Pusri News

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso memaparkan kepala daerah berhak merealokasi kebutuhan pupuk antarwilayah. "Supaya penanganan kelangkaan lebih cepat," tutur dia kepada Tempo di Jakarta kemarin.

Ketentuan baru ini, menurut dia, tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 2007. Dalam dokumen 34 halaman itu disebutkan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah akan dipenuhi melalui realokasi antarwilayah.

Peraturan yang diteken pada 29 Desember lalu itu menyebutkan bupati atau wali kota berhak melakukan relokasi antarkecamatan, sedangkan gubernur melakukan relokasi antarkabupaten atau kota.

Lebih lanjut realokasi antarprovinsi menjadi kewenangan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian. "Jadi tidak semuanya harus Menteri Pertanian," kata Sutarto.

Peraturan itu juga menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan cadangan urea 200 ribu ton untuk mengatasi kelangkaan, terutama pada puncak musim tanam. Cadangan yang dikelola langsung Departemen Pertanian ini diambil dari jatah urea bersubsidi 2007 sebanyak 4,5 juta ton.

Meski begitu, Sutarto menjamin aturan baru ini tidak bakal bertabrakan dengan aturan Departemen Perdagangan yang mengurus distribusi. Menurut dia, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tetap diatur Departemen Perdagangan.

Dokumen tersebut juga menyatakan tidak ada kenaikan harga pupuk bersubsidi. Harga urea dipatok Rp 1.200 per kilogram. Sedangkan ZA, SP-36, dan NPK masing-masing Rp 1.050, Rp 1.550, dan Rp 1.750 per kilogram.

Tahun ini alokasi pupuk bersubsidi mencapai 6,7 juta ton. Jumlah ini terdiri atas 4,5 juta ton urea, 800 ribu ton SP-36, 700 ribu ton ZA, dan 700 ribu ton NPK.

Jatah ini bakal dipenuhi oleh empat produsen pupuk. Mereka adalah PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik. EWO RASWA

Selain industri keramik, kata Kalla, pabrik pupuk juga diminta untuk membangun pabrik di negara lain yang memiliki cadangan gas. Gas merupakan bahan baku pembuatan pupuk. "PT Pupuk Sriwijaya telah menjajaki pembangunan pabrik di Iran dan Qatar," ujarnya, Jumat (29/12).

Kalla mengatakan, pembangunan pipa gas dari Sumatera ke Jawa akan menambah pasokan gas untuk industri. Selain penyaluran gas melalui pipa, ladang minyak di Cepu yang dikelola ExxonMobil dan Pertamina diharapkan dapat menambah pasokan gas industri di Jawa. "Targetnya pada 2009 Cepu sudah bisa berproduksi," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membatalkan penyaluran pipa gas melalui pipa dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Pembangunan pipa gas bawah laut tersebut dinilai tidak efisien. Selain itu, cadangan gas di Kalimantan Timur sudah terikat kontrak dengan pembeli di luar negeri dan tidak cukup untuk memenuhi kebuhan gas dalam negeri.

Hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk membatalkan proyek pipa gas Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum memastikan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau dibatalkan oleh pemerintah.

SUTARTO | ALI NY

"Kendati demikian PKT masih menghasilkan laba sebelum pajak sekitar Rp 326 miliar (setelah konsolidasi) atau 537 persen di atas RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)," kata Plt Dirut PKT, IB Agra Kusuma pada keterangan pers, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Sementara itu, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berharap bisa mengelola bisnis pupuk lebih leluasa. "Pada tahun 2007 manajemen PT Pusri mengharapkan pemerintah lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola bisnis penjualan pupuk urea khususnya kebijakan untuk melakukan ekspor ke luar negeri," kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di tempat terpisah.

PKT pada tahun 2005 lalu, membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 383 miliar atau naik sekitar 151 persen dibanding tahun 2004 yang menghasilkan laba bersih Rp 152 miliar.

Agra mengatakan tahun 2006 banyak masalah dan tantangan yang dihadapi industri pupuk nasional pada umumnya, terutama terkait pasokan gas. Tahun 2006, PKT mendapat tugas PSO (public service obligation) berupa swap gas sebanyak 10 persen dari gas yang dimiliki PKT atau tiga kargo LNG untuk menghidupkan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) selama enam bulan. Akibatnya PKT kehilangan potensi produksi urea sekitar 350 ribu ton.

