Kabar Pusri

PT Pupuk Sriwidjaja berencana membeli gas dari Medco Energy Tbk sebesar 45 juta standar kaki kubik gas per hari atau MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan gas mulai tahun 2008. Kontrak dengan Medco dilakukan karena pasokan gas dari PT Pertamina ke PT Pusri tidak cukup.

Direktur Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Indra Jaya mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR di Palembang, Senin (17/12).

Indra mengatakan, perpanjangan kontrak pasokan gas dengan PT Pertamina untuk periode 2008-2013 ditetapkan sebesar 180 MMSCFD. Pasokan gas itu belum mencukupi kebutuhan gas PT Pusri yang mencapai 225 MMSCFD.

Menurut Indra, harga jual gas yang ditawarkan oleh Medco adalah 3,45 dollar AS per juta British thermal unit (MMBTU) dengan eskalasi harga 2,5 persen per tahun untuk masa kontrak 11 tahun.

Indra mengatakan, sebagian besar pabrik PT Pusri merupakan pabrik tua. Tiga dari empat pabrik telah berumur 30-33 tahun. Pihaknya berencana mengganti bahan bakar gas untuk operasional tiga pabrik itu dengan batu bara guna mengurangi ketergantungan pada gas.

Deputy General Manager Rimau Assets Medco Energy Irfan Sidik Dozyn mengatakan, pasokan gas untuk PT Pusri berasal dari wilayah kerja PT Medco EP di Blok South and Central Sumatera Production Sharing Contract.

Pasokan gas pada tahap awal sebesar 45 MMSCFD. Selanjutnya, Medco berencana menambah pasokan gas sebesar 100 MMSCFD pada 2013, tergantung persetujuan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. (lkt)

Distribusi pupuk bersubsidi tahun 2007 di Purworejo dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Isu kelangkaan pupuk yang berdampak melambungnya harga di setiap musim tanam, kini tidak begitu nampak. Walau masih dijumpai adanya penjualan pupuk di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah, namun hal itu dianggap masih dalam batas toleransi.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Pemasaran Pupuk Pusri Purworejo, Bastari, pada evaluasi distribusi pupuk bersubsidi, di Wisma Ganesha Purworejo, baru-baru ini.

Belum ditebus "Saya menilai distribusi pupuk bersubsidi tahun 2007 lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari stok yang masih ada. Sampai dengan minggu kedua bulan Desember, ternyata masih ada stok 2.135 ton pupuk urea di gudang Pusri, yang belum ditebus distributor. Bila dibanding tahun 2006 lalu pada bulan yang sama, sudah minus 4.000 ton," ujar Bastari.

Menurut Bastari, yang menjadi pekerjaan rumah bagi tim pengawas saat ini adanya pengecer yang tidak resmi. Para pengecer tersebut biasanya menjual pupuk di atas ketentuan HET.

Ia menemukan kasus di lapangan, para pengecer tidak resmi tersebut memperoleh pupuk dengan cara membeli dari para petani. Terhadap masalah ini, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena sangat dilematis.

Sebab di satu sisi memang salah, menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan HET, namun di sisi lain petani juga butuh makan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adanya pembelian pupuk oleh pengecer tidak resmi dari petani, ternyata dibenarkan oleh Ngadianto, salah satu distributor pupuk dari PT Petrokimia. Menurutnya, memang ada para petani yang menjual pupuk kepada pengecer tidak resmi. Bahkan lebih tragisnya lagi, penjualan pupuk dilakukan oleh kelompok tani.

Memenuhi syarat Menanggapi masalah itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Purworejo Heru Sasongko SH, meminta kepada para distributor agar para pengecer tidak resmi, apabila memang telah memenuhi syarat hendaknya diangkat menjadi pengecer resmi saja.

"Berdasarkan Kepmentan, bahwa penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET tidak dibenarkan. Di samping itu distribusi pupuk besubsidi dilarang dijual di luar peruntukannya," ujarnya.

Heru berharap kepada para distributor dan pengecer tetap konsisten terhadap ketentuan pemerintah dalam menjual pupuk tetap sesuai HET. Demikian juga terhadap alur distribusi sesuai ketentuan.

