Kabar Pusri

Sebanyak 1.200 ton pupuk urea tiba di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, kemarin. Diharapkan, pupuk dari PT Pusri Palembang yang diangkut Kapal Anugerah Buana 2 ini bisa mengatasi kelangkaan pupuk yang masih terjadi di wilayah Banten. Kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah Banten telah berlangsung selama dua bulan. Bahkan kelangkaan pupuk di wilayah ini selalu terjadi setiap musim tanam tiba.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, petani di Banten terpaksa mengurangi penggunaan pupuk. Akibatnya, hasil panen dipastikan menurun pada musim panen mendatang.

Menurut pihak distributor pupuk, saat ini pengiriman pupuk mengalami keterlambatan, sehingga kelangkaan pupuk di Banten semakin parah. Sementara itu, kelangkaan ini diduga karena pupuk bersubsidi menghilang di tingkat penyalur dan pengecer. Petani terpaksa membeli pupuk dengan harga mahal.

Pemerintah akan memperketat distribusi pupuk bersubsidi dengan mewajibkan pengecer mencatat jumlah yang dibeli petani berikut data diri seperti alamat serta luas lahannya menyusul maraknya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. "Kita minta pengecer mencatat semua pembeli pupuk yaitu petani kemudian catatan itu kita verifikasi bersama dinas pertanian daerah untuk memastikan sebenarnya petani yang membeli pupuk bersubsidi itu apa memang benar petani dari situ dan lahannya berapa luas," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman usai rapat evaluasi distribusi pupuk di Departemen Perdagangan, Selasa (26/2).

Enam bulan berikutnya, setelah diverifikasi, data itu akan menjadi dasar perkiraan kebutuhan pupuk bersubsidi. Sementara itu, petani diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi di kios terdekat tanpa harus mengikuti aturan rayon. "Sekarang dibuka (sistem rayonnya). Silahkan petani membeli di tempat yang menurut dia paling dekat. Kios itu mencatat si A alamatnya di sini belinya sekian. Ini untuk kontrol berikutnya kalau dia beli pupuk bersubsidi. Jadi disesuaikan dengan luas lahan," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Ardiansyah, penjualan pupuk tidak lagi dilakukan secara bebas kepada siapapun namun dikontrol dengan ketat. Setelah data penjualan pupuk bersubsidi diverifikasi, Depdag akan memperbaiki Peraturan Menteri Perdagangan mengenai distribusi pupuk bersubsidi. "Ini akan dikaitkan pengembangan ke depan oleh Departemen Pertanian dengan (distribusi pupuk bersubsidi) sistem smart card itu. Petani nanti akan punya kode yang menyatakan bahwa sesuai dengan luas lahannya, dia butuh berapa banyak pupuk,"paparnya.

Pasokan aman

Pasokan pupuk bersubdisi dipastikan cukup aman meski ada gangguan produksi di PT Pupuk Kujang akibat kurangnya pasokan gas. "Itu sudah dicari solusinya, kita minta bantuan ke Petrogres dan Pusri untuk mengisi kekurangan yang kita perkirakan karena ada gangguan pabriknya dia. Yang sudah menyatakan bersedia memasok adalah Petrogres sebanyak 2.000 ton dan Pusri lebih besar lagi karena dekat lokasinya," jelas Ardiansyah.

Menurut dia, total kekurangan akibat gangguan produksi PT Pupuk Kujang sekitar 40 ribuan. Ardiansyah mengungkapkan masalah pasokan gas PT Pupuk Kujang sudah diselesaikan dengan mengalihkan sumber gas dari Pertamina ke PT BP Indonesia. "Mungkin sudah bisa balik lagi beroperasi, kira-kira berhenti produksinya kan cuma 2-3 minggu saja. Untuk mengejar kekosongan produksi itu sudah dipasok dari Pusri dan Petrogres," ujarnya.

Sistem Baru Distribusi Pupuk Subdisi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan uji coba cara tertutup dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Nantinya, kelompok tani akan mendapat Kartu Cerdas (Smart Card) yang di dalamnya sudah ada alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan.

