Pusri News

Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR menolak rencana pemerintah melikuidasi dan menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Lhokseumawe, Aceh. Salah satu alasannya, karena pabrik pupuk terbaik di dunia itu hanya dijual seharga Rp400 miliar. Padahal, aset sekitar Rp4 triliun.

Penolakan itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Komisi VI DPR Didiek J Rachbini serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Mereka, antara lain Zainal Abidin Husein, Idealisman Dachi, Azam Azman Natawijana, Yusuf Pardamean, Anwar Sanusi, Choirul Sholeh Rasyid, dan Hasto Kristianto, serta anggota Komisi XI TM Nurlif .

Menurut Didiek, DPR tidak bisa menerima rencana pemerintah tersebut karena pabrik pupuk itu mampu memproduksi pupuk sepanjang tahun sehingga persediaan pupuk dalam negeri menjadi lebih baik.

"Ini kebijakan anomali. Pabrik pupuk dengan kemampuan berproduksi 110% dari kapasitas justru dijual," ujar Didik Rachbini.

Didiek menyatakan, di negara ini sudah ada semacam mafia seperti halnya Mafia Moskow. Mafia Moskow menguasai Uni Soviet ketika negeri itu diambang kehancuran. Di Indonesia, kata dia, ada mafia yang berupaya menjual aset-aset negara dengan harga murah sehingga aset negara jatuh ke tangan pribadi-pribadi dan asing.

Anggota Komisi VI dari F-PD Azam Azman Natawijana menegaskan, likuidasi pabrik pupuk AAF harus berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Namun, sampai sekarang tidak ada PP yang menjadi dasar kebijakan penjualan itu.

Dalam proses penjualan tersebut, pemeritah telah menerima tawaran dari dua perusahaan, yakni PT Medco dan satu perusahaan asal China. Pemerintah menetapkan 28 Agustus 2006 sebagai batas akhir penawaran.

"Penjualan ini melanggar UU. Tidak bisa dilanjutkan, batalkan saja," tegasnya.

PT AAF berdiri sejak 1979 sebagai perusahaan patungan lima negara, yaitu Indonesia yang menguasai 60% saham, Singapura 1%, dan Malaysia, Filipina ,dan Thailand masing-masing 13% saham.

Anggota Komisi VI dari daerah pemilihan Aceh, Zainal Abidin Hussein menambahkan, AAF merupakan kebanggaan masyarakat Aceh setelah PT Arun tidak lagi dikuasai perusahaan dalam negeri.

"Dulu masyarakat sekitar rela melepaskan lahannya kepada pemerintah demi berdirinya pabrik. Namun ketika akan dijual, masyarakat pun resah. Mereka tak rela dan berusaha menguasai kembali tanah mereka yang dulu diserahkan kepada AAF," katanya.

Anggota Komisi VI lainnya, Hasto Kristianto dari F-PDIP menyatakan, AAF harus dipertahankan, bukan hanya kaena dijual dengan harga muruh, tetapi perusahaan itu menjadi kebanggaan rakyat Aceh. "Selamatkan pabrik pupuk ini. Batalkan rencana likuidasi."

Ia menilai alasan pemerintah menjual AAF karena kesulitan memperoleh gas sebagai hal tidak masuk akal. Karena, gas bisa diperoleh dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pabrik pupuk ini bisa dipertahankan dengan integrasi dengan PIM.

"Dengan demikian, PIM akan berkembang dan AAF juga akan kembali beroperasi," katanya. (Hil/OL-02).

Pupuk organik Azolla mampu meningkatkan produksi padi hingga sembilan ton per hektare. Padahal umumnya dengan pupuk anorganik (buatan) hanya enam ton per hektare.Demikian diungkapkan mantan Direktur Pupuk Sriwijaya Zaenal Sudjais, peneliti dan pengguna azolla Sudiono dan Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, di Jakarta, Selasa (8/8).

Sudjais mengatakan, dua tahun sebelum pensiun dari Pupuk Pusri, dia menyadari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk buatan secara terus menerus mengakibatkan kandungan organik tanah (humus) menurun drastis. Akibatnya kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan biota cenderung menurun.

