Kabar Pusri

Pemerintah menyatakan penambahan dana subsidi pupuk urea akan diberikan setelah ada hasil audit penyaluran pupuk bersubsidi tahap pertama sebesar Rp 7,8 triliun. ''Audit dulu dana subsidi (pupuk) yang kemarin, baru bicara penyaluran (dana subsidi tambahan),'' ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono, usai shalat Jumat di Jakarta, Jumat (16/5).

Menurut Mentan Anton, produsen penerima pupuk harus segera melaporkan hasil penyalurannya kepada pemerintah, jika proses penyaluran sudah selesai. Nantinya, laporan itu akan diaudit, untuk mengetahui keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi. ''Dicek dulu apakah penyalurannya sesuai prosedur pelaksana atau tidak,'' jelasnya.

Sebelumnya, produsen pupuk terancam merugi hingga Rp 7,2 triliun akibat pemerintah belum menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk urea hingga menjadi Rp 15 triliun. Sedang, dana subsidi pada APBN - Perubahan 2008 sebesar Rp 7,8 triliun, sudah hampir habis. Padahal, tambahan anggaran subsidi pupuk urea pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun-Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp 4.000 per kg.

Selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga, semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Dari total produsen pupuk nasional (badan usaha milik negara/BUMN), akumulasi pasokan urea bersubsidi sebanyak 4,1 juta ton - 4,2 juta ton per tahun. Dari total itu, PT Pupuk Kaltim Timur Tbk (PKT) berkontribusi 1,85 juta ton atau hampir 50 persen dari total kebutuhan pupuk bersubsidi per tahun; PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) sekitar 1,1 juta ton; dan PT Petrokimia Gresik (Petrogres) 400 ribu ton.

Menurut sumber di Departemen Pertanian (Deptan), kebijakan audit dilakukan karena terkait adanya laporan penyelundupan pupuk bersubsidi. Salah satu laporan berasal dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI mensinyalir sekitar 20 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun pupuk urea bersubsidi diselundupkan ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Penyelundupan berlangsung dengan memanfaatkan selisih harga jual pupuk dalam negeri dengan luar negeri yang mencapai hingga Rp 5.500 per kilogram. Nah, pemerintah ingin mengetahui apakah penyaluran subsidi pupuk urea tidak terjadi penyelewengan seperti tudingan HKTI. Meskipun, distribusi pupuk memakai sistem tertutup.

Deptan sudah ajukan

Mentan Anton menjelaskan pihaknya sudah mengajukan dana tambahan subsidi pupuk pada APBN-Perubahan II 2008. Namun, Mentan enggan menyebutkan nilai persisnya. ''Sudah diajukan, tapi dananya kan terbatas,'' jawabnya tanpa merinci angkanya.

Mentan pernah mengatakan selama 2008 pemerintah membutuhkan dana subsidi pupuk sebanyak Rp 15 triliun. Pada tahap awal, dana subsidi pupuk yang disetujui sebesar Rp 7,8 triliun. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso menambahkan, pihaknya memang sedang mengajukan tambahan dana subsidi pupuk, karena terjadi kenaikan harga bahan baku pupuk.

Mengenai sinyalemen penyelundupan, Deptan, menurut Sutarto, akan memperketat pengawasan pada para pengecer, dengan membentuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasar kebutuhan, jumlah petani dan luasan areal tanam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mentan menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea sebesar Rp 1.200 per kilogram.

''Dengan HET tidak naik kan seharusnya petani terlindungi, meski BBM (nanti) naik,'' jelas Mentan. Deptan melaporkan sejumlah daerah di Jateng, Jabar, serta DIY, Sulsel, Jatim serta daerah lain sudah mulai memasuki musim tanam padi, sehingga sanggat membutuhkan ketersediaan pupuk.

Pemerintah mendesak PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) selaku induk perusahaan BUMN pupuk mempercepat proyek gasifikasi atau pengalihan penggunaan gas ke batu bara untuk energi pada pabrik pupuk guna efisiensi dan mengurangi penggunaan gas yang harganya terus meningkat.

Meneg Sofyan A Djalil dalam wawancara khusus dengan sejumlah wartawan di Bontang, akhir pekan lalu, mengatakan teknologi gasifikasi telah dipakai sejumlah negara untuk menghasilkan energi seperti di Afrika Selatan dan China. Bahkan China mampu melakukan gasifikasi sehingga menghasilkan bensin dari batu bara. ?Karena harga gas mahal sekali, Pak Wapres (M Jusuf Kalla) menyuruh (BUMN pupuk) mengganti (penggunaan gas untuk mesin boiler mereka) dengan batu bara, sehingga gas bisa dihemat dan Indonesia bisa ekspor lebih,? ujarnya.

Untuk itu, ia meminta PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi proyek percontohan percepatan proyek gasifikasi, mengingat BUMN tersebut merupakan produsen pupuk terbesar dan dekat dengan sumber batu bara.

