Pusri News

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi penyaluran dana subsidi pupuk melalui Kartu Tani bakal diperluas pada 2020. Penerapan metode tersebut sejauh ini masih dilaksanakan sebagai uji coba di sejumlah provinsi.

Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menyatakan bahwa jumlah petani yang berhak menerima subsidi pupuk mencapai 10,7 juta orang. Menurutnya, sampai akhir 2019 penggunaan Kartu Tani baru menyentuh angka 600.000 akun dari total 6 juta kartu yang telah diterbitkan.

"Tahun depan mulai efektif dan akan dimaksimalkan. Kalau bisa, semuanya sudah menerapkan. Kami sudah menjalin kerja sama dengan bank Mandiri, BNI, dan BRI dalam mengalokasikan anggaran subsidi pupuk," ujar Edhy ketika ditemui di kompleks parlemen, Kamis (12/12/2019).

Uji coba penggunaan Kartu Tani pertama kali dilaksanakan di lima provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada 2018, uji coba diperluas ke 10 provinsi yang mencakup Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Adapun Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Kartu Tani disebut memiliki sejumlah keunggulan yang meliputi single entry data, proses validasi berjenjang secara daring, transparan, multifungsi dan diharapkan dapat memberi kepastian bahwa distribusi bantuan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Besaran anggaran subsidi pupuk yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI untuk 2020 berada di angka Rp26,62 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pupuk dengan volume 7,94 juta ton.

Sumber:https://ekonomi.bisnis.com/read/20191212/99/1180845/penerapan-kartu-tani-untuk-subsidi-pupuk-diperluas-pada-2020

KBRN, Palembang : PT Pusri menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi permasalahan ketersediaan pasokan gas bumi yang kini tengah dialami oleh sejumlah pabrik pupuk di Indonesia. Meski pasokan gas yang dimiliki hingga saat ini tercukupi, namun untuk jangka panjang persoalan gas dianggap dapat menjadi ancaman serius.

Sekretaris PT Pusri, RA Rahim, mengungkapkan PT Pusri membutuhkan 220 MMSCFD gas bumi setiap tahunnya guna memastikan empat pabriknya tetap beroperasi. Untuk kebutuhan gas sebesar itu, PT Pusri menerima pasokan dari Pertamina EP (140 MMSCFD) , Conoco Philips (70 MMSCFD) dan dari PT Tropic Energy Pandan (10 MMSCFD).

Rahim mengatakan, pasokan gas PT Pusri dipastikan aman hingga tahun 2023 seiring berakhirnya masa kontrak dengan ketiga pemasok tersebut. Namun, untuk masa kontrak lima tahun berikutnya muncul permasalahan karena berkurangnya cadangan gas yang diproduksi oleh Pertamina EP sebagai pemasok terbesar PT Pusri.

“Kami menerima info bahwa di Pertamina EP cadangan gasnya agak decline, jadi kemungkinan pasokan ke kami akan berkurang. Tapi kemungkinan untuk perpanjangan kontrak tetap ada hanya saja jumlahnya berapa belum dapat dipastikan,” ujar Rahim kepada RRI di Palembang, Selasa (10/11/2019).

Menurut Rahim, pihaknya belum dapat memastikan perpanjangan untuk lima tahun kedepan karena pembicaraan terkait perpanjangan kontrak baru akan dibicarakan satu tahun jelang berakhirnya masa kontrak. Meski demikian, untuk memastikan produksi tetap berjalan PT Pusri telah menyiapkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan gas mereka.

“Ada sumber baru yang di Saka Kemang Koridor yang cadangan gasnya nomor 4 paling besar di dunia saat ini dengan cadangan gas mencapai 2 triliun Kaki Kubik (Tcf). Saat ini kami kami sedang jajaki kerja samanya untuk menutupi bila nanti ada kekurangan pasokan,” bebernya.

