Kabar Pusri

Pemerintah menyiapkan tambahan subsidi pupuk sebesar Rp7,375 triliun sehingga total mencapai Rp15,1 triliun untuk subsidi pupuk 2008.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Senin, mengatakan keputusan untuk menambah subsidi pupuk tersebut disebabkan meningkatnya harga pokok produksi (HPP) sarana produksi itu.

"Dalam rapat dengan Komisi IV DPR tadi dewan menyetujui tambahan subsidi pupuk tersebut," katanya usai menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat eselon I dan II lingkup Deptan.

Tanpa menyebut angka pasti Mentan menyebutkan HPP pupuk meningkat dua kali lipat dari tahun lalu sehingga produsen pupuk kesulitan untuk mempertahankan harga jual saat ini.

Anton mengakui, kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah sebab dengan menambah subsidi akan memberatkan beban anggaran negara.

Namun, tambahnya, jika menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dampaknya sangat memberatkan petani.

"Oleh karena itu kita mengharapkan petani meningkatkan penggunaan pupuk organik," katanya.

Anton mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp40 juta per kelompok tani untuk mengembangkan pupuk organik.

"Insentif ini nantinya untuk membeli peralatan guna membuat pupuk organik," katanya.

Sementara itu menyinggung penandatanganan pakta integritas, dia mengatakan hal itu merupakan komitmen Deptan memberantas praktek KKN di instansi tersebut.

Menanggapi penilain apa yang dilakukan Deptan tersebut terlambat dibanding departemen lain, Anton mengatakan pihaknya telah melakukannya selama ini namun secara bertahap.

Petani di sejumlah desa di Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi di pasaran, padahal saat ini sedang memasuki musim tanam.

"Saat ini pupuk bersubsidi di Bengkulu Selatan hilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya melonjak. Pupuk urea harganya sampai Rp125 ribu per zak. Kami minta pihak yang berwenang melakukan survei ke lapangan," kata Sukimin, salah seorang petani di Kecamatan Seginim, Senin.

Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya Kecamatan Seginim dan Air Nipis merupakan sentra penghasil padi di Provinsi Bengkulu. Saat ini sawah beririgasi dan tadah hujan di Desa Daratan Sawah, Pasar Baru, Dusun Tengah, Bandar Agung, Pajar Bulan dan Daratan Seginim siap ditanami padi serta jagung.

"Tapi ketika memasuki musim tanam seperti sekarang, tiba-tiba pupuk bersubsidi hilang dari pasaran, terutama jenis urea. Kalangan petani resah, dan hampir 75 persen petani sangat membutuhkan pukuk," katanya.

Supervisor Pengadaan dan Penjualan PT Pusri Daerah Bengkulu Mukhlis Sofyan mengatakan pihaknya mendistribusikan pupuk urea bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan pedagang eceran.

"Sekarang ini kebutuhan pupuk urea petani dipenuhi setelah kami menerima laporan RDKK dari masing-masing kelompok tani yang diserahkan ke pedagang pupuk eceran. Tanpa melalui prosedur itu, petani akan sulit mendapatkan pupuk," katanya.

Mukhlis mengatakan kuota pupuk urea bersubsidi yang ditetapkan Menteri Pertanian berdasarkan SK nomor W.81.XXXV tahun 2008 untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 20.005 ton.

Dari jumlah tersebut terinci untuk Kota Bengkulu 902 ton, Kabupaten Lebong 1.916 ton, Kabupaten Kepahiang 2.505 ton, Kabupaten Bengkulu Utara 3.722 ton, Kabupaten Muko Muko 2.360 ton, Kabupaten Seluma 2.663 ton, dan Kabupaten Kaur 730 ton.

"Sedangkan untuk Bengkulu Selatan 1.805 ton sesuai SK Gubernur Bengkulu yang dijabarkan dari SK Menteri Pertanian," katanya.

Ia menyebutkan saat ini stok pupuk urea bersubsidi masih 3.000 ton di gudang PT Pusri di kawasan Pulau Baai.

Karena itu, ia menganjurkan petani membentuk kelompok untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai SK Memperindag Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Petani dengan lahan seluas di bawah dua hektare diharuskan membentuk kelompok, kemudian mengajukan kebutuhan pupuknya dengan RDKK. HET (harga eceran tertinggi) pupuk urea bersubsidi Rp1.200 per kilogram," katanya.