"Kondisi keuangan PKT terbantu oleh kebijakan pemerintah yang sejak September 2006 mengubah pola subsidi pupuk dari subsidi gas menjadi subsidi harga. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan DPR atas upayanya membantu pabrik pupuk," katanya.

Kendati laba PKT turun tahun ini, namun ditambahkan Direktur Keuangan Eko Sunarko, deviden yang diserahkan BUMN pupuk itu kepada pemerintah mencapai Rp 113,5 miliar atau naik dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp 59 miliar.

Lebih jauh, Plt Dirut PKT IB Agra Kusuma yang juga Direktur Pemasaran mengatakan pada 2006 produksi urea PKT mencapai 2,193 juta ton turun dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 2,665 jutaton. Namun produksi urea 2006 sedikit lebih tinggi dari RKAP yang ditargetkan sebesar 2,113 juta ton.

Demikian pula dengan amonia, produksinya hanya mencapai 1,571 juta ton atau 104 persen di atas RKAP sebesar 1,504 juta ton, namun turun dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 1,866 juga ton.

"Dari jumlah urea yang kami produksi itu, sekitar 1,6 juta ton dipasok untuk memenuhi PSO kebutuhan pupuk urea bersubsidi atau 105 persen di atas SK Mentan. Di samping itu juga memasok pupuk untuk wilayah kerja produsen lain yang mengalami gangguan teknis," katanya.

Agra mengatakan sampai akhir tahun 2006 total distribusi pupuk urea ke produsen lain mencapai 193.038 ton yang terdiri dari pasokan ke Petrogres di Jatim (51 ribu ton), PIM di NAD (54.603 ton), dan Pusri (87.135 ton).

Laba PKT, kata dia, juga diperoleh dari penjualan pupuk non subsidi ke perkebunan dan industri. Pada 2006 total omzet penjualan pupuk non subsidi sebesar 668.837 ton dan amonia sebanyak 396.434 ton mencapai Rp4,977 triliun.

Ekspor
Dirut Pusri Dadang mengatakan keleluasan untuk mengelola pupuk diharapkan PT Pusri itu terkait dengan tidak dikeluarkannya izin untuk ekspor pupuk urea tahun 2006. Kebijakan itu akibat kekhawatiran pemerintah akan kurangnya stok urea pupuk bersubsidi di petani. Padahal selama tahun 2006 produksi pupuk urea di gudang-gudang yang ada berlimpah sehingga harus melakukan open storage (penyimpanan pupuk di luar gudang) dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Jika PT Pusri sudah menjamin stok urea bersubsidi aman, itu artinya dengan neraca pupuk yang sudah benar tentu Pusri diizinkan untuk ekspor. Namun selama ini ada kekhawatiran bahwa Pusri tidak bisa melayani seluruh kebutuhan pupuk subsidi. Namun Alhamudulillah semuanya bisa", ujar kata Dadang.

PT Pusri juga mengharapkan pemerintah memberikan jalan keluar kepada BUMN pupuk yang berkantor pusat di Palembang ini. Apalagi adanya penyimpanan pupuk yang terlalu lama cukup merepotnya kalau kalau terjadi kerusakan sebab keterbasan masa penyimpanan. "Kita mengharapkan pemerintah memberi jalan keluar sebab pupuk itu ada umurnya dan bisa rusak jika terlalu lama di simpan", tambahnya.

Dadang menjelaskan, jika Pusri sudah memberikan angka riil kebutuhan pupuk nasional itu berarti bahwa kebutuhan urea akan dijamin tidak perlu ada kekhawatiran bahwa urea bersubsidi itu bisa kurang. "Apalagi angkanya sudah jelas ada. Kalau kebutuhan misalnya 4,3 juta ton, dan produksi kita 5,6 juta, berarti ada kelebihan produksi," ungkap Dadang.

(oed/ant )

Terobosan baru dilakukan Pemasaran Pusri Daerah (PPD) PT Pusri.

Secara terbuka, PPD Sumsel baru saja naik grade menjadi A itu, mengumumkan saban pekan stok pupuk urea bersubsidi di setiap gudang. Selain itu, kata Area Manager PPD PT Pusri H Sulfa Ganie, tersedia satu nomor hotline pengaduan 0800-1333-888 bebas pulsa. ??Ini bagian dari Good Corporate Governance (GCG/tata kelola perusahaan yang baik),?? ujarnya kepada Koran ini kemarin.

Implikasinya, diharapkan masyarakat luas dapat tahu secara transparan mengenai pupuk Urea bersubsidi, khususnya soal stok di gudang. ??Data kita up date saban pekan,?? katanya .

