Kabar Pusri

PALEMBANG-Sebanyak 300 pebulutangkis akan berlomba di turnamen bulutangkis Pusri Open ke XIII 2009 dengan total hadiah Rp 30 juta, 15-20 Desember 2009 di GOR Bulutangkis Pusri Palembang.

"Ini wujud PT pusri melalui PB Pusri yang konsisten dalam membina dan mengelar kompetisi bulutangkis di Sumsel. Rencananya Bapa Ir. Dadang Heru Kodri MM (Dirut PT Pusri) yang bakal membuka turnamen Selasa (15/12) pukul 14.00," ungkap Ketua Panitia Pelaksana, Ir HM Kartoni Kamal didam[pingi Ketua PB Pusri Ir H Sudadi Kartosomo, Kamis (10/12).

Menurut Kartoni, turnamen yang juga menyambut dan memeriahkan HUT Emas PT Pusri ke-50 tahun 2009, memepertandingkan kelompok umur (KU) putra dan putri dari kelahiran tahun 2000 hingga usia bebas. (fiz)

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI Komisi IV, menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri selaku Direktur Utama Holding Pupuk yang telah merealisasikan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi lini 3 sampai bulan Desember 2009. Demikian yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI Komisi IV dengan PT Pusri Persero / APPI di ruang rapat Komisi IV Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta (25/11).

RDP Komisi IV DPR RI bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perum Bulog, dan Dewan Kelautan Indonesia, yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Drs. H. Akhmad Muqowam, dihadiri segenap Anggota Komisi IV dan jajaran Pusri Holding (Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda, Rekayasa Industri, dan Mega Eltra) membahas mengenai ekpose kemampuan produksi dan distribusi serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan keinginan petani.

Dalam rapat yang berlangsung lancar dan tertib ini diperoleh empat butir kesimpulan yaitu: 1) Komisi VI DPR-RI menyampaikan apresiasi kepada Holding Pupuk yang telah merealisasikan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi lini 3 sampai bulan Desember 2009. Namun demikian Komisi IV DPR-RI meminta agar Holding Pupuk terap mengawasi kinerja distributor dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi sampai di petani; 2) Komisi IV DPR-RI meminta holding Pupuk untuk ikut berusaha meningkatkan penyediaan pupuk NPK dan pupuk organik; 3) Komisi VI DPR RI meminta Holding Pupuk untuk berusaha meningkatkan produksi pupuk bersubsidi sehingga dapat memnuhi kebutuhan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 4) Untk menjamin ketersediaan dan produksi pupuk, termasuk pupuk bersubsidi maka Komisi IV DPR RI akanmengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan BP Migas.

(Humas Pusri)

Palembang- Humas Direksi PT Pusri menghadiri rapat kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Prov. Sumsel pada pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Prov. Sumsel (26/11). Direktur Produksi Indra Jaya menghadiri rapat di Komisi II yang menangani bidang ekonomi. Sedangkan Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo serta Direktur SDM & Umum mengikuti rapat Komisi III yang membawahi masalah Keuangan.

Rapat Komisi II dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi DR. H. Budiarto Masrul, SE, M.Si.  Agenda rapat diisi dengan perkenalan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah sumsel yang tergabung dalam komisi II bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan masalah yang dihadapi PT Pusri, antara lain pembahasan mengenai pasokan gas. Direktur Produksi didampingi oleh General Manajer Operasi Bob Indiarto A. Susetyo, Manajer Hukum & Humas M. Zain Ismed, serta beberapa staf pemasaran dan humas.

Sedangkan di Komisi III, rapat diimpin oleh wakil ketua Komisi III Hasbullah. Rapat yang dihadiri oleh empat anggota komisi ini mengangkat topik corporate social responsibility (CSR) PT Pusri dan kontribusi yang telah di berikan PT Pusri untuk Sumsel. Direktur SDM & Umum didampingi oleh General Manajer Umum Bambang Subiyanto dan Manajer KUK & Bina Lingkungan Slamet Pramono, memaparkan seluruh program CSR yang telah berjalan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemitraan dengan usaha kecil, dan kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, General Manajer Keuangan Syahrul Khoiri juga memberikan penjelasan tentang jumlah pajak, retribusi, dan sumbangan yang diberikan Pusri kepada Pemda Sumsel setiap tahun.