Kementerian BUMN segera meresmikan penerapan sistem e-procurement atau pengadaan barang secara elektronik di 25 BUMN demi mendorong unsur transparansi dalam pelaksanaan tender.

"Pekan ini sistem e-procurement di 25 BUMN akan diluncurkan. Semua informasi soal mekanisme tender hingga penetapan pemenang tender dapat dipantau oleh siapapun dan kapanpun," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, BUMN besar yang akan meluncurkan sistem e-procurement tersebut antara lain PT Pertamina dan PT PLN.

"Program ini akan online melalui sistem komputer ke semua BUMN, sehingga mengurangi adanya intervensi dari pihak manapun," kata Said.

Pemerintah saat ini sedang membahas penyelesaian RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperkirakan rampung pada akhir 2008.

Dalam RUU tersebut akan diatur juga soal pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Namun, menurut Said, RUU tidak hanya berlaku bagi BUMN tetapi semua perusahaan yang ada di Indonesia karena jika hanya berlaku bagi BUMN akan menjadi tidak adil.

"Aturan pengadaan barang dan jasa untuk semua perusahaan idealnya sama agar masing-masing dapat bersaing adil dengan tata aturan yang sama," kata Said.

"Seluruh pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan APBN tetapi dana korporasi jadi harus diatur setara," katanya.

Terkait penggunaan kandungan lokal dalam pengadaan barang dan jasa BUMN, Kementerian BUMN juga telah mengimbau BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam bentuk surat edaran resmi.

Masril : Menjadi masalah nasional, janji akan koordinasi.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh petani di Bangka Tengah maka Dinas Peternakan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPPKP) akan berkoordinasi dengan prosuden pupuk, yakni Pusri dan Petrokimia.

?Kelangkaan pupuk subsidi memasuki musim tanam memang sering kali terjadi. Sebenarnya bukan saja terjadi di Bangka Tengah, di daerah lain juga demikian, sudah menjadi masalah nasional. Untuk itu kita akan melakukan koordinasi dengan produsen pupuk yakni Pusri dan Petrokimia,? kata Kepala DPPKP Bangka Tengah Masril Senin, ketika bertemu harian ini, Jumat (22/8) siang.

Menurut Masril, pertemuan dengan pihak produsen tersebut juga akan diikuti oleh para petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk melakukan sosialisasi.

?Kebutuhan pupuk cukup banyak, tidak hanya pertanian saja yang butuh pupuk, namun perkebunan juga membutuhkannya. Untuk itu kita juga akan mengumpulkan data dari PPL guna mengetahui kebutuhan pupuk bagi petani,? kata Masril seraya mengatakan akan menggelar pertemuan dengan produsen pupuk dan PPL pada hari Senin (25/8) mendatang.

Masril juga mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk anorganik yang terjadi sekarang ini, para petani bisa menggunakan pupuk organik yang tersedia di DPPKP.

?Untuk mengatasi kelangkaan tersebut petani bisa menggunakan pupuk organik yang sebenarnya tidak kalah bagus dengan pupuk anorganik yang sering digunakan selama ini,? ujar Masril.

Lebih lanjut Masril mengatakan, ke depan hendaknya para petani membiasakan diri menggunakan pupuk organik sehingga tidak terlalu bergantung dengan pupuk anorganik serta bisa meminimalisir penggunaannya.

?Sebenarnya petani kita belum terbiasa menggunakan pupuk organik, namun kedepan secara bertahap akan kita anjurkan, karena pupuk organik cukup baik terutama untuk sayur-sayuran. Selain itu bahan-bahan pupuk organik di daerah kita cukup banyak, seperti kotoran sapi,? jelas Masril.

Pemerintah membentuk holding (induk usaha) BUMN Pupuk yaitu PT Agro Kimia Indonesia yang membawahi lima anak perusahaan yaitu PT Pusri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda.

"Holding pupuk PT Agro Kimia Indonesia resmi beroperasi pekan depan, tinggal menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN Pupuk," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu di Jakarta, Senin (18/8).

Menurut Said, pembentukan holding BUMN Pupuk sebagai salah satu langkah pemerintah mengatasi masalah yang dihadapi industri pupuk nasional, selain juga dapat mengatasi pasokan gas.

"Holding BUMN Pupuk nantinya fokus pada masalah investasi, produksi, pemasaran dan distribusi pupuk terutama dalam rangka program pupuk subsidi," katanya.

