Kabar Pusri

Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa induk usaha (holding).
Pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur induk usaha (holding) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang tidak kena pajak.

"Karena ini menyangkut harus berkoordinasi dengan banyak departemen, makanya harus bikin PP," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di gedung Danareksa Jakarta, Jumat, 6 Februari 2009.

Menurut Sofyan, rencana pembentukan PP tersebut untuk memperlancar lahirnya holding BUMN yang bakal bebas pajak. "Pokoknya, kita akan terus bekerja keras agar target instruksi presiden (pembentukan holding BUMN) itu bisa tercapai tahun ini," ujarnya.

Dia juga mengakui, belum terbentuknya holding BUMN sampai saat ini bukan tertahan masalah pajak. Sebab, semuanya itu harus melalui proses.

Selain itu, kata Sofyan, persoalan pajak itu sudah ada solusinya, seperti ada yang tidak perlu membayar, ada yang bisa ditunda pajaknya, dan ada yang bisa pajak dibayar lewat kapitalisasi. "Jadi, intinya pajak itu sudah ada solusinya. Sebab, tidak bisa saya bikin sendiri karena SK (surat keputusan) saya tidak laku," tuturnya.

Sebelumnya, pembentukan holding BUMN berpeluang tidak kena pajak. Syaratnya, holding itu harus dibentuk dengan nilai buku dan diperkirakan akan go publik dalam kurun waktu dua tahun.

Saat ini Kementerian BUMN telah mempersiapkan pembentukan beberapa holding di sektor semen, perkebunan, pupuk, dan pertambangan. Namun, rencana tersebut sedikit terhambat karena aturan pengenaan pajak.

Rencana pemerintah untuk melakukan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bakal mulus. Pasalnya, DPR sudah memberi lampu hijau untuk proses tersebut. Ketua Komisi VI DPR yang membidangi sektor BUMN, Totok Daryanto mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang bergejolak seperti saat ini, upaya efisiensi dalam pengelolaan BUMN akan didukung.

?Termasuk upaya perampingan,? ujarnya, kemarin. Menurut dia, strategi perampingan BUMN melalui mekanisme pembentukan perusahaan induk atau holding merupakan cara yang cukup efektif. ?Intinya, BUMN harus lebih produktif dan efisien,? katanya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil mengatakan, tahun ini pemerintah akan memulai program restrukturisasi dan rigthsizing perusahaan-perusahaan pelat merah. ?Ini untuk memudahkan koordinasi,? terangnya.

Dan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2008, pemerintah memang menargetkan perampingan jumlah BUMN dari 138 menjadi hanya 89. Program itu sendiri, ditargetkan tuntas pada akhir 2008. Namun belum terealisasi hingga memasuki 2009. ?Karena itu, mekanisme holding akan diupayakan cepat selesai. Tapi, seperti kita tahu, holding ini banyak implikasinya, seperti implikasi pajak. Karena itu perlu koordinasi terus,? jelasnya.

Beberapa holding yang akan dibentuk, diantaranya adalah sektor pupuk yang akan menggabungkan lima BUMN menjadi satu dengan nama PT Agro Kimia Nusantara.

Kemudian sektor perkebunan yang akan menggabungkan 14 PTPN menjadi PT Perkebunan Indonesia. Lalu sektor industri semen akan dibentuk PT Semen Indonesia, dan 14 BUMN karya/konstruksi akan dirampingkan menjadi hanya 7 BUMN.

Namun, rencana pembentukan ini terbentur masalah pajak. Berdasar hitungan awal Kementerian BUMN, pajak holding cukup besar. Misalnya, untuk holding semen bakal terkena pajak Rp3 triliun, dan holding pupuk Rp2,1 triliun.

Totok Daryanto menambahkan, terkait pajak holding, DPR akan mendorong agar pemerintah bisa menemukan solusi secepatnya. ?Implikasi pajak holding ini tidak sederhana. Karena itu, kami minta agar pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR agar mendapat arahan dan dukungan. Sehingga, rencana yang sebetulnya bagus tidak menjadi kontraproduktif karena beratnya beban pajak,? pungkasnya.