Rapat berakhir pada pukul 10.30 WIB. Kedua komisi berharap agar keberlangsungan Pusri terus berlanjut, dan berjanji akan membantu penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi, khususnya masalah pasokan gas. (humas)

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menjamin stok pupuk urea bersubsidi di wilayah OKU Timur pada musim tanam bulan ini cukup.
Setiap harinya PT Pusri Martapura dan Kurungan Nyawa OKU Timur menyediakan 700 ton pupuk. Kepala Pemasaran Pupuk Kabupaten (PPK) OKU Burlian Ali didampingi Kepala Gudang Sobirin mengatakan, saat ini merupakan puncak permintaan pupuk terkait musim tanam Oktober– Maret di sawah irigasi teknis di Kabupaten OKUT.

"November merupakan puncaknya penggunaan pupuk urea dan OKUT merupakan kabupaten terbesar permintaan pupuk.Sedangkan,OKU dan OKU Selatan relatif sedikit,”ungkapnya. Meski permintaan pupuk meningkat, PT Pusri telah menyediakan stok yang tersimpan di gudang mencapai 5.254 ton. Rinciannya,di gudang Martapura untuk memenuhi kebutuhan pupuk wilayah OKU dan OKUS masih tersimpan 2.730 ton.

Sedangkan, di gudang Kurungan Nyawa untuk memenuhi kebutuhan pupuk OKUT masih ada 2.524 ton lebih. Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) OKUT Tubagus Sunarseno menambahkan, sejauh ini tidak ada masalah di lapangan.Tanaman padi petani tetap mendapat pasokan pupuk yang mencukupi.

(dadang dinata)

PALEMBANG—Direksi PT Pupuk Sriwidjaja melantik 5 (lima) orang pejabat baru di lingkungan PT Pusri (Perseo) kemarin (17/11). Pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan pada pukul 09.00 WIB bertempat di Auditorium Lantai II Gedung Annex PT Pusri. Hadir dalam acara tersebut Direksi Produksi Indra Jaya, Direktur Keuangan Wiyas Y. Hasbu, Direktur Pemasaran Bowo Kuntohadi, Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo, Direktur SDM & Umum Djafarudin Lexy serta jajaran general manajer dan manajer.

Pejabat yang dilantik antara lain Abdullah sebagai Manajer Teknologi dan Informasi, Mgs. Prima Darma Putra sebagai Manajer Pelatihan dan Pengembangan SDM (PPSDM), Handono Hidayat Pram Harsono sebagai Manajer Operasi dan Pengembangan Holding, Slamet Pramono sebagai Manajer Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (KUK & BL), serta Irwandi sebagai Manajer Pengawasan Operasional.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, dalam sambutannya menyatakan bahwa pergantian pejabat dalam kehidupan organisasi merupakan hal yang wajar. “Pergantian pejabat merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang cukup penting. Kalau tidak ada regenerasi, sebuah organisasi bisa saja mati,” ujarnya.

Beliau pun berpesan agar para pemimpin baru ini tidak hanya bertugas sebagai pemegang amanah yang baik tapi juga berperan sebagai ”agent” yang baik dalam whistleblowing system. ”Bukan hanya sebagai pengawas, Anda pun berhak melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lingkungan kerja melalui sistem whistleblowing. Tanpa peran aktif Anda, sistem ini tidak akan berjalan,” tandasnya.

Selain mengucapkan Janji Pejabat, para pejabat baru ini juga menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen agar bekerja sesuai prinsip-prinsip Good Coprorate Governance bersih, transparan, dan profesional.

