Kabar Pusri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pemerintah memerlukan dana sekitar Rp 45 triliun untuk merevitalisasi enam pabrik pupuk nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pupuk urea. Dari jumlah tersebut, sebesar 70 persen bakal dipenuhi dari pinjaman dan sisanya 30 persen berasal dari internal perusahaan.

"Revitalisasi untuk 5 pabrik berupa replacement dan 1 pabrik baru," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Februari 2010.

Menurut Mustafa, selama ini proses revitalisasi pabrik pupuk masih menghadapi kendala terutama dalam hal ketersediaan pasokan gas bumi sebagai bahan baku. Untuk merevitalisasi pabrik pupuk tersebut, diperkirakan kebutuhan gas sebanyak 509 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Total kebutuhan gas bumi termasuk pabrik lama yang masih dipertahankan mencapai 981 MMSCFD.

"Untuk kebutuhan pabrik dalam rangka revitalisasi, maka baru pabrik Kaltim-5 yang telah mendapatkan kepastian pasokan gas sebanyak 80 MMSCFD," kata Mustafa.

Dia menambahkan, untuk mendukung pemenuhan gas bumi bagi industri pupuk, Kementerian BUMN telah meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat memberikan jaminan pasokan gas bagi pabrik-pabrik pupuk selama jangka panjang (20 tahun) melalui surat No. S-724/MBU/2008 tanggal 8 September 2008, No. S-307/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009, dan No. S-81/MBU/2010 tanggal 3 Februari 2010.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu menambahkan enam pabrik pupuk yang harus direvitalisasi adalah PT Pupuk Sriwijaya sebanyak 2 pabrik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik masing-masing sebanyak 1 unit.

Said mengakui permasalahan utama yang ada dalam upaya merevitalisasi pabrik pupuk sebenarnya terletak pada persoalan belum adanya pasokan gas yang menjamin kelangsungan operasional pabrik. "Sebenarnya masalah lebih pada pasokan gas, untuk pendanaan sendiri tidak ada masalah," katanya.

Terkait adanya usulan agar dilakukan rapat lintas fraksi di DPR yang khusus membahas pasokan gas ke pabrik pupuk, Said mendukung hal tersebut. Pasalnya masalah pasokan gas tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga saja.

JAKARTA (Suara Karya): Para petani di Tanah Air diyakini tetap akan memilih pupuk urea dan jenis lainnya yang diproduksi di dalam negeri. Dalam hal ini petani masih memprioritaskan penggunaan pupuk merek Pusri ketimbang pupuk dari China, meski seiring diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dengan China dan ASEAN (CAFTA).

Apalagi harga pupuk produksi BUMN lebih murah dibanding buatan China, terutama dari PetroChina. "Kita siap bersaing. Soal harga pupuk tidak jadi masalah. Harga pupuk kita masih di bawah China hingga 2012," kata Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri di Jakarta, beberapa hari lalu. Selain harga lebih murah, kualitas pupuk Pusri juga lebih baik.

Dadang menyebutkan bahwa seluruh produksi Pusri telah memiliki standar nasional Indonesia (SNI), baik pupuk urea maupun amonia. "Hal itu tentunya menjadi unggulan produsen pupuk Indonesia dibanding China yang mungkin belum memiliki standar," ujarnya.

Hanya saja, Dadang sulit menjamin harga yang bisa bersaing dengan pupuk dari China ini bisa bertahan setelah 2012 nanti atau saat kontrak pasokan gas dengan Pertamina EP selesai. Terkait hal ini, manajemen Pusri telah menggelar rapat pembahasan dengan Pertamina EP. Namun, jaminan pasokan gas belum dapat dibahas secara konkret hingga saat ini.

Meski masih terkendala kebutuhan gas sebagai bahan baku untuk pabrik pupuk, namun secara umum Pusri masih mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. "Kalau melihat stok pupuk 735.000 ton, maka masih mencukupi kebutuhan," kata Dadang.

