Kabar Pusri

PALEMBANG - Sebanyak 80 peserta Loka Latihan  Keterampilan (Lolapil) dinyatakan lulus pada pelatihan yang dilaksanakan PT Pusri Palembang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). 

Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel Yasrowi MSi mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya apa yang telah di lakukan oleh PT Pusri. Dengan adanya Lolapil, berarti secara tidak langsung PT Pusri ikut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Sumsel, khususnya warga Palembang yang berada di sekitar lingkungan PT Pusri.

"Kami harapkan juga kepada para peserta Lolapil yang telah lulus untuk memberikan umpan balik kepada PT Pusri dengan mendukung apa yang dilakukan PT Pusri," kata Yasrowi saat penutupan Lolapil yang di auditorium Annex Gedung utama PT Pusri, Selasa (3/2). (cj12)

Sumber: http://www.sumeks.co.id

PALEMBANG – Setelah 24 hari mengikuti Loka Latihan  Keterampilan (Lolapil), sebanyak 80 orang peserta dinyatakan lulus. Lolapil yang diselenggarakan PT Pusri Palembang ini bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).

Menurut Direktur Produksi PT Pusri M Djohan Safri, selama 24 hari ini peserta Lolapil diajarkan keterampilan servis AC, servis Hp, menjahit dan tata rias bagi remaja dan ibu-ibu. "Kami berikan mereka kail, tapi bukan ikan, selanjutnya mereka silakan cari ikan sendiri. Kami yakin peserta yang lulus dapat bersaing di masyarakat," katanya di sela-sela acara penutupan Lolapil yang berlangsung di auditorium Annex Gedung Utama PT Pusri kemarin (3/2).

Karenanya ia berpesan agar peserta Lolapil memanfaatkan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan. Dengan harapan ilmu yang didapat menjadi bekal untuk mencari kerja atau membuka usaha.

Sementara itu, Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Yasrowi MSi, mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh PT Pusri. Dengan adanya Lolapil, berarti secara tidak langsung PT Pusri ikut mengentaskan kemiskinan dan penggangguran di Sumatera Selatan, khusus warga Palembang yang berada di sekitar lingkungan PT Pusri.

"Kami harapkan juga kepada para peserta Lolapil yang telah lulus untuk memberikan pil back kepada PT Pusri dengan mendukung apa yang dilakukan PT Pusri (persero)," tukasnya. (cj12/via/ce2)



Sumber: http://www.sumeks.co.id

JAKARTA. Pemerintah akan memperketat jalur distribusi pupuk bersubsidi. Agar pembagian pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah akan menerbitkan kartu bagi petani penerima pupuk bersubsidi. Sebagai tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di dua wilayah percontohan yakni Jawa Tengah dan Luar Jawa.

Sekertaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kemtan) Hari Priyono mengatakan, target dari implementasi penggunaan kartu untuk pendistribusian pupuk bersubsidi ini seluruhnya dapat dijalankan pada tahun depan. "Untuk awal, kita lakukan pilot project," katanya, belum lama ini.

Dengan implementasi penyaluran pupuk bersubdisi ini, nantinya distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih valid. Karena dalam pemberian subsidi pupuk tersebut sudah jelas penerima dan volume pupuk yang akan diterima petani selama satu tahun.

Terkait dengan pihak yang akan menerima subsidi pupuk ini, Hari bilang data yang digunakan adalah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Data BPS sudah punya yang akan kita validasi lagi," ujar Hari.  

Berdasarkan nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (R-APBN) tahun 2015, anggaran subsidi pupuk direncanakan sebesar Rp 35.703,10 miliar. Perinciannya, subsidi pupuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 28.565,96 miliar, dengan volume sebanyak 9,55 juta ton. 

Selain itu, anggaran subsidi pupuk tersebut juga digunakan untuk pelunasan sisa kurang bayar subsidi pupuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 3.637,12 miliar, dan pelunasan sebagian kurang bayar sumsidi pupuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp 3.500,02 miliar. 

Wakil ketua Komisi IV DPR, Herman Khoiron mengatakan, selama ini distribusi pupuk bersubsidi masih banyak penyimpangan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diberlakukan sekarang ini cenderung berbelit-belit. "Seharusnya cukup mendapat tandatangan menteri saja," kata Herman.

Dengan banyaknya rantai yang harus dilalui untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut, Herman menduga hal itulah yang membuat kelangkaan. Dengan adanya kartu penerima pupuk bersubsidi tersebut, diharapkan distribusi pupuk lebih tepat sasaran.