(Humas Pusri)

PALEMBANG - Ribuan masyarakat dari empat kelurahan yang meliputi Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Kelurahan Sei Buah, dan Kelurahan Sei. Selayur, Sabtu (14/11), menikmati pengobatan gratis dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PR Pusri bagi masyarakat di lingkungan perusahaan penghasil pupuk tersebut.

Zain Ismed, Manajer Hukum dan Humas PT Pusri mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian PT Pusri terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan berada. "Kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan, sehingga dari kegiatan ini setidaknya akan makin mempererat hubungan antara masyarakat dengan PT Pusri," ujarnya mewakili GM Umum Bambang Subiyanto di sela kegiatan.

Sementara itu, dengan kegiatan yang dilaksanakan kemarin, dirinya sangat mengharapkan agar tingkat kesehatan masyarakat sekitar PT Pusri dapat meningkat dan jumlah masyarakat yang berobat ikut menurun. "Meskipun target kita masyarakat yang berobat sekitar 2000 orang. Tapi semakin sedikit masyarakat yang berobat, maka tingkat kesehatan masyarakat juga ikut meningkat," jelasnya.

Untuk itu, dalam pengobatan gratis ini, setiap lokasi menjadi titik pengobatan, PT Pusri menyiapkan 1 orang dokter dan 2 perawat serta dibantu unit kerja terkait yang ada di lingkungan PT Pusri seperti Hiperkes. "Ini bertujuan agar dalam pengoabatan gratis nanti semua masyarakat dapat cepat terlayani," bebernya.

Selain memberikan bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis, program CSR yang sudah dikucurkan meliputi pemberian beasiswa, pelatihan dan pendidikan montir, fogging, bntuan paket sembako, perbaikan sarana ibadah, perbaikan sarana umum, serta pendirian satu unit sekolah di Pulau Kemaro. "Dana CSR tersebut berasal dari 2 persen keuntungan PT Pusri selama tahun 2008 lalu," terangnya.

Syafri Lamizar, supervisor Bina lingkungan menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan PT Pusri untuk semakin mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan PT Pusri. "Sehingga ke depan masyarakat ini juga dapat memiliki dan hubungan ini juga semakin harmonis," tukasnya. Karena itu, hendaknya masyarakat yang ada di lingkungan empat kelurahan tersebut untuk segera mendaftarkan diri agar bisa dilayani oleh tim medis yang ada di tiap kelurahan itu. "Pelaksanaan ini memang lima hari, tapi semakin cepat masyarakat berobat, maka penyakit yang diderita dapat mudah diobati," tutupnya. 

Jakarta (SI)- Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 2010 akan ditepkan awal pekan depan. Departemen Pertanian (Deptan) telah menghitung besaran kenaikan HET tersebut, tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. "Senin (16/11) mendatang kami akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR. Dalam rapat tersebut, salah satunya membicarakan rencana kenaikan HET tersebut," kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta kemarin.

Menurutnya, pihaknya tidak bisa terburu-buru menetapkan HET pupuk karena harus dibarengi dengan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras milik petani. Upaya ini dilakukan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang wajar walaupun HET pupuk naik.

Pemerintah terpaksa menaikan HET pupuk bersubsidi untuk 2010 karena dipangkasnya alokasi subsidi pupuk dari Rp 17.537 triliun di 2009 menjadi Rp 11,291 triliun untuk 2010." Kalau HET naik, HPP juga harus naik. Ini dilakukan agar petani tetap mendapatkan untung yang wajar," katanya.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, HET pupuk tidak pernah naik sejak empat tahun terkhir, padahal harga gas yang menjadi bahan baku pupuk sudah naik beberapa kali.

Anggota Komisi IV DPR Rofi' Munawar meminta kenaikan harga pupuk diputuskan secara yang bijak. Ini sekaligus untuk memberikan kepastian waktu kenaikan untuk mencegah spekulasi harga pupuk di pasaran. Direktur Eksekutif Institute for Global Justice Indah Suksmaningsih mengatakan, kebijakan penurunan harga pupuk merupakan atas desakan pasar global.