"Ibaratnya tanah pertanian kita selama lebih 30 tahun ini dalam kondisi lapar dan lelah, meskipun penggunaan pupuk anorganik ditingkatkan. Azolla mampu merevitalisasi tanah karena tanaman tersebut merupakan unsur nitrogen yang dibutuhkan tanaman, khususnya padi," kata Sudjais.

Azolla merupakan tanaman paku air yang tersebar di daerah tropik dan subtropik. Azolla mengandung N (nitrogen) sekitar 4%-5% dan tanaman ini mampu menimbun N sebanyak 25-30 kg N per hektare selama 30 hari.

Beberapa negara di Asia telah menggunakan azolla sebagai pupuk biologi. Antara lain, China, Srilanka dan Thailand.

Sementara itu Sudiono mengungkapkan mengetahui azolla sejak 1991 dari berbagai bacaan. Awalnya dia hanya menjadikan azolla sebagai pupuk organik namun, seiring perkembangan ternyata azolla juga bisa untuk pakan ternak (itik, dan babi).

"Selama menggunakan pupuk azolla hasil panen padi meningkat. Satu hektare dengan penggunaan 2 kuintal azolla mampu menghasilkan sembilan ton padi. Padahal pupuk buatan maksimal enam ton saja," kata Sudiono yang mantan penyuluh pertanian di Kabupaten Malang ini.

Di mata Sisiwono, sebenarnya International Rice Reseach Institute (IRRI) sejak 1972 telah melakukan penelitian terhadap azolla. Tapi anehnya hasilnya tidak pernah dipublikasikan atau dimasyarakatkan.

Hal ini disebabkan karena azolla merupakan sumber nitrogen di tanah persawahan yang menjadi pesaing besar bagi pupuk nitrogen buatan. Padahal secara ekonomis, azolla lebih menguntungkan dibanding pupuk nitrogen buatan.

"Azolla mudah dibudidayakan dan murah sehingga ketergantungan terhadap pupuk buatan bisa dihilangkan. Ini menguntungkan petani dan pemerintah sebab gas (bahan baku pupuk buatan) bisa diekspor maksimal," imbuh Siswono. (Faw/OL-02).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono mengungkapkan harga pupuk bersubsidi di sejumlah daerah ternyata melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.150/kg.

Menurut dia, di Jakarta, Jumat (4/8) ketika melakukan kunjungannya di Kabupaten Brebes Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Komisi IV DPR di wilayah tersebut harga pupuk bersubsidi masih di atas Rp1.500/kg.

"Dengan harga tersebut berarti petani harus merogoh uang lebih dari Rp75.000 per sak pupuk yang isinya 50 kg," katanya mengutip keluhan seorang petani asal Desa Dawuan Sirampog Brebes.

Menurut dia, pupuk untuk petani sebenarnya sudah disubsidi pemerintah sehingga pihaknya akan mendesak pihak terkait untuk tegas memberikan sanksi dan mencabut izin distributor yang nakal.

"Sungguh memprihatinkan ulah distributor nakal ini. Cabut saja izinnya lalu proses mereka secara hukum," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suswono juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang dikeluhkan petani khususnya di wilayah Brebes Selatan seperti irigasi yang tidak lagi berfungsi, harga sayuran tidak stabil, jalan tani yang rusak parah maupun merebaknya hama tikus.

"Nanti temuan-temuan ini akan kita tindaklanjuti di Komisi IV DPR yang menangani masalah pangan dan pertanian," katanya. (Ant/OL-06)

Sebanyak 290 ton pupuk yang seharusnya diterima petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hilang di pasaran. Pupuk jatah untuk Juni-Juli pasokan salah satu distributor yang ditunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur itu diduga sengaja ditimbun untuk disalurkan ke daerah lain.

Berdasarkan temuan dewan perwakilan rakyat daerah setempat, distributor yang memperoleh jatah sebanyak 560 ton pupuk pada Juni-Juli hanya menyalurkan sekitar 270 ton. Sisanya, 290 ton pupuk, tidak jelas dibagikan ke daerah mana saja. Akibatnya, petani di Kabupaten Blora kesulitan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada harganya mahal.

