Kabar Pusri

Pansus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi DPRD Kab Blora berhasil membongkar peredaran pupuk ilegal,kemarin.

Dalam sidak yang dilakukan bersama Polres Blora diketemukan ratusan kilogram (kg) pupuk PT Pusri. Semestinya, pupuk urea produksi PT Pusri tidak boleh diedarkan di Blora. Hasil inspeksi mendadak (sidak) kemarin, dua pengecer resmi yang kedapatan mendistribusikan pupuk urea ilegal yakni Usaha Dagang (UD) Musashi di Desa Beganjah,Kec Jiken dan pengecer kecil di Desa/- Kec Jepon.

?Dari dua pengecer ini pansus menemukan pupuk urea buatan PT Pusri, padahal pupuk urea yang boleh dijual di Blora seharusnya hanya buatan PT Kaltim. Ini adalah sebuah penyimpangan,? ujar Wakil Ketua Pansus, Singgih Hartono,kemarin. Dari gudang UD Musashi, Pansus hanya menemukan sekitar 15 kg saja karena sisanya sudah dijual kepada para petani.

Sedang di pengecer pupuk desa Jepon,pansus menemukan 6 sak isi 50 kg pupuk urea atau setara 300 kg. Singgih menjelaskan sidak yang dilakukan bersama Polres Blora berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan ulah para distributor dan pengecer pupuk.Akibat ulah mereka distribusi pupuk di Blora kacau.

Selain itu, perbuatan oknum pengawas pupuk Petro Kimia Gresik yang mensuplai pupuk urea PT Pusri ke pengecer resmi pupuk PT Kaltim di wilayah setempat semakin membuat ruwet distribusi pupuk.

?Pansus akan terus memantau distribusi pupuk di Blora agar peredarannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya kebutuhan para petani akan pupuk tercukupi. Nama distributor dan pengecer nakal sudah kita kantongi. Sanksinya ijin usaha bisa dicabut,?ujarnya.

Sementara itu, Suwignyo, pemilik UD Musashi yang kedapatan menjual pupuk urea PT Pusri mengakui kalau perbuatannya termasuk penyimpangan.Tapi karena permintaan petani dia akhirnya nekat menjual pupuk itu.

?Jatah yang saya terima tiap minggunya terbatas, hanya 1?1,5 ton.Karena permintaan banyak makanya saya menjual pupuk urea PT Pusri,? tutur Suwignyo. Hasil sidak tersebut,Pansus membawa sebanyak 15 bendel kuitansi UD Musashi untuk diteliti.

Sedang pupuk urea PT Pusri dibawa petugas Polres Blora untuk kepentingan penyidikan. ?Sementara barang bukti akan kita amankan, nanti akan kita selidiki lebih lanjut,? ujar salah seorang petugas, kemarin.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang menargetkan penurunan angka kecelakaan kerja hingga zero accident (tanpa kecelakaan) dengan menganggarkan dana untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mencapai Rp1 miliar.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan untuk menekan angka kecelakaan kerja ini pihaknya telah menjalankan semua prosedur yang menjadi ketentuan."Sehingga pada tahun ini, PT Pusri sudah zero accident. Kami pun sudah menyiapkan anggaran K3 mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar." jelasnya, kemarin.

Dia menjelaskan uang yang dianggarkan untuk membeli peralatan keselamatan pekerja mulai dari pembelian mobil tangga hingga sabuk pengaman untuk pekerja yang berada di ketinggian.

Pemerintah dan Holding pupuk mengalokasikan urea sebesar 25 ribu ton untuk memasok pupuk di Jawa Barat yang sempat mengalami kelangkaan sebulan terakhir. Tetapi, ancaman masih ada karena subsidi pupuk masih kurang Rp2 triliun.

"Untuk Jabar yang sempat mengalami kekosongan pasokan sudah diisi dari Pusri, PKG, dan PKT. Pasokan tersebut sebesar 25 ribu ton dari alokasi yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor," ungkap Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso di Jakarta, Sabtu (2/2).