Gubernur Terlambat Terbitkan Peraturan

Jakarta, Kompas - Hingga minggu kedua November, belum satu pun peraturan gubernur tentang kebutuhan pupuk urea musim tanam Oktober 2009 - Maret 2010 yang diterbitkan. Padahal, peraturan itu menjadi landasan terbitnya peraturan bupati untuk pengucuran pupuk urea bersubsidi.

Situasi ini, kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaya Bowo Kuntohadi, akan berpengaruh pada ketepatan waktu distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

"Peraturan Menteri Pertanian harus terbit 1 Oktober, peraturan gubernur terbit 1 November, dan peraturan bupati terbit 1 Desember," ujar Bowo di Jakarta. Keterlambatan penerbitan peraturan gubernur tersebut disampaikan kepada pers hari Selasa (10/11) oleh Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaya Dadang Heru Kodri dan Bowo Kuntohadi.

Bowo menjelaskan, ketersediaan pupuk urea bersubsidi memadai. Setidaknya, per 10 November 2009 ada 1,7 juta ton pupuk di gudang produsen dan lini III (kabupaten).

Namun, bila peraturan gubernur terlambat terbit, akan memperlambat terbitnya peraturan bupati. "Padahal, bila peraturan bupati, yang menentukan kuota pupuk urea bersubsidi di kecamatan, tidak ada, produsen tak berani menggelontorkan pupuk ke lini III," kata Bowo.

Menurut pengurus pusat kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Bambang Wibowo, tahapan pembelian pupuk bersubsidi merepotkan petani.
untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus mengisi Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK).

"Setelah itu harus mencari kepala desa, lalu bupati harus menerbitkan surat rekomendasi bagi dasar penerbitan Peraturan Menteri Pertanian," katanya.

Bambang berharap, membeli pupuk bersubsidi bisa semudah membeli premium di stasiun pengisian bahan bakar umum. "Bensin dan pupuk sama-sama subsidi, mengapa tidak dijual dengan cara yang sama," katanya.

Revitalisasi industri pupuk dan mengatur distribusi hanya sebagian dari penyelesaian masalah. "Masih banyak sisi lain yang harus diurai, termasuk soal subsidi, harga dan sebagainya," Ujar Bustanul.

Masalah struktural
Menanggapi situasi itu, guru besar ekonomi pertanian Universitas lampung, Bustanul Arifin, menyatakan, masalah pupuk bersubsidi selama ini hanya diselesaikan secara ad hoc, tidak menyeluruh.

"Persoalan belum diurai seluruhnya sehingga solusi yang dibuat pun bukan penyelesaian yang terpadu," katanya.
Menurut Bustanul, struktur pasar pupuk sebenarnya adalah oloigopolistik. "Dalam struktur pasar yang tidak sehat akan selalu ada persoalan. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengurai persoalan ini," katanya.

Sumber : Kompas , 11 Nopember 2009

Kelangkaan pupuk bagi petani merupakan suatu masalah
yang sangat mengganggu bagi kerja petani dalam rangka musim tanam sebab bagi petani pupuk sangat dibutuhkan khususnya padi keterlambatan pupuk tidak boleh terjadi sebab sistem pemupukan tidak boleh di tunda harus sesuai dengan waktu yang sudah
ditentukan.

Walaupun stok urea bersubsidi nasional tersedia melimpah dengan total volume pada akhir tahun diperkirakan mencapai 822.797 ton, namun kelangkaan pupuk jenis ini ternyata masih berpotensi terjadi di kalangan petani.

Adapun penyebab utama yang berpotensi terjadinya kelangkaan bukan pada jumlah ketersediaan urea, melainkan terkait dengan sistem birokrasi yang sangat panjang .

Sampai saat ini, Menteri Pertanian belum menerbitkan surat keputusan (peraturan mentan) tentang alokasi kebutuhan pupuk di setiap provinsi untuk 2010.