Di Blora terdapat delapan distributor pupuk yang ditunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur. "Kami akan mengundang pihak Pupuk Kaltim untuk memperoleh penjelasan ke mana jatah pupuk itu disalurkan," kata Singgih Hartono, anggota DPRD Blora, kemarin.

Singgih menjelaskan jatah pupuk yang hilang sebenarnya untuk petani di Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Bogorejo, dan Kecamatan Jepon. Para petani di daerah itu kini kesulitan memperoleh pupuk. "Kalaupun ada, jumlahnya sedikit dan harganya dinaikkan oleh penjual," tuturnya.

Dia mengungkapkan kebutuhan pupuk untuk Blora pada 2006 mencapai 44.617 ton. Saban bulannya rata-rata 2.500 ton selama musim kemarau dan sekitar 5.000 ton untuk musim tanam. Jatah pupuk tersebut didistribusikan oleh delapan distributor yang ada di Blora.

Kepala Subdinas Perdagangan Dinas Perindustrian Blora Riyanto belum tahu hilangnya jatah pupuk. Dia akan mengecek dulu ke distributor. "Informasi hilangnya jatah pupuk baru saja kami dengar," katanya.

Riyanto mengakui kantornya selalu mendapatkan tembusan dari PT Pupuk Kalimantan Timur soal mekanisme distribusi pupuk. Sehingga mudah diketahui kebutuhan pupuk berdasarkan plafon dan realisasi di lapangan. SUJATMIKO

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) telah menentukan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PT Pupuk Kaltim. Namun pengumuman nama-nama tersangka masih harus menunggu satu kali lagi ekspose pada pekan ini. ''Tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri akan melakukan ekspose di depan saya pada pekan depan,'' ujar Ketua Tim Tastipikor Hendarman Supandji, akhir pekan lalu.

Menurut Hendarman, dugaan korupsi yang akan disangkakan terhadap empat orang tersebut masih berkaitan dengan proyek pengadaan fasilitas direksi dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sejauh ini, kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar. Namun, Tim Tastipikor masih mengembangkan kemungkinan berkembangnya jumlah kerugian negara.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri yang tergabung dalam Tim Tastipikor pada Rabu malam (3/5) telah menahan Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Kaltim, Umay K Wiraatmaja. Umay sejak Rabu (26/4) telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Tim Tastipikor juga akan mengirimkan surat pemanggilan terhadap empat tersangka korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton Gelora Senayan pada Senin ini (7/8). Setelah itu para tersangka dan barang bukti diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

Tahun ini, PT Pupuk Kujang dipastikan akan merugi sekitar Rp 320 miliar dari hasil pejualan pupuk urea. PT Pupuk Kujang meminta pemerintah mensubsidi harga pupuk urea hingga Rp 900 ribu per ton.

Data yang dihimpun Republika dari Biro Komunikasi, PT Pupuk Kujang, menunjuukkan, harga produksi pupuk urea (HPP) tahun 2006 mencapai Rp 1,9 juta per ton. Sementara pupuk urea bersubsi dari PT Pupuk Kujang yang dijual ke masyarakat seharga Rp 1,5 juta per ton. Tahun 2006, rencanya PT Pupuk Kujang akan memproduksi pupuk urea sebanyak 800 ribu ton.

Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kudjang, Arifin mengatakan, tingginya HPP tersebut disebabkan meningkatnya harga gas bumi. Gas bumi tersebut, papar dia, merupakan salah satu bahan produksi pupuk urea. Kerugian yang dialami PT Pupuk Kujang sebesar Rp 400 ribu per ton. Tahun ini, tutur dia, PT Pupuk Kujang akan memproduksi 800 ribu ton.

''Kami harus membeli gas bumi dengan harga kontrak tahun 2006, setelah harga BBM naik,'' ujar Arifin di sela sosialisasi distribusi pupuk urea kepada jajaran Polres dan Polresta se-Jabar di Hotel Horison Bandung, Senin (31/7).

Sementara perusahaan produksi pupuk lainnya, lanjut Arifin, masih membeli gas bumi dengan harga kontrak sebelum kenaikan BBM. Ia menjelaskan, kontrak pembelian gas bumi antara PT Pupuk Kujang dan Pertamina, baru dijalin awal tahun 2006.