Dalam hal ini, perusahaan akan terus memasok kebutuhan pupuk nasional dalam posisi aman. Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyerapan pupuk rata-rata hanya 75 sampai 80 persen dari stok yang tersedia sehingga produksi beras surplus. "Pasokan gas dengan Pertamina bagi bahan baku pupuk urea masih menjadi kendala yang harus diselesaikan. Namun, kita juga masih mencari subtitusi gas dari batu bara, meski masih perlu diproses lagi.

Untuk memproses pemisahan gas di sela-sela pertambangan batu bara, maka membutuhkan biaya 350 juta dolar AS, sehingga membutuhkan dukungan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah. (Dwi Putro AA)

PALEMBANG : PLN memastikan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang tidak akan kekurangan pasokan gas setelah kontrak gas dengan sejumlah produsen gas berakhir pada 2012.

Direktur PLN Dahlan Iskan menegaskan, perseroan bersedia mengalokasikan jatah gas untuk pembangkitnya kepada Pusri demi menjaga kelangsungan produksi pupuk di perusahaan tersebut.

"Kami tidak rela Pusri mati. Karena itu kami rela pasokan gas diberikan ke Pusri, apabila sumber gas tidak mampu lagi memasok gas ke Pusri", jelasnya belum lama ini di Palembang.

Dia menerangkan Pusri merupakan pabrik pupuk tertua dan strategis dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena hampir 80% kebutuhan pupuk untuk petani dipasok Pusri.

Hal ini, lanjutnya, tentunya perlu dipertimbangkan khusus bagi pemerintah pusat agar pasokan gas Pusri tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga pada rencana pembangunan 5 tahun ini tetap memikirkan industri kreatif dari bahan baku batu bara.

Apalagi, terangnya Sumsel memiliki sumber daya alam yang cukup potensial terutama di sektor energi sehingga dapat menjadikan Sumsel sebagai provinsi terdepan di bidang ekonomi.

Dia menambahkan kondisi kelistrikan di Sumatra akan baik pada 2016, paling tidak pada tahun tersebut akan surplus 30% setelah sejumlah pembangkit baru mulai beroperasi, seperti PLTU Jambi Merang 2x400 Mw.

"Kapasitas yang dimiliki PLN saat ini hanya 2.400 Mw, tetapi pada 2012-2016 bisa mencapai 3.500 Mw,"paparnya.

Dahlan menjelaskan pemerintah juga terus memikirkan pasokan gas untuk produsen, artinya setelah kontrak gas berakhir, kontrak gas akan dikaji ulang, artinya dapat mendahulukan kepentingan nasional baru melakukan ekspor. (k49)

JAKARTA - PT Pertamina menggandeng perusahaan asal Korea Selatan dalam pembangunan kilang pengolahan gas alam cair (natural gas liquification/NGL) di Sumatera Selatan senilai US$ 192 juta. Rencananya, kilang yang dibangun pada kuartal I/2010 tersebut akan memasok kebutuhan gas bagi pabrik pupuk PT Pupuk Sriwidjaja.

Nantinya, menurut Direktur Pengembangan dan Niaga Pertagas, Harjana Hidayat, wilayah Prabumulih, Sumatera Selatan, NGL produksi kilang Pertagas akan memasok kebutuhan gas PT Pupuk Sriwidjaya yang dialirkan melalui pipa sepanjang 90 kilometer. "Jadi gasnya untuk pabrik pupuk Pusri,"kata Harjana.

Selain itu dia menuturkan, dipilihnya Sumatera Selatan sebagai lokasi pembangunan kilang karena asupan gas untuk kilang diambil dari lapangan milik PT Pertamina EP yang lokasinya berada di Sumatera Selatan.

Selain menggandeng perusahaan asal korea untuk membangun kilang, anak usaha Pertamina itu akan menghidupkan lagi kilang Methanol Bunyu. Tadinya, kilang tersebut dikelola oleh PT Medco Energy. Tapi lantaran kekurangan gas, akhirnya Medco menghentikan kegiataannya di kilang tersebut.