Selain menjadikan BUMN Pupuk sebagai perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-jasa teknik melalui maksimasi nilai perusahaan, juga mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kelangkaan pupuk di sejumlah tempat adalah akibat dari tidak terjadinya sinergi produksi maupun distribusi di antara BUMN Pupuk," tuturnya.

Untuk tahap awal ujarnya, tugas holding adalah mengupayakan pendanaan revitalisasi empat pabrik pupuk yang sudah berusia tua atau di atas 30 tahun yaitu tiga unit pabrik di Pusri dan 1 pabrik di Pupuk Kalimantan Timur.

"Saat ini empat pabrik harus direvitalisasi, sehingga membutuhkan strategi investasi yang bersinergi satu sama lain sehingga mendapatkan pendanaan yang maksimal," kata Said.

Meski begitu ia tidak merinci berapa besar nilai perusahaan setelah dijadikan holding, termasuk nilai aset dari ke lima BUMN Pupuk tersebut. Sesungguhnya, pembentukan holding BUMN Pupuk tersebut sudah dilakukan ketika Kementerian BUMN dibawah Menneg BUMN Sugiharto dan bertindak sebagai holding atau induk perusahaan yaitu PT Pusri.

"Dulu itu holding-holdingan karena haram hukumnya jika anak perusahaan bertindak sebagai induk," kata Said.

Lebih lanjut dijelaskan, selain fokus pada investasi dan distribusi pupuk PT Agro Kimia Indonesia juga mengembangkan produksi herbisida, pestisida termasuk produksi pupuk kompos yang mendukung industri pertanian," katanya.

Pemerintah menilai proyek pabrik pupuk patungan antara PT Pupuk Sriwidjaya dengan Iran beresiko tinggi. Akibatnya, pendanaan proyek tersebut pun diperkirakan bakal terhambat.

Menteri Negara Sofyan Djalil, Sabtu (9/8), di Jakarta, menyatakan pihaknya masih terus mengupayakan pencarian sumber pendanaan untuk proyek hasil kerjasama bilateral yang dinamai Hengam Petrochemical Company (HPC).

"Kita masih usahakan, karena resiko politik di Iran masih cukup tinggi. Kini kita coba untuk mencari pembiayaan yang paling kecil resikonya, kalau bisa berupa project financing," kata Menneg BUMN.

Dijelaskan, pihaknya sudah memberi mandat kepada HPC guna mencari sumber pembiayaan. Sofyan mengakui, potensi kemajuan dari proyek ini relatif besar. Hanya saja, faktor resiko politik di negeri tersebut sangat tinggi sehingga akan mempersulit upaya pencarian sumber dana. Mudah-mudahan bisa segera didapat," pungkasnya.

Pemerintah Diminta Siap,Sosialisasi ke petani harus ditingkatkan.
Komisi Perekonomian dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengimbau agar Pemerintah Jawa Tengah dan produsen pupuk mempersiapkan pelaksanaan perubahan skema distribusi pupuk bersubsidi dari terbuka menjadi tertutup.

Mulai Oktober tahun ini, pupuk bersubsidi akan didistribusikan secara tertutup, yakni pupuk disalurkan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Rencana definitif tersebut diusulkan oleh kelompok tani, sesuai dengan kebutuhan obyektif di suatu kelompok tani, dan mereka langsung terlibat sebagai distributor atau pengecer.

Distribusi secara tertutup diharapkan mampu meminimalisasi krisis pupuk yang terjadi selama ini yang indikatornya antara lain pemberlakuan harga yang melebihi harga eceran tertinggi, penjualan pupuk ke luar daerah, atau penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak industri.

Tapi, menurut Fatria Rahmadi, anggota Komisi Perekonomian dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, rencana perubahan pola distribusi tersebut belum tersosialisasi dengan baik.

Dari hasil kunjungannya ke beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak petani mengaku belum mendengar rencana tersebut. Selain itu, "Banyak petani yang belum masuk dalam pendaftaran RDKK," kata Fatria.

Belakangan, banyak petani yang mengeluhkan tidak adanya pupuk. "Sebenarnya ini ada apa sih?" tanya seorang petani Desa Candirejo, Ngawen, Klaten, dengan nada geram.