"Sistem baru ini (tertutup, red) mulai diterapkan. Secara nasional ada lima provinsi sebagai percontohan (pilot project). Sumsel diadakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)," ujar Ir Leonardo Hutabarat, wakil kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulturan (TPH) Sumsel didampingi Erwin, kepala seksi pupuk dan pestisida Dinas TPH Sumsel, kemarin (26/2).

Dijelaskannya, pola Smart Card sama dengan menggunakan sistem anjungan tunai mandiri (ATM) pada bank. Dimana, sudah ada standar kuota yang dimiliki masing-masing kelompok tani untuk kebutuhan pupuk bersubsidi selama setahun.

Bagaimana memperoleh Smart Card? Kata Leonardo, petani harus membentuk kelompok tani. Nanti, mereka akan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Setelah dibuat berapa besar kebutuhan pupuk yang dibutuhkan, RDKK diusulkan kepada petugas. Kalau disetujui baru dibawa ke distributor dan pengecer.

Selanjutnya, tambah Leonardo, tiap kelompok tani akan mendapatkan Smart Card. Sebagai contoh, alokasi untuk kelompok tani A mendapatkan jatah 10 ton. Pada Februari mereka ambil 1 ton, Smart Card yang dipegang akan digesekkan pada mesin yang disiapkan petugas. Jadi secara otomatis di Smart Card yang tersisa tinggal 9 ton.

Di Sumsel, tercatat ada sekitar 18 ribu lebih kelompok tani. Kalau satu kelompok rata-rata 25 orang, berarti ada sekitar 450 ribu petani. "Walau saat ini baru ujicoba, di OKU Timur sudah ada 75 alat gesek Smart Card yang tersebar di sejumlah pengecer. Dan Smart Card yang dimiliki petani sudah mencapai sekitar 1.000 lebih," ungkapnya.

Program ini, lanjut Leonardo, menjamin kelompok tani dapat memperoleh pupuk. Di samping, mencegah kemungkinan penyelewengan.

Hanya saja, kendalanya tidak semua petani membentuk kelompok. "Makanya, kita terus imbau petani untuk masuk kelompok tani. Kalau dia tidak masuk, berisiko tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebab mekanismenya memang sudah diatur demikian," tuturnya.

Sekadar diketahui, selama ini penyaluran pupuk subsidi menggunakan sistem terbuka. Dari produsen pupuk disalurkan kepada distributor dan pengecer. Nah, dari pengecer dijual bebas sehingga rawan penyimpangan. "Pastinya dengan mekanisme baru itu, pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani," ujarnya.

Leonardo juga menegaskan, pihaknya sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan dari sistem Smart Card. Salah satunya, pemalsuan RDKK.

"Kita akan minta petugas benar-benar mengecek RDKK yang diusulkan. Kalau ternyata ada yang palsu, petugas di lapangan harus bertanggung jawab," pungkasnya.

Selain Sumsel, ada empat wilayah yang menerapkan sistem distribusi tertutup ini. Di antaranya Kabupaten Sleman (Jogjakarta), Purwakarta (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), dan Maros (Sulawesi Selatan).

Pendistribusian pupuk urea melalui pelabuhan Cirebon , terkendala pendangkalan hebat. Akibatnya, kapal-kapal pengangkut pupuk urea milik PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) itu dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang , Jateng.

''Kita tidak bisa paksakan bongkar di Pelabuhan Cirebon. Pendangkalannya tidak memungkinkan untuk kapal dengan daya angkut 4.000 ton urea bisa merapat,'' kata Manajer Komunikasi PT PKC, Arifin di Cirebon, kemarin. Meski dibongkar di Semarang, dia meyakinkan bahwa kondisi tersebut bakal tetap bisa mengatasi krisis urea yang kini terjadi.

Memang, Arifin mengakui, pemindahan lokasi bongkar itu membuat pengiriman pupuk urea untuk petani di seluruh Jabar dan sebagian Jateng menjadi terhambat. Kata Arifin, cuaca buruk di perairan Laut Jawa menambah parah keadaan.