Menneg BUMN Keluarkan Edaran.

Kecelakaan yang menimpa beberapa aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat Kementerian BUMN menginstruksikan agar pengamanan seluruh aset diperketat. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan penataan ulang pengamanan seluruh asset BUMN, terutama yang masuk dalam kategori obyek vital nasional. ?Kita ingin semua diaudit ulang dan ambil tindakan keras,? ujarnya di Jakarta, kemarin (4/2).

Untuk mempertegas instruksi tersebut, Kementerian BUMN akan segera mengeluarkan surat edaran (SE). Sebagai langkah awal, surat tersebut akan ditujukan kepada Pertamina dan PLN. ?Hari ini (kemarin, red) suratnya saya teken,? katanya.

Menurut Sofyan, Pertamina dan PLN memang menjadi pilot project penataan ulang aset BUMN. ?Sebab, dua BUMN itu yang paling banyak memiliki aset obyek vital,? terangnya.

Sebelumnya, Sofyan mengatakan, Kementerian BUMN sudah mendengarkan paparan dari PT Sucofindo terkait dengan program sistem audit pengamanan aset BUMN. Sucofindo merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa audit, salah satunya audit pengamanan aset. ?Jadi, nanti Sucofindo akan menawarkan kerjasama dengan Pertamina dan PLN,? jelasnya.

Selain Pertamina dan PLN, lanjut Sofyan, BUMN pupuk juga akan didorong untuk segera melakukan audit pengamanan aset. Selanjutnya, program tersebut juga akan meluas ke BUMN lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, memang ada dua kejadian kecelakaan yang dialami BUMN. Pertama, kebakaran di Depot BBM Plumpang milik Pertamina yang menelan satu korban jiwa dan kerugian miliaran rupiah. Kedua, kebakaran kantor Bank Tabungan Negara (BTN) yang sempat membuat 60 persen jaringan pelayanan bank terganggu.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu menambahkan, kasus kebakaran Depot Plumpang menjadi bahan koreksi bagi BUMN untuk meningkatkan pengamanan aset-asetnya. ?Apalagi, ini obyek vital nasional,? ujarnya.

Selain pengamanan aset infrastruktur, Kementerian BUMN juga akan menjalankan sistem pengamanan dokumen. Untuk pengamanan ini, Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan Sucofindo.

Nilai Aset BUMN

Tahun - Nilai (Rp Triliun)

2004 - 1.196
2005 - 1.297
2006 - 1.444
2007 - 1.672
2008 - 1.830

Sumber : Kementerian BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menetapkan prioritas dalam agenda besar pembentukan perusahaan induk atau holding. Dua holding yang segera dikebut realisasinya adalah perusahaan pelat merah sektor pupuk dan semen.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, pada prinsipnya, road map pembentukan holding di seluruh sektor sudah selesai. Meski demikian, beberapa holding memang membutuhkan persetujuan DPR ataupun pemegang saham minoritas. ?Nah, BUMN pupuk dan semen memang paling siap. Jadi, ini akan dilakukan secepatnya,? ujarnya di Jakarta, kemarin (4/2).

Menurut Said, Kementerian BUMN sudah memetakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan holding. Jika holding baru merupakan penataan ulang holding lama yang sudah ada, maka prosesnya tidak memerlukan ijin dari DPR, atau cukup dibahas di tingkat Kementerian BUMN.

Karena itu, lanjut dia, BUMN pupuk yang saat ini sudah memiliki holding PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan BUMN semen yang saat ini memiliki holding PT Semen Gresik, merupakan sektor yang paling siap. ?Prinsipnya sudah beres, tinggal menyelesaikan masalah perpajakan dengan Departemen Keuangan,? katanya.

Said mengatakan, meski proses holding semen hanya melibatkan Kementerian BUMN. Tetapi karena saat ini PT Semen Gresik sudah go public, maka pemerintah selaku pemegang saham mayoritas juga tetap memerlukan persetujuan dari pemegang saham minoritas. ?Aturannya memang demikian,? terangnya.