Komisi Perekonomian dan Pertanian pun meminta pemerintah melakukan sosialisasi serta mendata kelompok tani. "Jika hal ini tidak dilakukan, meskipun ada perubahan pola distribusi, krisis pupuk akan terus terjadi," ujar Fatria.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Aris Budiono, sejak bulan Juli lalu pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pertanian di kabupaten/kota agar mensosialisasikan rencana distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup.

"Kami telah memasukkan kelompok-kelompok tani ke dalam beberapa gabungan kelompok tani," ujarnya. Namun ia mengakui sosialisasi itu masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Jawa Tengah, Eddy Hamim, mengatakan bahwa terkait dengan perubahan pola distribusi, pihaknya sebatas melaksanakan ketentuan pemerintah. "Produsen hanya menjalankan sesuai ketentuan. Pusri tidak terpengaruh oleh distribusi terbuka atau tertutup," ujarnya.

Tenggelamnya kapal MP Damai Lestari bermuatan 11 ribu ton pupuk di Selat Malaka, Jumat (1/3) lalu, memperparah kelangkaan pupuk yang terjadi di Provinsi Riau sejak dua pekan terakhir.

Kelangkaan pupuk khususnya pupuk kimia mengakibatkan harga pupuk di pasaran melonjak hingga mencapai Rp600 ribu per50 Kg.

"Sebelum kapal MP Damai Lestari tenggelam, kelangkaan pupuk khususnya jenis kimia sudah terjadi di Riau. Keterbatasan stok karena kurangnya pasokan membuat harga pupuk di tingkat eceran melonjak hingga Rp600 ribu per 50 kg," kata Distributor Pupuk PT Global Agro Utama, Eka Armas Pailis kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Senin (4/8).

Dijelaskannya, saat ini distribusi pupuk kimia seperti NPK, KCL, dan Urea, terkesan tersendat. Pasokan pupuk kimia yang biasanya datang dari PT Pupuk Sriwijaya saat ini jarang diterima oleh distributor. Bahkan, pasokan pupuk yang beredar di Riau, banyak didatangkan dari sejumlah provinsi tetangga seperti Jambi, dan Pelembang.

"Dalam kondisi normal, kita sanggup mendistribusikan pupuk sebanyak 7 ton perhari kepada sejumlah agen di Riau. Namun kini, karena pasokan langka, kita hanya bisa mendistribusikan pupuk organic Agrobost ke daerah-daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, tenggelamnya kapal pengangkut pupuk MP Damai Lestari yang mengangkut pupuk sebanyak 11 ribu ton, pastinya akan memberi dampak kepada ketersediaan pasokan pupuk bagi Provinsi Riau. Dengan kondisi kelangkaan pupuk yang sedang terjadi saat ini, Riau dalam beberapa bulan kedepan jelas akan mengalami deficit atau kekurangan stok pupuk.

"Para petani di Riau sekarang sudah mengelauh karena sulitnya mendapatkan pupuk. Jika pun ada, harganya melonjak tajam. Kita sebagai distributor hanya bertugas menyalurkan dan tidak dapat berbuat banyak," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia pada sejumlah agen pupuk di pasaran Pekanbaru, harga pupuk memang mengalami peningkatan. Harga pupuk NPK saat ini naik Rp50 ribu dari sebelumnya Rp450 menjadi Rp500 ribu per 50 Kg.

Padahal harga normal pupuk tersebut sebenarnya hanya Rp300 ribu per 50Kg. Kondisi serupa juga terjadi pada pupuk KCL yang sebelumnya dijual pada harga Rp470 ribu dan sekarang naik menjadi Rp500 ribu per 50 Kg.

Perlu Kebijakan untuk Dukung Petani Kelapa Sawit. Melemahnya harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang berlangsung selama dua minggu terakhir turut menyeret turun harga tandan buah segar kelapa sawit. Para petani mengkhawatirkan hal ini karena merosotnya harga TBS terjadi di tengah melonjaknya harga dan langkanya pupuk.

Jika hari Senin (28/7), harga tandan buah segar (TBS) masih Rp 1.650 per kilogram-Rp 1.800 per kg, pada Sabtu (2/8) sudah anjlok hingga Rp 1.020 per kg. Keresahan petani ini terekam dalam pemantauan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu dan Minggu (3/8).

Mereka berharap pemerintah berbuat sesuatu untuk mempermudah petani kelapa sawit merawat kebunnya.