Produsen hanya bisa menyalurkan kepada para distributor. Kemudian distributor menyalurkan kepada para pengecer yang ditunjuk. Pengecer hanya bisa menjual pupuk kepada petani dan kelompok tani, bukan kepada yang lain. Dr/ad

Penyaluran pupuk urea bersubsidi ke sembilan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, sejak Januari hingga tanggal 7 Desember 2007 mencapai 199.842 ton.

Kepala Pemasaran Pusri Daerah Jateng, Eddy Hamim, di Semarang, Senin, mengatakan, penyaluran pupuk urea bersubsidi di Rayon I Jateng ini baru mencapai 88 persen dari rencana kebutuhan sebanyak 227.400 ton.

Ia mengatakan, penyerapan pupuk urea bersubsidi itu terbanyak di Kabupaten Temanggung, yakni 31,450 ton. Berikutnya Cilacap 27.572 ton, Banyumas 22.995 ton, Kebumen 21.920 ton, Magelang 21.235 ton, dan selebihnya Wonosobo, Purworejo, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Sisa stok pupuk urea yang akan disalurkan masih sebanyak 27.558 ton, yaitu untuk Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Wonosobo, Purworejo, Banyumas, Banjarnegara, Temanggung, Kebumen, dan Magelang.

"Hingga sekarang, penyaluran pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan petani terus berlanjut," katanya.

Menyinggung stok pupuk urea bersubsidi di sembilan kabupaten yang ada di Jateng--merupakan wilayah tanggung jawab PT Pusri--ia memperkirakan cukup.

Khusus realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi pada bulan Desember, Eddy Hamim menjelaskan, periode 1-7 Desember 2007 sebanyak 7.885 ton dari rencana kebutuhan sebanyak 31.019 ton.

Pupuk itu disalurkan ke Kabupaten Cilacap sebanyak 1.150 ton, Wonosobo 1.000 ton, Purworejo 975 ton, Banyumas 900 ton, Banjarnegara 900 ton, dan sisanya Magelang, Temanggung, Kebumen, dan Purbalingga. (kpl/rit)

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT Pusri yang berlokasi di Palembang mendapat kritikan tajam dari Komisi VII DPR RI.

Kalangan dewan mensinyalir limbah cair milik pabrik pupuk terbesar di Indonesia itu masih mengandung berbagai bahan berbahaya ketika dialirkan ke sungai Musi. Raut kekecewaan terlihat jelas dari wajah anggota tim Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ristek, dan Lingkungan Hidup saat berkunjung ke IPAL milik PT Pusri kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI Nizar Dahlan mengatakan,IPAL yang dimiliki PT Pusri sebenarnya sudah baik, namun masih terdapat kekurangan yang sesungguhnya sangat penting artinya. Nizar dan rombongan Komisi VII lainnya mempertanyakan mengenai tidak adanya kolam sampling yang berisi ikan yang digunakan sebagai indikator apakah air hasil olahan IPAL sudah dalam kondisi aman atau belum (ikan sebagai makhluk hidup yang menggunakan air tersebut).

?Memang itu hal sepele,tapi justru di situ kita bisa tahu apakah limbah cair yang telah diolah dalam IPAL masih berbahaya atau tidak,?ujarnya saat mengunjungi IPAL PT Pusri kemarin. Senada dengan Nizar, anggota Komisi VII DPR RI yang berasal dari Sumatera Selatan Nazarudin Kiemas mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda.

Bahkan, Nazarudin menyampaikan pernyataan yang lebih keras mengenai pengelolaan limbah,khususnya limbah cair yang dilakukan PT Pusri selama ini.?Perusahaan ini kanbukan perusahaan kemarin sore. Sudah hampir 50 tahun mereka beroperasi, tapi pengelolaan limbah mereka belum juga mapan.Ada apa ini? Saya minta mereka lebih serius dalam penanganan limbah cair ini,?tegasnya.

Lebih lanjut politisi PDIP itu mengatakan,dari laporan Menteri Keuangan tahun 2007 ini,PT Pusri termasuk dalam salah satu pabrik pupuk yang memperoleh kenaikan keuntungan paling signifikan, yang mencapai angka sekitar Rp1,8 triliun. Dengan keuntungan sebesar itu, Nazarudin mempertanyakan mengapa PT Pusri tidak juga serius dalam hal pengelolaan limbah.?