"Kami akan mengoperasikan lagi karena Pertagas mendapatkan suplai gas dari joint operating body (JoB) Pertamina-Medco di lapangan Simenggaris sebanyak 20-25 mmscfd," terang dia.

Jakarta - Impian PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memiliki pabrik pupuk di Iran bakal segera terwujud. Lantaran Pusri dan pihak Iran sudah sepakat mengenai besaran pembagian saham di pabrik tersebut Rencananya PT Pusri akan memegang sebesar 70 % saham. Sisanya untuk Iran.

Kepastian ini langsung berembus dari Direktur lenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Benny Wachyudi di kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/2) di Jakarta. Dia bilang, kepastian ini berdasarkan pada rapat koordinasi tingkat menteri akhir bulan lalu.

"Saat ini sedang menunggu surat dari Menteri Keuangan soal kepastian kita (pemerintah Indonesia) bisa kasih atau tidak. Kelanjutan proyek patungan ini masuk dalam prioritas 100 hari Kementerian Perindustrian," katanya.

Asal tahu saja, pada 11 November 2007, PT Pusri (Indonesia) dengan pihak NPCI Ltd fan Petrochemical Industries Investment Company/PIIC dari Iran sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan. Perusahaan itu bernama He-ngam Petrochemical Company (HPC).

"Rencananya, pembangunan pabrik untuk produksi urea dan amonia di Asahluye, Iran dengan kapasitas produksi 3.500 ton per hari. Diperkirakan pabrik baru akan berdiri pada 2011 atau 2012," ujarnya.

Nah, untuk memperlancar produksi itu, Iran akan memasok kebutuhan gas. Harganya USS 1 per MMBTU. Investasi pabrik mencapai USS 700 juta, diantaranya berasal dari Bank Pembangunan Islam sebanyak USS 100 juta dan Bank Iran sebanyak USS 150 juta.

Sejauh ini, pada 11 Januari lalu, telah dilakukan rapat tentang kelanjutan proyek pabrik pupuk urea di Iran dan masalah pendanaan proyek. Dalam rapat tersebut menyepakati agar Menteri Perindustrian mengirim surat ke Menteri Negara BUMN sebagai pengganti rapat koordinasi menteri tentang proyek industri pupuk Pusri-Iran.

Akhirnya pada 21 Januari 2010, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengirimkan surat kepada Menteri Negara BUMN dengan tembusan kepada Presiden terkait tentang permohonan persetujuan kepada PT Pusri terkait proses pencairan dana pinjaman dengan beberapa lembaga keuangan yang berminat.

Tentu saja rencana pembangunan pabrik ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan laba Pusri di 2010 cukup baik. Mereka menargetkan pertumbuhan labanya hingga 30 % bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya saja, Pusri masih menghitung berapa besaran laba di 2009 lalu.

Meski demikian, Pusri menargetkan produksi pupuk urea pada 2010 bakal tumbuh 3 % jadi 7 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya 6,8 juta ton. Sementara pupuk NPK tumbuh 70 % menjadi 2,2 juta ton dari sebelumnya 1,3 juta ton.

Pusri memperkirakan kontribusi terbesar pendapatan perusahaan tahun 2010 bakal diperoleh dari PT Petrokimia Gresik. Peningkatan kapasitas produksi diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan pendapatan perusahaan.

Kendati demikian, kondisi tersebut hanya dapat dicapai bila ada jaminan pasokan gas sebagai bahan baku industri pupuk. "Kami berharap semoga pasokan gas dari PT Pupuk Iskandar Muda akan lebih baik," kata Dirut Pusri Dadang Heru Kodri.      -nurul-

PALEMBANG – Swasembada dan ketahanan pangan yang diemban PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memerlukan dukungan penuh pemerintah. Pasalnya, produksi pupuk untuk memenuhi kebutuhan pokok terancam mandek. Karena, pasokan gas yang belum pasti. “Ini menjadi permasalahan kami yang harus segera dipecahkan,” ujar Direktur Utama PT. Pusri, Dadang Heru Kodri pada acara sosialisasi  “Pusri Jurnalistik Award 50th,” kemarin (8/2).