Menurut Sutarto, kelangkaan pupuk di Jabar memang sempat terjadi sejak akhir Desember lalu. Penyebab kelangkaan itu ialah kerusakan yang terjadi di pabrik Kujang 1A. Akibatnya, petani dibeberapa daerah di Jabar seperti Cirebon sempat sulit menemukan pupuk khususnya urea.

Meski begitu, Sutarto mengatakan kelangkaan ini sudah cepat diantisipasi oleh Holding. Sehingga, secara umum kelangkaan tidak mengganggu proses pertanaman yang saat ini memasuki usia dua bulan. Dengan tambahan pasokan itu diharapkan petani bisa melakukan pemupukan untuk menjaga kualitas padinya. "Saya kira sekarang persoalan ini sudah bisa ditangani," ujarnya.

Terkait subsidi pupuk, Sutarto mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana dalam APBN 2008 sebesar Rp7,51 triliun. Anggaran itu jauh lebih besar daripada anggaran 2007.

Tahun lalu, subsidinya Rp5,8 triliun ditambah anggaran belanja tambahan jadi Rp6,8 triliun. Meski begitu, dengan kenaikan harga gas, phosphate, dan penambahan jumlah pupuk diperkirakan anggaran ini belum mencukupi. Apalagi, harga eceran tertinggi (HET) pupuk masih dipertahankan.

Asumsi awal, menurut Sutarto, anggaran ini hanya akan mencukupi kebutuhan hingga bulan Agustus atau sampai Oktober 2008. Kendati demikian, hal ini masih bergantung pada pola pemakaian dan penyerapan pupuk bersubsidi di lapangan.

Bila pola sama terjadi seperti tahun lalu, bisa dipastikan akan butuh tambahan subsidi. "Saya pikir subsidi pupuk ini masih menjadi prioritas pertama pemerintah. Apalagi, target penambahan produksinya sebesar 5%. Memang perhitungan kita masih kurang sekitar Rp2 triliun, tapi kan ada APBN perubahan," jelas Sutarto.

Sutarto mengingatkan, selain beras pemerintah tahun ini juga menargetkan penambahan produksi kedelai. Sudah tentu pasokan pupuk sebagai sarana pendukung pencapaian produksi akan menjadi prioritas.

Namun, petani pun harus melakukan efisiensi dalam pemakaian pupuk. Pasalnya, sampai kini pemupukan oleh petani masih selalu berlebihan atau tidak berimbang.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan stabilisasi harga pangan. Paket ini meliputi pemberian fasilitasi bagi importir kedelai, gandum, dan terigu juga bagi industri minyak goreng berupa insentif fiskal.

Insentif itu diperkirakan mencapai Rp10 triliun lebih. Sedangkan, untuk industri tahu tempe pemerintah mengalokasikan bantuan langsung senilai Rp500 miliar.

Untuk masyarakat miskin pemerintah juga mengalokasikan tambahan subsidi raskin kurang lebih Rp2,6 triliun dan subsidi minyak goreng Rp500 miliar.

Akan tetapi, dalam paket tersebut pemerintah tidak satupun menyebutkan adanya penambahan subsidi pupuk ataupun insentif harga bagi petani. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi petani membutuhkan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Selain itu, kepastian harga bagi kedelai petani. Insentif ini untuk menambah penghasilan petani yang saat ini juga mengalami kesulitan dengan melonjaknya berbagai kebutuhan pokok. "Itu bukan kebijakan yang propetani. Jadi sangat kontra produktif dengan arah kebijakan revitalisasi pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," tutur Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Minggu (3/2).

Menurut Agusdin, paket kebijakan pangan selain tidak propetani juga diragukan efektivitasnya. Pasalnya, semua insentif yang diberikan di hulu yakni tingkat importir dan produsen belum tentu akan terdistribusi pada harga di tingkat konsumen. Sedangkan, harga pangan saat ini sudah naik dan sulit untuk turun kembali.