Keuntungan yang diraih tahun ini kan luar biasa.Cobalah sisihkan keuntungan itu untuk dialokasikan kepada peningkatan teknologi IPAL,kanbukan buat siapa-siapa tapi buat keberlangsungan dan kebaikan PT Pusri sendiri ke depannya,? kata adik Taufik Kiemas itu. Nazarudin mengungkapkan, dalam persoalan lingkungan hendaknya PT Pusri lebih terbuka dan tidak perlu menutup-nutupi persoalan yang ada.

Hal itu dimaksudkan Nazarudin supaya orang atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan limbah, terutama IPAL yang lebih baik dapat dimanfaatkan PT Pusri. Selain itu ditegaskannya, masalah lingkungan tidak cukup hanya sesuai standar baku mutu tapi harus terbukti dengan nyata di lapangan.

?Saya tegaskan persoalan lingkungan gak cukup hanya dengan memberikan berbagai kompensasi terhadap masyarakat sekitar. Perbaiki IPAL sekarang juga dan saya yakin komplain dari masyarakat akan hilang dengan sendirinya kalau Pusri beres mengurus limbahnya,? tandasnya.

Sementara itu Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya HM mengatakan, pengelolaan limbah PT Pusri yang dinilai oleh pemerintah masih menunjukkan status biru.Indra mengaku di PT Pusri untuk urusan pengelolaan limbah memang masih banyak kekurangan.Dia menegaskan, hal itu telah menjadi komitmen pihaknya untuk menaikkan tingkat atau status pengelolaan limbah ke tingkat yang lebih baik lagi.

?Saat ini status kita biru dan kita akan terus berusaha untuk mencapai status hijau ataupun emas dalam pengelolaan limbah perusahaan.Artinya, pengelolaan limbah perusahaan sudah sangat baik dan sempurna,?katanya menjawab pertanyaan anggota DPR RI.

Selain itu,dalam pertemuan dengan anggota DPR RI kemarin, Indra mengungkapkan berbagai kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya sistem pengelolaan limbah, khususnya limbah cair di perusahaan yang mulai berproduksi pada tahun 1963 itu.

Kendala tersebut di antaranya adalah keterbatasan lahan.Oleh sebab itu pula saat ini PT Pusri tengah menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik Kimia Universitas Gajah Mada untuk mencari teknologi lebih baik dalam mengurangi kadar bahan berbahaya dalam limbah cair yang akan dialirkan kembali ke sungai Musi.

?Sebenarnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin membuat IPAL yang baik. Namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki PT Pusri, baru inilah yang dapat kami lakukan.Tapi,masukan dari DPR RI ini sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem IPAL yang ada,?ucapnya. (CR 03)

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea para petani selama bulan Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajukan tambahan stok ke Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat. Langkah itu diambil karena kebutuhan pupuk urea di seluruh Kabupaten Kediri mencapai 9.897 ton sedangkan saat ini baru tersedia sekitar 9 ribu ton.

"Dengan jumlah stok pupuk urea sebanyak 9 ribu ton memang masih relatif aman. Tapi kami tidak tahu apakah itu bisa memenuhi hingga akhir tahun ini yang kami perkirakan membutuhkan 9.897 ton. Kami sudah mengajukan permohonan tambahan ke Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat," kata Sigit Rahardjo, Senin (17/12).

Menurut Sigit, dari penjelasan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah terjadi pengurangan jumlah pupuk urea untuk Jawa Timur sebanyak 6 ribu ton. Adanya pengurangan itu jelas berdampak bagi kebutuhan pupuk urea di seluruh wilayah jawa Timur.

"Kami bisa memahami keputusan pemerintah pusat. Tapi semoga saja segera ada penambahan stok pupuk urea bulan ini agar petani tidak mengalami kesulitan," kata Sigit.

