Kabar Pusri

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah belum temukan kata sepakat berbeda tentang status PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), sehingga proses likuidasi yang akan dilakukan terhadap pabrik pupuk tersebut tertunda.

Komisi VI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan yudisial riview ke Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam rapat kerja Komisi VI dipimpin Totok Daryanto, dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membahas proses likuidasi PT. AAF, Selasa (12/2), di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Komisi VI berpendapat bahwa status PT. AAF adalah bagian dari BUMN, sedangkan Pemerintah berpandangan PT. AAF bukan BUMN.

Menurut Rambe Kamarulzaman (F-PG), PT. AAF berdiri dengan penyertaan modal negara, sesuai dengan PP No. 6 Tahun 1979 menyatakan negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal dalam pengusahaan dan pengembangan industri pupuk urea di Daerah Istimewa Aceh bersama dengan negara Asean lainnya. ? Jumlahnya 56, 34 Juta USD,? tegasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan pada tahun 2006, PT. AAF menggunakan dana APBN untuk membayar gaji karyawannya. Dalam prosesnya DPR telah menyatakan bahwa PT. AAF adalah BUMN, jika dilikuidasi harus berdasarkan dengan No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Anggota dari F-PDIP Aria Bima menyatakan bahwa perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah terhadap status PT. AAF diperlukan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan ini.

Efiyardi Asda tidak dapat menerima penjelasan dari Meneg BUMN, dia mengkhawatirkan adanya iktikat yang tidak baik dalam rangka menyelesaikan masalah ini.

Zaenal Abidin yang berasal dari Aceh mengharapkan PT. AAF dapat segera menjalankan produksinya, sehingga dapat mensejahterakan rakyat khususnya Aceh.Dia setuju untuk menjual pabrik pupuk tersebut yang kemudian diadakan tender ulang secara terbuka.

Menteri Negara BUMN Safyan Djalil memaparkan PT. AAF bukan merupakan BUMN berdasarkan PP No 6 Tahun 1979, Kep. Menkeu 151/KMK.011/1979, dan Anggaran Dasar AAF yang menyatakan Penyertaan Modal Negara dilakukan oleh negara kepada PT. Pusri, selanjutnya PT. Pusri melakukan penyertaan modal kepada AAF, sehingga Pemegang saham AAF adalah PT. Pusri bukan negara RI.

UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang BUMN menyatakan suatu perusahaan disebut BUMN apabila terdapat penyertaanmodal negara secara langsung. Oleh karena itu AAF bukan BUMN, namun merupakan anak perusahaan PT. Pusri modalnya sebesar 60%.

Selain itu, sofyan Djalil juga menjelaskan dasar hukum bahwa pembubaran dan likuidasi AAF tidak memerlukan PP yaitu berdasarkan Pendapat Depkumham pembubaran AAF tidak memerlukan PP mengingat AAF bukan BUMN maka pembubarannya cukup dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)

Dia juga mengatakan bahwa Likuidasi AAF merupakan tidak lanjut dari sidang kabinet yang intinya memutuskan bahwa AAF cenderung untuk dilikuidasi kerena permasalahan ketiadaan pasokan gas dan Pemerintah RI telah memberikan subsidi gas sejak berdirinya perusahaan tersebut selama 20 tahun.

Berdasarkan Business Plan yang telah disusun bersama Direksi PT. Pusri, Direksi PT. PIM dan Eks Direksi PT. AAF disimpulkan bahwa integrasi antara PT. PIM dan PT AAF memerlukan persyarakatan jaminan pasokan gas atau perlu gasifikasi batubara, alokasi dana yang cukup besar yakni untuk gasifikasi barubara USD 800 Juta, membayar kepemilikan saham asing Rp. 63 milyar, hutang Rp. 414 milya. Persyaratan tersebut sulit dipenuhi mengingat keterbatasan APBN.

Selanjutnya, Sofyan menjelaskan atas rekomendasi dari Komisi VI, telah menghentikan proses likuidasi PT.AAF, namun telah terjual oleh likuidator senilai Rp. 32 Milyar, aset PT. AAF berupa gedung di jalan TB. Simatupang Kav. 18 Cilandak, Jakarta Selatan.