"Konsumen saat ini sudah menerima kenaikan harga. Sehingga, importir dan kartel menjadi pihak yang sangat diuntungkan oleh kebijakan tersebut," katanya. (Toh/OL-03)

Distribusi pupuk urea bersubsidi ke sejumlah daerah pertanian di Jabar, Banten, dan sebagian Jateng, kembali tersendat. Pasalnya, operasional pabrik Kujang IB, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) yang sebelumnya sempat diperbaiki karena terganggu, kini kembali rusak.

''Perlu waktu sedikitnya enam hari ke depan untuk perbaikan itu. Selama itu, maka operasional Kujang IB terpaksa dimatikan,'' kata Manajer Komunikasi PT PKC, Arifin, Kamis (31/1). Dia menjelaskan, rusaknya kembali Kujang IB itu terjadi pada 29 Januari 2008, petang. Saat itu, ungkap dia, terjadi hujan deras di wilayah Cikampek. ''Tiba-tiba saja generator Kujang IB mengalami gangguan,'' tutur dia menjelaskan.

Meski demikian, ujar Arifin menambahkan, pihaknya terus berusaha memperbaiki kerusakan itu hingga ke proses start up. Namun lagi-lagi ada alat lain yang rusak. Bahkan, kata dia, kerusakan ini menjadi lebih parah karena alat itu harus diganti dengan yang baru.

Karena itu, menurut Arifin, untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan di wilayah kerjanya, PT PKC mengoptimalkan produksi parbik lama Kujang IA dari 1.200 ton menjadi 1.500 ton per hari. Optimalisasi itu ditunjang oleh ketersediaan gas yang dimiliki PT PKC.

Selain itu, kata Arifin, PT PKC juga kembali meminta bantuan kepada produsen pupuk lain yang masih satu holding untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah kerjanya. ''Ada sekitar 27 ribu ton yang sedang dan akan dikirim,'' ungkap dia.

Kiriman tersebut berasal dari Pusri sebanyak 25 ribu ton, Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 ton, dan Petrokimia sebanyak 1.000 ton. Untuk pupuk yang berasal dari Pupuk Kaltim dikirim melalui pelabuhan Semarang dan dicadangkan bagi wilayah Jateng.

Pupuk dari Pusri sebanyak 500 ton dikirim melalui pelabuhan Cilacap untuk menyuplai wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Sedangkan distribusi pupuk Petrokimia dilakukan melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten sebanyak 1.200 ton untuk memenuhi kebutuhan wilayah Banten.

Seperti diberitakan sebelumnya, pabrik lama (Kujang 1A), berhenti dan mengalami perbaikan selama lima hari pada 15-19 Januari 2008. Hal itu menyebabkan PT PKC harus kehilangan potensi produksi sekitar 5.000 ton. Begitu juga dengan pabrik Kujang I B pada 22 Januari 2008 mengalami kerusakan dan terpaksa dimatikan.

DPRD Provinsi Lampung mendesak PT Pusri PPD Lampung untuk bertindak lebih keras terhadap distributor - distributor pupuk nakal dengan segera mengeluarkannya sebagai penyalur pupuk, termasuk tindakan hukum serta memasukkan pengurus distributor itu ke dalam 'daftar hitam'.

"Kalau tidak diambil tindakan yang keras maka petani yang dirugikan. Bagaimana kita memberdayakan petani dan mendorong kemajuan sektor pertanian kalau pupuk saja disalahgunakan. Karena itu, PT Pusri harus bertindak tegas seperti terhadap distributor CV Dergantara Star, jika memang hendak membela kepentingan petani," kata Sekretaris Komisi B DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli, di Bandarlampung, Sabtu.

Menurut Abdullah Fadri , tindakan PT Pusri untuk mengeluarkan CV Dergantara Star sebagai distributor (pupuk) pangan adalah sangat tepat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan Area Manajer PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimum.

Ia mengharapkan tindakan tegas itu dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap distributor nakal itu. "Dengan bertindak tegas maka kita menolong petani. Bagaimana petani bisa berkembang kalau pupuk langka dan semakin mahal harganya," katanya.

