Kabar Pusri

Pemerintah diminta mengganti jajaran direksi BUMN yang memproduksi pupuk jika dalam waktu dua bulan ke depan tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani dan indutri perkebunan di dalam negeri, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Demokrat (HPD) HM Syaiful Anwar kepada pers di Jakarta, Selasa.

"Kelangkaan pupuk dalam enam bulan terakhir di Jawa dan Sumatera telah mengakibatkan para petani dan pengusaha perkebunan industri sulit memperoleh pupuk untuk digunakan meningkatkan produksi pertanian," kata Syaiful yang juga ketua umum Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI) itu.

Dia berharap, ketiga BUMN bidang pupuk yakni PT Pupuk Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang Purwakarta dan PT Pupuk Kaltim agar meningkatkan produksi pupuk dan melancarkan distribusi pupuk kepada petani, sehingga dalam musim tanam dua bulan mendatang, petani dan pengusaha perkebunan tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan impor pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani dan pengusaha perkebunan. "Kenaikan produksi pupuk dari BUMN pupuk dan impor pupuk harus mendapatkan pengawasan ketat yang bekerjasama Polri agar dicegah kemungkinan tindakan pemalsuan," katanya.

Syaiful mengkhawatirkan, jika sampai dua bulan mendatang, pupuk masih langka di pasaran, maka jutaan petani, buruh tani dan pekerja di industri perkebunan akan menganggur karena tidak mampu menanam padi dan jenis tanaman lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan tindak kriminal dan dapat mengganggu persiapan Pemilu 2009.

Dia mensinyalir kelangkaan pupuk dalam enam bulan terakhir ini diakibatkan ulah "mafia pupuk" yang bekerja rapi yang diduga melibatkan oknum pagawai perusahaan bidang pupuk, sehingga saat ini banyak ditemukan pupuk palsu yakni perbandingan kemasaran merek pupuk dengan kualitasnya tidak sama.

Di samping itu, jika petani mendapat pupuk yang dinilai asli, harganya sudah melambung tinggi dan tak terjangkau lagi.

Syaiful berharap, aparat Polri dan para direksi BUMN bidang pupuk dapat menindak oknum pegawai jika terbukti mempermainkan atau memalsu produk pupuk di pasaran.

Dia menegaskan, pupuk merupakan komponen utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air, karena itu menjadi tugas pemerintah dan perusahaan penghasil pupuk dalam melaksanakan tata niaga pupuk yang mampu memenuhi kebutuhan petani dan pengusaha perkebunan dengan harga terjangkau.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil menyatakan keyakinannya BUMN akan bersikap netral terhadap partai politik mana pun dan tidak akan memberi bantuan kepada partai.

"Nggak bisa. Sekarang satu sen itu diaudit oleh BPK. BPK itu sangat hati-hati. Kalau mau coba-coba alirkan dana BUMN ke partai, ke mana-mana akan menggali 'lubang' sendiri, karena tak ada yang tidak transparan sekarang ini," kata Sofyan di sela "The Asia HRD Congress 2008" yang dibuka Wapres Jusuf kalla di Jakarta, Rabu.

Menurut Sofyan, undang-undang menyatakan bahwa BUMN tak boleh membantu partai, tetapi orang-orang BUMN boleh saja membantu partai selama mengikuti ketentuan undang-undang.

"Tergantung dari siapa yang membantu, tetapi jangan berlebihan ada batasnya, dan kalau individual ya seperti warga negara biasa. Tapi dia tak boleh menggunakan uang BUMN, kalau uang pribadi dia, silakan," katanya.

Kalau uang BUMN yang dipakai, lanjut dia, maka pejabat BUMN tersebut bisa dituduh korupsi, karena berarti menggunakan uang BUMN bukan untuk tujuan sebenarnya.

"Saya yakin BUMN akan netral dan akan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan UU," katanya.

Seluruh direksi BUMN dipersilakan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing, tambahnya.

Pemerintah mewajibkan petani menyerahkan salinan surat tanah dan identitas diri saat membeli pupuk bersubsidi di pengecer resmi. Bagi petani penggarap, selain identitas diri, mereka juga harus menyerahkan surat keterangan menggarap lahan pertanian dari kepala desa atau lurah setempat.