Sementera itu, terkait pembentukan holding baru, misalnya untuk BUMN perkebunan, BUMN karya, BUMN farmasi, BUMN pelabuhan (Pelindo), BUMN pengelola bandara (Angkasa Pura), maupun BUMN pertambangan, maka harus sepersetujuan DPR dan Menteri Keuangan. Demikian pula jika melibatkan BUMN yang sudah go public, maka prosesnya juga harus mendapat persetujuan dari pemegang saham minoritas.

Sedangkan holding perbankan, kata Said, sebenarnya bukan agenda Kementerian BUMN. Sebab, hal tersebut merupakan agenda yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). ?Jadi, ini agenda pemerintah secara umum, bukan agenda Kementerian BUMN secara khusus,? jelasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, beberapa holding yang akan dibentuk diantaranya adalah sektor pupuk yang akan menggabungkan 5 BUMN menjadi satu dengan nama PT Agro Kimia Nusantara, sektor perkebunan yang akan menggabungkan 14 PTPN menjadi PT Perkebunan Indonesia, kemudian untuk industri semen akan dibentuk PT Semen Indonesia, dan 14 BUMN karya/konstruksi akan dirampingkan menjadi hanya 7 BUMN.

Salah satu kendala rencana pembentukan holding adalah masalah pajak. Berdasar hitungan awal Kementerian BUMN, pajak holding memang cukup besar. Misalnya, untuk holding semen bakal terkena pajak Rp3 triliun dan holding pupuk bakal terkena pajak Rp2,1 triliun.

Laba Pusri Turun 40 Persen.
Rencana revitalisasi tiga pabrik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), pabrik II, III dan IV bakal disempurnakan dengan melakukan perbaikan peralatan pabrik 1B pada 2010. Perbaikan dilakukan secara total, karena produktivitas pabrik termuda ini terus menurun.

?Kami rencakan pada 2010. Namun hanya perbaikan, bukan revitalisasi. Karena pabrik 1B ini masih baru, dibangun pada 1990,? ungkap Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kepada para wartawan, kemarin.

Bila dibanding dengan tiga pabrik Pusri lainnya, lanjut Dadang, produksi pabrik 1B tidak maksimal. Seperti pada tahun lalu, operasional hanya mencapai 297 hari, atau mengalami down time yang begitu besar. ?Kalau tidak segera diperbaiki, produksi di pabrik ini bakal terus merosot,? tuturnya.

Sebagai tahap awal, pada tahun ini, Pusri akan melakukan pergantian beberapa peralatan. Termasuk juga pabrik II, III dan IV. Seperti reformer (mesin pemanas), mesin turbine serta kompresor, yang berfungsi untuk menaikan tekanan. ?Sehingga dengan alat baru ini, operasional akan lebih optimal,? ujarnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, untuk perbaikan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp240 miliar. ?Jika operasional sudah kembali normal, khusus pabrik 1B saja, akan mampu memproduksi urea hingga 570 ribu ton per tahun,? tukasnya.

Nah, terkait dengan tidak maksimalnya produksi pada tahun lalu, Dadang menerangkan, tidak berpengaruh keuntungan. Walaupun pada 2008, diperkirakan laba pabrik pupuk terbesar di Nusantara mengalami penurunan sekitar 40 persen. Atau memperoleh pendapatan sekitar Rp300-Rp400 miliar, turun dibanding 2007 yang mencapai Rp700 miliar.

?Pencapaian laba 2008, bukan karena tidak optimalnya produksi. Namun disebabkan penurunan alokasi pupuk subsidi secara nasional. Namun kami masih menunggu jumlah pendapatan konkritnya, yang saat ini sedang diudit BPK,? tandasnya.