Berdasarkan data per 9 Januari 2007, stok pupuk urea bersubsidi untuk Sumsel dan babel mencapai 36.199 ton. Untuk pekan pertama Januari ini, pupuk yang baru keluar dari gudang sekitar 2500 ton.

Menurut dia, stok yang dimiliki tersebut diperkirakan mampu mengatasi kenaikan permintaan ketika puncak musim tanam, Maret nanti. ??Selain itu berdasarkan pantuan tim satgas, sebagian petani sudah menyimpan pupuk antara 5-8 saks.?? Artinya, petani sudah mulai melakukan kebiasaan menabung pupuk sebelum menanam. ??Itu sesuai dengan anjuran kita beberapa waktu lalu,?? kata Sulfa seraya menambahkan stok pupuk dipabrik ada sekitar 35 ribu ton dan pupuk curah sekitar 120 ribu ton.

Mengenai laporan yang masuk ke nomor hotline 0800-1333-888, Sulfa menjanjikan akan langsung ditindaklanjuti. Sepanjang, laporan tersebut disertai bukti yang otentik dan identitas yang jelas.

??Sejauh ini sudah ada beberapa pengaduan yang masuk. Masih kita seleksi dan jika memang ada kejelasan, tim akan langsung turun ke lapangan.?? Petani atau masyarakat bisa menyampaikan segala persoalan tentang pupuk, mulai dari kelangkaan pupuk, harga tinggi atuapun perlunya dilakukan operasi pasar.

Saat ini PPD Pusri telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) monitoring pupuk. ??Beberapa waktu lalu tim satgas memantau ke Muara Telang dan Muara Badan. Hasilnya, beberapa petani sudah mulai menabung pupuk.?? (47)

Pembentukan PT Pangan Energi Nusantara (PEN) yang dilakukan 9 BUMN yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog), Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia, PT Pupuk Kujang, PT Jasa Tirta I, PT Jasa Tirta II, PT Sang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani akan memakan investasi Rp 48,48 triliun.

Dana investasi tersebut digunakan untuk membangun 100 Badan Usaha Milik Petani (BUMP) hingga tahun 2010 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahap awal, 9 BUMN ini akan membantu modal yang tidak hanya dalam bentuk kas tapi juga dengan menggunakan aset tiap-tiap BUMN. Misalnya, Bulog yang memberikan aset gudang untuk menampung beras petani.

Untuk pembentukan 100 BUMP, nantinya PT PEN akan bergabung dengan pihak swasta, BUMD dan para kelompok tani. Komposisi masing-masing pihak tersebut nantinya di setiap daerah akan berbeda tergantung kebutuhan dan karakteristik daerah.

Demikian dijelaskan Menneg BUMN Sugiharto, dalam kunjungan lapangan ke pabrik penggilingan padi skala besar milik PT Jatisari Sri Rezeki, di KM 104 Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2007).

Dari total investasi Rp 48,48 triliun ditargetkan akan mendapatkan pendapatan dari BUMP Rp 102 triliun atau hampir tiga kali lipat dari nilai investasinya.

Namun produksi dan pendapatan efektif BUMP baru bisa didapat tahun 2008, karena pembangunan pabrik penggilingan dengan luas 7,6 hektar dan kapasitas penggilingan 500 ton gabah per hari dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun.

Untuk modal program ini, masing-masing BUMP sudah merencanakan memasukkannya dalam anggaran 2007. Untuk tahun 2007 pembentukan BUMP akan dilakukan di Jawa Barat 3 BUMP, Jawa Tengah 3 BUMP, Jawa Timur 3 BUMP, dan Sulawesi Selatan 1 BUMP.

Pada tahun 2008 dilanjutkan pembentukan 20 BUMP. Tahun 2009 terdapat penambahan 30 BUMP dan 2010 sebanyak 40 BUMP.

Dengan program ini diharapkan produktivitas pertanian bisa meningkat terutama beras. Tahun 2007 produktivitas padi bisa mencapai 8-12 ton per hektar. Sedangkan rata-rata saat ini baru mencapai 4-6 ton per hektar.

"Jadi walaupun lahan pertanian berkurang produktivitas tetap bisa meningkat sehingga tercipta ketahanan pangan," kata Sugiharto.

Selain itu program ini juga diharapkan bisa mengurangi pengangguran karena akan menyerap 1,2 juta orang dari sektor pertanian, atau sekitar 12 persen dari pengangguran nasional yang kini sebesar 10 juta.