Tidak hanya soal pasokan, Rahim menilai masalah lain yang perlu dibenahi adalah harga gas untuk pupuk yang dinilai masih terlalu tinggi. Padahal, gas bumi adalah bahan baku utama untuk produksi pupuk urea dengan komposisi mencapai 70% dari total biaya produksi.

“Saat ini harga gas yang ditetapkan Jadi kalau harganya makin tinggi otomatis biaya produksi makin besar. Ini salah satu faktor yang membuat kita sulit bersaing. Mungkin ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus,” pungkasnya.

Sumber:http://rri.co.id/post/berita/757089/ekonomi/antsipasi_masalah_ketersediaan_gas_pt_pusri_lirik_blok_saka_kemang.html

RMOLSumsel. Sebagai wujud rasa syukur dalam memasuki usia ke-60 Tahun, Pusri yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) memaknainya dengan menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya dengan melaksanakan acara Pemberian Santunan dan Do’a Bersama 1.500 Anak Yatim yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna PT Pusri Palembang, Selasa (10/12).

Kegiatan yang bekerjasama dengan BPM Al-Aqobah I Pusri ini, merupakan salah satu wujud kepedulian PT Pusri Palembang terhadap masyarakat sekitar perusahaan, anak yatim dan kaum dhuafa khususnya. Selain do’a bersama dilaksanakan juga pengajian Kitab Suci Al-Qur’an dan shalawat oleh anak yatim, ceramah agama dan do’a oleh Ustadz Dr. Muhajirin MA serta seluruh tamu undangan dihibur dengan penampilan musik hadroh. Hadir pula pada acara ini Direktur Utama beserta jajaran Direksi Pusri didampingi isteri, jajaran Pejabat Eselon I beserta isteri dan unsur muspika Kalidoni.

Sebanyak 1.500 anak yatim dari 45 panti asuhan yang ada di sekitar perusahaan berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan Pusri setiap tahun ini, dengan bantuan yang diberikan berupa, uang tunai senilai Rp.100.000/anak, uang pembinaan Panti Asuhan sebesar Rp.1.000.000/panti asuhan. Peralatan mandi berupa handuk, sikat gigi, pasta gigi dan sabun mandi, beras 60 kg / panti asuhan, paket makan KFC dan susu kotak untuk 1.500 anak panti.

Tema dari HUT ke-60 Pusri tahun ini yaitu Solusi agroindustri membangun negeri”, untuk itu pada kesempatan yang baik ini Pusri memohon do’a dari warga sekitar perusahaan dan anak yatim yang hadir agar Pusri diberikan keberkahan serta kelancaran bisnis perusahaan, agar mampu memberikan yang terbaik bagi negeri melaui inovasi serta solusi untuk agroindustri.

Moeslimchoice | Industri pupuk Tanah Air diam-diam ternyata dalam kondisi mengkhawatirkan. Hal itu terkuak saat Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Pupuk Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), BPH Migas, dan Kementerian ESDM, Kamis (6/12).

Kepada dewan, Direktur PT Pupuk Indonesia Holding Company, Aas Asikin Indat menjelaskan hingga kini belum ada kepastian kontrak gas kepada pabrik pupuk yang akan berakhir dalam dua tahun mendatang. Padahal, kebutuhan gas bagi pabrik pupuk sangat vital dan memerlukan jangka panjang.

"Mayoritas gas berakhir di 2021-2022, dan banyak yang belum ada kepastian, termasuk alokasinya belum kami terima," ujar Asikin. Di tengah sebagai bahan baku produksi pupuk urea, harga gas justru dinilai masih terlampau tinggi. "Jadi gas dalam biaya produksi itu menempati 70% sehingga harga gas ini sangat berpengaruh pada harga pokok dari pupuk sendiri," keluh Asikin.

Tingginya harga gas sangat berdampak pada produksi pupuk di Tanah Air. Salah satu yang ia contohkan Pupuk Iskandar Muda yang memiliki dua pabrik yang baru memiliki alokasi kepastian gas 30 MMSCFD. Padahal kebutuhannya mencapai 110 MMSCFD.