Disebutkannya, dalam pertemuan dengan PT Pusri dan distributor pupuk se-Lampung di Bandarlampung, Jumat (1/2),dijelaskan bahwa jatah pupuk untuk Lampung memang berkurang dari 270 ribu ton di tahun 2007 menjadi 241 ribu ton di tahun 2008. Kebutuhan pupuk itu berdasarkan usulan kepala daerah/dinas pertanian setempat, sementara para distributor telah memiliki wilayah pemasaran tersendiri untuk memudahkan pengawasan.

Meski demikian, ia meminta PT Pusri untuk terus dan konsisten melakukan pengawasan hingga ke tingkat pengecer, dan segera mengambil tindakan keras terhadap distributor yang melanggar kesepakatan.

Perbedaan harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sangat besar sehingga mendorong penyalahgunaan pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi.

Ia juga meminta PT Pusri melakukan pengawasan yang intensif serta segera mengambil tindakan yang tegas, termasuk mengawasi pupuk pangan dialihkan ke nonpangan.

Harga pupuk urea bersubdisi Rp1.200/Kg, sementara harga nonbersubsidi Rp2.400/Kg. Perbedaan harga yang besar itu mengakibatkan rentannya penyalahgunaan pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi. Ia mencontohkan dengan mengganti karungnya maka pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi.

"Baik sebagai anggota Dewan maupun sebagai Ketua DPD PAN Lampung, saya mendukung penuh tindakan PT Pusri yang mengeluarkan distributor pupuknya yang bermasalah. Tindakan tegas harus diambil atas semua distributor yang melanggar aturan yang dibuat PT Pusri," katanya.

Sebelumnya, salah satu distributor PT Pusri PPD Lampung, CV Dergantara Star, dikeluarkan sebagai penyalur oleh Area Manager PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimun.

Berdasarkan temuan di lapangan didapat bahwa CV Dergantara Star menyalurkan pupuk urea nonsubsidi eks PT Kujang ke PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang. Padahal, ada ketentuan yang tegas bahwa distributor pangan yang ditunjuk tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung menyalurkan pupuk urea nonpangan, baik eks PT Pusri maupun eks produsen lain (PT Kujang, PT Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, PT PIM).

"Tidak boleh distributor pupuk bersubsidi mendistribusikan pupuk nonsubsidi meski dari produsen lain, dan semua distributor mengetahui hal itu," kata Andi. (kpl/rit)

Bantuan pupuk urea bersubsidi yang dijanjikan PT Pupuk Sirwijaya (Pusri) Palembang kembali mengalami keterlambatan pengiriman.

Kapal pengangkut sebanyak 1.200 ton pupuk urea batal bersandar di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (31/1). Pupuk tersebut didatangkan untuk mengatasi kelangkaan pupuk urea di Banten.

Diperoleh informasi, kapal pengangkut pupuk kiriman PT Pusri itu belum mendapatkan izin sandar dari PT Pelindo II.

Manager PT Pelindo II Cabang Banten, Ciwandan Syarif Usman mengaku baru terima faks surat pemberitahuan mengenai nota kedatangan dari Administratur Pelabuhan (Adpel) Banten, Kamis (31/1) kemarin. ?Kemungkinan kapal akan bisa bersandar pada 2 Febuari,? ungkapnya saat dihubungi Radar Banten, kemarin.

Hal senada dikatakan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasional PT Pelindo II Cabang Banten, Dana Sasmita. Dia menjelaskan, kapal bisa bersandar ke pelabuhan setelah mendapatkan surat izin kedatangan kapal dan bongkar muat. ?Jadi aturan sandar di dermaga kami, memang seperti itu. Nota kedatangan kapal harus ada surat pemberitahuan maksimal satu minggu sebelumnya atau minimal tiga hari,? ungkapnya.