Sofyan optimis proyek gasifikasi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan akan diminati investor, jika pabrik pupuk tidak memiliki dana dan membutuhkan pihak ketiga untuk mendanai proyek tersebut. ?Intinya lakukan studi (kelayakan), kalau layak, kita cari investornya, teknologinya ada, dan batu baranya ada di Indonesia. Kami minta dulu (sebagai proyek percontohan) PKT atau Grup Pusri melakukan studi,? ujarnya.

Ia yakin bila hasil studi menunjukkan proyek gasifikasi tersebut layak dilakukan dan menghasilkan keuntungan, maka investor terutama asing akan berminat. ?Ketika saya berkunjung ke Kuwait, mereka mengatakan kami punya sangat banyak uang. Kami siap (investasi) di Indonesia, tetapi mana proyeknya,? kata Sofyan.

Oleh karena itu, ia meminta pabrik pupuk yang akan melakukan gasifikasi melakukan studi kelayakan, kemudian menggunakan konsultan untuk membuat proposal proyek yang bagus, dan mencari investornya.

Sofyan mengatakan ada dua lembaga keuangan di Kuwait yang menyatakan siap investasi di Indonesia yaitu Kuwait Investment Agency dan Kuwait Investment House.

Sementara itu, Dirut PKT Hidayat Nyakman mengatakan proyek gasifikasi membutuhkan dana sekitar US$ 1 miliar ? US$ 1,5 miliar. Tahap pertama tahun ini pihaknya berencana membangun ?steam boiler? yang mengganti penggunaan gas untuk energi dengan baru bara.

Ia mengakui dengan kenaikan harga gas yang kini mencapai US$ 6,4 - 7 per mmbtu dari harga tahun lalu yang hanya US$ 3 - 4 per mmbtu, gasifikasi sangat penting.

BUMN pupuk nasional menuntut kepastian dana tambahan subsidi pupuk yang belum disetujui pemerintah dalam skala keekonomian sebesar Rp15 triliun.

Jika tidak terpenuhi, kerugian yang mengancam sebesar Rp7,2 triliun karena produsen harus menalangi dana itu. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) Hidayat Nyakman menjelaskan, produsen telah terbebani sejumlah kenaikan harga bahan baku impor,gas,dan biaya transportasi. Semua faktor itu berpengaruh terhadap patokan HPP (harga pembelian pemerintah) pupuk bersubsidi. ? S e t e l a h kami kalkulasi dan melakukan sejumlah analisis, Rp15 triliun itu adalah angka minimalis.

Angka itu bahkan bisa membengkak kalau kami melakukan beberapa perubahan strategis,? kata Hidayat ketika dikonfirmasi, kemarin. Tambahan anggaran urea bersubsidi pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2?7,5 triliun.Suntikan dana sangat dibutuhkan untuk menutupi harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg.Ini bila merujuk pada harga internasional yang telah melambung di atas Rp4.000 per kg. Pada saat yang sama,dana subsidi pupuk pemerintah hanya dialokasikan Rp7,8 triliun dalam APBN-P 2008.

Saat ini, harga pupuk internasional telahmelonjakdiatasUSD434 per ton yang didorong oleh kenaikan harga bahan baku berupa amoniak yang sejak Januari 2008 melonjak 115% menjadi USD 475 per ton. Kini,harga amoniak internasional telah mencapai USD 550 per ton sehingga memicu kenaikan biaya produksi sejumlah BUMN pupuk.Kenaikan harga amoniak tersebut terjadi akibat lonjakan harga gas dunia yang mencapai USD12 per juta Btu (british thermal unit) dan harga minyak mentah di pasar dunia yang terus naik hingga mencapai USD126 per barel.

Kenaikan harga gas itu secara langsung membuat harga kontrak PKT dengan produsen gas seperti Chevron dan Total ikut berubah.Harga gas yang dibayarkan PKT,kata dia, sudah naik sekitar 40? 50% menjadi USD 5,5? 6,3 per juta Btu dari harga sebelumnya antara USD3?4 per juta Btu.Kondisi itu berpotensi meningkatkan harga pupuk internasional. ?Ke n d a t i kontrak kami masih panjang, harga tetap berlaku fluktuatif sesuai patokan harga amoniak ekspor,urea ekspor,dan harga minyak internasional.Kami juga terimpit biaya transportasi dariBontangke Semarangyang membengkak dari Rp 100.000 per ton menjadi sekitar Rp130.000 per ton,?katanya.

Direktur Utama Petrokimia Gresik (Petrogras) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah pasti akan mementingkan subsidi pupuk yang diajukan produsen. Subsidi ini merupakan tulang punggung sektor pertanian nasional. ?Kita tinggal menunggu saja keputusan dari pemerintah, dan keputusan itu pastilah yang terbaik,? ujar Arifin saat dikonfirmasi, kemarin. Selain subsidi, lanjut Arifin, sistem pengelolaan produksi pupuk juga perlu mengalami perbaikan sehingga efisiensi bisa dicapai. ?Apakah teknik pencampuran atau kegiatan produksi lain yang disederhanakan agar tidak mubazir,?katanya.

Hingga Mei 2008,PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) telah menyalurkan 83,6% pupuk urea bersubsidi ke 26 kabupaten/kota di Sumut.