Selain itu, jelas Dadang, penurunan pendapatan juga dipengaruh perubahan sistem pendistribusian pupuk (rayon). Mulai tahun lalu, sebagian wilayah pemasaran Jawa yang biasanya di handle Pusri diambil alih Pupuk Kaltim. ?Berkurangnya rayon membuat Pusri kehilangan pendapatan ratusan miliar. Ditambah lagi Pusri tidak lagi mengekspor pupuk ke luar negeri,? pungkasnya.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menggandeng investor untuk pembangunan pabrik pupuk organik di Jawa Timur. Ini sebagai upaya memenuhi target produksi pupuk organik sebesar 450.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kadri mengatakan, sejumlah investor telah menyatakan minat untuk mendirikan pabrik pupuk organik. Bahkan, sejak program itu ditawarkan hingga akhir Desember 2008 sudah ada puluhan investor yang berminat dengan lisensi Pusri.

?Ini fenomena menarik bagi Pusri dengan melihat respons cukup besar dari para investor,? kata Dadang, usai meresmikan pabrik pupuk organik PT Pusri, di Lumajang, Senin (12/1).

Saat ini, PT Pusri baru memiliki sekitar 4 pabrik pupuk organik dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton per tahun. Kapasitas ini masih jauh dari target pemerintah dalam produksi pupuk organik di Indonesia.

Untuk itu, kata Dadang, PT Pusri sebagai BUMN di sektor pupuk akan terus menambah pabrik pupuk organik baru. Oleh karena itu, PT Pusri tidak akan membatasi jumlah investor yang berniat untuk bergabung menjadi mitra kerja. Nantinya, PT Pusri akan menyediakan suplai decomposer dan strain mikroba hayati sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik.

Selain itu, investor pabrik pupuk organik PT Pusri juga akan diberi izin memasarkan produk pupuk organiknya dengan merek dagang Organik Pusri Plus. ?Diharapkan, pemberikan izin pemasaran dan pasokan bahan baku ini akan memberi kemudahan bagi investor,? ujar Dadang.

Selanjutnya, PT Pusri juga akan menyediakan seluruh kebutuhan teknis terkait pendirian dan pembangunan pabrik pupuk organik. Mulai penilaian kelayakan investasi, paket rancangan dasar pabrik, transfer teknologi, jasa pelatihan operator pabrik, dan pelatihan tenaga pemasaran.

Namun, Dadang tidak bersedia menyebut nilai investasi untuk mendirikan satu pabrik pupuk organik. Tetapi yang jelas, untuk satu mesin pabrik pupuk organik memerlukan dana investasi Rp 600 juta hingga Rp 800 juta.

Pusri Terapkan Pola Kemitraan.
Sebagai pionir pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengembangkan produk pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba. ?Inovasi ini dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional. Sekaligus mendukung program pemerintah ?Go Organic 2010? mendatang,? ujar Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri, melalui Manajer Pengembangan Usaha dan Tekhnologi, Ir Firdaus Rosad, kemarin (16/1).

Diberi nama Pupuk Organik Pusri Plus, salah satu produk pengembangan ini berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Karena mengandung bahan tambahan, berupa strain mikroba hayati yang berfungsi sebagai fiksasi nitrogen, pelarut phospor dan kalium. Serta pemacu tumbuh dan pengendali penyakit.

?Setelah dibangun di Palembang tahun 2005 lalu, baru-baru ini kami meresmikan tiga pabrik pupuk organik lain. Antaral lain di Cianjur, Jabar tanggal 22 Desember 2008, di Lumajang tanggal 12 Januari 2009 dan yang baru hari ini (kemarin, red) di Sragen,? jelasnya. Masing-masing pabrik, jelas Firdaus, mampu memproduksi hingga 3 ribu ton/tahun.

Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan PSO Pupuk Organik untuk tahun 2009 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 450 ribu ton, Pusri menawarkan kesempatan usaha kepada semua lapisan dengan pola kemitraan. ?Ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kapasitas produksi pupuk organik nasional. Disamping meningkatkan pertumbuhan sektor riil di daerah,? tuturnya.