Hasil penjualan aset likuidasi diutamakan untuk membayar kepada para kreditur preferen diantaranya kepada negara atau pajak terhutang, para kreditur konkuren apabila terdapat sisa hasil penjualan, dan dibagikan kepada pemegang saham PT. AAF yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

KECERIAAN mulai hinggap di wajah petani Sumbar, seiring telah dibongkarnya 4200 ton pupuk di Pelabuhan Teluk Bayur Selasa (19/2), pagi. Pasalnya hampir tiga minggu petani Sumbar menjerit akibat harga pupuk melambung tinggi mencapai Rp200 ribu per karung, yak hanya itu pupuk di pasaran juga sulit didapat. "Kami akan segera mendistribusikan pupuk tersebut ke 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar," ujar Area Manager PT Pusri Sumbar Mohammad Syam dihubungi Jurnal Nasional, kemarin.

Menurut dia, kapal agak terlambat datang dari jadwal yang sudah ditentukan karena pengaruh cuaca buruk beberapa pekan terakhir periaran Indonesia bagian barat. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran, sehingga kapal terlambat sampai di Sumbar.

Faktor ini telah memicu kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Sumbar, seperti di Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanahdatar, Padangpanjang, dan Pasaman. "Jadi, kelangkaan bukan disebabkan adanya distributor nakal, tapi dikarenakan keterlambatan kapal dalam pendistribusian ke wilayah Sumbar," tukasnya.

PT Pusri cabang Sumbar sebelumnya telah mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk karena persediaan stok pupuk di gudang Pusri tersisa 283 ton. "Bukan berarti PT Pusri Sumbar lamban dalam bekerja," tegasnya. General Manager Pelindo Padang Budi Prayitno mengatakan, untuk bongkar muat pupuk di pelabuhan membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari.

Asisten II Setdaprov Sumbar Surya Dharma Sabirin dengan tegas meminta PT Pusri untuk langsung mendistribusikan pupuk dari pelabuhan ke daerah, tanpa harus diendapkan dulu di gudang. "Pupuk itu segerakan didistribusi ke distributor masing-masing daerah. Jangan sampai masuk ke gudang Pusri lagi, karena pengguna pupuk sudah lama menunggu," katanya.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat memastikan kelangkaan pupuk SP-36 yang dikeluhkan petani segera teratasi. ?Sudah ada bongkar muat di pelabuhan untuk SP-36 dan urea,? kata Hazairin di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan, keluhan kekurangan stok pupuk bukan hanya terjadi di satu kabupaten saja. Tetapi di seluruh wilayah Kalbar. Penyebabnya gelombang besar yang terjadi di wilayah perairan Jawa.

Kata Hazairin, subsidi pupuk dari pemerintah lebih dari 50 persen. Pupuk dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram dan kios harus membayar kontan untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. ?Kios harus bayar cash kepada PT. Pusri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,? katanya.

Untuk penyaluran ke daerah-daerah lain di Kalbar, misalnya di Kabupaten Sanggau, PT Pusri menyalurkan pupuk urea sebanyak 500 ton. ?Sedangkan untuk pupuk SP-36, satu per tiga dari urea,? ungkap Hazairin.

Penggunaan pupuk, baik urea maupun SP-36, untuk tanaman pertanian dan perkebunan. Jika ada perusahaan perkebunan yang menampung atau menimbun pupuk dalam jumlah besar akan mendapat sanksi.

?Termasuk kios yang menjual dalam jumlah banyak kepada pengusaha. Pupuk yang bersubsidi disalurkan agar petani sejahtera dan mau mengembangkan pertaniannya,? tambah Hazairin.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kalbar Awang Sofian Rozali meminta distribusi pupuk bersubsidi harus diterima petani tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan. ?Mesti tepat kepada petani yang berhak melalui mata rantai distribusi yang sesuai dengan peraturan menteri pertanian,? katanya.