Berdasarkan data PT PUSRI, total pupuk yang telah disalurkan hingga Mei sebesar 58.974 ton pupuk dari kuota yang ditetapkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera sebesar 70.511 ton. Manajer Penjualan PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) Sumut Paino menyatakan, data tersebut merupakan data hingga Selasa (13/5).

Sejak Januari hingga Mei, seluruh kabupaten/kota telah mendapat alokasi pupuk meski belum semua memperoleh sesuai kuota pupuk yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut. ??Sampai sekarang semua sudah dapat dan sesuai alokasi yang ditetapkan gubernur,? tuturnya kepada wartawan di Medan kemarin.

Di antara 26 kabupaten/ kota yang mendapat alokasi pupuk, Paino menyatakan, ada daerah yang mendapat alokasi lebih dari 100%. Daerah-daerah itu, di antaranya Deliserdang sebesar 110%, Dairi (110%), Pematangsiantar (123%), Toba Samosir (137%), Samosir (135%), Sibolga (125%), dan Batubara (179%).

??Kalau mengikuti peraturan, tentu itu menyalahi.Namun, kalau tidak diberikan, pasti akan menimbulkan gejolak di daerah,?paparnya. PUSRI berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera merealokasi pupuk urea bersubsidi dari daerah yang penyerapannya rendah ke daerah yang penyerapannya tinggi.

Hal itu untuk menghindari gejolak harga.Selain itu,dalam beberapa hari lagi, harga BBM akan naik.??Kami khawatir petani juga panik karena takut harga pupuk naik. Bisa jadi, mereka melakukan penimbunan,? tuturnya.

Sebelumnya,Kepala Subdinas (Kasubdis) Agrobisnis dan Agroindustri Dinas Pertanian (Distan) Sumut Ratna Gultom menyatakan, realokasi akan dilakukan pada Juni mendatang, menunggu hasil pendataan ulang dari kabupaten/ kota. ??Kalau sudah selesai, akan segera diajukan kepada Gubernur Sumut untuk disetujui,?tandasnya.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan ada kemungkinan subsidi pupuk tahun ini akan meningkat menjadi lebih dari Rp 15 triliun. Angka ini jauh di atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 sebesar Rp 7,81 triliun.

Menurut Anton, tambahan dana itu mungkin diambilkan dari alokasi dana subsidi bahan bakar minyak yang rencananya akan dikurangi pada Juni mendatang. "Bisa jadi untuk pupuk nanti subsidinya lebih dari Rp 15 triliun," katanya kepada Tempo kemarin.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani tidak akan terpengaruh oleh kenaikan subsidi itu. "HET tetap, hanya subsidi pupuknya yang bertambah," ujarnya.

Dalam alokasi anggaran sebelumnya, Rp 7,81 triliun telah ditetapkan peruntukannya, antara lain untuk pengadaan pupuk tanaman pangan seperti pupuk urea 4,3 juta ton, NPK 900 ribu ton, SP-36 800 ribu ton, ZA 700 ribu ton, dan pupuk organik 345 ribu ton.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Hikolina C. Pardede mengatakan seharusnya pemerintah tidak memberikan subsidi kepada petani dalam bentuk pupuk, melainkan pada harga pembelian gabah.

Hikolina menegaskan selama ini petani tidak pernah menikmati subsidi dalam bentuk pupuk. "Jenis pupuk tertentu tetap saja mahal karena sulit dicari," katanya. Dia melanjutkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan tidak ini rawan penyelundupan.

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan akan membatasi pembelian pupuk bersubsidi. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan pupuk bersubsidi yang sering menimbulkan kelangkaan di lapangan. "Dari sisi pendistribusian, pembelian pupuk bersubsidi dibatasi. Tidak seperti dulu, misalnya, beli pupuk dua kuintal, besoknya boleh beli lagi," ujar Direktur Bina Usaha dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo.

Realokasi pupuk urea bersubsidi di Sumatera Utara (Sumut) yang akan dilakukan Juni masih menunggu hasil pendataan ulang kebutuhan di daerah.

?Sekarang kami masih menunggu data realisasi tanam bulan April. Kalau ternyata serapan pupuknya masih rendah, tentu akan dialihkan ke daerah lain yang serapannya lebih tinggi,? papar Kepala Subdinas Agrobisnis dan Agroindustri Dinas Pertanian (Distan) Sumut Ratna Gultomkepada SINDO kemarin.

Selain itu, pemerintah kabupaten/ kota sudah diminta untuk merinci kembali program yang akan dilakukannya untuk program ketahanan pangan. Data ini dibutuhkan untuk mempermudah penentuan alokasi kebutuhan pupuk pada masing-masing daerah.