Menurut Arifin, PT PKC sebenarnya juga sempat mencari alternatif pelabuhan yang lebih dekat, yakni di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap (Jateng). Namun, kata dia, hal itu juga terkendala oleh cuaca buruk di Samudra Hindia atau laut selatan.

Semula, kata Arifin, untuk urea dari PT Pusri Palembang akan dialihkan ke Cilacap untuk memenuhi urea di Jabar selatan. Namun, menurut dia, cuaca di laut selatan pun jauh lebih buruk dibanding utara.

Karena pertimbangan itu, PT PKC akhirnya memilih Tanjung Emas Semarang sebagai titik pembongkaran urea, baik dari PT Pusri maupun PT Pupuk Kaltim (PKT). ''Semua dibongkar di Semarang, sedangkan yang dari PT Petrogres, lewat jalan darat,'' ungkap Arifin.

Dia menambahkan bahwa untuk mengatasi krisis di Jabar dan Jateng barat, PT PKC akan membanjiri kedua wilayah itu dengan 46 ribu ton urea. Jumlah itu, kata dia, berasal dari PT Pusri 44 ribu ton yang dikirim pada Februari sebanyak 24 ribu ton dan 20 ribu ton pada Maret. Selain itu juga ada tambahan pasokan urea dari PT PKT sebanyak 1.000 ton dan PT Petrogres 1.000 ton.

Sebelumnya, ungkap Arifin, dari PT Kaltim sudah dipasok sebanyak 2.700 ton yang langsung terserap di Jabar dan Jateng. ''Dengan tambahan pasokan itu, diharapkan krisis bisa teratasi dan kebutuhan pupuk petani bis tercukupi,'' ujar dia.

Menurut Arifin, selain pasokan urea dari pabrik lain, PT PKC juga memasok urea dari hasil produksi pabriknya. ''Mudah-mudahan ini bisa mengatasi segala kendala yang ada menyangkut kebutuhan pupuk urea bagi petani,'' tambah Arifin.

Produsen pupuk PT Pupuk Kujang mendatangkan sekitar 46.000 ton urea dari PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, serta Petrokimia Gresik. Selain untuk menutup kekurangan produksi akibat terganggunya mesin selama sembilan hari sejak akhir Januari hingga awal Februari 2008 lalu, tambahan itu untuk mengamankan stok serta antisipasi lonjakan kebutuhan.

Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kujang, Arifin, Senin (19/2). Ia menambahkan, dari total itu, sebanyak 44.000 ton diantaranya dipasok oleh Pusri, 1.000 ton oleh Pupuk Kaltim, serta 1.000 ton oleh Petrokimia.

Hingga hari ini total pupuk yang sudah sampai diperkirakan mencapai 6.700 ton. Menurutnya, ada kendala dalam pengiriman antar pulau akibat cuaca buruk di laut serta terbatasnya jumlah kapal. Kita ingin mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah hingga tiga bulan ke depan sehingga meminta tambahan dari luar, tambahnya.

Angka kehilangan produksi akibat kerusakan pabrik IA selama beberapa hari di bulan Desember 2007 - Januari 2008 dan pabrik IB pada akhir Januari hingga awal Februari 2008 mencapai 46.000 ton. Kedua pabrik itu kini sudah jalan lagi, tambahnya.

Distributor pupuk PT Pupuk Sriwidjaja meminta dinas pertanian melibatkan para distributor dalam menentukan jumlah kuota pupuk urea bersubsidi untuk Lampung. Upaya itu dilakukan supaya angka kuota kebutuhan betul-betul sesuai dengan kebutuhan Lampung.

Koordinator Distributor Pupuk Urea Sektor Pangan Lampung Ni Made Setiasih, Selasa (19/2) dalam pertemuan antara distributor pupuk se Lampung dengan wartawan mengatakan, selama ini dinas pertanian lebih sering bekerja sendiri menentukan jumlah pupuk urea untuk sektor pangan yang dibutuhkan Lampung.

Penentuan yang dilakukan adalah dengan menghitung luasan areal tanam padi di Lampung dengan kebutuhan pupuk sesuai referensi Departemen Pertanian. Sesuai referensi Departemen Pertanian tersebut, setiap hektar sawah hanya membutuhkan 250 kilogram urea.