Yang pada akhirnya berdampak pada gubernur dan bupati juga belum dapat mengeluarkan surat serupa untuk wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.

Padahal urea bersubsidi dari gudang lini III (tingkat kabupaten) yang saat ini menumpuk, hanya dapat didistribusikan ke petani jika dilampiri dokumen lengkap termasuk di dalamnya surat peraturan bupati mengenai alokasi di tiap-tiap kecamatan di wilayahnya.

Apabila surat tersebut terlambat diterbitkan, kelangkaan pupuk urea pada puncak musim tanam 2010 yang diproyeksikan berlangsung pada Januari-Maret sangat mungkin terjadi.

Menurut Dadang Heru Kodri Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding) saat bertemu dengan wartawan dan pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Kantor Pusri, kemarin.di Jakarta, mengakui hingga sekarang belum menerima surat dan peraturan menteri pertanian tentang alokasi pupuk bersubsidi. Ya, memang benar sampai sekarang suratnya [peraturan mentan] belum keluar. Jadi, surat gubernur dan bupati juga belum terbit," ujarnya

Untuk mengirimkan pupuk dari pabrik hingga ke petani dibutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, Pusri berharap peraturan mentan sudah dapat diterbitkan paling lambat pada 1 Oktober, peraturan gubernur 1 November dan peraturan bupati 1 Desember, Kami targetkan untuk menghadapi musim tanam pada bulan februari Diharapkan akhir desember kita sudah punya status atau surat peraturan dari pemerintah daerah,tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Bendahara KTNA Bambang Wibowo juga mengingatkan tentang kemungkinan adanya potensi kelangkaan urea bersubsidi, kendati stok di gudang melimpah.sebab melihat sampai saat ini pihak Pusri belum mendapatkan surat keputusan yang bisa dipakai sebagai ajuan dalam pengiriman pupuk bersubsidi ke masing masing daerah.

"Masa tanam tidak bisa diubah dan petani butuh pupuk tepat waktu. Karena itu permentan harus segera diterbitkan agar tidak terjadi kelangkaan pupuk pada musim tanam," katanya.

Menurut Bambang Wibowo bendahara KTNA (Kontak Tani Andalan) permasalahannya bukan hanya bagi yang mendapatkan jatah pupuk tapi ada juga yang jadi masalah karena banyak petani belum dapat jatah juga butuh pupuk. Kami mengharapkan pada pemerintah untuk menyederhanakan proses pengambilan pupuk
bersubsidi sebab para petani hanya butuh kemudahan dalam membeli pupuk ,tegasnya.

Dadang menegaskan stok pupuk sejauh ini dalam kondisi berlebih. Pada Januari 2010 stok pupuk nasional diproyeksikan mencapai 827.201 ton, Februari 775.121 ton, dan Maret 367.500 ton. Semua posisi stok tersebut jauh di atas ketentuan menteri pertanian.

"Kalau melihat stok urea, musim tanam Oktober 2009 sampai Maret 2010, akan tercukupi dengan aman."

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kuntohadi menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya mencapai 89% dari ketentuan pemeintah sedangkan kebutuhan pupuk sampai akhir tahun ini berdasarkan permentan mencapai 5,2 juta ton, tetapi sampai Januari hingga Oktober 2009 penyerapannya hanya mencapai 3,45 juta ton atau 81%."

Diperkirakan sampai Desember 2009 penyerapan pupuk hanya 4,63 juta ton, sehingga pupuk yang tidak terserap mencapai 570.000 ton. Apabila ditambah dengan cadangan sebanyak 300.00 ton, stok akhir tahun mencapai 870.000 ton. "Ini sangat cukup."

RDP Komisi VI DPR-RI dengan BUMN Pupuk (PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kaltim, PT. Petro Kimia Gresik) beserta Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia

Dalam Rangka meminta masukan terkait dengan tugas pengawasan Komisi VI DPR-RI di Bidang Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Koperasi dan UKM serta investasi khususnya masalah produksi dan distribusi pupuk.