Soalnya, papar dia, kontrak pembelian gas bumi yang lama, baru saja berakhir awal tahun 2006. Arifin menjelaskan, ancaman kerugian tersebut sudah disampaikan ke Departemen Pertanian. Dalam keluhan kepada Deptan, sambung Arifin, PT Pupuk Kujang meminta adanya subsidi harga pupuk urea hingga Rp 900 ribu per ton.

Arifin menjelaskan, dalam usulan ke Deptan tersebut, PT Pupuk Kujang akan meningkatkan HPP termasuk keuntungannya (10 persen) sebesar Rp 2,1 juta per ton. Dari HPP Rp 2,1 juta itu, papar dia, pemerintah harus mensubsidinya hingga Rp 900 ribu.

PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) meningkatkan stok pupuk urea mengantisipasi lonjakan permintaan pada musim tanam pertengahan September atau Oktober mendatang dan meningkatkan pengawasan sehingga distributor nakal akan ditindak, terutama di Jawa Tengah.

"Kami tidak mau ada terjadi kelangkaan pupuk di wilayah pemasaran PKT," kata Kepala Kompartemen Pemasaran PKT Irwansyah, di Jakarta, Senin.

Peningkatan stok dan pengawasan pupuk bersubsidi terutama dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi tanggung jawab baru PKT sesuai dengan Peraturan Mendag (Permendag) Nomor03/M-DAG/Per/2/2006.

Sesuai dengan Permendag itu itu PKT mendapat tambahan tanggung jawab untuk 14 kabupaten/kota Jateng yang sebelumnya menjadi tanggung jawab PT Pusri yaitu Blora, Boyolali, Dema, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Klaten, Kudus, Pati, Rembang, Solo, Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri.

Untuk itu, secara khusus Irwansyah meninjau kesiapan wilayah pemasaran Jateng agar tidak terjadi kelangkaan pasokan dan masalah lainnya dan ia meminta Perwakilan Pemasaran Jateng mengevaluasi kinerja 60 distributor yang ada di wilayahnya.

"Setelah bekerja sama sekitar empat bulan terhitung sejak April 2006, sudah cukup data bagi PKT untuk melakukan evaluasi. Jika ada distributor yang tidak bekerja sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam SK Mendag 03, mereka akan diberi sanksi, dan kalau perlu dicabut kontraknya," ujar Irwansyah.

Ia menegaskan PKT akan berusaha keras agar tidak terjadi masalah dalam distribusi pupuk urea bersubsidi di wilayah Jateng sama dengan di wilayah Jatim II yang selama ini menjadi tanggung jawab BUMN tersebut yaitu di 28 kabupaten/kota Jatim.

"Selama ini PKT bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik di Jatim yang cakupannya lebih luas dan pupuknya mencapai 800.000 ton per tahun. Kami juga ingin berhasil di wilayah Jateng II ini," katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Pemasaran Jateng Triyoga mengatakan pihaknya telah menindak distributor nakal di Jateng yang merugikan petani dan ia juga mengakui saat ini masih ada sejumlah distributor dan pengecer "nakal" akan ditindak, karena menimbulkan masalah kelangkaan pupuk.

Salah satu distributor yang telah ditindak adalah Indokimia yang berada di Kabupaten Pati. "Berdasarkan pengaduan petani dan peninjauan kami di lapangan, sebagian wilayah pemasaran ditributor tersebut (Indokimia) kami alihkan ke distributor lain," katanya.

Triyoga mengatakan pihaknya bertekad untuk menjaga jangan sampai ada kelangkaan pupuk di wilayahnya dan petani diharapkan informasi langsung bila menemukan kesulitan dalam mendapatkan pupuk.

Selain itu berdasarkan laporan petani, kata dia, ada sejumlah distributor dan pengecer yang memanfaatkan peluang dengan mewajibkan petani atau pengecer membeli produk tertentu seperti peptisida jika ingin mendapatkan urea ataupun membatasi pembelian pupuk hanya lima zak untuk satu petani.