Padahal kenyataan di lapangan menunjukkan, akibat sedikitnya produksi SP-36 dan NPK petani banyak yang menambah pemakaian urea. Sehingga total kebutuhan urea per hektar di Lampung rata-rata sebanyak 400 kilogram.

Menurut Ni Made, pada 2007 ketimpangan perencanaan dan alokasi sudah terbukti. Dari rencana alokasi 245.000 ton urea, ternyata Lampung membutuhkan 254.610 ton urea.

Pada 2008 Lampung mendapat alokasi 243.883 ton, padahal seharusnya Lampung membutuhkan 260.000 ton. Para distributor yakin kekurangan pupuk akan kembali terjadi, katanya.

Dengan pertimbangan kondisi di lapangan, untuk musim tanam 2009 para distributor pupuk urea di Lampung meminta Dinas Pertanian Lampung untuk melibatkan mereka dalam menentukan jumlah alokasi. Tujuannya supaya antara jumlah perencanaan dengan kebutuhan menjadi sesuai.

Selain meminta dilibatkan dalam penentuan alokasi, para distributor juga mengajak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lampung untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk. Hal itu untuk menekan kemungkinan penyimpangan pupuk urea untuk sektor pangan ke sektor non pangan.

Selama ini para distributor mengawasi sendiri pupuk yang dijual dibantu para pengecer. Sehingga, ketika pupuk sampai di gudang pengecer, pengecer tersebut yang membantu mengawasi distribusi di wilayah yang menjadi tanggung jawab distributor. ?Supaya distribusi lebih ketat, ke depan kami akan membuat hotline aduan,? kata Ni Made.

Dengan demikian, petani atau kelompok tani yang tidak kebagian pupuk, mengalami kekurangan pupuk, hingga mengetahui adanya penyimpangan pupuk bisa melapor. Sementara tim pengawas bisa bertindak cepat.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah belum temukan kata sepakat berbeda tentang status PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), sehingga proses likuidasi yang akan dilakukan terhadap pabrik pupuk tersebut tertunda.

Komisi VI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan yudisial riview ke Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam rapat kerja Komisi VI dipimpin Totok Daryanto, dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membahas proses likuidasi PT. AAF, Selasa (12/2), di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Komisi VI berpendapat bahwa status PT. AAF adalah bagian dari BUMN, sedangkan Pemerintah berpandangan PT. AAF bukan BUMN.

Menurut Rambe Kamarulzaman (F-PG), PT. AAF berdiri dengan penyertaan modal negara, sesuai dengan PP No. 6 Tahun 1979 menyatakan negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal dalam pengusahaan dan pengembangan industri pupuk urea di Daerah Istimewa Aceh bersama dengan negara Asean lainnya. ? Jumlahnya 56, 34 Juta USD,? tegasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan pada tahun 2006, PT. AAF menggunakan dana APBN untuk membayar gaji karyawannya. Dalam prosesnya DPR telah menyatakan bahwa PT. AAF adalah BUMN, jika dilikuidasi harus berdasarkan dengan No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Anggota dari F-PDIP Aria Bima menyatakan bahwa perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah terhadap status PT. AAF diperlukan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan ini.

Efiyardi Asda tidak dapat menerima penjelasan dari Meneg BUMN, dia mengkhawatirkan adanya iktikat yang tidak baik dalam rangka menyelesaikan masalah ini.

Zaenal Abidin yang berasal dari Aceh mengharapkan PT. AAF dapat segera menjalankan produksinya, sehingga dapat mensejahterakan rakyat khususnya Aceh.Dia setuju untuk menjual pabrik pupuk tersebut yang kemudian diadakan tender ulang secara terbuka.

Menteri Negara BUMN Safyan Djalil memaparkan PT. AAF bukan merupakan BUMN berdasarkan PP No 6 Tahun 1979, Kep. Menkeu 151/KMK.011/1979, dan Anggaran Dasar AAF yang menyatakan Penyertaan Modal Negara dilakukan oleh negara kepada PT. Pusri, selanjutnya PT. Pusri melakukan penyertaan modal kepada AAF, sehingga Pemegang saham AAF adalah PT. Pusri bukan negara RI.

UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang BUMN menyatakan suatu perusahaan disebut BUMN apabila terdapat penyertaanmodal negara secara langsung. Oleh karena itu AAF bukan BUMN, namun merupakan anak perusahaan PT. Pusri modalnya sebesar 60%.

Selain itu, sofyan Djalil juga menjelaskan dasar hukum bahwa pembubaran dan likuidasi AAF tidak memerlukan PP yaitu berdasarkan Pendapat Depkumham pembubaran AAF tidak memerlukan PP mengingat AAF bukan BUMN maka pembubarannya cukup dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)

Dia juga mengatakan bahwa Likuidasi AAF merupakan tidak lanjut dari sidang kabinet yang intinya memutuskan bahwa AAF cenderung untuk dilikuidasi kerena permasalahan ketiadaan pasokan gas dan Pemerintah RI telah memberikan subsidi gas sejak berdirinya perusahaan tersebut selama 20 tahun.

Berdasarkan Business Plan yang telah disusun bersama Direksi PT. Pusri, Direksi PT. PIM dan Eks Direksi PT. AAF disimpulkan bahwa integrasi antara PT. PIM dan PT AAF memerlukan persyarakatan jaminan pasokan gas atau perlu gasifikasi batubara, alokasi dana yang cukup besar yakni untuk gasifikasi barubara USD 800 Juta, membayar kepemilikan saham asing Rp. 63 milyar, hutang Rp. 414 milya. Persyaratan tersebut sulit dipenuhi mengingat keterbatasan APBN.

Selanjutnya, Sofyan menjelaskan atas rekomendasi dari Komisi VI, telah menghentikan proses likuidasi PT.AAF, namun telah terjual oleh likuidator senilai Rp. 32 Milyar, aset PT. AAF berupa gedung di jalan TB. Simatupang Kav. 18 Cilandak, Jakarta Selatan.

Hasil penjualan aset likuidasi diutamakan untuk membayar kepada para kreditur preferen diantaranya kepada negara atau pajak terhutang, para kreditur konkuren apabila terdapat sisa hasil penjualan, dan dibagikan kepada pemegang saham PT. AAF yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

KECERIAAN mulai hinggap di wajah petani Sumbar, seiring telah dibongkarnya 4200 ton pupuk di Pelabuhan Teluk Bayur Selasa (19/2), pagi. Pasalnya hampir tiga minggu petani Sumbar menjerit akibat harga pupuk melambung tinggi mencapai Rp200 ribu per karung, yak hanya itu pupuk di pasaran juga sulit didapat. "Kami akan segera mendistribusikan pupuk tersebut ke 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar," ujar Area Manager PT Pusri Sumbar Mohammad Syam dihubungi Jurnal Nasional, kemarin.

Menurut dia, kapal agak terlambat datang dari jadwal yang sudah ditentukan karena pengaruh cuaca buruk beberapa pekan terakhir periaran Indonesia bagian barat. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran, sehingga kapal terlambat sampai di Sumbar.

Faktor ini telah memicu kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Sumbar, seperti di Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanahdatar, Padangpanjang, dan Pasaman. "Jadi, kelangkaan bukan disebabkan adanya distributor nakal, tapi dikarenakan keterlambatan kapal dalam pendistribusian ke wilayah Sumbar," tukasnya.

PT Pusri cabang Sumbar sebelumnya telah mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk karena persediaan stok pupuk di gudang Pusri tersisa 283 ton. "Bukan berarti PT Pusri Sumbar lamban dalam bekerja," tegasnya. General Manager Pelindo Padang Budi Prayitno mengatakan, untuk bongkar muat pupuk di pelabuhan membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari.