Sugiharto menambahkan, selain meningkatkan ketahanan makanan, program BUMP juga memberikan dampak ke sektor energi dan air. Karena teknologi penggilingan yang digunakan selain untuk produksi beras, bekatul dan menir menghasilkan listrik dan abu sekam.

"Sehingga program ini akan mencukupi energinya sendiri dan bisa memberikan listrik di wilayah sekitarnya," kata Sugiharto.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) berupaya meningkatkan produksi pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayah Sumsel dan beberapa provinsi lain pada musim tanam 2007, Humas Pusri, Yunani AB di Palembang, Kamis.

Peningkatan produksi itu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pabrik dan meminimalkan gangguan teknis, katanya.

Menurut Yunani, pada 2006 lalu, pihaknya berhasil memproduksi 2,040 juta ton pupuk urea dan 1,3 juta ton amoniak.

Keberhasilan produksi tersebut diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun ini karena diprediksi kebutuhan pupuk akan meningkat, katanya.

Ia mengatakan, menghadapi musim tanam 2007 ini, pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pupuk urea di tingkat petani.

Untuk menjaga ketersediaan pupuk, sistem distribusi akan diperbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan pupuk baik di gudang Palembang maupun di gudang-gudang di luar daerah.

Melalui upaya tersebut diharapkan, masalah kesulitan mendapatkan pupuk pada tahun ini bisa dihindari, tambahnya.(*)

Departemen Pertanian (Deptan) optimistis penurunan produksi pupuk PT Petrokimia Gresik (Petrogres) masih dapat ditutupi oleh kelebihan produksi dari industri pupuk lainnya.

Kendati demikian jika produksi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan para petani, Deptan mempersilahkan produsen pupuk di dalam negeri melakukan impor.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono, usai membuka acara bulan mutu nasional sektor pertanian di Jakarta, Rabu (29/11).

"Masih banyak kelebihan dari pabrik lain seperti Pusri (PT Pupuk Sriwijaya). Alihkan saja kelebihan tersebut ke Petrogres," kata Mentan.

Kelebihan produksi pupuk di Pusri masih bisa digunakan untuk menutupi produksi Petrogres yang hilang akibat terhentinya pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut. Bahkan, kata Anton, kelebihan produksi tersebut masih akan berlebih meski dialihkan ke Petrogres.

Kelebihan produksi pupuk Pusri, jelas Mentan, mencapai 100 ribu ton per bulan. Total produksi Petrogres yang hilang hanya 40 ribu ton per bulan. Berarti pasokannya masih berlebih, karena itu tak perlu dipersoalkan.

Meski produksi pupuk nasional mengalami surplus, namun menurut Anton, tidak menutup kemungkinan dilakukannya impor. "Kami tidak membatasi impor dari awal, kami sudah membuka hal itu . Jadi kalau ada yang mau impor tidak masalah, silahkan saja." (Faw/OL-02).

Surplus produksi pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) akan dilaihkan ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres). Ini dilakukan untuk menutupi penurunan produksi Petrogres setelah peristiwa meledaknya pipa gas milik Pertamina yang mengakibatkan terhentinya pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Benny Wahyudi, menuturkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk dalam masa tanam tahun ini pemerintah masih bisa memanfaatkan kelebihan stok produksi dari PKT.

''Stok pupuk Kaltim kan masih ada. Jadi kita manfaatkan stok yang ada dulu, itu kita relokasi ke Petrogres,'' ujarnya kepada wartawan, kemarin (24/11). Stok pupuk yang ada di gudang milik PKT saat ini mencapai 126 ribu ton urea.

Menurut Benny, akibat terhentinya pasokan gas ke Petrogres, diperkirakan total produksi pupuk yang akan hilang dari pabrik pupuk tersebut mencapai 40 ribu ton per bulan. Dengan perkiraan lamanya proses perbaikan pipa gas yang memakan waktu sekitar 1,5 bulan, jelas Benny, maka jumlah penurunan produksi pupuk akan mencapai 60 ribu ton.

Ditambahkan Benny, penurunan produksi Petrogres ini hanya akan menganggu pasokan urea dan amoniak saja. Sementara untuk pasokan pupuk jenis SP-36 dan NPK, dipastikan Benny tidak akan mengalami gangguan.

Di Indonesia, produk amoniak diproduksi oleh enam perusahaan yang terintegrasi dengan industri urea, dengan total kapasitas produksi mencapai 5,33 juta ton per tahun.