Harga di tingkat petani sudah turun sejak pekan terakhir bulan Juni. Ketika itu, eksportir CPO sudah menurunkan harga pembelian bahan baku untuk mengantisipasi penetapan tarif pungutan ekspor (PE) 20 persen yang akan berlaku di bulan Juli. ?Harga turun banyak sekali. Kalau terus seperti ini, kami pasti kesulitan membeli pupuk,? kata Aminuddin (45), petani di Kecamatan Besitang, Langkat. Adi, agen penampung TBS di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, mengatakan, fluktuasi harga saat ini terjadi setiap hari. Sebelum menyentuh Rp 1.020 per kg, Adi membeli TBS petani seharga Rp 1.160 per kg.

Kebutuhan modal petani.

Petani di Tenggulun, Aceh Tamiang, Lukmanul Hakim (34), mengatakan, harga pupuk TSP dan KCL mencapai Rp 500.000 per karung untuk ukuran 50 kg. Adapun harga pupuk urea mencapai Rp 10.000 per kg.

Hal ini jauh di atas harga pupuk dua pekan lalu. Ketika itu, harga pupuk urea masih berkisar Rp 7.000-Rp 8.000 per kg, TSP Rp 9.000 per kg, dan NPK Rp 11.000 per kg.

?Sudah harga pupuknya mahal, barangnya pun sulit didapat di pasar. Pemerintah seharusnya membantu kami,? ujar Hakim.

Pupuk berkontribusi hampir 60 persen dalam meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit. Meski tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, petani kebun berharap pemerintah menjamin ketersediaan pupuk di pasar.

Petani membutuhkan modal sedikitnya Rp 11,3 juta per hektar per tahun untuk memupuk kebunnya dengan rutin. Minimnya pemupukan membuat produktivitas kebun rakyat hanya berkisar 10 ton-13 ton TBS per hektar per tahun.

?Kalau perusahaan perkebunan, pasti bisa memesan langsung ke pabrik pupuk karena belanjanya dalam jumlah banyak. Kami ini kan tidak mungkin menyimpan stok banyak sehingga baru membeli pupuk eceran saat akan memupuk,? tutur Hakim. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumardi Syarief mengatakan, pemerintah harus segera menyusun kebijakan konkret untuk mendukung petani kelapa sawit nasional.

Dari 6,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit, 2,7 juta hektar di antaranya merupakan milik rakyat yang dikelola oleh dua juta petani.

?Pemerintah harus menyediakan penelitian dan pengembangan kelapa sawit murah untuk petani serta sertifikasi lahan gratis. Kedua hal ini bisa meningkatkan produktivitas kebun dan sumber daya manusia petani dalam menambah skala usahanya,? papar Sumardi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga meminta pemerintah memerhatikan sektor perkebunan. ?Kelapa sawit dan karet merupakan komoditas andalan Indonesia,? katanya.

Distribusi Pupuk Bersubsidi Sistem Tertutup Dimulai 1 Agustus.

Petani di Sumsel harus segera bergabung dalam kelompok tani supaya mendapat pupuk urea bersubsidi. Hal itu karena mulai 1 Agustus 2008, PT Pupuk Sriwijaya melakukan distribusi pupuk sistem tertutup sehingga petani yang tidak masuk kelompok tani akan kesulitan memperoleh pupuk.

Menurut Manajer Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Sumsel PT Pusri Sulfa Ganie, Sabtu (26/7), sosialisasi distribusi pupuk sistem tertutup sudah sampai ke petani meskipun belum 100 persen. Sulfa mengungkapkan, sampai saat ini sudah 85 persen kelompok tani di Sumsel yang membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan diberlakukannya sistem distribusi pupuk tertutup, PT Pusri hanya akan memberikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai jumlah dalam RDKK. Sulfa mengatakan, di seluruh Sumsel hanya tinggal Kabupaten Musi Banyuasin yang belum menyerahkan daftar RDKK.

?Tanpa RDKK, petani tidak akan memperoleh pupuk yang dibutuhkan. Tetapi, bagi petani perseorangan masih ada kesempatan untuk bergabung dalam kelompok tani sampai 31 Desember 2008,? kata Sulfa.

Petani yang belum terdaftar dalam kelompok tani bisa mendaftarkan diri melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau melalui kepala cabang dinas pertanian setempat.

Penyaluran pupuk urea bersubsidi di Sumsel sampai 25 Juli 2008 mencapai 120.631 ton atau 72,9 persen dari alokasi Menteri Pertanian tahun 2008 sebesar 165.483 ton.

Subsidi terbatas.