Triyoga menegaskan tidak ada ketentuan dari PKT yang mengharuskan hal tersebut. "Distributor PKT tidak boleh mengharuskan pengecer untuk membeli produk tertentu, dan pengecer juga tidak boleh membatasi pembelian oleh petani sepanjang sesuai dengan kebutuhan atau luas lahan mereka," katanya.

Dari data penyaluran, sejak April lalu sampai 28 Juli, untuk wilayah Jateng II, PKT telah menyalurkan pupuk sebanyak 123.370 ton jauh di atas peraturan Gubernur sebanyak 106.025 ton.

Sedangkan stok yang ada di gudang PKT mencapai sekitar 48.000 ton, dan ditargetkan naik menjadi sekitar 60.000-70.000 ton pada masa musim tanam mendatang.

Menanggapi soal aksi demo petani pekan lalu di depan kantor PKT di Semarang, Triyoga mengatakan hal itu bukan disebabkan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi tapi aksi itu didorong oleh ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kinerja distributor dan pengecer, disamping ada maksud-maksud tertentu dari beberapa pihak.

"Kan aneh, di antara peserta demo itu ada petani dari Kabupaten Kebumen yang penyaluran pupuknya bukan menjadi tanggung jawab PKT, tapi produsen lain," kata Triyoga. antara/pur

Pemerintah berupaya menjaga agar ketersediaan gas sebagai penggerak industri pupuk terus terjamin. Terlebih lagi saat ini muncul prediksi bahwa pada Oktober hingga November tahun ini akan terjadi krisis gas. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menyatakan, untuk langkah antisipasi itu, dalam jangka pendek pemerintah akan mensubstitusi bahan bakar pembangkit listrik dari gas dan diesel menjadi batu bara.

"Kalau itu bisa terealisasi, penghematan gas kita sangat luar biasa, sehingga gasnya bisa digunakan untuk memproduksi amoniak, yang selanjutnya dijadikan urea," kata Sugiharto kemarin. KUKUH S WIBOWO

PT Pupuk Kujang melakukan kontrak pembelian gas dengan volume 135 triliun British thermal unit untuk periode 2007-2017. Pasokan gas itu berasal dari BP Indonesia dari Blok Offshore North West Java dengan harga US$ 3,63 per mile mile British thermal unit (mmbtu).

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika mengatakan disepakatinya harga gas untuk Pupuk Kujang ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga di masa mendatang konsumen gas lainnya dapat mengikuti langkah Pupuk Kujang membeli gas dengan harga yang lebih kompetitif agar produsen gas terdorong memasok kebutuhan domestik.

Menurut dia, selama ini pabrik pupuk dianggap tidak mampu membeli gas dengan harga tinggi. Biasanya pabrik pupuk membeli gas dengan harga US$ 1,5-2 per mmbtu, seperti gas yang dipasok untuk pabrik Pupuk Kujang, yaitu Pabrik Pupuk Kujang 1B.

"Terbukti pabrik pupuk bisa membeli gas dengan harga tertinggi di antara kontrak yang lain," kata Kardaya kemarin.

Menurut Direktur Utama Pupuk Kujang Aas Asikin Idat, gas akan dipakai untuk operasional Pabrik Pupuk Kujang 1A mulai pertengahan 2007. Pasokan itu menggantikan gas yang disalurkan dari lapangan milik PT Pertamina (Persero).

Dengan suplai gas dari BP tersebut, Aas melanjutkan, berarti Pabrik Pupuk Kujang 1A dapat tetap terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebutuhan pupuk akan tetap tersedia untuk 26 kabupaten atau kota di seluruh Jawa Barat.

Selama ini seluruh kebutuhan gas Pabrik Pupuk Kujang 1A dan Pabrik Pupuk Kujang 1 dipasok Pertamina. Namun, keterbatasan produksi gas membuat Pertamina dalam jangka panjang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan gas ke Pabrik Pupuk Kujang 1A.

Gas dari BP Indonesia ini rencananya akan dialirkan lewat pipa sepanjang 42 kilometer dari central plant BP di Laut Jawa ke fasilitas penerimaan gas di Cilamaya, Jawa Barat. Selanjutnya akan masuk dan menggunakan sistem pipa milik Pertamina untuk dialirkan ke PT Pupuk Kujang di Dawuan, Cikampek.