Dadang mengungkapkan, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan bermacam cara. Namun yang paling pokok menyangkut dua hal, waktu dan dana. Gas, jelas dia, sebagai komponen pembuatan pupuk selain air dan udara sebenarnya bisa diganti dengan batubara. Bahkan lebih efisien. ”Kita bisa mengubahnya. Namun itulah tadi, perlu waktu dan dana yang sangat besar,” ujarnya.

Untuk merevolusi bahan baku tersebut, Pusri harus merogoh kocek hingga US$ 250 ribu. Tetapi jika itu terealisasi, kata Dadang. Multiplayer efeknya lebih panjang. Terutama menghadang Cina dalam perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA). ”Mereka (Cina) bahan baku pabrik amoniak dan ureanya sudah menggunakan batubara. Bahkan sudah bisa mengubah langsung coal menjadi gas, bukan lagi metan dan liquid. Kita juga harus bisa bersaing untuk menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Bagaimana dengan pasokan gas Sumsel? Ternyata provinsi ini justru lebih banyak menjualnya ke pihak lain. Bahkan ke negara tetangga Singapura. Padahal seharusnya Pusri sebagai perusahaan yang berlokasi di Palembang harusnya lebih banyak dipasok (terpenuhi). Pusri sendiri, saat ini berusaha mencari alternatif gas, seperti berencana membelinya dari Senoro. “Makanya kami menunggu kebijakan pemerintah. Paling tidak gas lokal bisa mengalir lebih banyak ke kita. Sehingga produksi pupuk kita bisa lancar.”

Sementara, Jurnalistik Award yang digelar Pusri hingga 15 Maret 2010 sebagai apresiasi perusahaan pupuk terbesar untuk para jurnalis. Juga sebagai peringatan usia Pusri 50 tahun pada 2009 lalu. “Lomba penulisan artikel dan feature kami gelar terkait dengan peran dan pengabdian Pusri di dunia industri pupuk dan swasembada pangan di Indonesia. Sebab, secara langsung maupun tidak langsung keberadaan produk Pusri dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang pada akhirnya mendukung swasembada dan ketahanan Pangan Nasional.”

Pusri Jurnalistik Award, jelasnya menyediakan hadiah berupa plakat dan uang tunai Rp 36 juta untuk 6 orang pemenang. Tema yang diambil yakni “Setengah Abad Pusri Membangun Negeri” dengan lima sub tema. (mg14).

Metrotvnews.com, Palembang: PT Pupuk Sriwidjaja menyelenggarakan lomba karya tulis jurnalis "Pusri Jurnalistik Award". Begitulah diungkap Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (9/2).

Menurut Dadang, perlombaan bentuk apresiasi ke kaum jurnalis dan wartawan di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Sumatra Selatan. Selain itu, perusahaan pupuk terbesar di Indonesia ini akan memeriahkan usia emas.

Industri pupuk sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Lantaran itu, menurut Dadang, media massa sangat berperan menyampaikan dan menyosialisasikan peranan dan fungsi ke masyarakat.

Bagi Dadang, sosialisasi itu menopang program ketahanan pangan agar berjalan optimal. Perlombaan untuk kalangan jurnalis bentuk nyata kepedulian melalui corporate social responsibility terhadap insan pers. Pemenang kelak meraih plakat penghargaan dan uang sebesar Rp 36 juta. Tulisan mereka pun akan disiarkan di media massa cetak dan media online hingga Maret 2010.(Ant/******)

JAKARTA – Perusahaan pupuk milik negara, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), menargetkan volume produksi pupuk tahun ini mencapai 2,05 juta ton dengan total pendapatan sebesar 5,12 triliun rupiah. Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan kapasitas produksi perseroan maupun empat anak usahanya, yakni PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Kalimantan Timur masih ketinggalan jauh dibanding dengan produksi pupuk China yang memiliki kemampuan produksi hingga 134 juta ton per tahun.