"Jadi kurang 80 MMSCFC, sehingga dari dua pabrik baru bisa jalan kurang lebih 1 pabrik. Jika tidak dijalankan maka mulai 2020 dua pabrik di Iskandar Muda ini tidak bisa jalan," sambungnya.

Pun demikian dengan Pusri Palembang yang baru dijamin hingga tahun 2023. "Gasnya belum ada, mungkin 2024 kalau ini tidak dipenuhi pabrik di Palembang semua akan berhentim" tutupnya.

Mendengar pemaparan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika merasa khawatir dengan keberlangsungan industri pupu Tanah Air. "Melihat supply dan demand, ini ngeri sekali!" ujar Kardaya menanggapi pemaparan PT Pupuk Indonesia. (amn)

Sumber : https://www.moeslimchoice.com/read/2019/12/07/30008/pabrik-pupuk-tanah-air-terancam-gulung-tikar

SRIPOKU.COM - PT Pupuk Indonesia terancam tutup pasca tahun 2022 nanti. Pasalnya, setelah tahun tersebut lewat, belum ada kepastian mengenai pasokan gas yang kontraknya habis 2022 nanti.

Dikutip dari Harian Umum Kompas halaman 13 edisi Jumat 6 Desember 2019, PT Pupuk Indonesia membawahi sejumlah perusahaan pupuk. Dimana, salah satunya adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), yang berlokasi di Palembang. Jika nantinya apa yang dicemaskan terjadi, maka kemungkinan besar Pusri akan terkena dampaknya.

Hal ini terkuak dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR di Jakarta Kamis (5/12/2019). Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Asa Asikin Idat, mengatakan industri pupuk membutuhkan kecukupan pasokan gas dalam jangka waktu panjang karena berkontribusi 70 persen terhadap biaya produksi.

"Akan banyak pabrik tutup jika tidak ada kepastian pasokan (gas)," kata Asa, seperti dikutip dari Harian Umum Kompas. Sripoku.com akan mencoba memintai konfirmasi PT Pusri terkait pernyataan Dirut PT Pupuk Indonesia mengenai hal ini.


Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1220803/pusri-targetkan-pabrik-npk-operasional-pada-2020

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terus menjaga ketersediaan pupuk mulai dari tingkat produsen hingga distributor untuk memenuhi kebutuhan petani. Langkah itu dengan harapan menjaga tingkat kesejahteraan para petani yang nantinya bisa mengangkat taraf hidup mereka di masa mendatang.

"Presiden selalu mengatakan Indonesia harus bisa berdaulat pangan, pupuk memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian, khususnya meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 6 Desember 2019.

Ia mengatakan peran strategis pupuk ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari hulu hingga hilir dengan tujuan menjaga ketersediaan pupuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

"Pupuk menjadi salah satu komoditas penting. Komoditas pupuk bukan merupakan barang dagangan, ada dana subsidi yang cukup besar dalam penyaluran," ucapnya.

Kemendag mencatat pada 2014 dana subsidi pupuk yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp1,2 triliun dan angka ini terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar Rp29,5 triliun. Dengan kondisi itu dibutuhkan pengawasan pengawasan tepat, perlu peran stakeholder termasuk distributor untuk menjaga ketersediaan stok pupuk di masyarakat.

"Harus tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu," katanya. Sementara itu, tambahnya, saat ini pendistribusian pupuk bersubsidi masih menghadapi permasalahan termasuk yang sifatnya sangat mendasar. "Seperti keterlambatan distribusi, kesalahan pengiriman, bahkan kelangkaan pupuk yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat menyebabkan gagalnya program prioritas pemerintah," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri pupuk nasional terancam sekarat karena kurangnya pasokan gas. Jika tidak segera di atasi masalah ini akan membuat industri pupuk menutup pabriknya dan target produksi pupuk nasional bisa-bisa tidak tercapai.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik masih kekurangan pasokan gas sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk.