Anggota Komisi B tersebut mengungkapkan, harga tebus pupuk urea yang bersubsidi sebesar Rp1.200 per kilogram. Sedangkan non-subsidi sebesar Rp3.200 per kilogram. ?Sekarang stoknya masih tersedia. Distribusinya harus dikawal sehingga benar-benar tepat sasaran, karena pupuk ini dibiayai oleh APBN,? ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kinerja tim pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dibentuk pemerintah daerah. ?Saya kira perlu ada evaluasi kinerja tim ini. Saya melihat fungsi pengawasan dan pemantauan tidak berjalan. Ini terlihat kerap terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani mengeluh,? katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga mendesak distributor pupuk di tingkat kabupaten/kota tidak satu badan usaha saja. Jika itu yang terjadi, kata Awang, kecenderungan praktik monopoli bakan terjadi. ?Saya kira perlu melibatkan koperasi untuk membantu penyaluran. Pengawasan lebih mudah karena petani juga bagian dari koperasi,? katanya.

PT Pusri Palembang akan membangun pabrik pupuk NPK untuk meningkatkan produksi petani sekaligus mempercepat revitalisasi.

Direktur Utama PT Pusri Palembang Dadang Heru Kodri menjelaskan,tren penggunaan pupuk pada masa mendatang sebaiknya diarahkan menggunakan pupuk NPK. Dia menilai, penggunaan pupuk majemuk tersebut dapat meningkatkan hasil produksi petani, sekaligus mempercepat program revitalisasi pertanian. Menurut Dadang, nantinya penggunaan pupuk diarahkan ke NPK, bukan SP36.

?Ke depan, kita bicara pupuk berimbang itu lebih tajam, sehingga kekurangan pabriknya bisa kita laporkan ke pemerintah supaya Pusri bisa membangun lagi pabrik pupuk NPK atau pupuk majemuk,? tandasnya, saat melakukan pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah kemarin. ?Ini bisa kita lakukan karena sekarang ini Pusri juga memproduksi, hanya saja dimiliki perusahaan Malaysia.

Tetapi, kita juga mau bikin kerja sama mengenai produksi NPK kalau rekayasa baru kita bikin di Malaysia.Untuk sekarang ini produksinya baru 150.000 ton per tahun,? tambahnya bersemangat. Namun dia mengungkapkan, untuk membangun pabrik pupuk NPK, dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Dia memperkirakan, investasi yang dibutuhkan sekitar USD45 juta untuk kapasitas pada 2007. Sedangkan dengan kenaikan harga gas saat ini,dia menegaskan, investasi yang dibutuhkan menjadi dua kali lipat atau sekitar USD85 juta untuk kapasitas 300.000 ton pupuk NPK per tahun.

?Kita memang harus memproduksi NPK. Kalau tidak, produktivitas yang dihasilkan tidak bagus. Misalnya, petani kelebihan menggunakan urea, warna daun yang dihasilkan memang hijau, tapi buahnya tidak ada,? tandas Dadang. Menurut dia, pembangunan pabrik NPK seharusnya dilakukan tahun kemarin. Namun, saat itu kondisinya belum memungkinkan. ?Selama pemerintah belum membebaskan, industri kita belum bisa lakukan seperti negaranegara luar yang telah lebih dulu melakukan,?jelasnya. Dadang melanjutkan,saat ini pilihan yang dimiliki hanya dua, yaitu bank yang bersedia memberikan kucuran dana karena proyek yang digarap sangat menguntungkan atau pemerintah memberikan garansi.

Dia menambahkan,untuk membangun pabrik NPK, Pusri membutuhkan berbagai persiapan infrastruktur paling cepat dua tahun. ?Tetapi, yang sudah kita lakukan dengan PT Agrim milik Malaysia beberapa waktu lalu, waktu yang dibutuhkan hanya 1,5 tahun saja,? ungkapnya.

Sementara itu, Manajer Pusat Pemasaran Daerah (PPD) Sumsel Sulfa Ganie menjelaskan, berdasarkan pengecekan langsung keberadaan pupuk urea bersubsidi di lapangan,hingga 15 Februari 2008, total pupuk yang telah disalurkan berjumlah 30.628 ton. Dia menuturkan, penyaluran pada Januari sebanyak 22.542 ton dan Februari 8.086 ton. ?Untuk tahun ini, alokasi pupuk subsidi untuk Sumsel berjumlah 165.483 ton, atau naik sekitar 5.000 ton dibandingkan tahun kemarin.Saat ini, kita lihat di depot-depot ketersediaan pupuk memang banyak,begitu juga harganya tetap diterima petani Rp1.200/kg,?tandasnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut sudah tiga tahun ini berjalan tanpa rencana yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Padahal RDKK merupakan acuan prosedural penyaluran pupuk bersubsidi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian. Akibatnya, terjadi banyak terjadi kebocoran penyaluran pupuk.