Asisten II Setdaprov Sumbar Surya Dharma Sabirin dengan tegas meminta PT Pusri untuk langsung mendistribusikan pupuk dari pelabuhan ke daerah, tanpa harus diendapkan dulu di gudang. "Pupuk itu segerakan didistribusi ke distributor masing-masing daerah. Jangan sampai masuk ke gudang Pusri lagi, karena pengguna pupuk sudah lama menunggu," katanya.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat memastikan kelangkaan pupuk SP-36 yang dikeluhkan petani segera teratasi. ?Sudah ada bongkar muat di pelabuhan untuk SP-36 dan urea,? kata Hazairin di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan, keluhan kekurangan stok pupuk bukan hanya terjadi di satu kabupaten saja. Tetapi di seluruh wilayah Kalbar. Penyebabnya gelombang besar yang terjadi di wilayah perairan Jawa.

Kata Hazairin, subsidi pupuk dari pemerintah lebih dari 50 persen. Pupuk dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram dan kios harus membayar kontan untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. ?Kios harus bayar cash kepada PT. Pusri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,? katanya.

Untuk penyaluran ke daerah-daerah lain di Kalbar, misalnya di Kabupaten Sanggau, PT Pusri menyalurkan pupuk urea sebanyak 500 ton. ?Sedangkan untuk pupuk SP-36, satu per tiga dari urea,? ungkap Hazairin.

Penggunaan pupuk, baik urea maupun SP-36, untuk tanaman pertanian dan perkebunan. Jika ada perusahaan perkebunan yang menampung atau menimbun pupuk dalam jumlah besar akan mendapat sanksi.

?Termasuk kios yang menjual dalam jumlah banyak kepada pengusaha. Pupuk yang bersubsidi disalurkan agar petani sejahtera dan mau mengembangkan pertaniannya,? tambah Hazairin.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kalbar Awang Sofian Rozali meminta distribusi pupuk bersubsidi harus diterima petani tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan. ?Mesti tepat kepada petani yang berhak melalui mata rantai distribusi yang sesuai dengan peraturan menteri pertanian,? katanya.

Anggota Komisi B tersebut mengungkapkan, harga tebus pupuk urea yang bersubsidi sebesar Rp1.200 per kilogram. Sedangkan non-subsidi sebesar Rp3.200 per kilogram. ?Sekarang stoknya masih tersedia. Distribusinya harus dikawal sehingga benar-benar tepat sasaran, karena pupuk ini dibiayai oleh APBN,? ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kinerja tim pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dibentuk pemerintah daerah. ?Saya kira perlu ada evaluasi kinerja tim ini. Saya melihat fungsi pengawasan dan pemantauan tidak berjalan. Ini terlihat kerap terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani mengeluh,? katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga mendesak distributor pupuk di tingkat kabupaten/kota tidak satu badan usaha saja. Jika itu yang terjadi, kata Awang, kecenderungan praktik monopoli bakan terjadi. ?Saya kira perlu melibatkan koperasi untuk membantu penyaluran. Pengawasan lebih mudah karena petani juga bagian dari koperasi,? katanya.

PT Pusri Palembang akan membangun pabrik pupuk NPK untuk meningkatkan produksi petani sekaligus mempercepat revitalisasi.

Direktur Utama PT Pusri Palembang Dadang Heru Kodri menjelaskan,tren penggunaan pupuk pada masa mendatang sebaiknya diarahkan menggunakan pupuk NPK. Dia menilai, penggunaan pupuk majemuk tersebut dapat meningkatkan hasil produksi petani, sekaligus mempercepat program revitalisasi pertanian. Menurut Dadang, nantinya penggunaan pupuk diarahkan ke NPK, bukan SP36.

?Ke depan, kita bicara pupuk berimbang itu lebih tajam, sehingga kekurangan pabriknya bisa kita laporkan ke pemerintah supaya Pusri bisa membangun lagi pabrik pupuk NPK atau pupuk majemuk,? tandasnya, saat melakukan pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah kemarin. ?Ini bisa kita lakukan karena sekarang ini Pusri juga memproduksi, hanya saja dimiliki perusahaan Malaysia.