“Jumlah tersebut sejak 1995 tidak sepenuhnya tercapai akibat mesin produksi yang telah berumur 30 tahun sehingga produksinya terbatas antara 2,05 juta hingga 2,1 juta ton per tahun ” ujarnya Sementara itu, kata Dadang, untuk melindungi produksi pupuk dalam negeri dari serbuan pupuk China, perseroan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk pupuk Pusri.

Dadang berharap pemerintah segera menerapkan pelabuhan tunggal untuk pintu masuk produk pupuk asing ke Indonesia, misalnya melalui pelabuhan Belawan di Medan, Sumatra Utara, sebagai pintu masuk pupuk impor. “Dengan adanya pelabuhan tunggal, tentunya membuat kenaikan biaya dari ongkos bongkar muat barang pupuk impor tersebut,” tukasnya. Seperti diketahui, produksi pupuk Pusri saat ini sebesar 60 persennya untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau Jawa dan 40 persen lainnya untuk memenuhi keperluan pupuk di luar Pulau Jawa.
_ wen/E-7

JAKARTA : PT Pupuk Sriwidjaja optimistis mampu bersaing dengan industri pupuk China dalam menghadapi perdagangan bebas China-Asean (ACFTA), karena harga pupuk produksi Tanah Air lebih murah dibandingkan dengan produksi buatan China terutama PetroChina.

"Soal harga pupuk tidak jadi masalah, kita siap bersaing harga masih di bawah China hingga 2012," kata Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri di sela acara pelaksanaan Pusri Junalistik Award pekan lalu.Namun, dia mengakui saat ini kapasitas pabrik pupuk di Tanah Air masih sangat jauh dibandingkan dengan China yang cukup besar, mencapai 134 juta ton per tahun. Mereka adalah produsen sekaligus pedagang pupuk yang tidak bisa diperkirakan.

Apalagi, dia mengklaim seluruh produksinya telah memiliki Standar Nasional mdonesia (SNI), baik pupuk urea maupun amonia. Hal itu tentunya menjadi unggulan produsen pupuk Tanah Air dibanding China yang mungkin belum memiliki standar.

Meski demikian sambungnya Pusri tidak bisa menjamin bertahan setelah hingga 2012 apabila kontrak pasokan gas dengan Pertamina EP selesai pada tahun tersebut."Pertamina EP sudah mengeluarkan surat yang menyatakan tidak bisa lagi menyuplai gas ke Pusri sesuai neraca yang disampaikan kepada kita," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya telah menggelar rapat beberapa kali dengan Pertamina EP. Namun, kebutuhan gas revitalisasi belum dapat dibahas hingga saat ini."Kalau untuk (kebutuhan gas) yang existing sebesar 166 mmscfd, insya Allah bisa diperpanjang,"paparnya.

Seperti pada 2007 ungkapnya kontrak dengan Pertamina EP periode 2008-2009 di harga US$3,3 per MMBTU. Temyata, setelah kontrak harga naik hingga US$8.Dadang mamaparkan pemerintah perlu lebih jelas mengatur pasokan gas. Setidaknya gas perlu dibedakan menjadi dua, yakni sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku.

Alasannya, lanjutnya substitusi bahan bakar jauh lebih banyak dari bahan baku."Ada harga untuk bahan baku dan harga untuk bahan bakar karena prinsipnya harga gas sebagai bahan bakar selalu lebih tinggi dari bahan baku,"Dia menjelaskan posisi Pusri tetap menunggu, tetapi kalau mau tetap aman Pusri setidaknya dapat merelokasi pabrik ke daerah potensi gas, seperti Senoro (Sulteng), Binuti (Papua) atau Masela (Maluku Tenggara).Terkait dengan penyerapan urea, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kunto Hadi menambahkan hingga Januari penyerapan masih sangat minim, hanya 75% tetapi produksi beras nasional surplus. (K49)

Jakarta - Mulai tahun 2011, beberapa pabrik pupuk di Indonesia akan menghadapi ketidakpastian pasokan gas karena kontrak dengan produsen gas habis. Revitalisasi pabrik pupuk terancam tidak maksimal karena kelangkaan gas akan mengganggu produksi.