"Pupuk bersubsidi bukan barang komersial. Pupuk itu mesti jatuh ke tangan petani yang membutuhkan. Kenyataan di lapangan, pupuk banyak jatuh ke petani kaya dan penyalur sendiri yang mempunyai lahan pertanian. Jika seperti ini terus, maka petani miskin kita tidak akan mendapatkan kesejahteraan," kata Penyelia PT Pupuk Sriwidjaja Regional Sumut, Mulia Putra Nanda, Jumat (15/2) di Medan.

Mestinya pembagian pupuk bersubsidi ke petani di lakukan berdasarkan RKDKK. Melalui RDKK petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan mengajukan kebutuhan pupuk yang disetujui petugas teknis, penyuluh, kepala cabang dinas kecamatan. Hal itu tertuang dalam Permentan Nomor 76 tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 2008.

"Kenyataan di lapangan, paling tidak di Sumut, belum pernah ada RDKK yang dibuat pemerintah daerah. Kami belum pernah menerima RDKK dari pemerintah daerah. Kami tidak tahu harus menyalurkan pupuk ke mana. Kriterianya apa bagi yang menerima. Semua belum ada, yang ada hanyalah jatah di masing-masing daerah," katanya.

Tidak Singgung

Dalam surat Sekda Provinsi Sumut Nomor 521 / 2008 yang ditandatangani Muhyan Tambuse sama sekali tidak menyinggung tentang RDKK. Tembusan surat yang diterima PT Pusri hanya menjelaskan jatah pupuk bersubsidi di Sumut dan di masing- masing daerah. Jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut di tahun 2008 ini sebanyak 168.532 ton. Jumlah ini lebih kecil dari jatah tahun 2007 dan 2006.

Tiga tahun terakhir, jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut selalu turun. Pada 2006, jatah Sumut 237.000 ton dan 2007 kembali turun menjadi 200.000 ton . Pada waktu yang bersamaan, di Sumut terdapat pengembangan lahan tanamanan pangan yang signifikan. "Jatah semakin sedikit, sementara kebutuhan semakin besar," katanya.

Salah satu daerah yang banyak terjadi kebocoran pupuk bersubsidi banyak terjadi di Kabupaten Karo. Di Tapanuli Utara, Sekda Kabupaten bahkan meminta permohonan kepada PT Pusri agar pupuk di salurkan ke distributor yang ada. "Ini jelas bertentangan dengan aturan pemerintah. Mereka belum mengerti bahwa pupuk bersubsidi ini bukan komoditi komersial," katanya.

Asisten Penyelia PT Pusri Paino mengatakan kondisi ini terjadi sejak 2006. Harapan untuk menerbitkan RDKK ada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota mengacu pada Permentan itu sejak 2007. Pemkab dan Pemkot mesti menjabarkan penyaluran itu agar tidak terjadi kebocoran di kemudian hari.

Sekretaris Pusat Koperasi Unit Desa ( Puskud) Sumut Zainudin--distributor pupuk mengatakan menerapkan aturan pemerintah susah di lapangan. "Banyak pihak yang ingin menangguk keuntungan dari pupuk bersubsidi. Memang itu kondisinya. Kami ini serba salah karena memang tidak ada aturan dari pemerintah daerah," tuturnya.

Jumlah agen pupuk bersubsidi akan dikurangi. Selain terkait dengan pengurangan kuota pupuk urea subsidi untuk Nanggroe Aceh Darussalam, pengurangan juga dilakukan untuk mencegah perembesan pupuk ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan NAD Iskandar Ahmad di Banda Aceh, Jumat (8/2), mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pengurangan agen karena melihat ketidakefektifan distribusi pupuk. ?Namun, kalau mengenai jumlah saya belum bisa memastikan. Kami juga belum bicara kepada PT Pusri selaku distributor di Aceh,? katanya.

Dia menjelaskan, Departemen Pertanian mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi untuk tahun 2008 menjadi hanya 51.000 ton, dari 67.000 ton pada tahun 2007. Pengurangan jatah tersebut terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan urea oleh petani yang hanya sekitar 59.000 ton.