Editor: Uji Agung Santosa
Sumber: http://nasional.kontan.co.id

SRIPOKU.COM, JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang atau Pusri memproyeksikan kenaikan harga gas alam akan menjadi tantangan bagi industri pupuk tahun ini. Padahal Pusri harus membayar dalam dollar Amerika Serikat untuk belanja bahan baku pupuk tersebut. Dus, risiko perusahaan itu makin besar tatkala rupiah masih mengalami tekanan.

Mengintip Bloomberg, harga kontrak gas alam di pasar berjangka New York untuk pengiriman Februari 2015 periode year to date alias sejak akhir tahun lalu, memang mendaki. Pada 31 Desember 2014, harga gas tercatat US$ 2,89 per million british thermal unit (mmbtu). Namun pada 21 Januari 2015 pukul 16.00 WIB menjadi US$ 2,99 per mmbtu, atau naik 3,67%.

Pada saat yang sama, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu tak bisa menutupi beban kenaikan harga gas dengan menaikkan harga jual pupuk. "Hampir 80% produk harus mengikuti harga subsidi pemerintah sekitar Rp 1.800 per kilogram (kg)," terang Zain Ismed, Corporate Secretary Pusri kepada KONTAN, Rabu (21/1).

Barulah sisanya sebanyak 20%, dilego dengan mengacu harga pupuk di pasar dunia. Namun, harga pupuk di pasar dunia, seperti jenis urea, sedang merosot. Dua tahun lalu, harga pupuk urea berada di kisaran US$ 400-US$ 500 per ton. Namun kini harganya sekitar US$ 280-US$ 300 per ton. Beruntung, harga amonia masih bertengger tinggi di level US$ 500 per ton.

Meski menyadari tantangan besar mengadang, Pusri menyatakan tak gentar berekspansi. Ada tiga rencana perusahaan ini. Pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Caranya, perusahaan itu akan mengganti bahan pembangkit listriknya dengan batubara. Jadi, gas alam bisa dipakai untuk bahan baku pupuk.

Kedua, melanjutkan rencana menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik II B. Sejauh ini, tahap pembangunan pabrik itu sudah 81,42%. Pabrik ini didesain berkapasitas produksi 63.800 ton urea dan 46.400 ton amonia. Dengan tambahan pabrik itu, kapasitas produksi Pusri akan menjadi 2,08 juta ton urea dan 1,36 juta ton amonia per tahun.

Rencananya, proses uji coba pabrik baru ini akan dilakukan November 2015. "Itu masih dites terlebih dahulu, baru bisa dimanfaatkan di 2016," jelas Ismed.

Rencana ekspansi yang ketiga adalah membikin produk anyar yakni pupuk NPK. Kalau tak meleset, pada Juni atau Juli tahun ini, perusahaan itu akan mulai memproduksi NPK dari pabrik di Palembang, Sumatra Selatan.

Dari desain kapasitas produksi pabrik 100.000 ton NPK per tahun, Pusri baru menargetkan produksi 40.000 ton NPK tahun ini. Untuk memuluskan aneka ekspansi itu, Pusri menyiapkan belanja modal sekitar Rp 4,3 triliun.

http://palembang.tribunnews.com

Bisnis.com, PALEMBANG—Perusahaan plat merah, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) membantah adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan dalam menyalurkan pupuk urea bersubsidi.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie mengklaim stok pupuk bersubsidi selama ini sudah disiapkan. Namun, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, PT Pusri harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi sebelum disalurkan, harus ada dulu dipenuhi dulu syaratnya, misalnya surat keputusan gubernur, pergub hingga surat keputusan bupati. Nah, persoalannya surat keputusan bupati ini seringkali molor dari jadwal yang ditetapkan,” katanya, Selasa (20/01).

Sulfa menilai ketepatan waktu penyelesaian SK Bupati ini harus menjadi fokus untuk diperbaiki terlebih dahulu agar kelancaran distribusi pupuk bersubsidi tidak terganggu. Apalagi, PT Pusri bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jateng Agus Eko Cahyono mengungkapkan petani di Jawa Tengah akan mengalami krisis pupuk bersubsidi secara merata hingga satu bulan terakhir akibat adanya keterlambatan distribusi dari produsen ke distributor.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya telah menghubungi sejumlah produsen dan distributor untuk melakukan percepatan pengiriman pupuk ke pengecer. Menurutnya, kelangkaan pupuk bisa menyebabkan masa tanam mundur hingga kebutuhan pupuk tersebar secara merata.