Enam perusahaan tersebut adalah PT Pupuk Sriwidjaja dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, PKT 1,75 juta ton per tahun, PT Pupuk Kujang Cikampek 383 ribu ton per tahun, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) 366 ribu ton per tahun, Petrogres 445 ribu ton per tahun, serta PT Kaltim Parna Industri 500 ribu ton per tahun.

Ekspor gas

Pemerintah belum memutuskan perpanjangan ekspor gas ke Jepang yang akan berakhir pada 2011. Keputusan itu baru akan ditentukan pada 2007 setelah pemerintah memetakan kebutuhan gas dalam negeri dan pertumbuhannya untuk sepuluh tahun ke depan.

''Ini akan kita tentukan tahun depan, setelah kita membuat neraca gas, neraca yang berisi kebutuhan riil sampai 10 tahun, berapa produksi riil sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, di situ baru kita rumuskan, akan diperpanjang, atau dilebihkan, atau dikurangi, itu tergantung neraca gas kita,'' kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres kemarin (24/11).

Prinsipnya, pemerintah ingin memaksimalkan pemanfaatkan semua sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi bangsa. Disamping untuk kebutuhan ekspor, Wapres mengingatkan, gas itu juga digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri. Penggunaan gas itu tergantung besaran konsumsi gas dalam negeri dan peningkatan produksi gas yang akan datang.

Apalagi saat ini kebutuhan gas dalam negeri terus meningkat. Sekiranya produksi gas tidak juga naik, Wapres menyatakan, ekspor pasti dikurangi secara drastis. Pemerintah tidak mungkin lagi membiarkan pabrik pupuk terhenti karena kekurangan pasokan gas seperti yang pernah terjadi di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Aceh. ''Luar biasa pengorbanan kita untuk menjaga kontrak, terpaksa pabrik pupuk kita hentikan, lebih baik kita mengekspor,'' tuturnya.

Di sisi lain, Wapres mengakui saat ini produksi gas dari ladang-ladang yang lama terus menurun. Namun pemerintah bisa sedikit bernapas lega setelah ditemukannya sumur-sumur gas baru di Cepu yang rencananya baru bisa beroperasi sebelum 2012. Pemerintah juga berharap sumur gas di Selat Makassar bisa berproduksi sebelum 2011 disamping ladang gas di Natuna.

Pemerintah akan berupaya menjaga kerja sama yang baik dengan Jepang. Apalagi selama ini hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin erat. Namun ia menjamin dalam kunjungan Presiden ke Jepang akhir bulan ini, kebutuhan gas dalam negeri akan tetap diutamakan. ''Presiden tentu membicarakan itu, tapi angka-angkanya berapa itu tingkat teknis nanti, tingkat menteri nanti memutuskan pada waktunya, kan masih lama, masih 6 tahun lagi,'' jelasnya.

Meski belum dipastikan diperpanjang kontrak itu, Wapres meminta agar Jepang memberikan beberapa bantuan teknis bagi Indonesia untuk menghemat pemakaian gasnya. Ia ingin Jepang membantu listrik di Indonesia dan memodernisasi pabrik pupuk di sini. Selain itu, Jepang juga diharapkan bisa membantu ekplorasi gas di Indonesia. dia/djo

Pemerintah akan mencoba sistem kupon atau voucher untuk distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2007. Tujuannya untuk mencegah kelangkaan pupuk dan anggaran subsidi pupuk yang sangat terbatas dalam APBN dapat mencukupi pasokan pupuk kepada petani hingga akhir tahun 2007.

Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi IV dan VI dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negara BUMN Sugiharto di Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Boediono, pemerintah berencana mengubah sistem subsidi dalam jangka menengah (2007-2009) untuk menjaga agar anggaran subsidi dalam APBN tidak menggelembung. Sistem baru ini diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana subsidi pupuk secara tepat sasaran.

"Kami telah mengkaji beberapa model subsidi. Salah satunya voucher atau dengan mekanisme lain yang akan kami konsultasikan kepada DPR," katanya.

Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.

"Setelah uji coba, kami akan mengetahui kondisi sebenarnya. Apa perlu menambah subsidi melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau tidak. Subsidi sebagian atau penuh," katanya.

Boediono memperkirakan tidak ada perubahan Harga Eceren Tertinggi (HET) pada tahun 2007, meskipun anggaran subsidi dalam APBN sebesar Rp 5,8 triliun hanya cukup untuk 280 hari.

"Dalam konteks ini, pemerintah memutuskan tidak mengubah HET untuk mengamankan musim tanam yang kami harapkan menjadi panen raya, terutama beras," ujarnya.

