Kabar Pusri

JAKARTA: BUMN pupuk berpotensi kesulitan keuangan akibat dana kurang bayar subsidi 2008 sebesar Rp1,5 triliun akan dialihkan oleh Menteri Pertanian untuk membiayai program lain.

Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan operasional sejumlah BUMN pupuk terutama dialami PT Petrokimia Gresik (Petrogres) sebagai produsen berbagai jenis pupuk seperti pupuk fosfat, urea, ZA, NPK dan Phonska, ZK, dan pupuk organik Petrogranik.

Untuk mengoperasikan 16 unit pabrik dengan total kapasitas produksi hampir 4,33 juta ton per tahun dan lima pabrik nonpupuk berkapasitas 1,65 juta ton, Petrogres membutuhkan modal kerja yang sangat besar. Kebutuhan itu untuk pengadaan berbagai bahan baku a.l. gas, batuan fosfat, KCL, dan sulfur. Belum termasuk asam fosfat dan amoniak yang keduanya diimpor.

"Kalau dana kurang bayar subsidi pupuk Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain, akan sangat mengganggu cash flow. Kami juga terbebani akumulasi pinjaman beserta bunga yang nilainya cukup besar. Kondisi ini bisa berdampak pada terganggunya operasional pabrik," ujar Dadang Heru Kodri, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding), saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Dia mengaku saat berlangsung rapat kerja Komisi IV DPR dengan Mentan pada 2 Maret 2010, direksi BUMN pupuk yang juga hadir di sana telah menyatakan penolakannya atas keinginan Menteri Pertanian untuk mengalihkan penggunaan dana kurang bayar subsidi pupuk 2008 sebesar Rp1,5 triliun untuk membiayai program lain.

"Raker saat itu terbuka. Banyak wartawan yang meliput dan banyak yang melihat. Saat itu, jelas sekali kami [BUMN pupuk] menyatakan tidak setuju dana Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain," katanya.

Menurut dia, saat raker berlangsung beberapa anggota Komisi IV juga sempat mengingatkan pengalihan dana tersebut bisa mengganggu operasional pabrik pupuk. Saat kesimpulan rapat diambil pun BUMN pupuk masih menyatakan tidak setuju dengan rencana Mentan untuk swasembada pangan.

Dirut PT Petrogres Arifin Tasrif memaparkan pada tahun ini perseroan membutuhkan dana sekitar Rp16 triliun untuk belanja modal, investasi dan membiayai operasional pabrik termasuk pembelian bahan baku. "Revenue kami tahun ini ditargetkan Rp16,7 triliun."

Dadang menambahkan Pusri selaku holding telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 4 Maret yang isinya meminta agar dana Rp1,5 triliun itu secara konsisten dialokasikan untuk membayar subsidi pupuk yang masih terutang.

Dana tersebut diperlukan untuk menutup biaya operasional perusahaan dan program kerja 2010 dapat direalisasikan.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan jika dana kurang bayar Rp1,5 triliun tidak dibayarkan, akan menyusahkan BUMN pupuk tersebut. "Sama saja BUMN pupuk menunggu lonceng kematiannya," tuturnya ketika dihubungi Bisnis.

Menteri Pertanian Suswono yang tengah berada di Australia mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyatakan dana kekurangan bayar subsidi pupuk kepada produsen pupuk BUMN dari APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun akan dialokasikan untuk empat program strategis.
"Itu untuk penyelamatan sapi betina produktif, audit lahan, pendataan ternak, dan pencetakan sawah baru. Program strategis ini bertujuan untuk pencapaian swasembada pangan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Surat produsen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 untuk melunasi kurang bayar subsidi pupuk, meskipun DPR mendesak agar dana itu dialihkan untuk program pelayanan publik. "Untuk [kurang bayar subsidi] pupuk sudah dianggarkan sekitar Rp1,2 triliun-1,5 triliun [dalam RAPBN-P 2010]," katanya kemarin.

Menurut dia, memang ada rekomendasi dari Komisi IV DPR agar ada kebijakan berbeda dari BUMN, seperti pelayanan publik (public service obligation/PSO). Namun, di sisi lain juga ada surat keberatan dari salah satu BUMN produsen pupuk terkait usulan tersebut. "Pokoknya sesuai dengan rekomendasi BPK, itu [anggaran kurang bayar subsidi pupuk] tetap dialokasikan."

Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam justru mempertanyakan kepentingan surat produsen pupuk yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Maret 2010 terkait hasil rapat kerja komisi IV DPR.
"Bagaimana mungkin pada raker dengan Mentan dan anggota Komisi IV, seluruh direktur pabrik pupuk hadir dan setuju dengan kesimpulan itu. Mengapa sekarang mereka keberatan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis. (Diena Lestari/Aprika R. Hernanda/ Achmad Aris/Agust Supriadi) ([email protected])
Oleh Chamdan Purwoko

 

- Sebagai bentuk partisipasi terhadap kesehatan pada lingkungan sekitarnya, PT Pusri melakukan penyemprotan asap atau fogging terhadap 6200 rumah dan tempat umum di empat kelurahan yang berada di lingkungan sekitar pabrik.

Kegiatan sosial ini merupakan kegiatan rutin program Bina Lingkungan triwulan I tahun 2010 dan mengantisipasi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di musim hujan. Sedangkan lokasi penyemprotan berada di empat kelurahan yakni Kelurahan 1 ilir dengan 1.122 rumah dan 7 tempat umum, Kelurahan 3 ilir dengan 879 rumah dan 13 tempat umum.Kemudian Kelurahan Sungai Buah dengan 1.885 dan 25 tempat umum, Kelurahan Sungai Selayur dengan 1.944 dan 9 tempat umum serta Pulau Kemaro dan PHDM dengan 311 rumah dan 3 tempat umum.

Kegiatan penyemprotan tersebut berlangsung pada 22 Februari hingga 4 Maret dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I dilakukan pada 22-24 Februari, sedangkan tahap II dilaksanakan pada 1-4 Maret dengan lokasi penyemprotan terakhir di kawasan Pulau Kemaro. Untuk menempuh kawasan ini, tim penanggung jawab bersama petugas fogging dari CV Kemas Perkasa dengan menggunakan perahu menyusuri rumah-rumah warga yang ada di pinggiran sungai didampingi Ketua RT 18 Pulau Kemaro, Aji Ansori.

Beberapa warga di kawasan ini mengaku cukup senang dengan adanya penyemprotan fogging DBD tersebut. Selain mencegah penyakit, lingkungan mereka juga menjadi bersih.

“Penyemprotan ini berdasarkan usulan kami warga RT 18 Pulau Kemaro yang dihuni 120 KK dan masuk dalam Kelurahan 1 ilir. Ternyata kami dapat respon dari Pusri”, ujar Aji Ansori.

Warga lainnya Effendi mengaku, selain mendapat pelayanan kesehatan mereka juga telah dibangunkan PT Pusri sebuah gedung sekolah dasar. Gedung SD yang belum dinamai itu terdiri dari tiga ruang kelas dan satu ruang kantor.

“Mungkin namanya nanti SDN Pulau Kemaro, tergantung pemerintah lah. Yang jelas kami juga senang dengan perhatian dari PT Pusri ini. (rhd)

Jakarta - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi sebesar 50 persen dari HET yang berlaku saat ini. Kenaikan harga pupuk itu akan mulai berlaku April 2010, setelah petani panen padi.

”Kenaikan HET pupuk kimia bersubsidi bervariasi, antara 30-70 persen. Untuk pupuk jenis urea disepakati naik 50 persen,” ungkap Suswono di Jakarta, Senin (1/3).

Menurut dia, kenaikan HET urea sebesar 50 persen akan menambah biaya produksi padi Rp 150.000 per hektar. Asumsinya, kebutuhan urea petani per hektar 250 kilogram, sementara harga urea isi 50 kilogram naik dari Rp 60.000 menjadi Rp 90.000.

Meski naik, biaya produksi masih bisa ditutupi dengan kenaikan harga gabah dan beras yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP).

”Bahkan dengan kenaikan harga pupuk kimia bersubsidi, petani masih akan mendapat tambahan keuntungan Rp 1 juta per hektar karena ada tambahan pendapatan akibat kenaikan HPP,” katanya.

Suswono menyatakan, kenaikan HET pupuk tidak bisa dihindari karena kebutuhan terus meningkat sebagai dampak perluasan areal tanam. Kebutuhan anggaran subsidi pupuk kimia pada tahun lalu sebesar Rp 17,6 triliun.

”Kebutuhan anggaran subsidi pupuk 2010 jauh lebih besar, tetapi dalam APBN 2010 hanya dialokasikan Rp 11,3 triliun dan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 4,2 triliun. Itu masih kurang sehingga HET pupuk harus dinaikkan,” katanya.