Menurut Manajer Perencanaan Pengembangan dan Sinergi Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Subhan, Minggu (20/7) di Palembang, kebijakan penyerahan fotokopi identitas diri dan surat tanah bertujuan untuk mempermudah pendataan petani dan lahan pertanian tanaman pangan yang mendapat jatah alokasi pupuk bersubsidi.

Kebijakan itu berlaku sampai 31 Desember 2008. ?Setelah akhir 2008, diharapkan semua petani sudah tergabung dalam kelompok tani atau poktan dan gabungan kelompok tani atau gapoktan di daerahnya. Bagi petani yang tidak masuk dalam poktan dan gapoktan setelah 31 Desember 2008 tidak akan bisa mendapat pupuk bersubsidi,? papar Subhan.

Poktan dan Gapoktan.

Menurut Subhan, petani yang diwajibkan menunjukkan identitas diri dan surat tanah adalah mereka yang belum tergabung dalam poktan dan gapoktan. Bagi yang sudah tergabung, bisa memesan pupuk bersubsidi dari kelompoknya setelah sebelumnya menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Salinan surat tanah yang diserahkan kepada kios pengecer pupuk terlebih dulu harus disahkan kepala desa/lurah setempat. Bisa juga disahkan petugas penyuluh lapangan (PPL) atau kepala cabang dinas pertanian kecamatan setempat. Berdasarkan pantauan Kompas, sejak 1 Juli 2008 para petani yang akan membeli pupuk bersubsidi di pengecer resmi diwajibkan menunjukkan kartu identitas, KTP atau SIM.

?Saya tidak keberatan asal ada jaminan kalau ke depan pupuk tidak mahal dan langka. Kalau tetap langka dan mahal, ya percuma,? kata Tujo (61), petani di Kendal, Jawa Tengah.

Kebingungan penyewa lahan.

Kebingungan dialami sejumlah petani penggarap. Selama ini mereka berstatus sebagai penyewa lahan. Mereka tentu tidak memiliki surat tanah karena surat tanah dipegang pemilik lahan.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesiai, Hermanto Siregar, mengatakan, sebagai langkah awal, semangat menyertakan surat tanah sebagai upaya untuk membangun basis data petani penerima pupuk bersubsidi patut dihargai.

Namun, ke depan tetap harus mengacu pada sistem identitas petani. ?Kalau di luar negeri, tiap plot lahan pertanian sudah teridentifikasi dengan baik terkait luas tanah, pemilik, dan status tanah,? katanya.

Jika pendataan penerima pupuk bersubsidi mengacu pada surat tanah, banyak kelemahan. Mengingat di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 30 persen lahan pertanian yang bersertifikat, dari sekitar 80 juta bidang, maka basis data jumlah pekerja di sektor pertanian di setiap kecamatan tetap harus jadi acuan. Menurut Subhan, pemerintah menggunakan sistem tertutup agar pendistribusian pupuk berjalan efektif dan efisien.

Untuk tahun 2008 ternyata Nanggroe Aceh Darussalam kehilangan pasokan pupuk mencapai 61 ribu ton, Kamis (17/7) yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan pada masa musim tanam petani.

Mengingat tidak terpenuhinya kebutuhan subsidi pupuk sampai 68 persen, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf diminta segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan itu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Bireuen Bustami Hamid kepada Waspada diruang kerjanya, terkait nasib petani yang kesulitan dengan kelangkaan pupuk.

Bustami mengatakan langkah yang harus dilakukan Gubernur adalah segera mengusulkan kembali pada Menteri Pertanian tentang SK untuk angka target kebutuhan subsidi pupuk Aceh.

Karena informasi dari pihak PT. Pusri menerangkan sesuai SK menteri Pertanian jatah pupuk untuk Aceh untuk tahun 2008 hanya dipasokan subsidi sebesar 51 ribu ton lebih. Padahal target kebutuhan pupuk untuk Aceh tahun 2008 mencapai 112 ribu ton, tegas Bustami, maka otomatis Aceh kehilangan pasokan sebesar 61 ribu ton yang tidak terpenuhi.