Dalam program ini, mitra usaha akan mendapatkan lisensi untuk menjual pupuk organik dengan brand Pusri. Yaitu ?Organik Pusri Plus?. Pusri sendiri, sebagai pemilik merk dan teknologi, akan menyediakan seluruh kebutuhan teknis pabriknya. Mulai dari penilaian kelayakan investasi dan paket rancangan dasar, hingga transfer teknologi.

?Kami juga akan menyuplai decomposer dan strain mikroba hayati secara kontinyu. Ini merupakan ciri khas, untuk membedakan pupuk organik buatan Pusri dengan produsen lain. Selain itu, kami akan memberikan pelatihan operator pabrik dan tenaga pemasaran,? tukasnya.

Syarat yang ditetapkan oleh Pusri terhadap calon mitra usahanya, meliputi memiliki bangunan seluas 20x25 meter, lokasi strategis dekat dengan sumber bahan baku, memiliki modal investasi, serta bersedia mengikuti sistem yang berlaku sebagai mitra usaha Pusri. ?Bagi calon yang berminat, dapat menghubungi Komite Proyek Kemitraan Pembangunan Pabrik Pupuk Organik melalui email [email protected] dan [email protected] ,? tutupnya.

Hanya Terpenuhi 25-30 %.
Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pertanian telah mengeluarkan data alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumsel tahun 2009. Menariknya, alokasi pupuk urea hanya 175.483 ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 25-30 persen kebutuhan total pupuk urea 707.310 ton per tahun.

Begitu pula NPK, dari kebutuhan 991.591 ton, hanya mendapat 75 ribu ton. Fakta ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel Ir H Darmansyah MBA MM melalui Kasi Sarana Produksi Erwin Noor Wibowo, kemarin (14/1).

?Kekurangan 70 persen lagi tetap akan kami mintakan alokasi tambahan kepada pusat seperti yang dilakukan tahun 2008 lalu dan tahun-tahun sebelumnya,? ungkap Erwin.

Dikatakan, alokasi pupuk jenis lainnya, ZA 3330 ton, SP36/superpost 39.047 ton dan pupuk organik 10 ribu ton. Sedangkan kebutuhan pupuk Sumsel tahun ini diprediksi, ZA 80.931 ton dan Superpost 589.933 ton.

Lanjut Erwin, kebutuhan terbesar pupuk urea datang dari sektor pertanian subsektor perkebunan. Meningkatnya kebutuhan urea salah satunya dipicu kesulitan ekonomi para petani. ?Jadi, harga pupuk non subsidi ?kan mahal makanya mereka beralih ke pupuk bersubsidi,?ungkapnya.

Sedangkan subsektor perkebunan membutuhkan 448.410 ton urea atau melonjak lebih dari 200 persen dibandingkan dengan kebutuhan tahun 2008 lalu yang hanya 176.510 ton.

?Untuk subsektor pertanian sendiri membutuhkan sekitar 227.037 ton urea,? cetusnya. Seluruh alokasi pupuk bersubsidi itu hanya dapat disalurkan kepada para petani melalui program Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). ?Jadi, petani yang tidak ikut RDKK tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini,? bebernya Erwin.

Bagaimana realisasi pupuk 2008? Kata Erwin, urea 208.485 dari kebutuhan (98,81 persen), NPK 23.631 ton (81,82 persen), ZA 4.040 ton (138 persen) dan SP36/superpost 8.460 ton atau (47 persen). Di lain pihak, berdasar data per 12 Januari 2009, stok pupuk urea bersubsidi pada enam gudang di Sumsel mencapai 29.046 ton.

Dalam gudang Pusri di kompleks PT Pusri tersedia 10.131,15 ton, gudang Jl Naskah KM 7 tersedia 4.831,30 ton, gudang di OKU tersedia 4810,85 ton, gudang OKUT 3643 ton, gudang Mura 3478,55 ton dan gudang Lahat 2151,15 ton.

Banyuasin Daerah Uji Coba.
PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara resmi me-launch smart card Puri Tani. Kartu kredit untuk penebusan pupuk bersubsidi 2009, diluncurkan di Graha Sedulung Setudung Pangkalan Balai, Banyuasin, kemarin.