?Pupuk akan diberikan berdasarkan program- program yang dikembangkan di daerah tersebut.Misalnya, daerah yang akan mengembangkan lahan jagung tentu akan membutuhkan pupuk lebih banyak. Begitu juga dengan daerah lain,? bebernya. Ratna meminta agar proses pendataan yang telah berjalan sejak seminggu lalu bisa segera diselesaikan pemerintah kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Jika pendataan telah selesai, pihaknya bisa segera mengajukan permohonan kebutuhan pupuk di Sumut kepada Menteri Pertanian (Mentan). Berdasarkan data Distan Sumut terakhir hingga masa tanam April,tiga daerah yang penyerapan pupuknya masih rendah, yaitu Tapanuli Tengah, Nias,dan Pakpak Bharat.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Sumut Eddy Syofian mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menjalin komunikasi dengan seluruh instansi terkait hingga ke petani untuk mendapatkan data yang lebih rinci soal kebutuhan pupuk. ?Jadi harus ada kontak dengan himpunan tani di sana,? tandasnya.

Sementara itu,Area Manajer PT Pusri Sumut Renaldi Setiabudi menyebutkan, hingga April beberapa daerah yang telah mendapat jatah pupuk melebihi dari kuota yang ditetapkan. Daerah itu adalah Kabupaten Deliserdang telah disalurkan sebanyak 107% atau 4.657 ton dari kuota sebanyak 4.372 ton,Kabupaten Dairi telah disalurkan 116% atau 3.133 ton dari kuota 2.708 ton, dan Binjai telah disalurkan 101% atau 194 ton dari kuota 193 ton.

Kemudian, di Pematangsiantar telah disalurkan 133% atau 388 ton dari kuota 292 ton dan Kabupaten Tobasamosir telah disalurkan 140% atau 1482 ton dari kuota 1.055 ton.

Selanjutnya, di Kabupaten Samosir telah disalurkan 149% atau 699 ton dari kuota 468 ton, Kabupaten Sibolga telah disalurkan 167% atau 20 ton dari kuota 12 ton, dan Kabupaten Batubara telah disalurkan sebesar 168% atau 1.920 ton dari kuota 1.141 ton. ?Kalau tidak kami lebihkan, pasti kekurangannya semakin besar dan bisa menimbulkan gejolak harga yang semakin tinggi,?papar Renaldi.

PT Pusri mendesak surat keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi dikeluarkan untuk menertibkan keberadaan pupuk bersubsidi PT Pusri melalui Manajer Pemasaran Wilayah I Drs Effendi Ropie mengatakan, sejak terbit SK Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) No 3/2008 tertanggal 30 Januari, hingga kini baru dua daerah di Sumsel yang menerbitkan SK alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan.

Dia menuturkan, SK tersebut sangat penting sebagai dasar hukum untuk menghindari penyimpangan penjualan urea bersubsidi di daerah-daerah. ?Dengan SK yang dikeluarkan, kita bisa lebih rinci mengetahui kebutuhan riil pupuk hingga tingkat kecamatan di masingmasing daerah,? tegasnya kemarin.

Adapun kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK, yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sementara 12 kabupaten/kota lainnya, hingga kini belum mengeluarkan SK.?Jadi bagaimana kita bisa mengawasi urea bersubsidi kalau SK yang dibutuhkan belum dikeluarkan,? tambah Effendi, yang membawahi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Dia menuturkan,SK tersebut semestinya dikeluarkan sejak Februari 2008 lalu, mengingat SK Gubernur dan Menteri Pertanian untuk alokasi urea bersubsidi sudah terbit sejak Desember 2007.

?Kami menyayangkan para bupati/wali kota yang tidak tanggap.Padahal,umumnya masyarakat Sumsel adalah petani. Data yang kita dapat sekarang adalah data global. Bagaimana kita bisa menertibkan bila terjadi penyimpangan urea bersubsidi. Padahal, pengawasan pupuk bersubsidi harus dilakukan terus-menerus,?ujarnya.

Dia menambahkan, kebutuhan SK tersebut selain bisa menertibkan keberadaan pupuk bersubsidi,juga erat kaitannya dengan disparitas harga urea bersubsidi dan nonsubsidi yang sangat tinggi. ?Urea subsidi dihargai Rp1.200/kg, sementara nonsubsidi mencapai Rp3.600/- kg. Perbedaan harga yang menggiurkan inilah yang rentan dimanfaatkan sebagian petani sehingga kebutuhan urea bersubsidi menjadi besar,?tukasnya.

Effendi menambahkan, PT Pusri telah menunjuk 85 distributor dan 765 pengecer resmi untuk mendistribusikan pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumsel. ?Ini untuk menghindari penyimpangan. Di sisi lain, ketentuan kerja distributor dan pengecer sudah diatur. Distributor menyalurkan/ menjual pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer resmi di wilayah kerjanya atau di kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengecer resmi hanya melayani penjualan pupuk kepada petani di wilayah kerja distributornya,?paparnya.

Sementara itu,Wakil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel Leonardo Hutabarat mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk mendesak bupati/wali kota untuk menerbitkan SK yang diminta pihak PT Pusri. ?Mungkin para bupati/wali kota sibuk memikirkan pilkada sehingga kurang memikirkan keberadaan petani,? ujarnya.

Menurut Leonardo, kebutuhan pupuk di Sumsel kian meningkat. Untuk 2008, kebutuhan urea bersubsidi sesuai SK Menteri Pertanian mencapai 165.483.000 ton. Sementara, permintaan daerah mencapai 540.000 ton. Khusus wilayah Sumsel dan Babel, PT Pusri hingga Mei 2008 telah menyalurkan 82.280 ton atau 53% dari total kebutuhan.