"Kalau dipresentasekan Aceh cuma dapat subsidi pupuk 42 persen dan kehilangan 58 persen. Maka dengan kondisi demikian menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pupuk di Aceh,? tukas Bustami.

Semua keterangan informasi akurat tersebut berhasil diungkapkan Bustami setelah memanggil para distributor pupuk wilayah setempat untuk menyibak penyebab terjadinya kelangkaan pupuk. Dalam pertemuan tersebut berlangsung alot, bahkan dugaan awal distributor sebagai penyebab kelangkaan pupuk karena mempermainkan pasokan pupuk untuk raup keuntungan.

Namun sinyalemen tersebut kandas dan tidak terbukti setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak PT. Pusri melalui Taufan pihak yang bertanggung jawab untuk pasokan pupuk wilayah NAD.

Sedangkan untuk pasokan pupuk wilayah Kabupaten Bireuen untuk 2008 sesuai SK Gubernur mendapatkan jatah 4368 ton, dan hingga bulan Juni 2008 yang sudah direalisasikan oleh PT. Pusri baru 2103 ton atau 48 persen.

Bustami mengaku sangat menyangsikan jumlah realisasi tersebut sampai harus melakukan pemanggilan tiga distributor pupuk Bireuen yaitu Tabah Mandiri, Jasa Kawan dan Mitra Jasa Bersama. Karena untuk pasokan pupuk pada bulan Juli jatahnya 270 ton tapi baru disalurkan 110 ton.

Sementara sisanya sebanyak 160 ton lagi akan menyusul pasokannya dalam minggu ini. Bahkan kepada pihak Dinas Pertanian selaku instansi terkait juga diminta untuk mengawasi masuknya pasokan pupuk susulan yang akan diterima oleh distributor.

Bustami kembali mengharapkan Gubernur segera mengusulkan penambahan jumlah pasokan pupuk kepada menteri pertanian agar dapat mengatasi soal kelangkaan pupuk.

Apalagi memasuki masa musim tanam kali ini, papar Bustami, sangat menghambat para petani bila kesulitan pasokan pupuk tidak tersedia dengan cukup.

PT Pupuk Sriwidjaja tidak melayani permintaan daerah yang tidak mempunyai rencana dasar kebutuhan kelompok atau RDKK. Ada tiga daerah di Sumatera Utara yang sampai sekarang tidak mempunyai RDKK.

"Kabupaten Karo, Nias, dan Nias Selatan sampai sekarang belum memiliki RDKK. Kami tidak memberikan toleransi. Pupuk tidak dapat kami salurkan ke daerah itu sampai adanya RDKK," kata Manajer PT Pusri Wilayah Sumut, Renaldi Setiabudi, Senin (21/7) di Medan.

RDKK, tutur Renaldi, merupakan landasan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Dasar itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 076 Tahun 2007 Tentang Ketetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pusri memberlakukan kebijakan itu sejak Juni 2008 lalu. Sejumlah daerah tetap meminta penyaluran tanpa adanya RDKK.

"Kami beri penjelasan bahwa pupuk bersubsidi merupakan uang negara yang harus diselamatkan. Kami sempat didatangi petugas dari Markas Besar Polri. Mereka meminta penyaluran pupuk dilakukan sesuai aturan. Jika penyaluran ini tidak beres, kami (Pusri) yang malah kena masalah," kata Renaldi.

Sebelumnya hampir seluruh daerah di Sumut menyalurkan pupuk tanpa RDKK. Daerah yang kini sedang musim tanam sudah memakai dasar RDKK. Daerah yang dia maksud di antaranya Kabupaten Toba Samosir, Samosir, Serdang Bedagai, dan Simalungun.

Tidak Semua.

Meski sudah memberlakukan RDKK, tidak semua petani di Kabupaten Simalungun mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani Nagori (setingkat desa-Red) Panembeian, Kecamatan Panembeian Panei, Kabupaten Simalungun Jhon Panjaitan (45) mengaku kesulitan mendapatkan urea bersubsidi. "Padahal, dia sudah tergabung dalam kelompok tani di desanya. Satu-satunya persoalan kami yang belum selesai adalah pupuk. Susah mencari pupuk," katanya.