General Manager Pemasaran PT Pusri, H Romli HN, didampingi Manager Pemasaran Wilayah I, Effendi Rofie dan Area Manajer PPD Sumsel, Sulfa Ganie mengatakan, Kartu Puri Tani ini sebagai jaminan penyaluran pupuk bersubsidi. ?Sehingga distribusinya tepat sasaran,? ujarnya, kepada para wartawan, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, mengantisipasi penyelewengan harga. Karena sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp60 ribu/karung. ?Disamping juga memberi pengetahuan sekilas mengenai bank kepada para petani,? tuturnya.

Penggunaan kartu ini, jelas Romli, dengan cara kelompok tani yang telah memiliki Rencana Devinitif Kebutuhan Kelopmpok (RDKK) membuka rekening tabungan di BRI. Kemudian, masing-masing petani yang terdaftar, menebus pupuk dikelompok tani tersebut. ?Alokasi sesuai daftar yang sudah diberikan. Penebusan pupuk bisa dicicil berdasarkan kebutuhan petani,? tukasnya.

Sementara Kepala Divisi BUMN BRI, Dwi Agus Pramudya mengatakan, kartu Puri Tani sebagai bentuk layanan baru pihaknya, yang menyasar segmen pertanian. ?Sehingga semakin lengkap segmen yang kami rangkul. Kami berharap kartu Puri Tani ini menjadi solusi tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi PT Pusri,? katanya.

Peluncuran kemarin disaksikan Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed. Orang nomor satu di Banyuasin ini mengatakan, Banyuasin merupakan satu dari dua kabupaten di Sumsel yang memiliki kontribusi terhadap swasembada beras Sumsel. ?Banyuasin menyumbang sekitar 25-30 persen beras di Sumsel. Jadi sangat tepat dijadikan daerah percobaan kartu Puri Tani ini,? ucapnya.

Lebih lanjut Amiruddin meminta, agar BRI bisa lebih dekat dengan membangun kantor cabang atau kantor di daerah Banyuasin. ?Penghasilan petani disini (Bayuasin) lumayan besar. Potensi bagus bagi BRI jika membuka kantor disini,? tukasnya.

Pun begitu dengan PT Pusri. Amiruddin menginginkan agar PT Pusri menambah alokasi pupuk bersubsidi di Banyuasin. ?Karena setelah ditelusuri, dosisi pupuk untuk padi sawah masih kurang. Selama ini baru mencapai 113 kg./ha/tahun. Padahal keperluan sekitar 150?200 kg/ha/tahun,? tandasnya.

Jika tidak ditingkatkan, lanjutnya, dikhawatirkan trand produksi berkurang. ?Saya selalu ketar-ketir kalau petani sudah bicara pupuk,? pungkasnya. Sehingga, tahun depan, pihakny berencana menyusun RDKK baru yang lebih kompleks sesuai dosis pupuk perhektar.

Rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Rekayasa Industri (Rekin) diperkirakan tertunda. Perseroan masih menunggu kondisi pasar modal membaik.

Perseroan akan mencari alternatif pembiayaan operasional dari pinjaman, melalui induk perusahaan, PT Pupuk Sriwijaya.

Sebelumnya, manajemen Rekin mengungkapkan kebutuhan dana investasi yang diharapkan diperoleh dari penawaran umum saham perdana Rp 300 miliar.

"Kami akan menggelar rapat umum pemegang saham minggu depan," ujar Direktur Utama Pupuk Sriwijaya, Dadang Heru Kodri, di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa 13 Januari 2009.

Menurut Dadang, penundaan IPO Rekin disebabkan kondisi pasar modal yang tidak menentu. Selain itu, industri konstruksi saat ini dalam posisi tidak menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pembiayaan lewat pinjaman, lanjut dia, dipastikan bakal terpenuhi. Kalangan perbankan, khususnya bank BUMN, cukup berminat memberikan pendanaan. "Semuanya berminat asal proyeknya menarik," kata dia.