BUMN Watch mengumumkan 10 BUMN berkinerja terbaik tahun 2007 versi lembaga tersebut yakni PT Bank BRI Tbk, PT Telkom Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Pusri, PT PGN Tbk, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pelindo II dan PT PTPN III.

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen di Jakarta, Minggu, mengatakan, penetapan BUMN terbaik itu berdasarkan berbagai faktor. Tetapi faktor utama yang dinilai mencakup akuntabilitas dan responsibilitas BUMN.

Penilaian dilakukan sebuah tim, dipimpin Sekjen BUMN Watch Endang Sri Sarastri. Tim bekerja selama enam bulan dengan melakukan pemantauan, pengamatan dan investigasi serta kajian atas data yang masuk ke BUMN Watch.

Naldy mengatakan, meskipun kinerja BUMN akhir-akhir ini cenderung membaik, tetapi keberadaan BUMN memang belum maksimal terutama sebagai agen pembangunan.

Contohnya, lanjut Naldy, Bank BRI belum maksimal dalam membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

BRI menghimpun dama dari pedesaan tak kurang dari Rp29 triliun per tahun, tapi yang dikembalikan ke pedesaan hanya sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun saja.

"Itu pun bukan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang bergerak dalam pengembangan usaha tani rakyak banyak, tapi ke usaha perkebunan besar swasta. Bahkan akhir-akhir ini BRI malah memberikan pinjaman pada Bakrie Land dan Bosowa Group," katanya.

Secara alami, menurut Naldy, seluruh sumber daya dari pedesaan dalam bentuk uang akan lari ke sektor yang menjanjikan atau memberikan keuntungan lebih besar.

"Namun sebagai BUMN yang memikul tanggung jawab agen pembangunan dan memiliki cabang hampir di seluruh pelosok Indonesia, BRI harus lebih berpihak kepada usaha kecil menengah dan koperasi," katanya.

Dia menilai harus tetap ada intervensi dari pemerintah karena tanpa hal tersebut, dana dari pedesaan akan tersedot ke usaha swasta yang lebih menjanjikan.

Belum maksimalnya efektifitas BUMN juga dapat dilihat dari total laba bersih BUMN selama tahun 2007.

Dari 139 BUMN yang beroperasi saat ini, dengan nilai aset berkisar Rp1.500 sampai Rp1.600 triliun, serta usaha yang beragam, dengan kondisi keuangan yang sangat bervariasi pula, total laba bersih BUMN hanya mencapai Rp71,59 triliun dan itu sebagian besar dihasilkan oleh 25 BUMN saja.

"Artinya keberadaan 114 BUMN lainnya masih harus dikaji ulang," kata Naldy.

Dari 25 BUMN penghasil laba tersebut, yang memberikan laba cukup signifikan hanya PT Pertamina , PT Telkom Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT PGN Tbk, PT Antam Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT PPA (Persero), PT Bank BTN (Persero), PT Pelindo II dan PT Jasa Rahardja.

Masih rugi

Keberadaan BUMN beragam, ada yang memiliki aset di atas Rp300 triliun, ada yang di bawah Rp100 miliar. Ada yang menghasilkan laba di atas Rp20 triliun, tapi ada pula yang masih merugi sampai Rp2 triliun setiap tahunnya.

Bahkan tahun 2008 ini sejumlah BUMN diprediksi masih akan mengalami kerugian, dengan total kerugian mencapai Rp250 miliar. BUMN tersebut adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Umum Indonesia, PT Inhutani V, Perum Produksi Film Nasional, PT Industri Sandang Nusantara, PT Primissima, PT Survei Udara Penas, PT Boma Bisma Indra dan PT Kertas Kraft Aceh.

Berdasarkan catatan BUMN Watch, sepanjang tahun 2007 lalu setidaknya ada 28 BUMN yang mengalami kerugian Rp2,94 triliun. Penyumbang terbesar (60 persen atas kerugian seluruh BUMN) adalah PT PLN (Persero). Berdasarkan prakiraan Kementerian BUMN kerugian PLN sepanjang tahun 2007 silam mencapai Rp1,5 triliun.

Kerugian tersebut terjadi karena adanya mis-manajemen, penggelembungan harga proyek-proyek pembangunan, masih maraknya sistem komisi dan upeti. Hal itu diperparah oleh ketidakmampuan BUMN yang mengemban tugas Public Service Obligation (PSO) atau tugas pelayanan publik untuk mengimbangi kegiatannya dengan melaksanakan tugas komersial, seperti Perum Bulog.

Untuk kasus ini, BUMN Watch mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai perbaikan, bahkan mengganti direksi BUMN yang tidak becus.

Dia mengharapkan tak ada lagi pengelola BUMN yang bermasalah dengan hukum dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan UU yang berlaku. Hal itu, ungkapnya, akan membuat tugas mengemban PSO tetap dapat dijalankan dengan berkualitas, tepat sasaran, tanpa harus mengorbankan keuangan BUMN bersangkutan.