Menurut Manajer Pemasaran Wilayah I PT Pusri Effendy Ropie, kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi untuk pupuk urea terbatas hanya sekitar 4,3 juta ton per tahun, padahal kebutuhan mencapai 5,8 juta ton per tahun.

Effendi menuturkan, selain menggunakan RDKK, distribusi sistem tertutup juga dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik smart card di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Sleman.

Uji coba RDKK juga dilakukan di Kecamatan Telang di Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Belitang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Menneg BUMN Sofyan Djalil akan mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh pejabat badan usaha milik negara (BUMN) memberikan sumbangan kepada partai politik.

"Surat larangan memberi sumbangan dari dana perusahaan BUMN akan diedarkan minggu depan," kata Sekretaris Menneg BUMN, Said Didu, seusai acara "BUMN Performance Meeting", di Jakarta, Kamis.

Dijelaskannya, sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik (Parpol) seorang pejabat BUMN yang memberikan sumbangan kepada parpol bisa dipidana ataupun terkena sanksi denda.

"Pejabat BUMN yang dimaksud bukan hanya direksi dan komisaris, tetapi juga pejabat eselon lain dan pejabat tingkat bawah," kata Said.

Menurut dia, UU Parpol sudah cukup bagus, sehingga Kementerian BUMN memiliki dasar yang kuat untuk mengawasi para pejabat yang akan "bermain" dengan parpol.

Ia menengarai, selama masa kampanye parpol akan gencar mencari sumber pendanaan.

"Kalaupun ada pejabat BUMN yang memberi sumbangan dari uang pribadi, tentunya ada ukurannya seberapa besar sumbangan yang boleh diterima satu parpol," katanya.

Menanggapi kekhawatiran terhadap kemungkinan pejabat BUMN menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyumbang parpol, Said menegaskan akan dibuktikan lewat audit.

"Sanksi pidana dan dendanya masih kita lihat. Yang pasti kalau terbukti pejabat BUMN menyumbang dengan dana perusahaan akan dipecat," katanya.

Untuk itu, katanya, anggota masyarakat termasuk karyawan BUMN agar melaporkan kepada Kementerian BUMN termasuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada gejala dan bukti sumbangan dari dana BUMN ke parpol.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri segera membuka tender bagi revitalisasi pabrik pupuk untuk menggantikan tiga pabrik yang sudah tidak efisien lagi.

"Segera saja buka tender untuk dua pabrik," kata Wapres Jusuf Kalla memerintahkan Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri saat mengunjungi pabrik tersebut di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin.

Sebelumnya Dadang menjelaskkan bahwa pabrik pupuk Pusri memiliki empat pabrik. Namun tiga di antaranya telah berusia diatas 30 tahun sehingga tidak efisien lagi. Ketiga pabrik tersebut yakni Pusri II usianya 34 tahun, Pusri III usianya 32 tahun dan Pusri IV usia 31 tahun.

Menurut Dadang, ketiga pabrik tersebut jika direvitalisasi dengan mesin yang baru cukup digantikan dua pabrik saja.

"Oke jalan saja, nanti soal kekurangan dana kita cari jalan," kata Wapres. Sebelumnya, dalam paparannya Dirut PT Pusri Dadang menjelaskan bahwa sampai saat ini pasokan gas untuk pabrik masih cukup. Namun yang menjadi kendala justru untuk jalur distribusinya yang harus melalui sungai Musi, sementara sungai itu kini mengalami pendangkalan.

Selain itu Dadang juga menjelaskan kendala distribusi pupuk di tingkat petani. Menurut Dadang, selama ini distribusi menggunakan sistim terbuka, oleh karena itu ia meminta ijin untuk bisa mengubahnya dengan sistim tertutup.

Menanggapi usul perubahan distribusi pupuk dari sistim terbuka ke sistim tertutup, Wapres mengingatkan agar hal itu dilakukan secara hati-hati.

"Soal distribusi pupuk kita perlu perbaiki, tapi jangan terlalu drastis karena nanti masyarakat bingung, malah masuk keranah politik," kata Wapres.

Dalam kunjungan tersebut Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal serta beberapa anggota DPR.

Wapres melakukan kunjungan satu hari ke Palembang dan Jambi. Dalam kunjungan di Palembang Wapres membuka kongres HMI ke 26, meninjau kilang minyak Plaju milik PT Pertamina dan pabrik pupuk PT Pusri.