Tetapi, kita juga mau bikin kerja sama mengenai produksi NPK kalau rekayasa baru kita bikin di Malaysia.Untuk sekarang ini produksinya baru 150.000 ton per tahun,? tambahnya bersemangat. Namun dia mengungkapkan, untuk membangun pabrik pupuk NPK, dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Dia memperkirakan, investasi yang dibutuhkan sekitar USD45 juta untuk kapasitas pada 2007. Sedangkan dengan kenaikan harga gas saat ini,dia menegaskan, investasi yang dibutuhkan menjadi dua kali lipat atau sekitar USD85 juta untuk kapasitas 300.000 ton pupuk NPK per tahun.

?Kita memang harus memproduksi NPK. Kalau tidak, produktivitas yang dihasilkan tidak bagus. Misalnya, petani kelebihan menggunakan urea, warna daun yang dihasilkan memang hijau, tapi buahnya tidak ada,? tandas Dadang. Menurut dia, pembangunan pabrik NPK seharusnya dilakukan tahun kemarin. Namun, saat itu kondisinya belum memungkinkan. ?Selama pemerintah belum membebaskan, industri kita belum bisa lakukan seperti negaranegara luar yang telah lebih dulu melakukan,?jelasnya. Dadang melanjutkan,saat ini pilihan yang dimiliki hanya dua, yaitu bank yang bersedia memberikan kucuran dana karena proyek yang digarap sangat menguntungkan atau pemerintah memberikan garansi.

Dia menambahkan,untuk membangun pabrik NPK, Pusri membutuhkan berbagai persiapan infrastruktur paling cepat dua tahun. ?Tetapi, yang sudah kita lakukan dengan PT Agrim milik Malaysia beberapa waktu lalu, waktu yang dibutuhkan hanya 1,5 tahun saja,? ungkapnya.

Sementara itu, Manajer Pusat Pemasaran Daerah (PPD) Sumsel Sulfa Ganie menjelaskan, berdasarkan pengecekan langsung keberadaan pupuk urea bersubsidi di lapangan,hingga 15 Februari 2008, total pupuk yang telah disalurkan berjumlah 30.628 ton. Dia menuturkan, penyaluran pada Januari sebanyak 22.542 ton dan Februari 8.086 ton. ?Untuk tahun ini, alokasi pupuk subsidi untuk Sumsel berjumlah 165.483 ton, atau naik sekitar 5.000 ton dibandingkan tahun kemarin.Saat ini, kita lihat di depot-depot ketersediaan pupuk memang banyak,begitu juga harganya tetap diterima petani Rp1.200/kg,?tandasnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut sudah tiga tahun ini berjalan tanpa rencana yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Padahal RDKK merupakan acuan prosedural penyaluran pupuk bersubsidi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian. Akibatnya, terjadi banyak terjadi kebocoran penyaluran pupuk.

"Pupuk bersubsidi bukan barang komersial. Pupuk itu mesti jatuh ke tangan petani yang membutuhkan. Kenyataan di lapangan, pupuk banyak jatuh ke petani kaya dan penyalur sendiri yang mempunyai lahan pertanian. Jika seperti ini terus, maka petani miskin kita tidak akan mendapatkan kesejahteraan," kata Penyelia PT Pupuk Sriwidjaja Regional Sumut, Mulia Putra Nanda, Jumat (15/2) di Medan.

Mestinya pembagian pupuk bersubsidi ke petani di lakukan berdasarkan RKDKK. Melalui RDKK petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan mengajukan kebutuhan pupuk yang disetujui petugas teknis, penyuluh, kepala cabang dinas kecamatan. Hal itu tertuang dalam Permentan Nomor 76 tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 2008.

"Kenyataan di lapangan, paling tidak di Sumut, belum pernah ada RDKK yang dibuat pemerintah daerah. Kami belum pernah menerima RDKK dari pemerintah daerah. Kami tidak tahu harus menyalurkan pupuk ke mana. Kriterianya apa bagi yang menerima. Semua belum ada, yang ada hanyalah jatah di masing-masing daerah," katanya.

Tidak Singgung

Dalam surat Sekda Provinsi Sumut Nomor 521 / 2008 yang ditandatangani Muhyan Tambuse sama sekali tidak menyinggung tentang RDKK. Tembusan surat yang diterima PT Pusri hanya menjelaskan jatah pupuk bersubsidi di Sumut dan di masing- masing daerah. Jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut di tahun 2008 ini sebanyak 168.532 ton. Jumlah ini lebih kecil dari jatah tahun 2007 dan 2006.