DAFTAR PERTANYAAN KOMISI VI DPR-RI DALAM RANGKA
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN
BUMN PUPUK (PT. PUPUK SRIWIJAYA (PERSERO), PT. PUSRI (PERSERO),
PT. PUPUK KUJANG (PERSERO),
PT. PUPUK KALTIM (PERSERO) PT. PETRO KIMIA GRESIK (PERSERO) DAN
ASOSIASI PRODUSEN PUPUK INDONESIA

Senin, 9 November 2009

Tentang : Perkembangan Kondisi Industri Pupuk Nasional


I. PENGANTAR

Perkembangan produksi pertanian di Indonesia tidak terlepas dari industry pupuk nasional. Kondisi pabrik pupuk anorganik dihadapkan pada mahalnya harga bahan baku gas sebagai input pabrik pupuk. Di lain pihak harga pupuk yang dijual pabrikan telah ditetapkan dengan harga patokan (HET) bagi petani/pekebun dengan pola subsidi pupuk. Di tengah upaya pemerintah melakukan program revitalisasi pertanian maka peran BUMN pupuk sangat vital bagi keberlanjutan program revitalisasi pertanian dalam ikut serta tetap mempertahankan swasembada pangan. Selain itu dalam upaya mengantisipasi adanya kebutuhan pupuk yang semakin meningkat setiap menjelang musim tanam, maka sesuai dengan tugas dan Fungsinya Komisi VI sebagai Komisi yang membidangi sektor Industri, Perdagangan, dan BUMN bermaksud ingin mengetahui kondisi perkembangan Industri Pupuk nasional baik dari aspek suplai bahan bakau gas, kapasitas pabrik, produksi dan pemasaran pupuk dan aspek kebiakan yang perlu direkomendasikan terkait dengan pola subsidi pupuk dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN Pupuk dan Asosiasi Produsen Pupuk pada masa Masa Sidang I, Tahun Sidang 2009-2010.


II. PERTANYAAN

A. BUMN PUPUK :

1. Dalam upaya mengantisipasi melonjaknya permintaan pupuk menjelang musim tanam sejauh mana ketersediaan pasokan pupuk yang ada di BUMN PUPUK telah mampu memenuhi kebutuhan permintaan petani ?

2. Harap diberikan gambaran mengenai Pola Tataniaga Pupuk yang dijalankan BUMN Pupuk, utamanya terkait dengan harga pokok, biaya pemasaran dan profit margin yang diperoleh masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemasaran Pupuk di Indonesia ?

3. Berkaitan dengan kondisi pabrik pupuk yang ada sekarang, Bagaimana trend perkembangan harga bahan baku gas sebagai input dengan harga pupuk (pangan dan kebun) yang ada selama 3 tahun terakhir. Bagaimana korelasi antara harga pupuk di pasar Internasional, pasar domestic dan harga bahan baku gas yang dipakai pabrikan ?.

4. Apa saran dan rekomendasi dari BUMN Pupuk terkait dengan :
a. kebijakan subsidi pupuk bagi petani/produsen ?
b. Pola distribusi dan kebijakan tataniaga pupuk yang ada ?
c. Status kontrak pasokan bahan baku gas bagi Industri dan kebutuhan gas termasuk harga gas untuk industri ?


B. ASOSIASI PRODUSEN PUPUK :

1. Harap diberikan gambaran mengenai profil keanggotaan Asosiasi Produsen Pupuk berdasarkan kapasitas pabrik, kepemilikan pabrik dan market share yang ada ? Sejauh mana pembentukan harga yang terjadi dalam proses tataniaga tersebut ?

2. Harap bisa diberikan gambaran Neraca Pupuk Nasional (Produksi, Konsumsi dan Harga) selama 3 tahun terakhir dan perkembangan HET dikaitkan dengan subsidi pupuk yang diterima pabrikan/petani ?