Meski terjadi pengurangan, kata Iskandar, beberapa daerah sentra beras di Aceh meminta tambahan kuota. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Iskandar mengaku sudah meneruskan permintaan tersebut kepada pemerintah pusat, namun belum ada jawaban. ?Realisasi jatah untuk tahun 2008 juga belum ada.

Mungkin pada pertengahan tahun sudah ada kepastian itu,? katanya. Pengurangan jumlah agen, kata Iskandar, juga untuk memangkas dan mempermudah penyaluran serta pengawasan distribusi pupuk subsidi tersebut kepada para petani. ?Selama ini sangat sulit pengawasannya karena tidak ada yang mengawasi sampai pada level terendah. Tidak ada yang tahu kalau memang terjadi perembesan pada perkebunan karena subsektor ini memang banyak membutuhkan,? katanya. Khawatirkan pupuk.

Dewan Jagung Nasional mengkhawatirkan penurunan produksi jagung akibat kelangkaan pupuk di seluruh Indonesia. Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatra Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho, Jumat (8/2), mengatakan, petani jagung mengeluhkan tidak adanya pupuk urea, KCl, dan Sp36. Kalaupun ada, harganya melambung.

?Para stakeholder perlu duduk bersama dan membicarakan ini. Sulitnya memperoleh pupuk kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong produksi tanaman pangan,? kata Adhie.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea di Sumbar mencukupi. ?Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk. Namun, kita punya cadangan dari stok Januari,? katanya. (ART/MHD)

Para petani di Sumatera Barat kesulitan mendapatkan pupuk dalam sepekan terakhir. Mereka khawatir bila kelangkaan pupuk tidak segera tertangani, produksi pertanian akan merosot. Namun, pemerintah berkeras bahwa ketersediaan pupuk di Sumatera Barat cukup terjamin.

Suprapto, petani jagung di Jorong Pujorahayu Kanagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman, Minggu (10/2), mengatakan, pupuk yang sulit diperoleh adalah urea serta NPK. Kedua jenis pupuk itu dibutuhkan untuk jagung hibrida.

?Di kios-kios, harga pupuk masih tetap tetapi mereka tidak punya barangnya. Mereka memperkirakan pupuk baru datang minggu depan,? kata Suprapto.

Dia menambahkan, pupuk yang sulit diperoleh akan membuat hasil panen berkurang. Apalagi, saat ini panas masih cukup banyak di Pasaman sehingga hasil panen akan semakin sedikit.

Panen jagung maksimal, menurut Suprapto, bisa mencapai 2 ton dari luas lahan sekitar 2500 meter persegi. Namun, dengan pupuk yang minim maupun panas yang terlalu banyak, hasil panen diperkirakan turun menjadi 1,6 ton. Padahal, harga jagung mencapai Rp 2.150 per kilogram.

Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea dari suplai bulan Januari masih tersisa 788 ton dan tersimpan di Gudang Pusri, Padang.

?Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk, sehingga pupuk urea untuk bulan Februari baru didistribusikan tanggal 13 nanti. Namun, kita masih punya cadangan dari stok bulan Januari. Hingga kini belum ada permintaan tambahan pupuk dari kabupaten dan kota,? ujar Gamawan.

Dia meminta bupati atau wali kota mengawasi pendistribusian pupuk dari distributor ke pengecer di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Djoni mengatakan, kebutuhan pupuk urea untuk wilayah Sumatera Barat mencapai 71.000 ton per tahun. Kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan kuota pupuk dari PT Pusri.

Kompos

Djoni menambahkan, pemerintah terus menggalakkan pembuatan dan penggunaan pupuk kompos sebab bisa menghemat pemakaian pupuk buatan sampai 50 persen.

Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatera Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho mengatakan, pemerintah perlu duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan masalah pupuk ini agar produksi pertanian tidak melorot karena petani kesulitan mendapatkan pupuk.

?Dengan program percepatan tanaman pangan, kebutuhan pupuk pasti akan bertambah. Ini yang perlu dibahas oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder,? katanya. (ART)

Kelangkaan pupuk urea yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon sejak sebulan terakhir, masih terus berlangsung. Padahal saat ini, para petani sedang membutuhkan pupuk untuk memulai masa pemupukan pertama dan kedua.

