa hal ini yang menentukan kebijakan pupuk. Kalau terjadi liberalisasi pada pupuk apa yang akan terjadi pada petani. Kalau diliberalisasikan para pemodal yang akan menang dalam pertarungan.

Dia juga menyayangkan tidak ada perdebatan apapun tentang land reform ini di dalam perdebatan Pemilu lalu. Sementara anggota KKP Ismet Hasan Putro mengatakan adalah sangat ironis jika untuk industri pupuk gas harus dibeli dalam mata uang dollar padahal itu pembelian dalam negeri dan untuk kepentingan nasional. Sedikit saja ada fluktuasi nilai tukar dollar maka akan berdampak kerugian besar bagi industri pupuk. Sementara penetapan harga jual pupuk sudah ditetapkan oleh pemerintah. KKP melihat belum ada arah kebijakan politik nasional yang berupaya melindungi industri pupuk tanah air.

Di sisi lain industri pupuk saat ini berusia diatas 20 tahun. Dengan kondisi saat ini secara bisnis tertatih-tatih, dan dari segi bisnis sudah tidak lagi kompetitif. Produktifitasnya menurun, dan bagaimana untuk melanjutkan bisnisnya jika kondisi ini terus berjalan. "Saya curiga jangan-jangan kebijakan gas yang tidak berpihak kepada industri pupuk itu adalah bagian dari satu design besar untuk menghancurkan industri pupuk nasional. Sinyalemen ini sudah ada. Oleh karena itu saya sangat merisaukan kalau ada depertemen tertentu yang bermain-main untuk kepentingan bisnis tertentu dengan upaya-upaya untuk menghabisi industri pupuk. Kalau ini dibiarkan dampaknya akan besar sekali dan berpeluang terhadap impor pupuk ke depan. Kalau ini terjadi devisa kita akan habis. Petani akan beli pupuk dengan harga pasar. Pemerintah tidak bisa lagi intervensi dan ini sangat merisaukan," katanya.

Ke dua, menurut Ismet, masih ada kelemahan sinergi di dalam tubuh BUMN terkait dengan produsen dan konsumsen. Antara industri pupuk dengan pengguna terbesar seperti PTPN atau pihak-pihak lain yang membutuhkan pupuk dalam skala besar. Belum terjadi sinergi efektif dan efisien. Hal ini mestinya segera dilakukan untuk menunjang produktivitas semua pihak. Misalkan PTPN membutuhkan pupuk dari Petrokimia Gresik. Maka dia harus melalui distributor tidak bisa beli langsung. Padahal mekanisme seperti ini telah mengeluarkan biaya 10 persen. Kenapa tidak ada kebijakan untuk membeli langsung. Itu kehilangan bagi negara. Mengapa tidak ada sinergi.

Ke tiga kita seirng sekali mengabaikan bahwa Kementerian BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap industri pupuk tetapi tidak diberi kewenangan yang sepatutnya didalam mengendalikan bisnis atau sistem korparasi di tubuh industri pupuk kita. Ada intervensi yang sangat kuat sekali dari Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian. Dan juga bahkan mereka sangat tergantung sekali dengan kebijakan yang tidak berpihak dari Depertemen ESDM. Kalau ini dibiarkan akan menjadi ancaman yang sangat serius terhadap industri pupuk. Dan bukan dari pihak luar, tapi justru dari instrumen negara itu sendiri dan mereka adalah bagian dari kepentingan-kepentingan yang menyelundup masuk ke departemen-departemen itu.

Mestinya BUMN diberikan kewenangan penuh mekanisme kebutuhan pupuk ditentukan oleh pasar. Kalaupun pemerintah akan memberikan subsidi itu diberikan langsung kepada petani. Jadi semakin tidak sinerginya dan tidak ada kordinasi efektif yang sifatnya implentatif antar departemen, itulah yang kemudian membuat banyak pihak dirugikan. Petani bahkan industri pupuk.

Industri pupuk tidak bisa melakukan revitalisasi pabrik yang sudah tua, karena tidak punya dana. Ada dana tapi harus dijamin dengan pasokan gas. Ada perusahaan gas milik negara. Bank Mandiri yang punya uang banyak itu bank negara. Mestinya mereka bisa melakukan back up. Tetapi itu tidak terjadi karena tidak ada kordinasi dan sinergi yang efektif antar departemen untuk melakukan penataan yang bersifat berpihak terhadap kepentingan industri pupuk dan petani indonesia. Gas harus dibeli dalam nilai tukar dolar. Ini apa-apaan. Mestinya ini prakterk yang harus dihentikan. Mengapa untuk belanja guna kepentingan negara harus dengan dolar tidak rupiah. Lalu mengapa pupuk selalu dipersulit untuk mendapatkan jatah gas, ada apa dibalik itu semua.