Ditambahkan Dana, rencananya pengiriman pupuk bersubsidi tersebut menggunakan Kapal Anugerah Buana II yang akan sandar di Dermaga I Pelindo II Cabang Banten. Selanjutnya pupuk yang diharapkan petani di Banten ini akan dikirim ke gudang Pusri di Serang. Sedangkan untuk bongkar muatnya akan menggunakan jasa dari PT Bandha Graha Reksa (BGR). ?Kami mengizinkan sandar apabila semua mekanisme dan prosedur telah ditempuh semua?, ujarnya.

Sementara Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten Nurhidayat mengungkapkan bahwa pada 21-24 Januari lalu, sebanyak 1.700 ton pupuk urea dari PT Pusri juga masuk melalui Pelabuhan Pelindo II Cabang Banten. Hal itu diketahui karena saat bongkar muat di Kapal Anugerah Buana II menggunakan jasa tenaga bongkar muat dari KTKBM. ?Waktu itu kami menurunkan sebanyak 33 gank (kelompok-red),? ujarnya.

Keterlambatan sandar dan bongkar muat pupuk bantuan PT Pusri Palembang dibenarkan Manager Area PT Pusri Banten Hairul Lizano. Ia mengatakan, keterlambatan disebabkan kondisi cuaca di Palembang. ?Rencananya memang Rabu (29/1) kapal sudah tiba di Ciwandan, tapi karena di Palembang-nya lagi musim hujan pupuk tidak bisa diangkut ke kapal. Jadi keterlambatan ini murni kendala teknis,? kata Hairul, yang dihubungi tadi malam.

Namun Hairul memastikan hari ini (Jumat, 1/2), kapal yang membawa pupuk tersebut sandar di Pelindo II. ?Informasi yang saya terima dari Pelindo, jam 8 (08.00 WIB) besok (hari ini-red) kapal sudah bisa sandar dan akan langsung dilakukan pembongkaran,? terang Hairul.

Selesai pembongkaran, sambung Hairul, 1.200 ton pupuk asal Palembang itu akan langsung dibawa ke gudang Pusri Serang. ?Jika hari itu ada permintaan dari distributor resmi, DO (delivery order-red) akan kita proses langsung dan hari itu juga pupuk kita salurkan ke petani lewat distributor resmi itu,? janji Hairul.

Menanggapi janji PT Pusri, Ketua Komisi II DPRD Banten Media Warman mengatakan, besok (hari ini-red) akan melakukan sidak langsung ke Pelindo, Ciwandan. ?Kalau besok (hari ini-red) pupuk itu tidak ada, kita akan ambil sikap tegas. Kita akan meminta pemerintah pusat untuk memertimbangkan lagi kerjasama distribusi yang selama ini dilakukan PT Pusri dan PT Kujang,? tukasnya. (mg1/ila)

PT Pusri PPD Lampung akhirnya mencabut izin CV Dergantara Star Group sebagai distributor pupuk urea bersubsidi. Pencabutan ini tertuang dalam Surat No. U-0197/I.414.DS/2008, tanggal 28 Januari 2008, yang diteken Area Manager PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimun.

Menurut Andi, Dergantara Star melanggar surat pernyataan yang berisi komitmen hanya menjadi distributor Pusri. Kemudian melanggar surat PPD Lampung tanggal 4 Mei 2007 tentang Pembenahan Distributor. Dalam surat itu disebutkan semua distributor pupuk urea pangan bersubsidi Pusri tidak menyalurkan pupuk urea nonsubsidi, baik eks PT Pusri maupun eks produsen lain (PT Kujang, PT Kaltim, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda).

Dalam penyelidikan dugaan kasus penyimpangan urea bersubsidi 700 ton di gudang PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang, diketahui pupuk itu bermerek Kujang milik Dergantara Star. "Langkah ini sekaligus bentuk tanggung jawab kami, sebagaimana permintaan Menteri Pertanian," kata Andi.

Namun, pemecatan itu berbuntut panjang. Pimpinan Dergantara Star Sukarman melaporkan Pusri ke Polda Lampung karena perbuatan tidak menyenangkan. Kepada Antara, Sukarman menjelaskan ketika berkunjung ke Kantor Pusri, Selasa (29-1) pagi, dia diintimidasi enam orang. "Ancamannya, 'awas kalau mengganggu Pak Andi'," kata Sukarman menirukan oknum yang mengancam tersebut.