Demikian dikatakan Ketua Kelompok Kerja Pupuk Nasional sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi di Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Edy, revitalisasi industri pupuk diperkirakan butuh dua tahapan karena pasokan gas yang dibutuhkan tidak maksimal akibat banyaknya aliran gas ke pasar internasional.

Pada tahap I, dari 14 unit pabrik pupuk urea yang ada, lima di antaranya akan diganti dengan enam pabrik baru sehingga diharapkan kapasitasnya akan meningkat dari 8,048 juta ton per tahun menjadi 10,443 juta ton.

Kebutuhan pasokan gas bumi yang diperlukan meningkat dari 793 juta standar kaki kubik (MMSCFD) menjadi 981 MMSCFD.

”Adapun pada tahap II, pemerintah akan mendorong pembangunan lima unit pabrik pupuk urea di sumber bahan baku gas, yakni Senoro, Tangguh, dan Masela. Kapasitasnya diperkirakan 5,775 juta ton per tahun, dengan kebutuhan gas sebanyak 455 MMSCFD,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemampuan pasokan gas pada revitalisasi tahap I, dari rencana enam pabrik pupuk urea, hanya dua unit yang sudah diperoleh indikasi ketersediaan gasnya, yaitu PKT (Pupuk Kaltim)-5 dan PKG (Pabrik Kimia Gresik)-2.

Kontrak berakhir

Masalah pasokan gas juga muncul pada pabrik-pabrik pupuk yang tidak direvitalisasi. Di Pupuk Sriwijaya (Pusri), kontrak dengan Pertamina EP akan berakhir tahun 2012.

Sementara di Pupuk Kaltim, pabrik PKT-5, yang merupakan revitalisasi dari PKT-1, sedang dalam penyelesaian negosiasi harga untuk pasokan gas sebanyak 80 MMSCFD.

Adapun Pupuk Iskandar Muda (PIM) hingga tahun 2011 masih akan mendapatkan pasokan gas dari swap (pertukaran) dan pembelian memakai kargo yang setara 11 kargo per tahun.

Mulai 2012, PIM akan dipasok dari Blok A (Medco), tetapi masih mengalami hambatan perpanjangan izin Medco yang berpotensi menunda pasokan dari Blok A tersebut.

Di Pabrik Kimia Gresik (PKG), unit pabrik PKG-2 merupakan proyek tambahan pabrik 1 unit yang diharapkan mulai berproduksi tahun 2013. Namun, sumber gas dari Exxon Cepu baru tersedia tahun 2015.

Pengamat pertanian Bustanul Arifin menegaskan, untuk tahap awal, pemerintah sebaiknya menyuntikkan modal melalui penyertaan modal negara sehingga pabrik-pabrik pupuk itu bisa melakukan ekspansi produksi.

Masalah lain yang jauh lebih penting adalah keruwetan produksi dan distribusi pupuk yang terkait dengan tata kelola kebijakan alokasi gas alam dan rayonisasi distribusi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menyatakan, pihaknya akan menata perusahaan pupuk BUMN agar lebih efisien. Misalnya, dengan menciptakan perusahaan holding pupuk standar.

”Selama ini PT Pusri merangkap sebagai holding, seharusnya tidak demikian. Pusri harus distandarkan,” katanya. (OIN/mas)

Padang, (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) PPD Sumatera Barat (Sumbar) menjamin stok pupuk urea aman pada musim tanam bulan Februari dan Maret ini.

"Menghadapi masa tanam dua bulan ini, ketersediaan pupuk urea dijamin aman," kata Supervisor Penyediaan dan Penjualan PT Pusri PPD Sumbar, Arfandra, di Padang, Selasa.