Hal ini juga diamini Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Dia mengakui provinsi Jawa Tengah akan krisis pupuk dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, lambatnya distribusi pupuk di Jateng merupakan tanggung jawab Petrokimia Gresik, dan Pupuk Holding.

Sekadar informasi, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I (kecuali kabupaten Blora dan Rembang).

Dengan kondisi tersebut, Sulfa mengusulkan kembali pembentukan komisi pengawas pupuk. Dia menilai komisi tersebut dapat mengawasi penyaluran distribusi menjadi lebih baik, apalagi jika komisi tersebut diisi oleh seluruh stakeholder.  

“Saya kira itu yang kurang saat ini. Saya mohon untuk diaktifkan kembali. Tetapi yang jelas, Pusri siap menyalurkan pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 1,6 juta ton, kepada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Editor : Rustam Agus
Ringkang Gumiwang
http://industri.bisnis.com

Bandar Lampung--Guna menaikkan target produksi padi tahun 2015, alokasi pupuk subsidi di Lampung juga meningkat. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lana Rekyanti mengatakan alokasi pupuk subsidi di Lampung tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Penambahan pupuk bersubsidi adalah urea sebanyak 250 ribu ton meningkat 56 ribu ton dari tahun lalu, Pupuk SP36 sebanyak 46 ribu ton, pupuk ZA 21.100 ton naik 3.100 ton, pupuk NPK 141 ribu ton, dan pupuk organik 26 ribu ton naik 2.000 ton.

Lana menambahkan alokasi pupuk ini hanya memenuhi 60 persen saja dari jumlah yang diajukan kelompok tani. "Penambahan pupuk subsidi ini untuk mewujudkan target produksi padi di Lampung sebesar 3,35 juta ton gabah kering giling," kata dia, Minggu (18/1/2015).

Sekretaris KTNA Lampung Jiwa Shofari mengatakan ada satu jenis pupuk yang terkendala distribusinya yakni pupuk NPK Phonska. Saat musim tanam Desember lalu, petani di Lampung utara sulit mendapat pupuk tersebut.
Menurutnya, umumnya di awal Januari sudah tandatangan perjanjian antara distributor dengan pengecer untuk mendistribusikan pupuk. Tapi hingga kini, pengecer belum menandatangi dengan Petrokima. “Harap dipercepat perjanjian ini supaya distriusi pupuk bisa lancar,” ujarnya.

Asmawan Kepala Penjualan PUSRI Lampung mengatakan dari data tersebut jumlah yang diajukan sebanyak 450 ribu ton. Angka tersebut masih belum terlihat cukup atau tidaknya di Lampung. Syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi, lanjut Asmawan, petani harus bergabung ke dalam kelompok tani, kemudian membuat rencana kebutuhan pupuk di kelompok untuk diajukan ke dinas pertanian, dan diusulkan ke Kementerian Pertanian. Syarat petani yang bisa mendapat pupuk bersubsidi lain, lahan yang dimiliki petani tidak lebih dari dua hektar. Jika petani tidak berkelompok, maka tidak akan mendapat pupuk bersubsidi, maupun yang berkelompok, bila tidak membuat rencana kebutuhan pupuk juga tidak mendapat pupuk bersubsidi.

“Memang tidak semua bisa di acc, kami hanya mendistribusikan pupuk hasil dari keputusan, menteri pertanian, pemda gubernur dan bupati,” tambah Asmawan.

Laporan: Dian Wahyu
Editor: Padli Ramdan

Palembang (ANTARA Sumsel) -PT Pupuk Sriwidjaja menyatakan hingga Januari 2015 masih memberlakukan harga eceran tertingi pupuk urea bersubsidi untuk petani tanaman pangan dan perkebunan milik rakyat seperti yang ditetapkan selama ini. “Harga eceran tertingi (HET) pupuk urea bersubsidi sekarang ini Rp 1.800 per kilogram di pengecer atau lini empat, kami belum ada rencana menaikan harga,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri), Sulfa Ganie di Palembang, Kamis.

 Menurut dia, dengan kondisi harga pupuk urea bersubsidi tidak mengalami perubahan, pihaknya mengingatkan kepada mitra atau distributor resmi agar menjual pupuk tersebut kepada petani sesuai sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah selama ini. “Distributor resmi pupuk bersubsidi tidak boleh menjual pupuk kepada petani dengan harga diatas ketentuan harga eceran tertinggi, karena tindakan itu merupakan pelanggaran dan sanksinya cukup berat,”ujarnya.