PT Pupuk Kujang 1A memiliki kapasitas produksi (urea prill) 570 ribu ton per tahun dan beroperasi sejak 1978. Mulai Februari 2006, Pupuk Kujang mengoperasikan Pabrik Pupuk Kujang 1B sehingga total kapasitas saat ini meningkat menjadi 1,140 juta ton urea per tahun.

Seperti diberitakan, Pupuk Kujang sebelumnya kelimpungan. Pasalnya, Pertamina pada Maret lalu tidak bisa memberikan kepastian apakah akan tetap memasok gas ke produsen pupuk urea satu-satunya di Jawa Barat itu. Pasokan gas ke Pabrik Pupuk Kujang 1A untuk periode Januari-April 2006 dari Pertamina mencapai 34 juta kaki kubik per hari dan dari PT Odira 8 juta kaki kubik per hari. MUHAMAD FASABENI

PT Pupuk Kujang memastikan kelangkaan pupuk di Jawa Barat (Jabar), sulit diatasi selama tidak ada "kebersamaan" antara pemerintah dengan petani dalam penggunaan pupuk.

"Bahkan kelangkaan pupuk khususnya urea, akan selalu terjadi setiap musim tanam. Permasalahan mendasar adalah adanya perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah dengan kenyataan di lapangan," kata Arifin, Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kujang, di Cikampek, Kabupaten Karawang, Rabu (26/7).

Ia menyatakan, PT Pupuk Kujang selalu menjadi sasaran "tembak" dan dipojokKan dalam hal kelangkaan pupuk. Padahal, PT Pupuk Kujang sebagai produsen, dan telah menjalankan tugas sesuai aturan.

Selama ini pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, mematok penggunaan pupuk sebanyak 250 Kg/hektare, yang ternyata para petani menggunakanya hampir dua kali lipat. Keadaan itu, kata dia, diperparah lagi dengan banyaknya petani menanam padi tiga kali, sehingga penggunaan pupuk semakin membengkak dalam setiap tahun.

Permasalahan lain yang menyebabkan terjadi kelangkan pupuk bagi petani atau pupuk bersubsidi, yakni adanya penggunaan pupuk yang tidak terprogramkan sebagai pupuk bersubsidi, seperti pupuk untuk tambak disepanjang jalur Pantura Jabar.

Menurut Arifin, penggunaan pupuk urea untuk tambak (udang dan ikan bandeng) cukup besar yakni rata-rata 20.000 ton/tahun, yang diperuntukkan bagi penyuburan tanah. "Pupuk tersebut dibeli dari kios-kios penyedia pupuk bersubsidi untuk petani. Praktis, telah mengurangi jatah untuk para petani," katanya.

PT Pupuk Kujang juga mensinyalir adanya "rembesan" pendistribusian pupuk petani ke sektor lain, seperti perkebunan dan industri, akibat perbedaan harga cukup mencolok, antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi itu.

"Harga pupuk nonsubsidi Rp2.200/Kg, sedangkan pupuk bersubsidi Rp 1.200/KG. Ini memungkinkan adanya distributor nakal, dan menjual pupuk ke perkebunan atau industri karena keuntungan cukup menggiurkan," katanya.

Dalam hal ini, ditegaskannya lagi bahwa perlu adanya "kebersamaan" antara pemerintah, petani, produsen dan pihak lain, sehingga kelangkaan pupuk secara beransur akan teratasi.

"Satu-satunya langkah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk di Jabar, adalah duduk bersama, pemerintah, produsen, petani dan unsur lainya termasuk para pemilik kios pupuk, untuk menyamakan persepsi," katanya. antara/abi

Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI, Awal Kusumah, mengatakan, ketahanan pangan nasional akan terancam jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak turun tangan mengatasi kondisi PT Pupuk Kujang yang nyaris bangkrut pada Oktober 2006 akibat ketiadaan pasokan gas.

"Seperti diketahui problem utama PT Pupuk Kujang itu terletak pada gas, hingga perlu dicarikan jalan keluarnya," katanya seusai pertemuan antara Komisi XI DPR dengan Gubernur Jabar Danny Setiawan, di Bandung, Selasa (25/7).