 

Sementara untuk Pusri Palembang, pasokan gas tidak ada masalah sampai 2023. Tapi alokasi untuk 2024 belum terjamin dan diperkirakan akan kurang.

Peristiwa serupa sebenarnya juga pernah terjadi di tahun 2013. Mengutip situs resmi Kementerian Perindustrian, pada 2013 kekurangan pasokan gas juga dialami oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara.

Untuk antisipasi jangka pendek, PIM diupayakan mendapatkan gas dari kilang Arun, yang mengolah gas dari ladang Tangguh, Papua Barat milik BP.

Namun karena jarak yang jauh, biaya yang harus ditanggung pun lebih besar. Untuk 1 kargo gas dengan muatan 3.300 million metric standard cubic gas (mmscfd) sehingga PIM harus merogoh US$ 24juta.

Akibatnya, PIM terpaksa menonaktifkan satu dari dua pabrik yang ada. Produksi PIM dengan mengoperasikan satu pabrik mencapai 50.000 ton per bulan.

Hal tersebut kembali terjadi di tahun ini. Jika berlarut-larut maka akan sangat sulit untuk mencapai target produksi pupuk dalam negeri.

Menurut Direktorat Jenderal Minyak danGasBumiKementerianESDM, jenis gas yang digunakan untuk produksi pupuk adalah gas lean gassepertimetanadanetana yang jumlahnya melimpah di alam.

 

Selain itu, RI juga memiliki cadangan gas terbesar kedua di Asia Pasifik hanya kalah dari China. Menurut BP, cadangan gas Indonesia mencapai 2,8 triliun m3 pada 2018. Jika produksi gas alam Indonesia per tahun mencapai 72,8 miliar m3 maka cadangan tersebut cukup untuk kurang lebih 40 tahun ke depan.

Kalau dalam satu tahun produksi gas mencapai 72,8 miliar m3 maka produksi per hari mencapai 199,4 juta m3. Total kebutuhan gas untuk lima entitas produsen pupuk terbesar tanah air mencapai 891 mmscfd atau setara dengan kurang lebih 25-26 juta m3 per hari.

Menurut data CEIC, total konsumsi gas Indonesia per hari setara dengan 106,78 juta m3. Artinya jika dibandingkan dengan produksi masih surplus. Mengacu data di atas, artinya Indonesia tidak sedang krisis gas. Jumlah yang diekspor pun juga semakin lama semakin berkurang. Sejak 2013, porsi penggunaan dalam negeri selalu lebih besar ketimbang ekspor.

 

Fenomena kekurangan pasokan gas untuk industri pupuk ini disampaikan oleh Direktur PT Pupuk Indonesia Holding Company Aas Asikin Indat kemarin di hadapan anggota komisi VII DPR RI.

"Melihat supply dan demand, bukannya ngeri. Tapi ini ngeri sekali!" ujar Kardaya Warnika salah satu anggota dewan, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT Pupuk Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), BPH Migas, dan Kementerian ESDM sendiri, kemarin.

Di hadapan para anggota dewan, Dirut PT Pupuk menjelaskan banyak kontrak gas yang akan berakhir dalam dua tiga tahun mendatang, dan belum ada kepastian perpanjangan bagi pabrik-pabrik pupuk.

"Industri pupuk memerlukan pasokan gas yang jangka panjang, sementara ini 2-3 tahun kami harapkan bisa jangka panjang. Mayoritas gas berakhir di 2021-2022, dan banyak yang belum ada kepastian gasnya termasuk alokasinya belum kami terima," ujar Asikin, saat rapat dengar pendapat bersama pemangku kepentingan di gedung dewan. Kamis (05/12/2019).

Masalah tak sampai di situ saja, harga gas untuk pupuk juga dinilai masih terlalu tinggi. Padahal, gas bumi adalah bahan baku utama untuk produksi pupuk urea dengan komposisi kurang lebih 70% dari total biaya produksi.