Mengapa pupuk selalu ada persoalan terus menerus, karena tidak melihat dari hulu persoalannya. Melihat persoalan pupuk hanya secara sektoral. Mestinya kebijakan pupuk ini ditangani satu depertemen sehingga lebih fokus. Tidak seperti sekarang, antar departemen tidak sejalan dan berjalan sendiri-sendiri.

Ida Syahrul

 Pusri Gelar workshop Pupuk

PALEMBANG, SRIPO-Keberlanjutan (sustainability), atau revitalisasi industri pupuk mutlak karena posisinya sebagai industri strategis dalam menyokong sektor pertanian. Untuk itu perlu adanya konsistensi kebijakan sehingga industri dapat mengembangkan diri secara optimal.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kementrian BUMN M. Said Didu, Selasa pada acara Workshop Pupuk bertema menata kembali Industri dan Distribusi pupuk yang dihadiri oleh jajaran direksi produsen pupuk di Indonesia di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Jum’at (14/8).

Berbicara sustainabelility, menurut Said Didu, PT Pusri termaksud terlambat dalam hal peremajaan pabrik. “Usia pabrik sudah diatas 20 tahun. Dalam hal ini sudah semestinya ada pemikiran kearah peremajaan atau replacement,” katanya.

“Kita perubahan ketegasan sehingga industri pupuk akan tetap langgeng, karena industri pupuk merupakan program jangka panjang,” ungkapnya dalam menurutnya, saat ini ada dua hal kebijakan publik yang perlu dijalankan, pertama yakni menyangkut kebijakan bahan baku, seperti gas, dan harga penjualan pupuk, apakah perlu dilepas secara mekanisme atau tidak.

Kalau hal ini dapat dijalankan, lanjutnya produsen pupuk akan aman, dan studi kelayakan dalam merevitalisasi pabrik yang sudah berumur tua akan gagal. “Lihat saja pembaharuan untuk merevitalisasi sejumlah ke 5 pabrik masih jalan di tempat, karena pengaruh dari kebijakan yang berubah-ubah tersebut,” akunya.

Said menjelaskan, dengan kondisi ini studi kelayakan yang sudah tersusun tersebut apabila masuk ke sistem perbankan masih banyak tanda Tanya dan dampaknya program tidak jalan.

Pada revitalisasi pabrik pupuk saat ini sangat mendesak, karena dari lima pabrik yang sudah berumur tersebut komsumsinya sangat boros, hampir rata-rata 30 per Mbbtu, idealnya gas yang digunakan hanya 24 per Mbbtu sehingga dengan adanya pabrik baru tersebut setidaknya dapat menekan biaya gas mencapai 30 persen.

Kondisi inilah yang menjadi kendala dalam industri pupuk di Tanah Air, sehingga melalui Workshop ini perlu pembaharuan dalam kebijakan publik yang menyangkut industri pupuk.

Fachry Ali, Ketua Komite Kebijakan Publik (KKP) Kementrian BUMN menjelaskan distribusi pupuk seharusnya secara fear, saat ini masalah pupuk sudah dianggap persoalan politik, karena mereka berebut untuk merumuskan soal kebijakan pupuk, di dalamnya banyak instansi terkait, seperti Departemen Pertanian dan Perdagangan dan Kementrian. Komitmen dalam pembahasan ini setidaknya limatahun kedepan. Problem industri pupuk tidak bisa bermain secara coorperasi karena mereka hidup dibawah tekanan dari departemen.

Kasus kebutuhan gas sendiri, lanjutnya sepertinya agak ironis, karena pembelian gas menggunakan harga dollar, hal ini tentu sangat riskan pada industri pupuk, karena apabila terjadi perubahan harga dollar berpengaruh sekali dengan industri pupuk.

”Sekarang ini belum ada kebijakan pupuk nasional yang membahas tentang ini,” ujarnya. Terkait dengan subsidi langsung ke petani atau ke produsen, Dadang Heru Kodri, Dirut PT Pusri menjelaskan hal ini tidak menjadi masalah, karena pada intinya semua produsen siap untuk menjalankannya, yang penting bagaimana pemerintah dapat memberikan jaminan segala hal, seperti menyangkut pasokan gas, karena industri pupuk perlu kepastian dan jaminan gas jangka panjang. (az)