Mekanisme

Salah seorang anggota DPR mempertanyakan mekanisme pembagian kupon tersebut agar tepat sasaran, sampai ke petani.

Masalahnya, puluhan juta petani yang berkepentingan dengan pupuk bersubsidi ini. Siapa yang berhak menerima, apakah petani pemilik lahan, petani penggarap, lalu siapa yang mendistribusikannya dan jaminannya benar-benar tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman dalam penyaluran bantuan langsung tunai konvensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, banyak terjadi penyimpangan sehingga bantuan tidak kena sasaran.

Pemerintah dalam rapat tersebut belum menjawab pertanyaan seputar mekanisme pendistribusian kupon. Jawaban akan diberikan dalam rapat berikutnya, yang dijadwalkan hari ini.

Salah jalan

Dalam kesempatan terpisah saat seminar nasional Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi, Presiden Direktur Institute for Development of Economic Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah telah salah jalan karena menangani masalah pupuk dengan pendekatan subsidi. Penggunakan kupon atau bantuan langsung secara tunai kepada petani pun takkan memecahkan masalah. Persoalan utamanya di hulu.

"Masalah sudah muncul sejak pemerintah menetapkan HET. Idealnya, serahkan saja ke mekanisme pasar, karena nanti pasar akan menciptakan keseimbangan sendiri. Upaya membantu petani sebaiknya tidak diterapkan pada posisi input, tetapi pada output. Misalnya, menaikan harga gabah atau memperbaiki jalan, sehingga bisa menekan biaya transportasi," katanya.

Kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, dengan asumsi kapasitas angkut dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 kilogram (kg), kemudian harga tebusan di tingkat produsen Rp 1.060, dan di pengecer ke distributor Rp 1.165 per kg, distributor pupuk di Lampung merugi Rp 18,55 per kg dan pengecer Rp 9,63 per kg.

Meski merugi, ujar Fadhil, distributor dan pengecer di Lampung tetap bertahan karena mereka menjual pupuk secara eceran (di bawah 50 kg), sehingga mendorong kenaikan harga jual. "Harga semakin naik, jika ada pengurangan timbangan atau subsidi silang dengan komponen lain yang mereka jual. Melihat kondisi itu, peluang terjadi penyimpangan tinggi," katanya.

Bagian lain kajian IPB itu menyebutkan, persoalan pupuk di tingkat produsen meliputi disparitas harga di dalam negeri dan luar negeri terkait "peluang keuntungan" yang mungkin diperoleh. Sementara persoalan di tingkat distributor meliputi keterlambatan, kelemahan manajemen pergudangan, tuntutan kebutuhan petani yang serentak, dan kesulitan administrasi, yang terkait pungutan liar.

Di tingkat pengecer, masalah yang muncul adalah kekurangan stok sehingga harus mencari pupuk di daerah lain, kemudian penggunaan pupuk di luar ketentuan subsidi seperti untuk industri dan perkebunan, dan biaya angkutan yang tinggi.

Di tingkat petani masalah meliputi sikap belum nyaman kalau tidak pakai urea, kebutuhan serentak di musim tanam, jatah berkurang, pemakaian berlebih, belum terjangkau distributor.

Presiden Direktur PT Pupuk Sriwidjaja Dadang Heru Kodri mengakui beratnya beban biaya distribusi pupuk urea bersubsidi. "Perlu terobosan pemberian subsidi kepada petani untuk mengatasi persoalan distribusi yang tersendat dan mengakibatkan kelangkaan serta naiknya harga pupuk," ujarnya. (OIN/MAS)

Kapasitas produksi pupuk PT Pupuk Kujang, Cikampek semakin bertambah. Setelah beroperasinya dua pabrik milik Kujang, maka kapasitas produksi produsen pupuk di Jabar ini menjadi 1,14 juta ton. Karenanya, pada 2007, PT Pupuk Kujang siap memasok kebutuhan pupuk untuk seluruh wilayah Jabar dan Banten.

''Intinya, bila kita diminta untuk memasok kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah di Jabar dan Banten, maka hal itu bisa dipenuhi oleh Kujang,'' kata Kahumas PT Pupuk Kujang, Arifin, kepada Republika, Rabu (6/12).

Menurut Arifin, kebutuhan pupuk untuk kedua provinsi tersebut mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 700 ribu ton di antaranya untuk kebutuhan di Jabar dan sisanya untuk Provinsi Banten.