Sementara pupuk bersubsidi jenis ZA, Pemkab Kediri mengajukan sebanyak 35.662 ton dan disetujui 21.805 ton. Karena selisih yang dibutuhkan cukup banyak, Pemkab Kediri juga telah mengajukan permohonan penambahan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

Berdasarkan data di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kediri, pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Kediri mendapat jatah pupuk bersubsidi sebanyak 60 ribu ton (urea), 7.500 ton (SP-36), 20 ribu ton (ZA) dan 15.600 ton (Phonska). Pada tahun sebelumnya jatah pupuk yang diterima lebih kecil, yaitu 42.928 ton (urea), 6.890 ton (SP-36), 17.756 ton (ZA) 7.777 ton (Phonska).

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua petinggi PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan genset untuk perusahaan. Dua tersangka berinisial AL, direktur pengadaan, dan RD, direktur teknik PT Pupuk Kaltim.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Yuspar mengatakan penetapan status tersangka ini setelah mereka diperiksa pada 12 Desember lalu. Selain dua tersangka, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. "Itu (kemungkinan adanya tersangka lain) tergantung hasil penyidikan nanti," kata Yuspar di Samarinda kemarin.

Tapi Yuspar tidak menjelaskan modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua petinggi perusahaan pupuk ini. Yang pasti, pengadaan satu unit genset membutuhkan US$ 4.000 pada 2006. Genset ini didatangkan dari Singapura. Nilai kerugian negara akibat pengadaan genset ini masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Timur.

Menurut Yuspar, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, dua petinggi PT Pupuk Kaltim itu belum ditahan. Pemanggilan AL dan RD serta saksi-saksi lain masih tetap dilanjutkan. Kuasa hukum AL, Aswanuddin, menyatakan kliennya pasti datang dalam pemeriksaan berikutnya. Selain itu, AL masih bertugas di kantor seperti biasa meski menyandang status tersangka.

Tim pengembangan jaringan PT Pusri tersebut antara lain beranggotakan Ir Parisin Udus (Pimpro Pembangunan Pabrik Pupuk Organik Pusri), kemudian Ir Irwan Aziz (Kepala Divisi Pemasaran Pusri) serta Priyono (Kepala Bidang Teknik Pusri). Pertemuan yang semula direncanakan langsung dengan Walikota, terpaksa dilakukan bersama Asisten II serta kepala SKPD bersangkutan karena sibuknya agenda kepala daerah. Menurut Pimpro Pembangunan Pabrik Pupuk Organik Pusri, Parisin Udus, rencana pembangunan ini memiliki multiflier efek bagi kondisi Bukittinggi yang sedang dalam dilema oleh persoalan sampah. Sehingga PT Pusri Palembang menawarkan konsep pembangunan pabrik pupuk organik, yang memiliki kapasitas produksi pupuk organik setiap hari mencapai 10 ton.

?Untuk menciptakan 10 ton pupuk organik setiap hari, diperlukan bahan baku sampah basah mencapai 20 ton perhari. Jika sampah Bukittinggi setiap hari diperkirakan mencapai 100 ton, maka akan sanggup diproduksi sekitar 40 ton pupuk, dengan kehadiran 4 unit mesin pabrik,? ungkap Parisin Udus. Untuk rencana pembangunan pabrik itu sendiri, sambung Priyono selaku Kepala Bagian Teknik PT Pusri Palembang, terdapat sejumlah alterbatif yang dapat dikerjakan. Di antaranya dengan upaya PT Pusri sendiri membangun pabrik melalui mekanisme izin dari Kementerian BUMN, atau sistem Francaise serta kerjasama pemerintah Bukittinggi dengan pihak ketiga. ?Berbagai alternatif tadi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, tapi dapat dilakukan sesuai perencanaan dan pemikiran yang matang. Jika diserahkan kepada PT Pusri dengan menunggu izin Menneg BUMN tentu akan panjang prosesnya.