BUMN Watch juga menyarankan agar pemerintah bertindak tegas dan tanpa ragu menyeret pengelola BUMN yang korup ke pengadilan.

Pemerintah menyatakan belum akan menaikkan harga pupuk meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat akan naik.

"Selain menjamin harga pupuk dan benih tanaman pangan tidak akan naik, pemerintah rencananya akan menaikkan harga beras di pasaran, karena pascakenaikan harga BBM nanti biaya produksi pertanian tentu meningkat," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono di Yogyakarta, Jumat.

Saat menghadiri acara "Panggih" pernikahan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat di Keraton Yogyakarta, Apriantono mengatakan kenaikan harga beras itu untuk mengantisipasi naiknya biaya produksi pertanian akibat kenaikan harga BBM.

"Karena itu, pemerintah akan menaikkan harga beras di pasaran, agar petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah tidak akan membiarkan petani dalam kesulitan," katanya.

Kata menteri, harga beras di pasaran sampai sekarang relatif masih stabil. "Kondisi tersebut berbeda dengan harga beras di negara-negara lain termasuk di negara-negara Asean yang saat ini fluktuatif," katanya.

Untuk menjaga agar harga beras di pasaran Indonesia tetap stabil, Departemen Pertanian bersama Bulog akan terus berupaya agar sampai harga beras di dalam negeri tidak sampai jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). "Sebab, sampai sekarang masih banyak beras yang dijual oleh petani di bawah HPP," katanya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah menaikkan HPP untuk beras dan gabah.

Harga gabah kering panen di tingkat petani naik dari Rp2.000/kg menjadi Rp2.200/kg atau naik 10 persen.

Kemudian harga gabah kering giling di gudang Bulog naik dari Rp2.600/kg menjadi Rp2.840/kg, dan harga beras di gudang Bulog naik dari Rp4.000/kg menjadi Rp4.300/kg.

"Stabilitas harga beras akan terus dijaga, dan untuk itu Bulog akan menyerap beras petani lebih banyak lagi," katanya.

Setelah berhasil mengamankan 360 ton pupuk ilegal di Jl Soekarno Hatta, Tim Khusus (Timsus) Polda Sumsel dipimpin Wakil Direktur (Wadir) Reskrim AKBP Napoleon Banaparte kembali mengungkap peredaran pupuk ilegal di Sumsel. Kali ini tim berhasil mengamankan 12 ton pupuk urea milik PT Pusri yang dialihkan fungsinya dari subsidi menjadi non-subsidi, di gudang Km 9, Jalan Palembang-Indralaya (9/5). Pemilik pupuk ilegal, Wayan Susanto (40) warga Jl Balisan, Bali berikut 4 pegawainya masih yang dimintai keterangan. Keempat karyawan tersebut yakni Sk (41), Dm (43), Ar (36), dan Ib (32). Dalam modusnya, pelaku membeli pupuk urea dari pengecer di luar Palembang dengan harga subsidi. Kemudian, kantong pupuk urea bersubsidi tersebut diganti dengan kantong pupuk urea tidak bersubsidi. Sehingga, pupuk urea yang seharusnya diperuntukkan bagi petani miskin diganti labelnya dan disalahgunakan dan dijual ke industri dengan harga jual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Selain diamankan 12 ton pupuk bersubsidi, polisi juga mengamankan 1 truk PS warna kuning nopol BG 8955 MQ, 155 karung pupuk urea yang berlabel PT Pusri, 125 karung pupuk super fosfat SP-36 PT Petrokimia Gresik non subsidi, 3 rol benang jahit.

Menurut pengakuan tersangka Wayan, setiap pengiriman dirinya menerima sedikitnya 8 ton pupuk urea. ?Sudah 15 kali saya mengirimkan pupuk tersebut ke perusahaan perkebunan di Sekayu,? katanya. Untuk per kilonya, lanjut Wayan, pupuk dibeli dengan harga subsidi seharga Rp60 Ribu dan dijual sebesar Rp80 ribu. Sedangkan karungnya dibeli dari Medan. ?Aku pesan dari kerabat keluarga di Medan, ?cetusnya.

Sedangkan Sk yang dimintai keterangan sebagai saksi mengaku tidak tahu kalau pupuk tersebut ilegal. ?Saya hanya disuruh menggantikan karung pupuk urea,? ujar Sk yang sehari-hari sebagai kuli lepas. Mengenai adanya penyimpangan? Sk mengaku baru tahu dari pihak kepolisian setelah mendapatkan penjelasan. ?Soal itu, saya baru tahu dari polisi,? cetusnya.

Hal senada diakui Dm (43) yang bertugas sebagai sopir truk. ?Saya mendapat upah carteran. jadi soal pupuk ilegal saya tidak tahu karena hanya disuruh mengantarkan saja ke tempat tujuan,? katanya.

Di tempat terpisah, jajaran Timsus Polda Sumsel dipimpin Kompol Abdurahman SH juga berhasil menangkap 14 ton pupuk palsu dari Toko milik H Arsal, di Jl Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih. kedua jenis pupuk palsu yang diamankan yakni pupuk Muriate of Potash with Amonium Sulfat Humifos NKCL Plus berlabel produksi CV Prima Jaya dan pupuk Extra Kalon, Marista Of Pre Amunisulfat (MOP) NS KCL berlabel produksi CV Subur Makmur Surabaya.