Menanggapi hal itu, Renaldi mengatakan mestinya seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak sulit mencari pupuk bersubsidi. Jika masih ada yang kesulitan, tuturnya, maka ada masalah dalam penyaluran. "Saya bisa kejar KCD (kepala cabang dinas) Pertanian setempat untuk mendapatkan penjelasan," katanya. Renaldi mengatakan Kecamatan Panembeian tahun 2008 mendapatkan jatah 523 ton urea bersubsidi. Dari jumlah itu, 270 ton di antaranya sudah tersalurkan sampai akhir Juni. "Memang jatahnya terbatas karena penyalurannya harus tepat. Jika masih kurang, sudah saatnya mencari alternatif seperti menggunakan pupuk organik," katanya.

Dia merespon positif langkah Pemerintah Provinsi Sumut yang merelokasi penyaluran pupuk urea bersubsidi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan. Langkah ini dilakukan agar di waktu depan jatah untuk Sumut tidak berkurang. Hal ini terlihat dari jatah urea Sumut 2008 sebesar 168.532 ton. Jatah ini lebih kecil daripada jatah tahun 2007 sebesar 195.098.

Pengawasan penyaluran pupuk ini sempat disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat panen raya padi akhir pekan lalu di Simalungun. Presiden menegaskan siapapun yang mencoba bermain dengan pupuk subsidi maka akan berhadapan dengan hukum. "Tangkap, masukkan ke penjara," kata Yudhoyono.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) segera menerapkan sistem distribusi tertutup guna mengurangi tingkat kebocoran serta penyalahgunaan pupuk bersubsidi dari pemerintah kepada para petani.

Sistem distribusi akan mengedepankan pembelian pupuk bersubsidi dengan bukti kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga pembelian pupuk bersubsidi di luar kebutuhan para petani dapat dihindari. Tujuan lainnya adalah supaya distribusi dan pengadaan pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati para petani yang membutuhkan.

"Untuk memudahkan, para petani bisa memanfaatkan distribusi model ini dengan memberdayakan kelompok tani atau kelompok kolektif petani lainnya," kata Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Subagyo pada sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2008 di Semarang, pekan kemarin.

Peraturan menteri itu sendiri, mengatur PT Pupuk Sriwijaya untuk kembali menangani pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kebutuhan petani di 18 Kabupaten di Jateng menggantikan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).

Selama ini PT Pusri dalam distribusi pupuk bersubsidi selalu mengacu kepada surat keputusan (SK) Bupati/Walikota. Namun yang jamak terjadi kebutuhan di lapangan dengan ketentuan gubernur juga berbeda. Akibatnya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi selalu menjadi persoalan bagi petani. Oleh karena itu, untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul di lapangan, PT Pusri akan menerapkan sistim distribusi tertutup.

"Setidaknya untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi di pengecer terdekat nantinya petani harus bisa menunjukkan KTP," kata dia.

Sementara itu, pelaksanaan regulasi yang mengatur perubahan penugasan serta tanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Jateng bukan sesuatu yang baru. Soalnya PT Pusri sebelumnya juga pernah melaksanakan tenggungjawab serupa sebelum sempat diambilalih sementara oleh Pupuk Kaltim.

Bahkan, PT Pusri hingga kini masih memiliki instrumen pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Jateng, seperti distributor dan pengecer.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kunto Hadi mengatakan, untuk menjamin kebutuhan selama masa transisi mulai (1/7) hingga (31/7) ini, PT Pusri telah mengajukan kerja sama operasinal (KSO) dengan PT PKT dan PT Pupuk Kujang.

Pemkab Blora minta PT Pusri menambah jatah pupuk bersubsidi untuk Blora. Sebab, selama ini jatah pupuk tersebut masih dirasa kurang. Akibatnya, saat petani membutuhkan, pupuk (urea) bersubsidi langka. Akibatnya harga pupuk melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Perintaan itu dilakukan dengan kirim surat langsung.

Plt Kepala Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Prayitno melalui Kasubdin Perdagangan Pujianto mengatakan, untuk pupuk 2008, pemkab minta tambah jatah delapan ribu ton. Jatah pupuk yang diminta itu, kata dia, berdasarkan luasan lahan yang membutuhkan pupuk. ''Karena jatah pupuk memang berdasarkan luas lahan pertanian. Kami sudah mendata ulang luas lahan petani,'' kata Pujianto.