Artinya masalah kekurangan pasokan bukan karena Indonesia krisis gas tapi lebih ke arah distribusinya. Pemerintah harus segera menangani masalah ini jangan sampai target produksi pupuk nasional tak tercapai ujung-unjungnya memberatkan petani dan produktivitas jadi turun.

Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi VII DPR RI kesulitan menyembunyikan ekspresi wajah mereka usai mendengar paparan dari Direktur PT Pupuk Indonesia Holding Company Aas Asikin Indat, kemarin.

Salah satu anggota, yakni Kardaya Warnika, bahkan sampai menyebut kondisi industri pupuk mengerikan usai mendengarkan paparan Asikin. Ini tak lain karena beberapa pabrik pupuk terancam setop operasi akibat kekurangan pasokan gas.

"Melihat supply dan demand, bukannya ngeri. Tapi ini ngeri sekali!" ujar Kardaya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT Pupuk Indonesia dan pemangku kepentingan sektor ESDM yang bertanggung jawab memastikan pasokan, yakni Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), BPH Migas, dan Kementerian ESDM sendiri, kemarin.

Di hadapan para anggota dewan, Dirut PT Pupuk menjelaskan Banyak kontrak gas yang akan berakhir dalam dua tiga tahun mendatang, dan belum ada kepastian perpanjangan bagi pabrik-pabrik pupuk.

"Industri pupuk memerlukan pasokan gas yang jangka panjang, sementara ini 2-3 tahun kami harapkan bisa jangka panjang. Mayoritas gas berakhir di 2021-2022, dan banyak yang belum ada kepastian gasnya termasuk alokasinya belum kami terima," ujar Asikin, saat rapat dengar pendapat bersama pemangku kepentingan di gedung dewan. Kamis (05/12/2019).

Selain soal kepastian pasokan gas, harga gas untuk pupuk juga dinilai masih terlalu tinggi. Padahal, gas bumi adalah bahan baku utama untuk produksi pupuk urea dengan komposisi kurang lebih 70% dari total biaya produksi.

"Jadi gas dalam biaya produksi itu menempati 70% sehingga harga gas ini sangat berpengaruh pada harga pokok dari pupuk sendiri," kata Asikin.

Ia menjabarkan dan memberi contoh, harga rata-rata gas yang dikenakan untuk pupuk dalam negeri ada di kisaran US$ 5,8/MMBTU. Sementara, harga pesaing bisa di rata-rata US$ 3,95 per MMBTU.

Asikin juga menceritakan salah satu contoh di Pupuk Iskandar Muda di mana terdapat dua pabrik dengan kebutuhan gas sampai 110 MMSCFD, tetapi baru punya alokasi kepastian gas 30 MMSCFD. "Jadi kurang 80 MMSCFC, sehingga dari dua pabrik baru bisa jalan kurang lebih 1 pabrik."

Meskipun sudah coba diakali dengan meneken perjanjian jual beli gas dengan Pertamina, namun perjanjian tersebut belum juga efektif. "Jika tidak dijalankan maka mulai 2020 dua pabrik di Iskandar Muda ini tidak bisa jalan."

Sementara untuk Pusri Palembang, pasokan gas tidak ada masalah sampai 2023. Tapi alokasi untuk 2024 belum terjamin dan diperkirakan akan kurang. "Gasnya belum ada, mungkin 2024 kalau ini tidak dipenuhi pabrik di Palembang semua akan berhenti."


Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20191206082637-4-120824/ngeri-pak-jokowi-pabrik-pupuk-ri-terancam-setop-operasi

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan beberapa pabrik pupuk di entitas anak berpotensi berhenti operasi akibat kekurangan pasokan gas dalam beberapa tahun ke depan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengungkapkan mayoritas kontrak gas pada entitas anak berakhir pada 2021-2022. Meskipun akan selesai, banyak dari kontrak tersebut belum mendapatkan kepastian kelanjutan kontrak serta alokasi gas.