Ia menerangkan, posisi ketersediaan (stok) pupuk urea pada gudang PT Pusri saat ini mencapai 15.658 ton.

Terdiri dari 12.458 ton urea subsidi dan 3.200 ton urea non subsidi, keseluruhannya siap disalurkan ke 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Jadi, dapat dikatakan stok urea mencukupi permintaan para petani sepanjang masa tanam Februari dan Maret ini, apalagi pasokan relatif lancar" katanya.

Menyoal pendistribusian, pihak PT Pusri masih tetap menggunakan sistem tertutup alias berpatokan pada Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kabupaten/Kota.
"Kalau RDKK sudah dimasukan oleh distributor, penyaluran akan disegerakan," katanya.

Untuk harga, PT Pusri menetapkan Rp1.200/kg pada urea subsidi dan Rp3.705/kg urea non subsidi.

"Khusus urea non subsidi, harga diakui masih mengalami fluktuatif hingga akhir Februari," katanya.

Data pihak Pusri Sumbar, kebutuhan pupuk petani 7.000 ton per bulan, terkadang mencapai 8.000 ton (saat memasuki masa tanam serentak di sejumlah kab/kota). (*/wij)

Jakarta, BP

Para produsen pupuk berharap pembentukan induk usaha atau holding company BUMN pupuk dapat dipercepat. Bersatunya seluruh BUMN pupuk dalam satu induk usaha dinilai dapat memperkuat sinergi yang sudah ada.

“Kami berharap ini dipercepat karena rencana ini sudah lama. Sejak Kabinet Indonesia Bersatu jilid Pertama sudah dibahas,” terang Direktur Utama PT PKT Hidayat Nyakman saat berbincang dengan detik Finance, Minggu (31/1).

Hidayat sendiri menyambut baik pembentukan induk usaha BUMN pupuk tersebut. Sebab dengan bergabungnya seluruh perusahaan pupuk plat merah akan memperkuat sinergi yang sudah ada. “Dengan adanya holding company, kami jadi lebih bersinergi dan leverage untuk pinjaman ke bank serta negosiasi untuk mendapatkan gas bisa lebih kuat,” tuturnya.

Sebelumnya, kelima perusahaan pupuk plat merah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Iskandar Muda sejak 1997 sudah bergabung dalam satu wadah yaitu Pusri Holding, dimana PT Pusri ditunjuk pemerintah sebagai induk perusahaan atas BUMN pupuk tersebut.

“Namun di situ Pusri juga menjadi operator. Jadi takutnya ada konflik kepentingan karena disamping pikirkan holding, mereka juga harus memikirkan perseroan,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pusri Dadang Kodri mengatakan, dengan dibentuknya induk usaha tersebut, para produsen pupuk nantinya hanya melakukan produksi dan distribusi. “Pekerjaan yang bisa disinergikan akan dikerjakan oleh induk usaha,” ungkapnya.

Dengan dibentuknya holding company BUMN pupuk tersebut, posisi Pusri nantinya akan setara dengan empat BUMN pupuk lainnya. ”Kedudukan Pusri akan sama dengan PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik dan lain-lain. Nanti kami akan menjadi private company dan bukan BUMN. Yang menjadi BUMN, perusahaan holding baru,” tuntasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memperdalam pembentukan induk usaha atau holding company BUMN pupuk.

Ada dua konsep yang sedang dikaji pemerintah, konsep pertama adalah membentuk Holding BUMN pupuk baru di tingkat pusat yang beranggotakan lima perusahaan pupuk plat merah. Dengan begitu, Pusri akan sejajar dengan 4 BUMN pupuk lainnya sebagai anak usaha.

Sedangkan konsep yang kedua adalah Pusri tetap berperan sebagai holding, tetapi pabriknya yang selama ini ada di spin-off menjadi anak usaha yang sejajar dengan anak usahanya selama ini. Dtf.