Pusri News

PT Pupuk Kujang memastikan kelangkaan pupuk di Jawa Barat (Jabar), sulit diatasi selama tidak ada "kebersamaan" antara pemerintah dengan petani dalam penggunaan pupuk.

"Bahkan kelangkaan pupuk khususnya urea, akan selalu terjadi setiap musim tanam. Permasalahan mendasar adalah adanya perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah dengan kenyataan di lapangan," kata Arifin, Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kujang, di Cikampek, Kabupaten Karawang, Rabu (26/7).

Ia menyatakan, PT Pupuk Kujang selalu menjadi sasaran "tembak" dan dipojokKan dalam hal kelangkaan pupuk. Padahal, PT Pupuk Kujang sebagai produsen, dan telah menjalankan tugas sesuai aturan.

Selama ini pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, mematok penggunaan pupuk sebanyak 250 Kg/hektare, yang ternyata para petani menggunakanya hampir dua kali lipat. Keadaan itu, kata dia, diperparah lagi dengan banyaknya petani menanam padi tiga kali, sehingga penggunaan pupuk semakin membengkak dalam setiap tahun.

Permasalahan lain yang menyebabkan terjadi kelangkan pupuk bagi petani atau pupuk bersubsidi, yakni adanya penggunaan pupuk yang tidak terprogramkan sebagai pupuk bersubsidi, seperti pupuk untuk tambak disepanjang jalur Pantura Jabar.

Menurut Arifin, penggunaan pupuk urea untuk tambak (udang dan ikan bandeng) cukup besar yakni rata-rata 20.000 ton/tahun, yang diperuntukkan bagi penyuburan tanah. "Pupuk tersebut dibeli dari kios-kios penyedia pupuk bersubsidi untuk petani. Praktis, telah mengurangi jatah untuk para petani," katanya.

PT Pupuk Kujang juga mensinyalir adanya "rembesan" pendistribusian pupuk petani ke sektor lain, seperti perkebunan dan industri, akibat perbedaan harga cukup mencolok, antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi itu.

"Harga pupuk nonsubsidi Rp2.200/Kg, sedangkan pupuk bersubsidi Rp 1.200/KG. Ini memungkinkan adanya distributor nakal, dan menjual pupuk ke perkebunan atau industri karena keuntungan cukup menggiurkan," katanya.

Dalam hal ini, ditegaskannya lagi bahwa perlu adanya "kebersamaan" antara pemerintah, petani, produsen dan pihak lain, sehingga kelangkaan pupuk secara beransur akan teratasi.

"Satu-satunya langkah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk di Jabar, adalah duduk bersama, pemerintah, produsen, petani dan unsur lainya termasuk para pemilik kios pupuk, untuk menyamakan persepsi," katanya. antara/abi

Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI, Awal Kusumah, mengatakan, ketahanan pangan nasional akan terancam jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak turun tangan mengatasi kondisi PT Pupuk Kujang yang nyaris bangkrut pada Oktober 2006 akibat ketiadaan pasokan gas.

"Seperti diketahui problem utama PT Pupuk Kujang itu terletak pada gas, hingga perlu dicarikan jalan keluarnya," katanya seusai pertemuan antara Komisi XI DPR dengan Gubernur Jabar Danny Setiawan, di Bandung, Selasa (25/7).

Menurut dia, Pupuk Kujang mempunyai tugas untuk memenuhi 80 persen areal pangan di Jabar, hal ini berarti jika keberadaannya terganggu maka akan terganggu pula peran Jabar dalam kontribusi ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, katanya, persoalan tersebut harus dipahami secara bersama-sama termasuk semua komponen masyarakat dan pemerintah di Jabar. "Kita harus bersama-sama mencari jalan ke luar problematika yang dialami Pupuk Kujang tersebut dalam soal gas," katanya.

Kendati demikian, ia mengemukakan Komisi XI sendiri akan mencoba memfasilitasi perbankan untuk bridging finance- nya yang dialami perusahaan memproduksi pupuk di tanah air, pasalnya dibutuhkan dana Rp 175 miliar untuk menyelamatkan PT Pupuk Kujang.

"Kalau memungkinkan mengapa tidak bank pembangunan daerah (BPD) memberikan kontribusi untuk penyertaan modalnya hingga Pupuk Kujang sebagai industri strategis mampu tetap menjaga ketahanan pangan nasional khususnya di Jabar," ujarnya.

Mendesak

Ia mengingatkan mencari jalan ke luar menyelamatkan PT Pupuk Kujang sudah sangat mendesak mengingat waktunya tinggal sekitar tiga bulan lagi atau sampai bulan Oktober 2006.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Danny Setiawan, mengatakan, Pemprov Jabar sendiri tidak bisa memberikan penyertaan modal dalam menyelamatkan perusahaan pupuk tersebut.

"Namun demikian Pemprov Jabar telah memberikan surat kepada Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan, untuk memfasilitasi pertemuan antara Pertamina yang menyediakan gas dengan Pupuk Kujang," katanya. Ant/Bud.

Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, mengeluhkan harga gas bumi sebagai bahan baku produksi pupuk yang terus merangkak naik, padahal kontrak belum habis. Ia mencontohkan pada 2005, harga gas yang tadinya US$ 1,5-1,85/MMBTU menjadi US$ 2,0. Lalu pada tahun 2006, harga gas kembali naik menjadi US$ 2,15.

"Harga gas bumi untuk industri pupuk tidak dapat bersaing dengan harga LNG, PLN, PGN, dan Singapura. Kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, di satu sisi menginginkan bagi hasil yang tinggi. Sementara di sisi lain, pemerintah menetapkan harga urea yang rendah," ujar Dadang, kepada 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin.

Ditambahkannya, kenaikan harga eceran tertinggi (HET), pupuk hanya sedikit menolong produsen. Tahun 2000-2002, HET pupuk urea hanya sebesar Rp 1.150/kg. Kemudian pada tahun 2003-2005, HET justru turun menjadi Rp 1.050/kg. Lalu pada tahun 2006, HET kembali naik menjadi Rp 1.200/kg.

"Dengan HET tersebut, produsen rugi Rp 1,46 triliun. Akibatnya, PT Pupuk Kujang sebagai salah satu holding company dari PT Pusri tidak dapat beroperasi lagi pada Oktober 2006. Dan secara keseluruhan, industri pupuk nasional berada dalam kesulitan," tandas Dadang.

Ia berharap Komisi IV dapat memperjuangkan tambahan subsidi kepada PT Pusri dalam APBN Perubahan (APBN-P). Karena dari subsidi tahun 2006 yang diajukan sebanyak Rp 6,479 triliun, ternyata hanya separuhnya yang direalisasikan.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Nurhadi M Musawir SH MM MBA, mempertanyakan lemahnya negosiasi industri pupuk dengan pemerintah. ?Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah industri pupuk pernah berbicara dengan presiden dan wakil presiden mengenai nasib masa depan industri pupuk?? tanya Nurhadi.

Subsidi pupuk, lanjutnya, memang tidak dapat optimal diberikan dalam APBN-P. Namun, Nurhadi dan anggota Komisi IV lainnya akan berusaha memperjuangkannya. Ia menyarankan agar di masa mendatang, ada industri pupuk yang khusus menjual pupuk secara bebas di pasar internasional, dan ada yang khusus menjual pupuk bersubsidi. (mg14)

Sebanyak 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin (25/7). Rombongan diterima oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai VIII.