"Industri pupuk memerlukan pasokan gas yang jangka panjang. Sementara ini, 2-3 tahun. Jadi kami harapkan bisa jangka panjang," ujarnya di Komisi VII DPR, Kamis (5/12).

Tercatat, dari lima entitas anak yang memproduksi pupuk, tiga perusahaan mengalami kekurangan pasokan gas industri pada 2019. Ketiganya meliputi PT Pupuk Iskandar Muda dengan defisit gas sebesar 80 million standard cubic feet per day (MMSCFD), PT Pupuk Kujang 10 MMSCFD, dan PT Petrokimia Gresik 12 MMSCFD.

Khusus untuk Pupuk Iskandar Muda, ia bilang saat ini terdapat dua pabrik dengan kebutuhan gas 110 MMSCFD. Namun, pasokan gas baru mencapai 30 MMSCFD. Artinya, terjadi defisit sebesar 80 MMSCFD. Guna menutupi kekurangan gas, perseroan terpaksa membeli gas di pasar spot (terbuka) yang notabene harganya lebih mahal. "Dari dua pabrik, baru bisa jalan kurang lebih hanya sekitar setengah pabrik," katanya.

Sebetulnya, lanjut dia, Pupuk Iskandar Muda telah memiliki Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina (Persero). Namun, perjanjian itu belum efektif. Jika kontrak itu tak kunjung direalisasikan maka dua pabrik milik Pupuk Iskandar Muda terancam macet. Tahun depan, defisit gas pada Pupuk Iskandar Muda diprediksi menjadi 55 MMSCFD.

"Kalau tidak dijalankan (PJBG dengan Pertamina) maka mulai 2020 dua pabrik yang di Iskandar Muda ini tidak bisa jalan. Jadi kami harapkan kontrak dengan Pertamina untuk bisa diefektifkan untuk menjalankan dua pabrik," pintanya.

Tak jauh berbeda, Pupuk Kujang juga mengalami defisit 10 MMSCFD pada 2019. Tahun depan, Pupuk Kujang juga diramal masih mengalami defisit gas sebesar 10 MMSCFD. Saat ini, satu pabrik milik Pupuk Kujang telah berhenti operasional. "Namun mulai 2023, satu pabrik akan terhenti. Bahkan, di 2028-2029 semua pabrik akan terhenti kalau kalau tidak mendapatkan pasokan gas," ungkapnya.

Sementara itu, PT Petrokimia Gresik mengalami defisit sebesar 12 MMSCFD, tahun depan defisitnya diprediksi turun menjadi 8 MMSCFD. Ia menuturkan Petrokimia Gresik memiliki kontrak jangka panjang dengan Husky CNOOC Madura Limited (HCML). Perjanjian itu belum efektif karena masih terdapat perbaikan pada HCML.

Menurutnya, jika proyek HCML belum mendapatkan kepastian maka Petrokimia Gresik diusulkan mendapatkan alokasi gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru, Alas Tua, dan Cendana dengan harga sesuai dengan harga keekonomian pabrik. "Kalau tidak dapatkan (kontrak efektif) maka pabrik khususnya urea di Petrokimia Gresik pada 2021 bisa tidak akan jalan," katanya.

Di sisi lain, ia bilang tidak terdapat permasalahan pada pasokan di PT Pusri Palembang dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dari catatan perseroan, Pusri Palembang mengalami surplus sebesar 35 MMSCFD pada 2019, dan masih diramal surplus hingga 2023. Akan tetapi, Pusri Palembang belum mendapatkan alokasi gas, sehingga diprediksi mengalami defisit pada 2024. "Mungkin 2024 kalau ini tidak dipenuhi pabrik yang ada di Pusri Palembang semua akan terhenti," ucapnya.

Sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205140551-85-454433/pasokan-gas-kurang-ancam-operasional-pabrik-pupuk-indonesia

Jakarta - Pabrik pupuk di Indonesia terancam tak bisa beroperasi akibat sedikitnya pasokan gas untuk industri. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di komisi VII DPR RI.

Aas menjelaskan hal ini terjadi karena mayoritas kontrak gas pada entitas anak akan berakhir pada 2021-2022 dan belum mendapat kontrak selanjutnya.

"Industri pupuk itu memerlukan pasokan gas dalam jangka panjang. Ini 2-3 tahun, jadi kami harapkan bisa jangka panjang," kata dia di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Dia menjelaskan ada tiga dari lima perusahaan yang mengalami defisit pasokan gas industri tahun ini, antara lain PT Pupuk Iskandar Muda dengan defisit gas sebesar 80 million standard cubic feet per day (MMSCFD), PT Pupuk Kujang 10 MMSCFD, dan PT Petrokimia Gresik 12 MMSCFD.

PT Petrokimia Gresik mengalami defisit sebesar 12 MMSCFD, tahun depan defisitnya diprediksi turun menjadi 8 MMSCFD. Ia menuturkan Petrokimia Gresik memiliki kontrak jangka panjang dengan Husky CNOOC Madura Limited (HCML), namun belum efektif karena masih terdapat perbaikan pada HCML.

Di sisi lain, ia bilang tidak terdapat permasalahan pada pasokan di PT Pusri Palembang dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dari catatan perseroan, Pusri Palembang mengalami surplus sebesar 35 MMSCFD pada 2019, dan masih diramal surplus hingga 2023. Akan tetapi, Pusri Palembang belum mendapatkan alokasi gas, sehingga diprediksi mengalami defisit pada 2024. "Mungkin 2024 kalau ini tidak dipenuhi pabrik yang ada di Pusri Palembang semua akan terhenti," ucapnya.

Aas mengungkapkan untuk Pupuk Iskandar Muda, terdapat dua pabrik dengan kebutuhan 110 MMSCFD. Namun pasokan gas baru mencapai 30 MMSCFD, itu berarti terdapat defisit 80 MMSCFD. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan gas, perseroan membeli di pasar spot meskipun harga lebih mahal. "Dari dua pabrik, baru bisa jalan kurang lebih hanya sekitar setengah pabrik," katanya.

Pupuk Iskandar Muda telah memiliki Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina (Persero) namun dinilai belum efektif. Jika tak ada realisasi maka pabrik ini akan mengalami defisit tahun depan.

"Kalau tidak dijalankan (PJBG dengan Pertamina) maka mulai 2020 dua pabrik yang di Iskandar Muda ini tidak bisa jalan. Kami harap kontrak dengan Pertamina untuk bisa diefektifkan untuk menjalankan dua pabrik," jelas dia.

Selain itu Pupuk Kujang juga mengalami defisit 10 MMSCFD pada 2019. Tahun depan, Pupuk Kujang juga diramal masih mengalami defisit gas sebesar 10 MMSCFD. Saat ini, satu pabrik milik Pupuk Kujang telah berhenti operasional.

"Mulai 2023, satu pabrik akan terhenti. Bahkan di 2028-2029 semua pabrik akan terhenti kalau kalau tidak mendapatkan pasokan gas," ujarnya.

Sumber : https://finance.detik.com/industri/d-4810932/pasokan-gas-minim-pabrik-pupuk-terancam-tak-beroperasi

PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun ini genap berusia 60 tahun. Serangkaian kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-60 PT Pusri Palembang, salah satunya Upacara Pembukaan Porseni, Selasa (3/12/2019).

Plt Manager Humas PT Pusri Palembang, Rustam Effendi mengatakan, Porseni ini diikuti oleh seluruh staf Pusri dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan olahraga dan seni seluruh pegawai, serta untuk menggali potensi dan kreativitas karyawan/karyawati melalui kompetisi dalam bidang olahraga dan seni.