Tapi apabila dikelola dengan sistem Francaise, dapat dilaksanakan secepat mungkin dengan dukungan pemerintah dan pihak ketiga,? ungkap Priyono. Menurut Kepala Dinas Pertanian Bukittinggi, Hasnil Syarkawi, rencana ini sedang dalam tahap pembicaraan di tingkat Pemko sendiri bersama PT Pusri Palembang. Terutama dalam memutuskan dan menetapkan sistem kerjasama yang paling tepat, sehingga ke depannya dapat sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. ?Kita masih menunggu kebijakan dan keputusan sistem kerjasama ini, sehingga selain dapat bernilai ekonomis dengan hadirnya pabrik pupuk organik tadi, juga dapat menanggulangi persoalan sampah di Bukittinggi ke depan,? ungkap Hasnil. (ari)

Lamaran Masuk, Tembus 23 Ribu - Pelamar PT Pusri, sejak dibuka 3 Desember dan ditutup kemarin (11/12), membeludak. Panitia mencatat tak kurang dari 23 ribu lamaran sudah masuk Balitek Unsri, institusi yang akan melaksanakan ujian penerimaan calon karyawan perusahaan milik negara itu.

Dr Didik Susetyo, ketua panitia pelaksana ujian mengatakan, pihaknya masih menunggu beberapa berkas lamaran dari daerah yang dikirim melalui PT Pos Indonesia. "Kami perkirakan jumlah lamaran yang masuk terus bertambah. Jumlah 23 ribu pelamar, itu baru data hari ini (kemarin, red). Prediksi kami akan mencapai 25 ribu," ungkap Didik ditemui di Balitek Unsri, kemarin.

Setelah semua berkas masuk, tambah dia, tim gabungan?Balitek dan Psikolog Pusat?akan menyeleksi persyaratan administrasi. Saat ini, yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan baru 2.500 aplikasi. "Mereka sudah kita hubungi dan diberi nomor ujian yang dikirim ke alamat masing-masing melalui pos. Sedangkan, sisanya masih diseleksi."

Menurut Didik, tes akan dilaksanakan 23 Desember secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus pelamar dari wilayah Sumatera, tes dipusatkan di kampus Unsri Bukit Besar, Palembang. Sedangkan, untuk luar Sumatera di gedung STEKPI-Kalibata, Jakarta.

Dikatakan, tes penerimaan karyawan PT Pusri ini benar-benar mirip dengan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Pada H-1, pelamar diminta melihat lokasi ujian. Begitu juga dengan pengawasan, 20 orang dikawal 1 pengawas.

Bedanya, lanjut Didik, terletak pada materi tes. Tahapan ujian penyaringan antara lain ujian potensi dan kompetensi, ujian psikologi tertulis dan wawancara awal, tes kesehatan dan wawancara akhir dengan direksi. Sedangkan untuk posisi operator, akan ada ujian praktik.

Nah, soal yang diujikan ada tiga set. Tiap setnya terdiri dari 120 soal. "Pelaksanaan tes sendiri akan dilakukan beberapa shift. Tergantung jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi. Kalau yang lulus administrasi lebih dari seribu pelamar, tesnya dilakukan 3 shift. Yakni, pukul 07.00 WIB, pukul 11.00 WIB, dan pukul 14.00 WIB. Jika yang lulus seribu orang atau di bawahnya, maka tes tersebut akan dilakukan dua shift."

Kapan pengumuman hasil ujian? Kata Didik, belum dapat dipastikan. Yang jelas, dapat diakses di www.balitek.org mulai minggu depan. Di samping, bisa melihat pengumuman tersebut di PT Pusri dan Balitek Unsri. (mg16)

Peduli terhadap olahraga dan seni, PT Pusri menggelar Pekan Olahraga dan Seni ( Porseni ) dalam peringatan hari ultahnya yang ke-48. Perusahaan penghasil pupuk terbesar di Asia Tenggara itu mempertandingkan 12 cabang olahraga khusus intern dan umum.

Ke-12 cabor yaitu sepak bola, tennis meja, bridge, tennis, voli, basket, catur, boling, gerak jalan, bulutangkis, golf dan scrable. Porseni sendiri, dimulai pada 1 ? 27 Desember.

?Ajang ini kita gelar untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar karyawan dan keluarga besar PT Pusri. Mudah ? mudahan dengan prinsip sederhana, meriah dan missal, dapat berlangsung dengan sukses, ? tukas Ketua Panpel I, Syamsuddin Misro, didampingi Ir Ahmadi dan Ir M Ridho Jakfar Abdullah, ketua II, kemarin ( 12/12 ).