Mentan menyatakan, kenaikan HET urea 50 persen merupakan kesepakatan terakhir pemerintah. ”Tinggal mengumumkan saja yang belum,” katanya.

Menanggapi rencana kenaikan pupuk, petani memberikan respons berbeda. Petani yang sudah mengembangkan budidaya padi organik ataupun semiorganik bisa menerima kenaikan HET karena kenaikan itu akan mendorong petani menggunakan pupuk organik.

Namun, petani kecil nonorganik khawatir kenaikan HET pupuk justru akan menurunkan pendapatan mereka. Pasalnya, kenaikan HET pupuk biasanya langsung diikuti kenaikan ongkos buruh tani dan sewa lahan.

Adapun padi yang mereka produksi hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak dijual. Setelah beras simpanan habis, mereka harus membeli beras di pasar yang harganya lebih tinggi dari harga beras yang mereka jual.

Belum ada kepastian

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri mengatakan, hingga kemarin belum ada kepastian soal pasokan gas ke produsen pupuk setelah tahun 2012.

Tidak adanya kepastian pasokan gas tersebut berpotensi menurunkan produksi urea PT Pusri hingga 1,5 juta ton mulai tahun 2013.

”Produsen pupuk sekadar menerima tugas. Kalau memang ada gas kita produksi, kalau tidak ada, ya, tidak berproduksi,” ungkap Dadang. Ia juga mengingatkan bahwa tidak adanya kepastian pasokan pupuk membuat produsen pupuk ASEAN Aceh Fertilizer dilikuidasi pada tahun 2005.

Sejauh ini komitmen ada, tetapi belum sampai pada penandatanganan kontrak. Dadang mengingatkan bahwa kehadiran pupuk kimia masih penting dalam mendukung ketahanan pangan. (MAS)

Untuk kesekian kalinya PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) kembali menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Kali ini membuka tahun 2010 di bulan Februari PT Pusri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 220 juta dalam bentuk sembako.

Direktur SDM dan Umum PT Pusri, Djafarudin Lexy mengungkapkan bantuan tersebut merupakan bantuan tanggap darurat terhadap korban musibah banjir di 2 kecamatan yaitu Muara Lakitan dan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Hampir di setiap kecamatan Pusri selalu memberikan bantuan baik lokal maupun nasional. Kegiatan tersebut merupakan kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap korban musibah banjir.

”Bantuan kemanusiaan seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh PT Pusri. Karena setiap bencana melanda, melalui program CSR Pusri selalu memberikan bantuan terhadap korban bencana baik di wilayah Sumsel maupun di Indonesia. Ini membuktikan bahwa PT Pusri adalah perusahaan yang sehat karena bisa memberikan bantuan bagi korban bencana,” ujarnya saat melepas 4 truk yang mengangkut sembako untuk korban banjir di Kabupaten Musi Rawas, Rabu (24/2) di Kantor Pusat PT Pusri Palembang.

Sementara itu General Manajer Umum PT Pusri, Ir. Bambang Subiyanto menjelaskan bantuan yang disalurkan berupa, beras (8 ton), mie instant (500 dus), bubur instant (100 dus), roti kaleng (60 dus), air mineral (isi 60ml, 300 dus), kecap (40 dus), saus sambal (40 dus), selimut (28 kodi) dan kain sarung (14 kodi).

”Diharapkan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi korban. Serta mampu meringankan beban mereka. Pusri akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program kepedulian sosial terhadap pengembangan lingkungan,” ujarnya sembari mengatakan tidak menutup kemungkinan Pusri akan memberikan bantuan kepada korban-korban banjir lainnya yang ada di wilayah Sumsel.  (ima)

PALEMBANG –- Ungkapan industry follow energy  yang sering diungkapkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla akhirnya terbukti. Namun bukan pemindahan industri mancanegara ke sumber energi di Indonesia seperti diinginkan semula. Adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang akan memindahkan pabrik pupuknya dari Palembang ke Senoro, Sulawesi Tengah, demi mengejar sumber energi dan bahan baku, gas.

Direktur Utama Pusri, Dadang Heru Kodri, mengatakan, relokasi ke Senoro bisa direalisasikan apabila negoisasi harga gas dengan Pertamina dengan PT Medco selaku pengelola sumur gas setempat sudah mencapai kesepakatan. ''Kami masih terus melakukan negosiasi harga dengan produsen gasnya, apabila ada kesepakatan, dipastikan Senoro sebagai sumber gas jadi pilihan,'' kata Dadang, akhir pekan lalu.