"Serangkaian lomba telah dimulai pelaksanaannya pada tanggal 10 November 2019 dan akan berakhir pada 22 Desember 2019," ujar Rustam kepada SINDOnews, Selasa (3/12/2019).

Dijelaskan Rustam, terdapat beberapa lomba yang diselenggarakan tahun ini dalam bidang olahraga diantaranya lomba bulutangkis, bola basket, mini soccer, futsal, renang, tenis meja, volly dan dalam bidang seni yaitu lomba karaoke, tobelo dance dan video pendek (jingle Pusri). Selain diikuti oleh internal Pusri, beberapa perlombaan juga diselenggarakan untuk lingkungan Pusri diantaranya lomba futsal, bola basket, volly, lingkungan dan rebana.

Dari pantauan SINDOnews, usai pembukaan Porseni, seluruh karyawan dan karyawati menampilkan atraksi defile dari masing-masing Direktorat atau Divisi. Selaras dengan Tema HUT Tahun ini yaitu “Solusi Agroindustri Membangun Negeri”.

 

"Harapannya melalui kegiatan ini dapat mempererat silaturrahmi antar sesama karyawan, meningkatkan jiwa sportivitas agar seluruh insan Pusri mampu menjaga keberlangsungan perusahaan agar dapat terus sustain dan kompetitif," kata Rustam.

Sumber : https://sumsel.sindonews.com/read/2360/1/hut-ke60-pt-pusri-gelar-porseni-1575371522

RMOLSumsel. Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi yang menjadi wilayah sentra produksi pertanian dan perkebunan rakyat di Indonesia, dan untuk mendukung produktivitas hasil pertanian dan perkebunan rakyat di propinsi Sumatera Selatan dibutuhkan sarana pendukung produktivitas lahan pertanian dan salah satunya yang terpenting adalah supply Pupuk.

Tahun 2019 PT Pusri Palembang mendapat penugasan/alokasi pupuk bersubsidi di Propinsi Sumatera Selatan dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 47/ Permentan/SR.310/11/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 107.790 ton urea bersubsidi dan 50.347 ton NPK bersubsidi.

Dalam perjalanan tahun 2019 PT Pusri Palembang mendapat tambahan alokasi di Propinsi Sumatera Selatan yaitu pupuk urea bersubsidi sebesar 2.836 ton menjadi 110.626 ton dan pupuk NPK bersubsidi 850 ton menjadi 51.197 ton melalui SK Dirjen Prasarana Sarana Pertanian No. 21.2/Kpts/SR.310/B/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan SK Dirjen Prasarana Sarana Pertanian No. 30/Kpts/SR.310/B/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019.

Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi di Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan November 2019, PT Pusri Palembang telah menyalurkan ke petani sebesar 105.744,5 ton urea dan 48.954 ton NPK. Adapun perkiraan kebutuhuan pupuk bersubsidi di wilayah PT Pusri Palembang untuk bulan Desember 2019 sekitar 14.000 ton urea dan 8.000 ton NPK. Namun apabila melihat sisa jatah alokasi pupuk bersubsidi propinsi Sumsel tahun 2019 yang hanya tinggal 4.881 ton urea dan 2.242 ton NPK, maka kebutuhan petani di lapangan tidak dapat dipenuhi oleh PT Pusri Palembang karena alokasi dari pemerintah tidak mencukupi atau telah habis, terkecuali dalam beberapa hari ini ada tambahan alokasi untuk wilayah Sumatera Selatan dari Pemerintah/Kementerian Pertanian RI.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi di lapangan apabila alokasinya telah habis, PT Pusri Palembang telah menyiapkan Pupuk Non Subsidi di seluruh Kios-Kios Pengecer di Propinsi Sumatera Selatan sebagai alternatif sementara pengganti Pupuk Bersubsidi.

Sumber : http://www.rmolsumsel.com/read/2019/12/02/129014/Pupuk-Subsidi-Di-Sumsel-Aman,-Petani-Senang-