Khusus intern, Porseni diikuti 18 direktorat, departemen, dinas dan yayasan di lingkungan Pusri. Mereka adalah Direktorat Produksi, Direktorat Pemasaran, Direktorat Teknik dan Pengembangan, Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Umum, Direktorat Utama, Departemen Pengadaan, Departemen Teknologi Informasi, Departemen KUK dan Bina Wilayah, Departemen SDM, Departemen Sekuriti, Dinas Diklat dan Organisasi, Dapensri, PIKP, YKKP, Graha Pusri Medika, KKP/KWKP dan Yazri.

Acara dibuka kemarin, oleh Direktur Utama PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri. Ditandai dengan pemencetan tombol sirine. Dadang mengatakan ajang ini untuk mewujudkan deklarasi fakta integritas PT Pusri menjadi perusahaan jujur, bersih, transparan, dengan jiwa sportifitas olahraga dan keindahan seni. ?Semoga ajang Porseni ini bisa dijadikan tolak ukur atau evaluasi olahraga lingkungan perusahaan,? pungkas Dadang. (ADV/mg14 ).

PT Pusri sebagai salah satu industri yang juga memanfaatkan transportasi perairan mengaku keberatan jika kebijakan pembatasan pasokan bahan bakar minyak ( BBM ) ditetapkan. Pasalnya, langkah tersebut mengganggu operasional distribusi pupuk.

? Kalau memang kebijakan itu ditetapkan, jelas akan berpengaruh terhadap alur transportasi pupuk via kapal. Dan ini sangat mengganggu operasional pupuk ke daerah ? daerah,? ujar Manajer Humas dan Hukum PT Pusri Ir H Djakfar Abdullah, beberapa waktu lalu.

Dengan kebijakan tersebut, lanjutnya, bisa saja jumlah kapal berkurang. Sementara saat ini saja kapal milik PT Pusri tidak dapat diisi beban maksimum karena adanya pendangkalan di Sungai Musi.

? Seperti pengalaman beberapa bulan lalu, kapal milik PT Pusri pernah kandas. Padahal, muatannya belum maksimal. Jika ini terjadi ditambah pendangkalan sungai yang belum teratasi, maka industri pupuk sangat terganggu,? tegasnya. Djakfar menambahkan, saat ini kapal milik PT Pusri yang beroperasi sebanyak 5 unit. Sedangkan dua kapal lainnya sedang persiapan docking. Sejauh ini kapal ? kapal milik PT Pusri dapat mengisi BBM di Palembang, Surabaya, Cilacap, dan Belawan. ?Ini sesuai dengan kontrak dengan pihak Pertamina bahwa kapal ? kapal kami dapat mengisi BBM di empat daerah itu,? jelasnya.

Biasanya, kata Djakfar, pengisian BBM diperhitungkan untuk satu bulan atau dalam beberapa kali trip. Yang jelas, bila akan ada kebijakan pengurangan alokasi BBM tentu sangat berdampak dengan operasioanal kapal, khususnya penyaluran pupuk. ?Harapan kami kiranya kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dari segala aspek, terutama untuk industri strategis yang mempunyai dampak operasional yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia,? tukasnya. (21)

Senin, 03 Desember 2007 15:09. Rencana pendirian pabrik pupuk hasil patungan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan National Petrochemical Company of Iran (NPCI) yang akan diberi nama Hengam Petrochemical Company, akan segera difinalisasi pada Rabu, 12 Desember 2007 di Jakarta.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin, mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan PT PUSRI untuk membahas soal investasi Pusri di Iran tersebut.

"Pusri meminta waktu untuk berkonsultasi dan menjelaskan tentang perkembangan investasi mereka di Iran," kata Sofyan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri, Dadang H Kodri, pada kesempatan yang sama, mengatakan, pihaknya perlu mendapatkan masukan dan saran dari pemerintah terkait finalisasi kerjasama dengan pabrik pupuk di Iran itu.

"Siang ini dari pihak Iran juga akan datang menghadap Menteri (BUMN)," katanya.