Selain itu diamankan juga, seorang distributor bernama Yogi Ardiansyah (32) Tanggulangi, Jatim dan, H Mujib (50) Sidoharjo, Jatim ?DPO (Daftar Pencarian Orang). Mereka ditangkap karena telah membikin dan menjual pupuk palsu yang kandungan tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut pengakuan tersangka Yogi, pupuk palsu tersebut dibuat di Sukabumi. ?Satu karungnya saya jual Rp42 ribu, ?ujarnya yang berusaha menutupi wajah dari kamera. Tersangka Yogi yang ngaku alumnus teknik mengaku kalau campuran tersebut tidak benar karena hanya mengandung zat pewarna, garam florida dan lain sebagainya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Abusopah Ibrahim SH didampingi Direskrim Kombes L Simanjuntak SH membenarkan telah diamankannya 12 ton pupuk ilegal dan 14 ton pupuk palsu. ?Dengan terungkapnya kejadian ini maka polisi akan menyelidiki sistem pendistribusian pupuk yang dinilai masih banyak penyimpangan. ?Kami menduga adanya permainan dari distributor dengan para pengecer. Sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan,? jelas Abusopah.

Karena itu, lanjut Abusopah, polisi akan melihat peran distributor dan pengecer pupuk sesungguhnya. ?Bila terjadi penimbunan atau pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk mempidanakan. Bagi para tersangka dikenakan UU No 12/1992 pasal 60 (1) huruf (f) dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp250 juta,? pungkasnya.

Sudah Diperjualbelikan

Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Senin (4/5) sekitar pukul 15.00 WIB berhasil mengamankan 7.200 karung atau 360 ton pupuk ilegal dari sebuah gudang penyimpanan pupuk terletak di Jl Soekarno-Hatta, RT 34, Kelurahan Talang Buruk, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ratusan ton pupuk ilegal yang diduga milik PT Sandika Sriwijaya tersebut disita, berikut dua karyawannya Yanto dan Agus turut diamankan untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs H Abusopah Ibrahim SH melalui Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Kombes Pol Drs L Simanjuntak didampingi Kasat Pidek Kompol Teddy John SH SIk mengatakan, penyitaan pupuk ilegal tersebut berawal dari pembahasan antara kepolisian dan beberapa dinas terkait seperti, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian.

?Dari dinas-dinas tersebut didapat informasi bahwa tingkat ketersediaan pupuk di Sumsel sangat rendah, yakni sekitar 20 hingga 30 persen. Sehingga membuka peluang pihak lain untuk memanfaatkan situasi dengan mengedarkan pupuk ilegal, palsu maupun pupuk oplosan,? ujar L Simanjuntak saat meninjau ke gudang penyimpanan pupuk, kemarin.

Dari informasi itu, lanjut L Simanjuntak, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi tentang adanya kemungkinan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. ?Ternyata benar, informasi didapat tentang adanya sebuah gudang penyimpangan pupuk yang berada di Jl Soekarno Hatta,? katanya.

Setelah digerebek dan dicek dokumen dan surat menyurat perusahaan, ternyata terdapat beberapa kejanggalan. ?Dalam dokumen tertera jumlah pupuk sebanyak 300 karung. Namun kenyataan terdapat 7.200 karung atau sekitar 360 ton,? bebernya.

Selain itu, lanjut Simanjuntak, polisi juga menemukan label yang tertera pada karung pupuk, yakni pupuk jenis SSP 36 Natural Phosphate dengan Nomor Izin 09.32.72.000.449 yang diproduksi CV Petro Inti Gresik SF Indonesia dengan berat netto 50 kg. ?Di sini seharusnya pupuk tersebut di produksi di Gresik, Jawa Timur. Namun ternyata pada dokumennya tertulis pupuk tersebut berasal dari Sukabumi,? katanya.

Karena itu, lanjut L Simanjuntak, Polda Sumsel segera mengecek kebenaran perusahan yang beroperasi di Sukabumi. ?Kita sudah berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk mengecek dan memastikan apakah benar perusahaan dimaksud ada beroperasi di Sukabumi,? imbuhnya.

Kemudian, Polda Sumsel juga telah mengecek Departemen Pertanian (Deptan) RI di Jakarta mengenai izin dari produk pupuk tersebut. ?Dari keterangan yang diperoleh dari pihak Deptan, produk tersebut tidak terdaftar. Sehingga pupuk tersebut bisa dikatakan ilegal. Atas dasar itu, kini seluruh pupuk yang terdapat di gudang tersebut kami sita,? tegasnya.

Dia merinci, dua pegawai CV Sandika Sriwijaya, yakni Yanto bertugas sebagai penjaga gudang, serta Agus bekerja di bagian marketing terpaksa diamankan. ?Keduanya kini tengah dimintai keterangan seputar asal mula pupuk ilegal,? sambungnya.