3. Apa saran dan rekomendasi Asosiasi Produsen Pupuk terkait dengan penataan Pola tataniaga pupuk agar kecenderungan / pola kenaikan harga pupuk tidak terjadi secara berulang setiap menjelang Musim Tanam ?

4. Apa saran dan rekomendasi dari Asosiasi Produsen Pupuk terkait dengan :
a. Kebijakan subsidi pupuk bagi petani/produsen ?
b. Pola distribusi dan kebijakan tataniaga pupuk yang ada ?
c. Kebijakan pasokan bahan baku gas bagi Industri pupuk ?

Jakarta, (Analisa)

Departemen Pertanian (Deptan) memperkirakan akhir tahun ini akan ada kelebihan pupuk urea bersubsidi sekitar 213 ribu ton, karena penyaluran sarana produksi tersebut menurun sebagai dampak penerapan sistem distribusi tertutup.

Direktur Sarana Produksi Pertanian Deptan Spudnik Sujono di Jakarta, Kamis (5/11), mengatakan hingga September 2009 penyaluran urea bersubsidi mencapai 3 juta ton atau sekitar 54,7 persen dari kuota 5,5 juta ton.

"Hingga akhir tahun ini kami perkirakan pupuk yang terserap sekitar 5,28 juta ton. Ini artinya akan ada kelebihan sekitar 213 ribu ton," katanya.

Menurut Spudnik, penurunan realisasi penyaluran pupuk ini disebabkan pemberlakuan sistem distribusi tertutup dengan pola rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Dengan sistem tersebut, lanjutnya, pupuk bersubsidi benar-benar digunakan oleh petani sesuai dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Selain kebijakan tersebut, penurunan penyerapan pupuk juga dikarenakan petani mulai menyadari manfaat penggunaan pupuk secara berimbang.

Hal itu terlihat dari serapan NPK per September 2009 yang mencapai 937.000 ton atau sekitar 62 persen dari alokasi tahun ini sebesar 1,5 juta ton.

Penggunaan NPK, menurut dia, dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Pada 2007 K hanya 637.000 ton, tahun lalu melonjak menjadi 956.000 ton.

"Tahun ini kami perkirakan NPK akan terserap semuanya dari kuota yang ditetapkan sebanyak 1,5 juta ton tersebut," katanya.

Menyinggung sisa pupuk urea yang tidak terserap, Spudnik mengatakan akan dialihkan untuk persediaan 2010. (Ant)

Masalah Utama dalam industri Pupuk adalah distribusi. Untuk mengatasinya, Pusri melakukan beberapa inovasi TI, seperti aplikasi host to host dengan pihak ketiga dibidang pemasaran pupuk bersubsidi.

Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting di perusahaan pupuk PT.Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Ia berfungsi menjamin kelancaran proses bisnis BUMN di bidang pupuk ini. Beberapa proses bisnis utama di perusahaan yang memiliki 31 anak usaha ini memperoleh sentuhan TI, yaitu keuangan, logistik, pemeliharaan, pemasaran dan distribusi, dan SDM.

Manajemen Pusri pun menggagas beberapa inovasi TI dan saat ini telah berjalan. Inovasi itu antara lain adalah, pertama, aplikasi host to host dengan pihak ketiga dalam bidang pemasaran pupuk bersubsidi. Kedua, penerapan open sources dalam infrastruktur dan aplikasi perkantoran. Ketiga, proses dan akses data melalui handphone. Inovasi ini membuat manajemen Pusri mampu memonitor stok pupuk melalui website dan memperoleh akses informasi tentang produksi dan cash management melalui handphone.
Masalah utama dalam industri pupuk adalah distribusi, sehinga ketika distribusinya bermasalah , maka terjadi kelangkaan. Melalui mobile technology, hal ini dapat diminimalisir. Dengan berbagai inisiatif itu, TI berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan laba Pusri.

Sumber : “Warta Ekonomi” Fajar Adrianto & Nurhifen Kania