Ia mengatakan, rapat finalisasi pabrik pupuk hasil patungan bernama Hengam Petrochemical Company itu akan dilakukan pada Rabu 12 Desember 2007 mendatang.

Rapat tersebut merupakan pertemuan kedua setelah penandatanganan persetujuan kerjasama di Teheran beberapa waktu lalu.

Dalam rapat finalisasi rencananya akan dibahas soal pendanaan dan keuangan, jadwal melakukan pembangunan pabrik, serta ijin dari pemegang saham.

Industri pupuk hasil kerjasama dua negara ini, rencananya akan memproduksi pupuk urea dan amoniak dengan kapasitas produksi hingga 2.500 ton per hari.

Produksi pupuk perusahaan patungan itu nantinya sebanyak 50 persen disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Iran sedangkan 50 persen lainnya akan diekspor termasuk ke Indonesia.

Realisasi pembangunan pabrik itu hingga kini memang masih terkendala sumber pembiayaan karena 30 persen dari ekuiti atau 70 persen pembiayaan harus dari pihak luar, dari 30 persen ekuiti ini dibagi 50:50 modalnya antara Iran dan Indonesia dengan total dana 600 juta dolar AS.

Dadang mengatakan, PT Pusri mengeluarkan dana internal hingga 97 juta dolar AS sebagai modal dan dibayarkan selama tiga tahun mulai dari pembangunan pabrik.

Menurut dia, dasar pertimbangan memilih Iran sebagai mitra pengembangan pabrik pupuk karena negara itu bersedia memberikan harga gas yang kompetitif di bawah 2 dolar AS per MMBTU, lebih rendah dari harga gas di dalam negeri yang saat ini 3,5 sampai 4 dolar AS per mmbtu.

"Sementara untuk operasionalnya dari penandatanganan kontrak hingga permulaan pembangunan kira-kira 36 bulan," demikian Dadang H Kodradi. (kpl/rit)

Rabu, 05 Desember 2007 11:40. Stok pupuk urea PT Pusri di wilayah pemasaran Jawa Tengah hingga akhir 2007 cukup aman untuk melayani kebutuhan petani di sembilan kabupaten yang menjadi tanggung jawab PT Pusri.

"Stok pupuk urea bersubsidi PT Pusri di Jateng per Desember 2007 mencapai 35.926 ton dari total kebutuhan sekitar 30 ribu ton untuk sembilan kabupaten," kata Supervisor AU dan Keuangan PT Pusri Pemasaran Daerah Jateng, Kusdiyanto di Semarang, Rabu.

Ia mengatakan, realisasi penyaluran Desember 2007 hingga Selasa (4/12) mencapai 7.100 ton dari rencana kebutuhan sekitar 30 ribu ton.

Selain stok 35.926 ton, katanya, PT Pusri merencanakan pada Desember 2007 ada kedatangan tiga kapal yang mengangkut 18 ribu ton pupuk ke Jateng.

"Perkiraan kita pada awal Januari 2008 PT Pusri Pemasaran Daerah Jateng memiliki stok 41.718 ton. Kalau bulan Januari kita punya kewajiban menyalurkan 30 ribu ton pupuk berarti masih aman," katanya.

Ia menyebutkan, realisasi hingga November 2007 kebutuhan paling banyak yakni Kabupaten Temanggung 30 ribu ton, Cilacap 26 ribu ton, Banyumas 22 ribu ton, dan Kebumen 21 ribu ton. Sedangkan kabupaten yang lain baru belasan ribu ton dan paling kecil realisasi Kabupaten Batang sebanyak 8.000 ton.

Menyinggung rencana penyaluran pupuk pada 2008, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan dari Gubernur Jateng.

"Kami sebenarnya hanya melaksankan program bersama pemerintah. Pada akhir Desember biasanya keluar SK Menteri Pertanian berapa pupuk yang harus dipenuhi produsen," katanya.

Ia mengatakan, di Jawa Tengah ada tiga produsen yang melayani kebutuhan pupuk petani, yakni PT Pusri di sembilan kabupaten, PT Kujang di lima kabupaten, dan PT PKT di 15 kabupaten. (kpl/rit)