Saat ini Pusri tengah fokus melakukan negoisasi gas dan ditargetkan tuntas sebelum 2012. ''Kalau tidak Pusri mati. Namun kini sudah ada titik terang dari pemerintah, dan harga juga diharapkan sesuai dengan Pusri,'' ujarnya.

Gas alam yang sebagian besar terdiri dari gas metana merupakan sumber energi dan juga bahan baku pembuatan pupuk kimia. Hidrogen dari gas metana disintesiskan dengan nitrogen dari udara menghasilkan amonia anhidrat sebagai bahan baku pupuk.

Sumber gas di Senoro menurut Dadang cukup menjanjikan. Setidaknya di daerah tersebut bisa dibangun dua pabrik berkapasitas 2.500-3.000 ton pupuk. Rencananya, relokasi akan dilakukan terhadap tiga pabrik yaitu Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV secara bertahap dengan harapan produksi meningkat 60 persen sehingga pasokan gas juga akan meningkat dari 225 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 318 MMSCFD.

Selain relokasi, Pusri juga merevitalisasi satu pabrik Pusri di Sumatera Selatan. ''Satu pabrik lagi akan direvilitalisasi tetap di Sumatra Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menyediakan lahan di Tanjung Api-api,'' kata Dadang.

Untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik Pusri di Palembang, BUMN ini akan menandatangani naskah kesepakatan Gas Tansportation Agreement (GTA) dengan PT Pertagas, anak perusahaan Pertamina. Pertagas akan menyalurkan gas yang dibeli Pusri dari Medco E&P dan Pertamina.

Pembelian gas dilakukan dua cara, yakni membeli 180 MMSCFD dari Pertamina EP dan membeli 45 MMSCFD dengan Medco E&P di mulut sumur (well head). ''Pasokan gas Pusri yang dibeli dari Medco di Rambutan dengan panjang jaringan pipa 180 kilometer,'' kata Yunelwan Rauf, Staf Direktorat Teknik dan Pengembangan Pusri.

Secara teknis, kesepakatan bersama pemanfaatan fasilitas bersama sistem jaringan gas antara Pusri dan Pertagas mencakup tarif dua pipa dan acces arrangerment oleh BP Migas. Draf GTA telah diparaf 23 Desember 2009, namun masih menyisakan satu pasal lagi yakni kualitas gas. Sebab PT Pertagas menghendaki kandungan H2S (hidrogen sulfida) maksimum 8 ppm (part per million) sedangkan kontrak dengan Medco maksimum 10 ppm.

''Realisasi kualitas gas dari Medco selama ini masih jauh di bawah batas maksimum sehingga demi amannya Pusri sudah mengajukan usul ke Medco untuk Addendum (revisi) kontrak gas agar kualitas gas dapat disesuaikan,'' kata Dadang Heru.
Maspril Aries - Rahmad .

PALEMBANG: Rencana penggantian Pupuk Pusri Holding menjadi Pupuk Indonesia masih menunggu keputusan politik.

Dirut Pupuk Pusri Holding, Dadang Heru Kodri mengungkapkan masalah penggantian tersebut sudah disampaikan kepada Sesmeneg BUMN. Penggantian nama tersebut masih terkendala masalah pajak.

"Semua sudah siap dan seluruh produsen pupuk mendukung, tetapi masih terkendala pada masalah pajak, namun diharapkan DPR dapat menerima keputusan politiknya,"paparnya.

Saat ini belum ada tanggapan dari DPR, namun bila DPR memanggil, dia siap memberikan keterangan lagi, karena perubahan nama tersebut di Kementerian BUMN sudah tidak ada masalah. (Bisnis/K49)

PALEMBANG (SI) – PT Pupuk Sriwidjaja siap mengalihkan pabrik pupuknya di Palembang ke Senoro, Sulteng. Program revitalisasi ini tinggal menunggu kesepakatan harga gas dengan PT Pertamina dan PT Medco. “Kami masih terus melakukan negosiasi harga dengan produsen gasnya, apabila ada kesepakatan dipastikan Senoro sebagai sumber gas jadi pilihan. Selain satu pabrik lagi yang akan direvitalisasi di Palembang,”ujar Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kemarin.

“Kalau tidak, Pusri mati. Namun kini sudah ada titik terang dari pemerintah, dan harga juga diharapkan sesuai dengan harapan Pusri,” tambahnya.