Jika kelangkaan terus berlanjut, maka produktivitas padi di Kabupaten Cirebon dipastikan akan terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Cirebon, Dedi Supardi, melayangkan surat kepada Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, juga PT Pupuk Kujang selaku produsen pupuk urea yang menyuplai kebutuhan pupuk di wilayah Kabupaten Cirebon.

Melalui surat tersebut, bupati berharap agar kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Cirebon dapat segera teratasi. ''Surat tersebut akan saya buat besok (Selasa, 12/1) agar pasokan pupuk ke Kabupaten Cirebon bisa kembali normal,'' kata dia di Cirebon, Senin (11/2).

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon, Ir Ali Efendi MM, membenarkan bahwa kelangkaan pupuk urea memang masih terus berlangsung di wlayah Kabupaten Cirebon. Menurut dia, kelangkaan pupuk itu telah berlangsung sejak Januari 2008. Berdasarkan informasi dari para distributor, ujar dia, pasokan pupuk dari produsen (PT Pupuk Kujang) memang mengalami keterlambatan.

Ali menyebutkan, kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Cirebon pada Januari 2008, mencapai 8.000 ton. Namun, pasokan pupuk dari PT Pupuk Kujang ternyata hanya mencapai 7.000 ton. Sedangkan kebutuhan pada Februari 2008, mencapai 3.000 ton. ''Untuk Febuari malah hingga kini belum dikirim,'' ungkap dia.

Pasokan pupuk urea, menurut dia, saat ini memang sangat dibutuhkan para petani untuk pemupukan pertama dan kedua tanaman padi. Jika pemupukan mengalami keterlambatan, dia khawatir produktivitas padi milik para petani akan terganggu.

Hal tersebut juga dipastikan akan menghambat pencapaian peningkatan produktivitas padi sebanyak lima persen yang dicanangkan pemerintah pusat.

Karenanya, sambung Ali, selain bupati akan melayangkan surat kepada menteri pertanian, Komisi D DPRD Kabuaten Cirebon pun akan datang langsung ke PT Pupuk Kujang. Para anggota DPRD, tutur dia, akan meminta agar masalah pupuk dapat segera di atasi.

Manajer Komunikasi PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Arifin yang dikonfirmasi Republika secara terpisah mengatakan bahwa pada 13 Februari 2008 akan datang sebanyak 4.000 ton urea dari Pelabuhan Semarang. ''Itu pupuk dari Pusri. Totalnya 44 ribu ton yang akan datang secara bertahap,'' ujar dia menjelaskan.

Sedang untuk Februari pihaknya akan memasok sebanyak 24 ribu ton dan Maret 20 ribu ton. Pupuk itu, kata dia, didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sebagian Jateng, Banjar dan Cirebon.

PIHAK PT Pupuk Sriwijaya Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mengakui, seluruh kebutuhan pupuk urea di Sumbar telah didrop ke 55 distributor pupuk. Kendati demikian, kelangkaan dan harga pupuk yang tinggi membuat masyarakat petani menjerit dan persoalan itu belum teratasi.

Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Sumbar Kombes Pol Ade Rahmad Suhendi saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (8/2) menduga, ada pihak-pihak yang menimbun pupuk.

Rahmad meminta masyarakat, khususnya petani untuk tidak ragu-ragu melaporkan para penimbun tersebut ke pihak berwajib. "Kami akan menindak tegas kalau memang ada ditemukan orang yang menimbun pupuk siapa pun dia, karena perbuatan penimbunan tersebut bisa dijerat dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Silakan petani melaporkan kepada kami kalau memang ada kegiatan penimbun pupuk di daerahnya," katanya.

Dari data PT Pusri setiap bulan, delivery order telah disalurkan mencapai 5.160 ton dengan kebutuhan Sumbar yang 5.400 ton sebenarnya tak perlu terjadi kelangkaan parah seperti sekarang ini yang dibarengi dengan harga pupuk menjunjung tinggi.

Ketua YLKI Sumbar, Dahnil Aswad menilai, kelangkaan dan tingginya harga pupuk di pasaran memungkinkan sekali akibat ulah praktik para mafia pada barang ini. "Saya menyimak, apa pun barang yang disubsidi pemerintah pasti sarat dengan permainan mafia. Pasalnya, adanya range harga antara yang disubsidi dengan nonsubsidi," tukasnya.