Tiga tahun terakhir, jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut selalu turun. Pada 2006, jatah Sumut 237.000 ton dan 2007 kembali turun menjadi 200.000 ton . Pada waktu yang bersamaan, di Sumut terdapat pengembangan lahan tanamanan pangan yang signifikan. "Jatah semakin sedikit, sementara kebutuhan semakin besar," katanya.

Salah satu daerah yang banyak terjadi kebocoran pupuk bersubsidi banyak terjadi di Kabupaten Karo. Di Tapanuli Utara, Sekda Kabupaten bahkan meminta permohonan kepada PT Pusri agar pupuk di salurkan ke distributor yang ada. "Ini jelas bertentangan dengan aturan pemerintah. Mereka belum mengerti bahwa pupuk bersubsidi ini bukan komoditi komersial," katanya.

Asisten Penyelia PT Pusri Paino mengatakan kondisi ini terjadi sejak 2006. Harapan untuk menerbitkan RDKK ada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota mengacu pada Permentan itu sejak 2007. Pemkab dan Pemkot mesti menjabarkan penyaluran itu agar tidak terjadi kebocoran di kemudian hari.

Sekretaris Pusat Koperasi Unit Desa ( Puskud) Sumut Zainudin--distributor pupuk mengatakan menerapkan aturan pemerintah susah di lapangan. "Banyak pihak yang ingin menangguk keuntungan dari pupuk bersubsidi. Memang itu kondisinya. Kami ini serba salah karena memang tidak ada aturan dari pemerintah daerah," tuturnya.

Jumlah agen pupuk bersubsidi akan dikurangi. Selain terkait dengan pengurangan kuota pupuk urea subsidi untuk Nanggroe Aceh Darussalam, pengurangan juga dilakukan untuk mencegah perembesan pupuk ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan NAD Iskandar Ahmad di Banda Aceh, Jumat (8/2), mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pengurangan agen karena melihat ketidakefektifan distribusi pupuk. ?Namun, kalau mengenai jumlah saya belum bisa memastikan. Kami juga belum bicara kepada PT Pusri selaku distributor di Aceh,? katanya.

Dia menjelaskan, Departemen Pertanian mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi untuk tahun 2008 menjadi hanya 51.000 ton, dari 67.000 ton pada tahun 2007. Pengurangan jatah tersebut terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan urea oleh petani yang hanya sekitar 59.000 ton.

Meski terjadi pengurangan, kata Iskandar, beberapa daerah sentra beras di Aceh meminta tambahan kuota. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Iskandar mengaku sudah meneruskan permintaan tersebut kepada pemerintah pusat, namun belum ada jawaban. ?Realisasi jatah untuk tahun 2008 juga belum ada.

Mungkin pada pertengahan tahun sudah ada kepastian itu,? katanya. Pengurangan jumlah agen, kata Iskandar, juga untuk memangkas dan mempermudah penyaluran serta pengawasan distribusi pupuk subsidi tersebut kepada para petani. ?Selama ini sangat sulit pengawasannya karena tidak ada yang mengawasi sampai pada level terendah. Tidak ada yang tahu kalau memang terjadi perembesan pada perkebunan karena subsektor ini memang banyak membutuhkan,? katanya. Khawatirkan pupuk.

Dewan Jagung Nasional mengkhawatirkan penurunan produksi jagung akibat kelangkaan pupuk di seluruh Indonesia. Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatra Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho, Jumat (8/2), mengatakan, petani jagung mengeluhkan tidak adanya pupuk urea, KCl, dan Sp36. Kalaupun ada, harganya melambung.

?Para stakeholder perlu duduk bersama dan membicarakan ini. Sulitnya memperoleh pupuk kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong produksi tanaman pangan,? kata Adhie.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea di Sumbar mencukupi. ?Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk. Namun, kita punya cadangan dari stok Januari,? katanya. (ART/MHD)