Menurut dia, Pupuk Kujang mempunyai tugas untuk memenuhi 80 persen areal pangan di Jabar, hal ini berarti jika keberadaannya terganggu maka akan terganggu pula peran Jabar dalam kontribusi ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, katanya, persoalan tersebut harus dipahami secara bersama-sama termasuk semua komponen masyarakat dan pemerintah di Jabar. "Kita harus bersama-sama mencari jalan ke luar problematika yang dialami Pupuk Kujang tersebut dalam soal gas," katanya.

Kendati demikian, ia mengemukakan Komisi XI sendiri akan mencoba memfasilitasi perbankan untuk bridging finance- nya yang dialami perusahaan memproduksi pupuk di tanah air, pasalnya dibutuhkan dana Rp 175 miliar untuk menyelamatkan PT Pupuk Kujang.

"Kalau memungkinkan mengapa tidak bank pembangunan daerah (BPD) memberikan kontribusi untuk penyertaan modalnya hingga Pupuk Kujang sebagai industri strategis mampu tetap menjaga ketahanan pangan nasional khususnya di Jabar," ujarnya.

Mendesak

Ia mengingatkan mencari jalan ke luar menyelamatkan PT Pupuk Kujang sudah sangat mendesak mengingat waktunya tinggal sekitar tiga bulan lagi atau sampai bulan Oktober 2006.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Danny Setiawan, mengatakan, Pemprov Jabar sendiri tidak bisa memberikan penyertaan modal dalam menyelamatkan perusahaan pupuk tersebut.

"Namun demikian Pemprov Jabar telah memberikan surat kepada Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan, untuk memfasilitasi pertemuan antara Pertamina yang menyediakan gas dengan Pupuk Kujang," katanya. Ant/Bud.

Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, mengeluhkan harga gas bumi sebagai bahan baku produksi pupuk yang terus merangkak naik, padahal kontrak belum habis. Ia mencontohkan pada 2005, harga gas yang tadinya US$ 1,5-1,85/MMBTU menjadi US$ 2,0. Lalu pada tahun 2006, harga gas kembali naik menjadi US$ 2,15.

"Harga gas bumi untuk industri pupuk tidak dapat bersaing dengan harga LNG, PLN, PGN, dan Singapura. Kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, di satu sisi menginginkan bagi hasil yang tinggi. Sementara di sisi lain, pemerintah menetapkan harga urea yang rendah," ujar Dadang, kepada 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin.

Ditambahkannya, kenaikan harga eceran tertinggi (HET), pupuk hanya sedikit menolong produsen. Tahun 2000-2002, HET pupuk urea hanya sebesar Rp 1.150/kg. Kemudian pada tahun 2003-2005, HET justru turun menjadi Rp 1.050/kg. Lalu pada tahun 2006, HET kembali naik menjadi Rp 1.200/kg.

"Dengan HET tersebut, produsen rugi Rp 1,46 triliun. Akibatnya, PT Pupuk Kujang sebagai salah satu holding company dari PT Pusri tidak dapat beroperasi lagi pada Oktober 2006. Dan secara keseluruhan, industri pupuk nasional berada dalam kesulitan," tandas Dadang.

Ia berharap Komisi IV dapat memperjuangkan tambahan subsidi kepada PT Pusri dalam APBN Perubahan (APBN-P). Karena dari subsidi tahun 2006 yang diajukan sebanyak Rp 6,479 triliun, ternyata hanya separuhnya yang direalisasikan.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Nurhadi M Musawir SH MM MBA, mempertanyakan lemahnya negosiasi industri pupuk dengan pemerintah. ?Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah industri pupuk pernah berbicara dengan presiden dan wakil presiden mengenai nasib masa depan industri pupuk?? tanya Nurhadi.

Subsidi pupuk, lanjutnya, memang tidak dapat optimal diberikan dalam APBN-P. Namun, Nurhadi dan anggota Komisi IV lainnya akan berusaha memperjuangkannya. Ia menyarankan agar di masa mendatang, ada industri pupuk yang khusus menjual pupuk secara bebas di pasar internasional, dan ada yang khusus menjual pupuk bersubsidi. (mg14)

Sebanyak 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin (25/7). Rombongan diterima oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai VIII.