Selama ini, dengan luas sawah 46.129.921 hektar dan lahan tegalan seluas 26.278.278 hektar serta lahan waduk seluas 56.962 hektar. Blora hanya mendapat jatah 39.656 ton pupuk bersubsidi. Jatah itu berdasarkan pupuk yang diberikan pada delapan distributor pupuk di Blora. ''Pada 2007 ada tambahan 5.181,6 ton, sehingga menjadi 44.837,6 ton . Tahun ini kami berharap ditambah lagi,'' ungkapnya.

Jatah pupuk untuk Blora sebanyak 39.656 ton tersebut sudah diatur dan sesuai keputusan gubernur Jateng nomor 12/2007. sehingga kalau permintaan tambahan delapan ribu ton itu dipenuhi, jatah pupuk 2008 untuk Blora sebanyak 47.656 ton. Sementara itu, di lapangan, distributor juga terkadang tidak menerima jatahnya secara utuh. Dalam berbagai kesempatan, distributor juga jatahnya dikurangi. Distributor CV Rahmat misalnya pada 2007 jatahnya sebanyak 6.299 ton untuk melayani dua kecamatan yakni Blora dan Banjarejo dengan luas lahan (sawah dan tegalan) 7.635, 716 hektar. Namun, pupuk yang diterima hanya 6.231 ton atau kurang 268 ton. ''Bagaimana petani tidak kesulitan pupuk, wong jatahnya kurang. Dan rata-rata semua distributor merasakan itu,'' kata Efendi, direktur CV Rahmat.

Menanggapi keluhan itu, Pujianto berusaha minta PT Pusri menambah alokasinya. Sedang di lapangan, dia bersama anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pertisida (LP3) mengawasi ketat distribusinya. Surat ke PT Pusri itu sudah di kirim, usai dimintakan tandatangan Bupati Blora Yudhi Sancoyo.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah merencanakan program penciutan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dengan membentuk perusahaan induk atau `holding company`.

"Kalau tahun ini, tentu tidak bisa selesai," katanya di Magelang, Sabtu, sebelum mengakhiri kunjungan ke SMA Taruna Nusantara bersama rombongan para pimpinan sejumlah perusahaan di bawah BUMN.

Ia mengatakan saat ini terdapat 139 perusahaan BUMN yang akan diciutkan jumlahnya menjadi 85 perusahaan.

Nantinya, katanya, perusahaan-perusahaan BUMN itu akan mengelompok ke dalam 25 perusahaan induk (holding companies), dan diperkirakan butuh waktu antara tiga hingga empat tahun untuk melaksanakan program tersebut.

"Perlu waktu dalam tempo tiga sampai empat tahun, jadi program ini akan diimplementasikan oleh pemerintah berikutnya, karena secara teori jabatan saya berakhir Oktober tahun depan," katanya.

Upaya membangun holding BUMN itu, katanya, antara lain dimulai dari sektor perkebunan, industri pupuk, pertambangan dan perbankan.

Ia menjelaskan, proses pembangunan perusahaan holding BUMN membutuhkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tujuannya adalah untuk menjadikan BUMN agar lebih efisien dan produktif.

"Untuk menjadikan BUMN lebih efisien dan produktif, tidak harus dengan perombakan manajemen besar-besaran," kata Sofyan Djalil menambahkan. (*)

Komisi B DPRD Sumut ?panggil? PT Pusri, PT Petrokimia Gresik selaku penyalur pupuk bersubsidi dan Disperindagsu (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Sumut untuk membahas kasus menghilangnya pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan petani menjerit dan ribuan hektar tanamannya terancam gagal panen.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi B DPRD Sumut Belly Simanjuntak dan Drs H Mahmuddin Lubis kepada wartawan, Rabu (2/7) di DPRD Sumut menanggapi kasus menghilangnya pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota yang diduga dipermainkan oleh distributor pupuk nakal, menjualnya ke perkebunan dengan harga non subsidi.