Dengan kondisi ekonomi saat ini, Rekin akan memindahkan fokus garapan ke sejumlah proyek-proyek yang bersifat pemeliharaan, karena nilainya besar. "Nanti, kalau sudah sangat menguntungkan, baru pindah ke proyek sesungguhnya," ujar Dadang.

Kinerja Pusri.
Manajemen Pupuk Sriwijaya memperkirakan pendapatan perseroan tahun ini tumbuh 17 persen. Namun, adanya permintaan untuk menurunkan harga pupuk, target tersebut diperkirakan hanya tercapai 10 persen.

"Kinerja Pusri tidak ada masalah. Kami masih diminta menyalurkan pupuk ke pangan bersubsidi. Begitu juga dengan pasokan gas ke perusahaan pupuk, hanya ada masalah di pabrik Pupuk Iskandar Muda," ujarnya.

Perdagangan Antarkecamatan.
Semarang, Kompas - Meski Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo belum sepenuhnya menyetujui, PT Pusri wilayah Jawa Tengah, Rabu (31/12), tetap menetapkan kerja sama dengan 153 distributor untuk penyaluran pupuk urea bersubsidi pada 2009. Penyaluran pupuk bersubsidi 2008 yang 920.000 ton dan sudah tersalurkan seluruhnya.

Manajer Area Pemasaran PT Pusri Jateng Eddy Hamim menegaskan, pihaknya menjamin tahun 2009 kinerja distributor yang telah terbentuk akan lebih baik dibanding 2008.

"Untuk mencegah penyelewengan, PT Pusri telah minta distributor menandatangani surat jual beli pupuk serta pakta integritas yang mengikat sanksi keras distributor yang menyelewengkan pupuk," kata Eddy.

Eddy mengakui, selama 2008 masih ada persoalan tentang penyaluran distribusi pupuk bersubsidi, misalnya kelangkaan pupuk, harga pupuk di atas harga eceran tertinggi, serta keluhan petani yang tidak mendapat pupuk sesuai kebutuhan. Terhadap kasus-kasus itu, PT Pusri sudah menghentikan kerja sama tiga distributor, yakni satu distributor di Cilacap dan dua distributor di Kabupaten Semarang. Seluruh 153 distributor itu meliputi 26 koperasi, 10 BUMN, 2 BUMD, dan 115 distributor swasta.

Antarkecamatan.
Eddy menyatakan, PT Pusri melarang distributor memberi sesuatu atau menerima sesuatu perihal penambahan atau pengurangan jatah alokasi pupuk untuk wilayahnya. Distributor juga dilarang berdagang pupuk antarbatas kecamatan. Bibit Waluyo mengatakan, dia tidak setuju penyaluran pupuk bersubsidi melalui distributor karena distributor adalah pedagang yang selalu mencari keuntungan. Pupuk bersubsidi adalah barang amanah yang harus sampai di tangan petani.

Di Kabupaten Magelang, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2009 belum memenuhi kebutuhan pupuk petani yang tersusun dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Namun, hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan sistem distribusi tertutup pupuk mulai 1 Januari 2009.

Produksi pupuk urea PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) pada 2008 hanya mencapai 1,95 juta ton. Jumlah ini sedikit di bawah target sebanyak 1,97 juta ton. Salah satu penyebabnya, kata Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri, adalah menurunnya kinerja beberapa pabrik yang sudah uzur.

Berbicara di sela-sela acara pengantongan pupuk terakhir 2008 dan produksi pertama 2009 kemarin, Dadang menuturkan manajemen berencana merevitalisasi pabrik-pabrik yang telah melampaui usia rata-rata 30 tahun. Pabrik yang masuk rencana tersebut adalah Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV.

Menurut Dadang, revitalisasi bisa berjalan jika pemerintah menjamin pasokan gas. Sebab, perbankan baru mau mendanai revitalisasi kalau ada jaminan pasokan gas untuk kelangsungan produksi. "Dana Pusri mungkin hanya cukup untuk equity," ujarnya.