Bahkan, sambung dia, dengan kapasitas sebesar itu, pihaknya bisa pula menutup kebutuhan untuk daerah Brebes dan Klaten, Jateng. Selama ini, ungkap Arifin, kedua daerah itu kerap meminta pasok pupuk dari Kujang.

Namun, Arifin menegaskan, karena adanya regulasi dari pemerintah menyangkut pendistribusian pupuk, maka hal itu tidak dapat dipenuhi oleh PT Pupuk Kujang. Dampaknya, banyak pupuk dari Kab Indramayu, Karawang maupun Subang yang 'lari' ke kedua daerah tersebut.

Dia mencontohkan, banyak truk membawa bawang merah dari Brebes dan Klaten ke Jakarta dan pulangnya membeli pupuk di sepanjang jalan di Pantura Jabar. Kondisi itu, kata dia, yang menjadi salah satu faktor pupuk langka.

Karena itu, kata Arifin, bila pemerintah pusat menghendaki agar PT Pupuk Kujang membantu menutup kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah Jabar, Banten serta Brebes dan Klaten, Jateng agar tidak terjadi kelangkaan, hal itu bisa dilakukan. ''Bila regulasinya memungkinkan, kita sudah siap,'' ujarnya menegaskan.

Menyinggung stok pupuk yang ada hingga saat ini, Arifin menegaskan, tidak perlu dikhawatirkan. Kata dia, stok pupuk urea yang ada mencapai 218 ribu ton. Dari jumlah itu, sebanyak 130 ribu ton berada di gudang dan area PT Pupuk Kujang dan sisanya sudah tersebar di kabupaten-kabupaten yang menjadi tanggung jawab distribusi PT Pupuk Kujang.

Arifin mengatakan, kebutuhan pupuk untuk Desember 2006 hanya mencapai 50 ribu ton. Kata dia, dengan kapasitas produksi sebanyak 3.000 ton per hari dikalikan dengan jumlah hari sisa selama Desember, akan ada tambahan stok pupuk sekitar 75 ribu ton.

Artinya, sambung dia, bila jumlah itu ditambahkan dengan stok yang sudah ada, maka akan ada stok pupuk sebanyak 243 ribu ton. ''Jumlah itu, akan mencukupi untuk tiga bulan ke depan dan petani tak perlu khawatir,'' kata Arifin. yul

PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Kujang akan memasok pupuk ke wilayah distribusi PT Petrokimia Gresik yang produksinya terganggu akibat ledakan pipa gas Pertamina beberapa waktu lalu.

"Untuk Desember ini, stoknya masih ada, tapi setelah itu harus 'digerojok' dari pabrikan lain," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman, di Jakarta, Jumat. Ardiansyah menambahkan, untuk efisiensi distribusi, pasokan untuk Jawa Timur dan Jawa Barat yang biasanya dipenuhi oleh Petrogres akan diisi oleh Pusri dan Pupuk Kujang.

"Jumlah nanti kita atur. Tapi semakin cepat stok untuk Desember diserap semakin cepat seharusnya itu (swap pupuk--red) dilakukan" ujarnya. Petrogres pada musim tanam saat ini tidak bisa melakukan tugasnya memasok pupuk urea bersubsidi di Jawa Timur, dan sebagian pupuk bersubsidi lainnya seperti ZA, SP-36, dan NPK, yang produksinya terganggu karena pasokan gas terhenti.

Jumlah pupuk urea yang sudah ada di lini 3 (kabupaten) diperkirakan mencapai tiga kali ketentuan (kebutuhan dua pekan). Jadi, ada stok untuk kebutuhan sekitar sebulan hingga 1,5 bulan lebih. Pasokan pupuk non urea bersubsidi terutama ZA terancam langka awal tahun depan menyusul terkendalanya pengalihan pasokan gas dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres) pasca ledakan pipa gas di Sidoarjo. antara/mim

Pemerintah akan mengubah skema subsidi pupuk dari subsidi gas menjadi subsidi harga mulai tahun depan.

Untuk itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2007 subsidi pupuk ditambah hingga 93 persen menjadi Rp5,6 triliun dari sebelumnya Rp3,004 triliun.

"Dengan tambahan subsidi tersebut, subsidi pupuk berubah dari subsidi gas ke subsidi harga. Akan tetapi ini masih panjang perjalanannya, karena masih kita timbang-timbang langkah yang terbaik. Hal yang paling penting subsidi sudah ada, tinggal nanti mencari langkah yang tepat sasaran. Kita tidak mau terulang lagi masalah kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk bersubsidi," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Senin.