?Kita telah jadualkan pemanggilan pimpinan PT Pusri, PT Petrokimia Gresik dan Disperindagsu pada, Senin (6/7) di DPRD Sumut, guna mempertanyakan sekaligus mempertanggung-jawabkan atas menghilangnya pupuk bersubsidi di pasaran, sehingga kehidupan petani semakin terpuruk,? ujar Belly senada dengan Mahmuddin. Dikatakan Sekretaris FP Demokrat ini, Komisi B tidak akan main-main terhadap masalah ketiadaan pupuk ini, sebab menyangkut kehidupan masyarakat petani yang terancam mengalami kerugian yang sangat besar akibat tanaman sayur-mayurnya terancam gagal panen.

?Jika dalam rapat itu nantinya terungkap ada pihak-pihak yang ikut bermain, baik PT Pusri, PT Petrokimia Gresik, maupun distributor serta agen-agen pupuk nakal menyalahgunakan jatah pupuk untuk petani, dewan secara lembaga akan merekomendasikan ke Poldasu untuk segera ditangkap,? tegas Belly.

Berkaitan dengan itu, Belly mengajak semua pihak untuk memantau serta melakukan investigasi terhadap para distributor maupun agen-agen pupuk bersubsidi di sejumlah Kabupaten/Kota dalam menyalurkan pupuk dimaksud, jika ada ditemukan kecurigaan adanya penyelewengan segera laporkan kepada aparat terkait.

Sebab berat dugaan, katanya, pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk jatah masyarakat petani, dijual dengan harga non subsidi ke sejumlah perkebunan, sehingga petani tidak dapat menikmatinya dan secara terpaksa menggunakan pupuk organik berupa kandang ayam maupun kotoran lembu.

Kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi di sebagian besar sentra produksi pertanian di Indonesia disebabkan oleh proses sosialisasi distribusi pupuk dengan sistem smart card atau kartu pintar yang tidak optimal. Selain itu, hingga kini mesin untuk menggesek kartu pintar baru dimiliki oleh kios pengecer pupuk bersubsidi yang ada di kecamatan, padahal mesin tersebut harusnya sudah terdistribusi hingga ke kios pengecer pupuk di tingkat kelurahan atau desa.

Demikian disampaikan Direktur Sarana Produksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Vudnik Sujono ketika dihubungi SH, Senin (7/7). ?Keberhasilan sistem smart card memang ditentukan oleh proses sosialisasi selama taraf uji coba Januari hingga Desember tahun lalu di enam kabupaten,? katanya.

Vudnik mencontohkan di kabupaten Sleman dan Batang proses uji coba Smart Card ada yang dapat berjalan dengan baik, namun ada yang tidak. Dia mengakui tidak optimalnya sistem smart card karena nomor pin tidak mudah diingat oleh petani atau habisnya kertas cetaknya.

?Memang, ditemui ada kelompok tani yang lupa pinnya sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan masalah tersebut tidak sempat diproses. Sementara itu, kartu dipegang oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua Kelompok Tani,? jelas Vudnik.

Terkait dengan itu, menurutnya menteri pertanian dan para produsen pupuk telah melakukan evaluasi sebulan lalu. Beberapa solusi langkah yang akan diambil, tegas Vidnik seperti petani dan kelompok tani tetap bisa mengambil jatah pupuk yang ada di kios pengecer.

Selain itu, lanjutnya Pusri Holding yang terdiri dari PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Pusri pada 1 Juli lalu telah melakukan sosialisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. ?Para produsen pupuk tersebut akan menggerakan distributor dan petugas penyuluh untuk RDKK,? ujar Vudnik.

Ia menargetkan pada 1 Januari 2009 seluruh wilayah penyaluran pupuk subsidi telah melakukan sistem RDKK untuk perencanaan kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi, di samping sistem smart card. ?Jadi ada dua model, yaitu RDKK dan smart card, dan nantinya akan dilihat mana yang lebih murah dan efisien,? tandasnya.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera mengevaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara direksi dan karyawan seluruh BUMN.