 Dia menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Pertanian tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg. Jika petani menemukan distributor menjual pupuk urea bersubsidi di atas ketentuan HET tersebut dapat melaporkannya kepada unit pemasaran di masing-masing provinsi yang termasuk dalam sembilan wilayah kerja PT Pusri.

 “Petani yang ada di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten/DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diminta tidak membiarkan distributor mempermainkan harga jual pupuk bersubsidi diluar ketentuan,”ujar Sulfa.

 Menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah dapat membebani petani dan menghambat program peningkatan produksi dan swasembada pangan. Untuk melakukan penertiban distributor pupuk “nakal”, selain mengharapkan bantuan dari petani pengguna pupuk bersubsidi dan berbagai lapisan masyarakat, pihaknya juga berupaya secara intensif melakukan pengawasan di lapangan.

Melalui upaya tersebut,jika ada distributor yang terbukti melakukan penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET selama musim tanam hingga April 2015 ini, akan dilakukan pemutusan kerja sama dengan distributor yang terbukti melakukan pelanggaran itu, kata dia pula.

 

Editor: Yudi Abdullah

Produsen pupuk urea, PT Pupuk Sriwidjaja ( Pusri ) mengincar produksi sekitar 2,1 juta ton pada tahun ini. Target tersebut sedikit mlebih tinggi ketimbang capaian produksi tahun lalu. Manager Hubungan Masyarakat Pusri Sulfa Ganie di Palembang, kemarin, menuturkan peningkatan target produksi sekitar 30 ribu – 50 ribu ton urea pada 2015 didapat dari produksi pabrik baru proyek revitalisasi pabrik tua Pusri II pada November 2015. “Target produksi tahun ini diitimgkatkan sekitar 30 ribu – 50 ribu ton urea dari 2014 sebesar 2,050 juta ton,” ujar Sulfa.

Target peningkatan profuksi yang tipis, menurutnya, disebabkan ketika pabrik Pusri II-B dioperasikan, kegiatan operasi pabrik lama langsung dihentikan. Sementara itu, pabrik baru belum bisa melakukan kegiatan produksi secara maksimal lantaran masih dalam masa uji coba. Sulfa menjelaskan untuk mempertahankan kegiatan produksi agar tetap bisa berjalan maksimal, pihaknya secara bertahap merevitalisasi pabrik tua, diawali dengan revitalisasi pabrik Pusri II yang usianya paling tua.

Untuk menyelesaikan pembangunan pabrik II – B, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp 3,8 triliun. Saat ini progres pembangunan pabrik yang mulai dibangun pada April 2013 itu sudah mencapai lebih dari 75% dan ditargetkan mulai beroperasi pada November 2015. Jika beroperasi, pabrik baru Pusri II–B mampu memproduksi amonia mencapai 2.000 ton perhari atau 660.000 ton per tahun dan memproduksi pupuk urea hingga 2.750 ton per hari atau 907.500 ton per tahun, dan diharapkan kedepan mampu mendongkrak produksi urea hingga 2,61 ton per tahun.

“Satu pabrik baru tersebut dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan petani terutama di sembilan provinsi rayon pemasaran PT Pusri, meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah,” tandasnya ( Ant/E-6)

TEMPO.CO, Palembang - Pabrik baru milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang bakal beroperasi pada tahun ini. Corporate Secretary PT Pusri Palembang Zain Ismed mengatakan pembangunan pabrik senilai Rp 7 triliun itu akan dituntaskan pada November mendatang. Jika sudah beroperasi, Pusri IIB dapat memproduksi pupuk hingga 2.000 ton amonia serta 750 ton Urea per hari.

"Pada November nanti pabrik Pusri IIB akan kami uji cobakan, sehingga produksi juga akan meningkat," kata Zain Ismed di Palembang, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca:Diselewengkan, Harga Pupuk Bengkak Dua Kali Lipat)

Pembangunan pabrik baru hasil revitalisasi pabrik lama tersebut dimulai pada April 2013 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Perkembangan pembangunan Pusri IIB terbilang sangat pesat. Zain memastikan hingga saat ini persentase pembangunan pabrik baru itu sudah di atas angka 79 persen. Dengan demikian, perseroan semakin optimistis mulai November mendatang produksi di pabrik lama bisa mulai dikurangi secara perlahan.