Lebih lanjut Anton mengatakan, syarat berlakunya skema subsidi harga ini ialah harus ada harga pokok produksi pupuk (HPP) yang sudah diaudit secara tuntas. Untuk itu, setiap pabrik pupuk (holding pupuk) harus bisa menyerahkan HPP pupuk mereka yang sudah diaudit secara transparan. Penyerahan HPP teraudit tersebut dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

Hingga kini belum ada pabrik yang sudah menyetorkan HPP teraudit. "Jika tidak (diserahkan) maka akan kembali ke subsidi gas, karena itulah yang paling pas," tandasnya.

Anton menambahkan, dengan memakai skema subsidi harga, pemberian subsidi akan menjadi bervariasi. Pasalnya, HPP antara satu pabrik dengan pabrik lainnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan ada pabrik yang berproduksi lebih efisien dibanding lainnya. Selain itu, ada pula pabrik yang memiliki pabrik baru sehingga biaya produksi dalam HPP pun menjadi lebih tinggi dibanding pabrik lama. Ia mencontohkan pabrik pupuk Kujang yang baru menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk urea Kujang 1B.

Kesepakatan perubahan skema subsidi pupuk dari gas ke harga ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun lalu. Persetujuan perubahan tersebut saat itu disepakati oleh mentan dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan setelah bertemu dengan holding pupuk.

Selain itu, Komisi IV DPR pun tak urung menyetujui perubahan skema subsidi tersebut. Perubahan itu ditujukan untuk membantu produsen pupuk yakni holding pupuk untuk mempertahankan kinerjanya. Pasalnya, mereka mengaku merugi akibat kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi gas.

Tetapi kesepakatan tersebut tidak pernah terealisasi karena masalah anggaran. Perubahan skema subsidi membuat anggaran untuk subsidi bertambah hingga dua kali lipat, yakni mencapai Rp6 triliun lebih. Bahkan, pada saat diajukan pada RAPBN perubahan 2006, usul itu ditolak karena pemerintah lebih mengutamakan subsidi listrik dan BBM.

Hal itu pula yang mengakibatkan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Mei lalu. Meski begitu, kelangkaan dan gejolak harga tetap terjadi di lapangan.

Tambah Alokasi

Selain mengubah skema subsidi, Anton mengungkapkan pemerintah juga berencana menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi terutama untuk jenis urea.

Bila musim tanam tahun ini hanya sebanyak 4,3 juta ton, maka tahun depan akan ditambah menjadi 5,3 juta ton. Hal itu terkait banyaknya permintaan daerah yang mengeluhkan kurangnya lokasi pupuk bersubsidi. Tetapi, penambahan alokasi ini masih harus dihitung karena dikhawatirkan jumlah subsidinya tidak akan cukup. "Ya akan ada tambahan alokasi (pupuk bersubsidi), tapi risikonya harga akan naik," katanya.

Menurut Anton, penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar satu juta ton tersebut masih belum pasti. Namun, tambahan tersebut merupakan alokasi urea untuk kebutuhan di luar perkebunan besar.

Saat ini, menurut perhitungan Deptan kebutuhan urea untuk sektor non perkebunan besar mencapai satu juta ton. Sedangkan beberapa daerah yang telah meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan sentra produksi beras nasional yang kerap mengalami kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi.

Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi ini diakui Deptan menjadi salah satu penyebab adanya kelangkaan yang berakibat pada lonjakan harga pupuk bersubsidi. Meski begitu, pemerintah tahun ini belum bisa menanggulanginya karena terbatasnya anggaran.

Pasalnya, untuk menambah alokasi pupuk perlu ada tambahan susidi dari APBN. Meski tahun depan subsidi telah meningkat hingga hampir dua kali lipat, alokasi pupuk bersubsidi masih tetap yakni sebanyak enam juta ton dengan urea sebanyak 4,3juta ton.

Namun, ketika Media Indonesia menanyakan kapan kemungkinan dilakukan perubahan HET pupuk bersubsidi, Anton enggan menjawab. Menurutnya, kenaikan HET dan penambahan alokasi masih belum selesai pembahasannya.

Meski begitu, kemungkinan besar semua penyesuaian baik alokasi, HET pupuk bersubsidi, ataupun perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) baru akan terealisasi pada awal tahun anggaran 2007.

"Semua kan disesuaikan dengan awal tahun anggaran seperti biasanya," tambahnya. (TM)