"Saya akan meminta seluruh direksi BUMN untuk mnyampaikan kepada kami PKB yang sudah dibuat dan kami akan evaluasi, bila PKB tersebut merugikan pemegang saham maka akan direvisi," kata Sekretaris Menteri Negara BUMN, M Said Didu, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar seluruh PKB tidak lagi berkecenderungan memihak karyawan secara berlebihan. Bahkan PKB kerap menjadi beban perusahaan sehingga keuntungan BUMN yang sedianya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan BUMN yang bersangkutan tidak dapat diaplikasikan secara optimal.

Sebelumnya, Menteri Neraga BUMN, Sofyan Djalil, memastikan kesejahteraan karyawan BUMN tidak perlu diragukan sebab hampir 74 persen keuntungan BUMN dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan.

Said sendiri meminta, BUMN memberikan persentase yang wajar kepada karyawan yaitu sekitar 10 persen dari total keuntungan dan sisanya (sebesar 90 persen) hendaknya diperuntukan bagi pengembangan korporasi.

"Bagi BUMN besar seperti PT Pertamina kalo dipatok 10 persen, jumlahnya besar sekali, jadi Pertamina tidak bisa main persentase. Menurut saya, ada beberapa kriteria gaji maksimal karyawan 18 kali per tahun itu yang sedang kita bahas termasuk gaji dan insentif serta jasa produksi," katanya.

Sampai sejauh ini, Kementerian Negara BUMN hanya mengatur besaran gaji bagi jajaran direksi dan komisaris, tetapi pengaturan gaji karyawan ditentukan melalui PKB yang diatur oleh direksi.

"Selama ini direksi dalam pembuatan PKB selalu mendapat tekanan dari berbagai pihak, padahal kadang yang dituntut oleh karyawan bukan hak normatif tapi kenikmatan yang lebih. Inilah yang menyebabkan direksi `lost power`," tambah Said Didu.

Menjelang peralihan produsen pupuk dari pupuk PT Kaltim (PKT) ke PT Pusri Palembang, berbagai masalah bermunculan.

Setelah banyak distributor yang menunda delivery order (DO) pengambilan pupuk, harga pupuk urea bersubsidi juga melebihi harga ecera tertinggi (HET). Di Desa Gedebeg dan Plumbon Kecamatan Ngawen misalnya, meski HET resmi hanya Rp60.000, namun di pupuk urea dijual Rp90.000 per sak.

?Meski ditambah dengan NPK, tetap saja harganya mahal. Kalau dirupiahkan, harga pupuk bersubsidi itu masih Rp75.000 per sak,?ujar Kasmani, salah seorang petani Desa Gedebeg,kemarin. Dia menduga kurangnya stok di pengecer resmi lantaran pupuk bersubsidi tersebut dijual kepada pembeli yang bukan petani.

?Logikanya kan seperti itu.Buktinya pengecer tidak resmi masih punya stok banyak sedang yang resmi malah tidak ada. Temuan ini sudah saya laporkan ke Komisi B,?? terangnya. Dua anggota Komisi B DPRD Blora, Singgih Hartono dan Anton Sudibyo saat dikonfirmasi kemarin mengatakan mengaku sudah menerima laporan tersebut. Bahkan, untuk membuktikan temuan tersebut,keduanya membeli pupuk tersebut di Ngawen.

?Bukti nota pembeliannya ada. Harganya memang Rp90.000,? terangnya. Komisi B mendesak agar Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) segera memperketat pengawasan.Pasalnya, dugaan adanya pihakpihak tertentu yang memainkan momentum peralihan produsen pupuk ini untuk kepentingan sendiri sangat kental.

Salah satu indikasinya adalah banyaknya distributor pupuk yang melakukan penundaan DO pengambilan pupuk. Dia juga meminta KP3 tegas. Jika distributor beralasan persoalan penundaan DO tersebut karena kurangnya armada maka wilayah kerja distributor tersebut harus dikurangi.

?Daripada petani terus menerus dikorbankan. Makanya KP3 harus tegas,?tandasnya. Ketua KP3 kabupaten Blora Umartono mengaku belum menerima laporan lonjakan harga pupuk bersubsidi. Namun, dia memastikan pihaknya akan segera menurunkan tim untuk mengecek dan memantau distribusi pupuk. ?Sebenarnya beberapa hari ini KP3 sudah memantau. Namun segera akan kita telusuri lagi laporan ini,?paparnya.