Proyek pembangunan pabrik ini dikerjakan oleh konsorsium PT Rekayasa Industri dan Toyo Engineering Corporation. Pendanaan proyek ini juga didukung bank lokal dan asing sebagai kreditur, yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank BJB, Bank Sumsel Babel, dan Bank UOB Indonesia, dengan menggunakan skema pembiayaan club deal. (Baca:PT Pusri Siapkan 180 Ribu Ton Urea Bersubsidi )

Juru bicara PT Pusri Palembang, Sulfa Ganie, menambahkan, jika sudah beroperasi penuh, pabrik Pusri IIB akan menambah produksi hingga 650 ribu ton setiap tahun. Dari angka itu, perseroan akan mampu memproduksi total 2,7 juta ton pupuk. Dia memperkirakan produksi secara maksimal itu akan dimulai pada awal tahun depan.

"Dengan pabrik baru ini kami yakin produksi bertambah, sementara biaya operasinya sangat ekonomis," katanya.

Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, PT Pusri Palembang semakin percaya diri sebagai penyedia pupuk bersubsidi untuk petani d iwilayah pemasaran Jawa dan Sumatera. Saat ini Pusri dikenal sebagai pemasok utama pupuk subsidi bagi sembilan provinsi, meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Sulfa menerangkan, keberhasilan pembangunan pabrik IIB merupakan cita-cita perseroan sejak lama mengingat pabrik yang ada saat ini merupakan pabrik lama yang dibangun pada 1974.

PARLIZA HENDRAWAN

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- State-owned fertilizer producer PT Pupuk Pusri in Palembang, South Sumatra will increase production in 2015, slightly higher than the previous year's target, its spokesman said.

"The production target this year is increased by about 30,000-50,000 tons from the previous year's target of 2.050 million tons," PT Pusri Public Relations Manager Sulfa Ganie said here on Monday (12/1).

The production target this year is based on the company's plan to finish the construction of one factory which constituted part a revitalization project if old factories, Ganie said.

The company's spokesman said that the increase target this year was only small because the operations of the old factories would automatically be stopped when the factory in the Pusri II-B project was already operated.

New factories which are still in a trial operation could not yet be operated on full-scale basis.

Seeing the previous experience in the construction of new factories since 2013, production target could always be achieved.

Yet last year, over 98 percent of the target of 2.050 tons were achieved.

Palembang (ANTARA Sumsel) - Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan meminta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia ikut memantau pendistribusian pupuk sampai kepada petani di daerah tersebut.

"Kami meminta tanggung jawab PT Pusri, karena perusahaan itu berada di Sumatera Selatan," kata Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan MF Ridho di Palembang, Minggu.

Menurut dia, pihaknya meminta PT Pusri tidak hanya sekedar memenuhi permintaan distributor, tetapi juga ikut memantau dan memonitor pupuk itu sampai kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini petani.

Terkait dengan persoalan pupuk yang akhir-akhir ini langka di pasaran, pihaknya sudah memanggil perusahaan pupuk tersebut. "Kami melihat kinerja BUMN selaku produsen tunggal pupuk milik pemerintah ini," katanya.

"Jangan sampai pupuknya ada di sini, berproduksi di Sumsel, tetapi petani sulit mendapatkannya," katanya.

Ia mengatakan bahwa ternyata selama ini Pusri bukan yang membagikan pupuk itu, tetapi hanya mendroping saja sejumlah pupuk yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

Yang menetapkan Menteri Pertanian dan untuk Sumsel pada 2014 sebanyak 220 ribu ton, tetapi yang dipakai hanya 180 ribu ton, ujarnya.

"Kami berharap, bupati dan wali kota se-Sumsel harus menyerap aspirasi petani dalam hal kebutuhan pupuk bersubsi secukupnya," tutur wakil rakyat tersebut.

Ia menjelaskan alokasi pupuk yang ditetapkan Menteri Pertanian untuk Sumsel pada tahun 2014 ke bawah kuotanya tidak pernah diserap 100 persen.

"Pada tahun 2015, SK Menteri Pertanian hanya 150 ribu ton dan ini jauh dari cukup. Kami hanya mempunyai kuota sebanyak 200 ribu ton, tetapi tidak dipakai," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menuturkan terkait dengan pupuk ini ada SK Gubernur untuk kebutuhan Sumsel dan selanjutnya diturunkan ada SK Bupati/Wali kota yang masing-masing mengeluarkan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing.

Selama ini Pusri hanya mengirim ke distributor, kemudian dari distributor tidak tahu lagi. "Dari Pusri ke distributor tidak ada yang kurang, tetapi kami minta pusri juga memantau pendistribusian pupuk sampai ke petani di daerah tersebut", katanya.

 

Editor: Parni
COPYRIGHT © 2015