Lakukan Koordinasi

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar H Leonardy Harmainy, mendesak PT Pupuk Sriwijaya melakukan koordinasi hingga ke tingkat pengecer. "Ini kan aneh, pupuk bersubsidi bisa hilang di pasaran. Kalau pun ada, harganya jauh di atas ketentuan, kalau tetap dibiarkan justru yang akan rugi petani sendiri," tukasnya. Menurut Leonardy, dipastikan dengan harga pupuk seperti ini, petani tak akan beruntung, sebab untuk memenuhi ongkos produksi saja mereka sudah kewalahan.

Dari pantauan Jurnal Nasional di pasaran, harga sekarung pupuk dengan berat 50 kilogram mencapai Rp80 ribu. "Padahal, biasanya hanya Rp50 ribu, dan itu jika ditanyakan ke pengecer sering kali dijawab stok habis," kata Ramdani, petani dari Solok Selatan.

Ramdani mengungkapkan, kenaikan harga pupuk urea itu telah merebak di berbagai daerah kantong-kantong pertanian di Sumbar. "Dharmasraya, Tanah Datar, Agam, dan Solok Selatan, hampir semua petani menjerit atas kenaikan harga dan kelangkaan pupuk," katanya.

Kordinator Pengaduan Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Erison AW, membantah kalau Pusri menyatakan pupuk tak langka. "Sebab laporan dari berbagai kelompok tani yang masuk ke kami justru kelangkaan itu terjadi di lapangan," ujarnya.

Dia juga menekankan pihak Pusri atau pemerintah harus turun ke lapangan dan menata kembali manajemen pemasaran pupuk. "Jangan sekadar menerima laporan dari belakang meja, kalau ingin menyelamatkan petani di daerah ini," tandasnya.

Produksi pupuk urea oleh lima BUMN pupuk di dalam negeri diproyeksikan mencapai sekitar 5,99 juta ton, atau naik dibandingkan realisasi produksi tahun lalu sebesar 5,81 juta ton.

"RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) produksi (pupuk urea) tahun 2008 sebesar 5,99 juta ton, naik dibandingkan produksi 2007 sebesar 5,81 juta ton," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) selaku induk BUMN pupuk, Bowo Kuntohadi, di Jakarta, Jumat (8/2).

Menurutnya, Produksi tersebut akan digunakan untuk memasok pupuk urea bersubsidi dan pupuk urea non subsidi untuk industri dan perkebunan besar. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007, total pupuk bersubsidi yang harus dipasok lima BUMN mencapai 4,3 juta ton.

PT Pusri mendapat kewajiban pasokan pupuk urea bersubsidi 1.135.717 ton, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) 1.867.213 ton, PT Pupuk Kujang 932.288 ton, PT Petrokimia Gresik 321.000 ton dan PT Pupuk Iskandar Muda sejumlah 52.782 ton.

Alokasinya untuk tanaman pangan (2,73 juta ton), hortikultura (287.109 ton), perkebunan (926.681 ton), peternakan (12.403 ton), dan perikanan (143.807 ton). Bowo memperkirakan total permintaan urea pada 2008 di dalam negeri baik pupuk urea bersubsidi maupun nonsubsidi mencapai 5.848.637 ton.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Tjahjono mengatakan RKAP produksi pupuk non urea untuk ZA sebesar 660 ribu ton, SP-36 700 ribu ton, NPK Phonska 800 ribu ton. "Untuk memenuhi tugas pemerintah memasok ZA bersubsidi sebanyak 700 ribu ton perlu impor 40 ribu ton," ujarnya.

Demikian pula dengan SP-36. Dari penugasan pemerintah cq Mentan untuk memasok SP-36 bersubsidi sebanyak 800 ribu ton, maka Petrogres harus mengimpor sebesar 100 ribu ton. "Untuk pupuk NPK, kami bisa memenuhi penugasan pemerintah kepada Petrogres guna memasok NPK sebesar 800 ribu ton dari produksi sendiri," katanya.