Sumber gas di Senoro, menurut Dadang cukup menjanjikan. Setidaknya di daerah tersebut bisa dibangun dua pabrik berkapasitas 2.500-3.000 ton pupuk. “Untuk satu pabrik lagi akan direvitalisasi tetap di Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyediakan lahan di Tanjung Api-api,” sebutnya.

Rencananya revitalisasi pabrik PT Pusri akan dilakukan pada pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV secara bertahap, dengan harapan produksi meningkat menjadi 60%.
(aina ra)

JAKARTA - Kementerian BUMN menargetkan untuk menyempurnakan holding atas BUMN pupuk dan BUMN semen pada tahun ini.

"Saya berharap pada 2010 ini selesai," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, usai Shalat Jumat, di area Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Dia menuturkan, jika sekarang ini proses holding BUMN sektor pupuk akan dituntaskan. "Kita ada upaya untuk mencoba menuntaskan holding, sama dengan holding pupuk. Holding pupuk sudah kita pikirkan agar terwujud holding secara operasional. Lalu kita pikirkan kepada holding ke investmen holding," jelasnya.

Dengan demikian, nantinya kemungkinan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) akan menjadi holding bagi BUMN pupuk, baik itu untuk operasional maupun investment.

Target selanjutnya adalah BUMN semen. Dia menyebutkan, jika tengah porses holding BUMN semen juga tengah. Di mana kemungkinan yang akan menjadi induk usahanya adalah PT Semen Gresik Tbk (SMGR).
(ade)

Jakarta - Pemerintah memberikan prioritas kepada BUMN pupuk untuk mendapatkan pasokan gas yang permanen, mengingat kebutuhan gas bagi industri tersebut dalam menghasilkan pupuk sangat besar.

"Pemerintah saat ini mendorong terciptanya sinergitas yang kuat di antara sesama BUMN, termasuk juga di bidang energi, sehingga yang membutuhkan pasokan gas besar mendapat prioritas, seperti di industri pupuk," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat menjadi pembicara utama dalam forum BUMN Executive Club di Jakarta, Kamis (18/2).

Dalam forum komunikasi sesama BUMN itu, Menteri Mustafa Abubakar menjelaskan bahwa pemerintah juga sudah memutuskan untuk memberikan prioritas pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri ketimbang untuk ekspor.

Mustafa menjelaskan, pihaknya sudah meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan "review" terhadap semua kontrak gas yang habis masa berlakunya di tahun 2011. "Saya sudah minta untuk dievaluasi kontrak-kontraknya. Pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri baru setelah itu memenuhi permintaan dari luar negeri," kata mantan Dirut Perum Bulog itu.

Sebelumnya, Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui bahwa pihaknya merasa khawatir dengan jaminan pasokan gas ke PT Pusri yang memang sangat membutuhkan. Kebutuhan gas dalam industri pupuk merupakan kebutuhan utama, mencapai sekitar 60 persen dari total kebutuhan proses produksinya. "Kalau tidak segera mendapatkan jaminan hingga 2012, maka situasinya sudah bisa dibilang antara hidup dan mati," katanya. [*/hid]

SAROLANGUN - Untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian dan perkebunan, pupuk sangatlah dibutuhkan di tingkat petani. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani.

Kemarin, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk urea bersubsidi antara distributor dengan pengecer PT Pusri PPD Jambi wilayah Kab Sarolangun, yang disaksikan Kepala Pemasaran Pusri Sarolangun, Kadis Pertanian, dan Kadis Perindagkop, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Sarolangun.

Menurut Setia Djaya, Kepala Pemasaran PT Pusri Sarolangun, pada 2010 ini dialokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 6.112 ton. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 5.168 ton, yang terpakai hanya 4.885 ton.

‘’Empat tahun terakhir Kab Sarolangun pemakai pupuk terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Itu juga ditandai meningkatnya produksi beras dengan menerima penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional dari Presiden RI pada 2009 lalu,’’ ungkap Setia Djaya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Sarolangun, Ir Hardiono, menjelaskan harga tebusan pengecer ke distributor sebesar Rp 1.165/Kg. Sedangkan, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 1.200 /Kg ke tingkat petani.

‘’Harga pupuk bersubsidi jauh lebih murah daripada harga nonsubsidi, yaitu Rp 3.250 /Kg di tingkat PT Pusri Prov Jambi. Dengan demikian, petani merasa terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi,’’sebut Hardiono.