Mengenai Dirut CV Sandika Sriwijaya, bernama Dwi Atmono, Simanjuntak mengaku sudah melayangkan surat panggilan tahap pertama. ?Kita sudah mengirimkan surat panggilan dan mudah-mudahan segera dipenuhi untuk dimintai keterangan,? kata Simanjuntak.

Ditanyai mengenai kemungkinan pupuk tersebut palsu atau oplosan? Simanjuntak mengaku belum berani memberi berkomentar banyak, karena belum mengetahui tentang isi kandungan dari pupuk tersebut. Apakah sesuai dengan yang tertera di label atau tidak. ?Pupuk yang telah kami sita akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kandungannya. Sehingga sebelum diperoleh hasilnya belum berani menduga apapun yang jelas pupuk ini tidak terdaftar,? katanya.

Kemudian, kata Simanjuntak, pupuk tersebut sudah beredar di masyarakat, khususnya kalangan petani. ?Dari dokumen surat angkut PT Sandhika Sriwijaya, ternyata sudah beredar kurang lebih 400 karung atau 2 ton,? katanya.

Lantas, di mana pupuk tersebut telah dipasarkan? Menurut Simanjuntak, dari dokumen perusahaan yang disita diketahui, pupuk ilegal sudah beredar di Gelumbang (Muara Enim), Sungai Lilin (Muba), Martapura (OKUT). ?Bahkan ada yang diedarkan sampai ke Medan, Sumatera Utara,? cetusnya.

Untuk di Palembang sendiri, Simanjuntak memprediksikan telah mencapai 60 karung yang tersebar di beberapa toko kawasan Pasar 16 Ilir. ?Pupuk ilegal dipasarkan dengan harga Rp76 ribu per karung. Artinya, sama dengan harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa pupuk tersebut ilegal. Karena kalau harganya lebih murah pasti menimbulkan tanda tanya,? jelasnya.

Untuk itu, lanjut Simanjuntak, kasus temuan pupuk tersebut akan terus dikembangkan tentang adanya kemungkinan produk pupuk lain yang diedarkan tanpa izin atau pupuk ilegal. ?Kasus ini akan terus dikembangkan. Untuk tahap berikutnya, segera memanggil pemiliknya untuk dimintai keterangan,? katanya.

Terhadap pemiliknya, perwira dengan melati tiga di pundak mengemukakan bakal menjerat tersangka dengan Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU No 12/1992 tentang Budidaya Tanaman karena telah mengedarkan barang yang tidak terdaftar. ?Tersangka diancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp250 juta,? jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pertaniaan dan Tanaman Pangan Sumsel, Ir Leonardo Hutabarat yang dihubungi semalam mengatakan, pupuk tersebut sebenarnya legal. ?Artinya pupuk tersebut memang ada cabangnya di Sukabumi. Kalau ingin lebih jelas silakan hubungi Napoleon (Wadireskrim),? ujar Leonardo sambil menghentikan pembicaraan melalui telepon selulernya.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan tawaran penggarapan proyek-proyek di Timur Tengah setelah mengikuti World Islamic Economic Forum di Kuwait beberapa waktu lalu.

Dalam forum dunia ini, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil ikut menghadiri langsung dengan membawa 70 delegasi dari pelbagai badan usaha pemerintah.

Menurut Sofyan, dalam forum yang banyak diikuti investor-investor Arab ini, delegasi Indonesia juga menyiapkan forum sendiri untuk menjaring proyek baru bagi BUMN. ?Sehingga banyak di antara delegasi BUMN yang bertemu dengan partner bisnisnya, baik yang sudah dirintis maupun yang baru bertemu di sana,? kata Sofyan di Jakarta Selasa (6/5).

Dia menyebutkan bentuk tawaran yang diperoleh antara lain, undangan bagi BUMN karya untuk membangun King Abdullah City. Saat itu delegasi BUMN karya adalah PT Adhi karya Tbk., PT Wijaya karya Tbk., dan PT Waskita karya. Termasuk adanya pembicaraan bisnis antara BUMN perbankan dengan bank-bank Islam di Timur Tengah.

Sedangkan badan usaha penghasil pupuk, PT Pupuk Sriwijaya mendapat tawaran bisnis dengan pemerintah Iran. Lainnya, pemerintah Yordania menekankan kembali untuk mempercepat kerjasama antara PT Petrokimia Gresik dengan Jordania Posphate Mining Company untuk membangun pabrik di Indonesia. ?Yordania ingin bekerja sama dengan membangun pabrik fosfat di Gresik,? ujar Sofyan.

Sayangnya Sofyan belum dapat merinci nilai investasi yang berpeluang diraup dari berbagai proyek itu. ?Saya tidak tahu nilainya, tapi beberapa BUMN sudah menandatangani kesepakatan dengan Arab,? kata dia.

Namun Sofyan tetap meminta tawaran kerja sama ini dikaji dengan hati-hati. Maksudnya, jangan sampai respons terhadap tawaran tersebut diambil secara berlebihan, melebihi batas kemampuan. ?Jadi kalau belum siap, ambil sesuai kemampuan. Jangan makan pekerjaan besar tapi akhirnya tidak terpenuhi,? tuturnya.