Selain Petrogres, pemerintah juga menugaskan PKT dan Pupuk Kujang memasok pupuk NPK bersubsidi masing-masing sebesar 50 ribu ton. Lebih jauh Bambang mengatakan Petrogres juga memproduksi pupuk kimia non subsidi yaitu KCL dengan target produksi dan penjualan sebesar 75 ribu ton.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan, pihak PT Pusri memiliki stok pupuk urea sekitar 70.000 ton, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan pupuk pada tahun ini.

Dia menegaskan, pihaknya berani menjamin tidak akan terjadi kekurangan pupuk urea di tingkat petani. ?Saya yakin dengan persediaan 70.000 ton,kebutuhan pupuk kita lebih dari cukup,?tegasnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk urea Sumsel setiap tahun sekitar 165.000 ton dengan rincian 35.000 ton untuk perkebunan dan tanaman nonpangan. Sedangkan, 135.000 ton untuk tanaman pangan yang tersebar di seluruh daerah dalam Provinsi Sumsel.

?Untuk rincian per daerah,kita kurang dapat pastikan jumlahnya, tapi dibagikan sesuai tingkat kebutuhan,? terang dia. Indra menegaskan, Pusri tidak memproduksi pupuk jenis lain kecuali urea karena pihaknya fokus dengan produksi yang dihasilkan.Bahkan dia menuturkan, beberapa anak perusahaan Pusri menjadi agen pupuk KCL dan SP-36 untuk menunjang kebutuhan pupuk para petani di setiap daerah.

?Kalau pupuk lain kita tidak bisa jamin terjadi atau tidaknya kelangkaan,? tegasnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada tahun ini tidak akan terjadi kenaikan harga pada pupuk urea.Pasalnya, dia mengungkapkan tidak terjadi kenaikan bahan baku yang membuat harga tidak normal di pasaran.

?Harga lokal tetap pada angka Rp1.200 per kilogramnya, sedangkan ekspor 400 dolar per tonnya,?terangnya. Sementara itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palembang A Fanani Yahya mengatakan, menjaga kondisi urea di Sumsel serta Kota Palembang, sudah menjadi kewajiban PT Pusri.

?Pusri seharusnya memiliki program yang baik dan menyentuh kepentingan para petani. Karena tanpa adanya pupuk, maka produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal,?terangnya.

Dia menegaskan,pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PT Pusri. Selain itu, melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan. ?Hanya dengan pengawasan yang optimal, maka dapat menghindari kelangkaan pupukdiSumsel,?pungkasdia.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) PPD Lampung kini memiliki stok pupuk urea bersubsidi 7.203 ton. Kemarin (4-2), Pusri membongkar muatan 2.700 ton pupuk tersebut. Hari ini (5-2), rencananya Pusri membongkar muatan 8.200 ton pupuk urea bersubsidi di Pelabuhan Panjang.

Kepala Bagian Pengadaan Penjualan (PP) Pusri PPD Lampung Azwani mengatakan selain stok pupuk yang sedang dibongkar dan akan masuk Selasa (5-2), Pusri masih menambah pasokan pupuk ke Lampung. "Mungkin dalam satu dua hari ini ada penambahan, tapi kami belum terima surat resminya, jadi belum tahu berapa jumlah pastinya," kata Azwani.

Dia menjelaskan kini stok pupuk urea bersubsidi Pusri di gudang lini II Panjang berjumlah 1.241 ton. Sedangkan di gudang lini III yang terdiri dari gudang Tegineneng (1.119 ton), gudang Pringsewu (1.236 ton), gudang Bandarjaya (2.064 ton), gudang Kalibalangan (886 ton), dan gudang Sekincau (657 ton). Total stok pupuk di gudang lini III berjumlah 5.962 ton.

"Untuk stok 2.700 ton yang masuk kemarin, agak terhambat dalam pelaksanaan bongkar muat. Pasalnya, kondisi cuaca yang hujan menyebabkan pelaksanaan bongkar muat tidak dapat dilakukan. Kalau hujan, ureanya bisa hilang. Jadi agak terkendala. Seharusnya sudah selesai bongkar," ujarnya.

Sementara itu, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengaturan Alokasi Pupuk di Provinsi Lampung 2008 hingga kemarin belum diterbitkan.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung, Edi Yanto, draf alokasi pupuk ini sudah diajukan kepada Gubernur, tinggal disahkan.