(fah)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pemerintah memerlukan dana sekitar Rp 45 triliun untuk merevitalisasi enam pabrik pupuk nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pupuk urea. Dari jumlah tersebut, sebesar 70 persen bakal dipenuhi dari pinjaman dan sisanya 30 persen berasal dari internal perusahaan.

"Revitalisasi untuk 5 pabrik berupa replacement dan 1 pabrik baru," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Februari 2010.

Menurut Mustafa, selama ini proses revitalisasi pabrik pupuk masih menghadapi kendala terutama dalam hal ketersediaan pasokan gas bumi sebagai bahan baku. Untuk merevitalisasi pabrik pupuk tersebut, diperkirakan kebutuhan gas sebanyak 509 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Total kebutuhan gas bumi termasuk pabrik lama yang masih dipertahankan mencapai 981 MMSCFD.

"Untuk kebutuhan pabrik dalam rangka revitalisasi, maka baru pabrik Kaltim-5 yang telah mendapatkan kepastian pasokan gas sebanyak 80 MMSCFD," kata Mustafa.

Dia menambahkan, untuk mendukung pemenuhan gas bumi bagi industri pupuk, Kementerian BUMN telah meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat memberikan jaminan pasokan gas bagi pabrik-pabrik pupuk selama jangka panjang (20 tahun) melalui surat No. S-724/MBU/2008 tanggal 8 September 2008, No. S-307/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009, dan No. S-81/MBU/2010 tanggal 3 Februari 2010.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu menambahkan enam pabrik pupuk yang harus direvitalisasi adalah PT Pupuk Sriwijaya sebanyak 2 pabrik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik masing-masing sebanyak 1 unit.

Said mengakui permasalahan utama yang ada dalam upaya merevitalisasi pabrik pupuk sebenarnya terletak pada persoalan belum adanya pasokan gas yang menjamin kelangsungan operasional pabrik. "Sebenarnya masalah lebih pada pasokan gas, untuk pendanaan sendiri tidak ada masalah," katanya.

Terkait adanya usulan agar dilakukan rapat lintas fraksi di DPR yang khusus membahas pasokan gas ke pabrik pupuk, Said mendukung hal tersebut. Pasalnya masalah pasokan gas tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga saja.

JAKARTA (Suara Karya): Para petani di Tanah Air diyakini tetap akan memilih pupuk urea dan jenis lainnya yang diproduksi di dalam negeri. Dalam hal ini petani masih memprioritaskan penggunaan pupuk merek Pusri ketimbang pupuk dari China, meski seiring diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dengan China dan ASEAN (CAFTA).

Apalagi harga pupuk produksi BUMN lebih murah dibanding buatan China, terutama dari PetroChina. "Kita siap bersaing. Soal harga pupuk tidak jadi masalah. Harga pupuk kita masih di bawah China hingga 2012," kata Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri di Jakarta, beberapa hari lalu. Selain harga lebih murah, kualitas pupuk Pusri juga lebih baik.

Dadang menyebutkan bahwa seluruh produksi Pusri telah memiliki standar nasional Indonesia (SNI), baik pupuk urea maupun amonia. "Hal itu tentunya menjadi unggulan produsen pupuk Indonesia dibanding China yang mungkin belum memiliki standar," ujarnya.

Hanya saja, Dadang sulit menjamin harga yang bisa bersaing dengan pupuk dari China ini bisa bertahan setelah 2012 nanti atau saat kontrak pasokan gas dengan Pertamina EP selesai. Terkait hal ini, manajemen Pusri telah menggelar rapat pembahasan dengan Pertamina EP. Namun, jaminan pasokan gas belum dapat dibahas secara konkret hingga saat ini.

Meski masih terkendala kebutuhan gas sebagai bahan baku untuk pabrik pupuk, namun secara umum Pusri masih mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. "Kalau melihat stok pupuk 735.000 ton, maka masih mencukupi kebutuhan," kata Dadang.

Dalam hal ini, perusahaan akan terus memasok kebutuhan pupuk nasional dalam posisi aman. Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyerapan pupuk rata-rata hanya 75 sampai 80 persen dari stok yang tersedia sehingga produksi beras surplus. "Pasokan gas dengan Pertamina bagi bahan baku pupuk urea masih menjadi kendala yang harus diselesaikan. Namun, kita juga masih mencari subtitusi gas dari batu bara, meski masih perlu diproses lagi.

Untuk memproses pemisahan gas di sela-sela pertambangan batu bara, maka membutuhkan biaya 350 juta dolar AS, sehingga membutuhkan dukungan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah. (Dwi Putro AA)