Dia menjelaskan yang dimaksud Pak Andi adalah Area Manager PT Pusri PPD Lampung. Laporan itu diterima dengan No.: LP/B-021/I/2008/Siaga Ops. yang ditandatangani Kepala Siaga Ops Aiptu M. Sembiring. Sukarman menjelaskan kehadirannya ke Pusri untuk menanyakan penghentian Dergantara Star sebagai distributor.

Andi menyatakan siap melayani pengaduan tersebut. "Tidak apa dia mengadu. Kami siap melayani. Tidak ada orang kami yang melakukan apa yang dituduhkannya. Justru dia datang ke kantor dengan gaya preman dan mengancam hendak mengerahkan massa berdemo di kantor kami. Saya punya saksi," kata Andi.

Terkait hal ini, Direktur Sarana Produksi Ditjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Spudnik Sujono, mengatakan indikasi penyimpangan pupuk cukup kuat. Bukti-bukti yang diberikan ke Polda Lampung, kata Spudnik, juga sudah cukup. Spudnik mengatakan akan datang ke Lampung pekan depan untuk menyelesaikan masalah ini. "Memang terlalu dini untuk menyimpulkan terjadi penyimpangan pupuk bersubsidi, tapi indikasinya cukup kuat," kata Spudnik yang dihubungi via telepon tadi malam. n NOV/U-2

Realisasi ekspor pupuk urea tahun 2007 hanya 96 persen dari total izin ekspor yang mencapai sekitar 736 ribu ton karena 30 ribu ton dialihkan ke pasar dalam negeri.

"Tadinya mau diekspor, tapi tidak jadi karena ada kebutuhan di dalam negeri," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding, Bowo Kuntohadi, di Jakarta, Rabu (30/1).

Ia mengatakan rencana ekspor sebesar 30 ribu ton tersebut merupakan jatah ekspor PT Pupuk Kujang yang batal direalisasikan karena pasokan pupuk dalam negeri kurang.

Menanggapi pertanyaan apakah ada dampaknya pengalihan rencana ekspor ke domestik bagi perusahaan, Bowo mengatakan tidak ada dampaknya. "Kami mendukung program pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Agus Tjahjono, mengatakan sejak awal Januari ekspor pupuk sudah dihentikan guna menjaga pasokan pupuk di dalam negeri.

Hal itu dilakukan, kata dia, karena ada gangguan produksi PT Pupuk Kujang, sehingga dikhawatirkan pasokan pupuk kurang pada musim tanam tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007, alokasi pupuk urea bersubsidi tahun ini mencapai sekitar 4,3 juta ton yang diperuntukan bagi tanaman

pangan (2,7 juta ton), hortikultura (387.109 ton), perkebunan (926,681 ton), peternakan (12.403 ton), dan perikanan (143.807) ton.

Menurut Direktur Pemasaran PT Pusri Holding Bowo Kuntohadi, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi mengingat kapasitas produksi mencapai sekitar delapan juta ton. Bahkan, pihaknya memproyeksikan produksi pada tahun ini sekitar 6,4 juta ton.

"Selain untuk pupuk urea bersubsidi, produksi urea juga ditujukan untuk memasok kebutuhan industri dan perkebunan besar yang tidak mendapat subsidi, di samping ekspor," katanya. nMIOL/JAK04

Kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Tanahdatar sejak beberapa pekan terakhir, sampai kemarin belum diketahui pihak Perwakilan Pemasaran Daerah (PPD) Pusri Sumbar. Namun sebagai bentuk antisipasi, PPD Pusri akan mendistribusikan sebanyak 2.765 ton pupuk ke 19 kabupaten/kota. ?Kita belum menerima laporan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dari masing-masing Perwakilan Pemasaran Kabupaten/Kota (PPK). Kendati begitu, direncanakan besok (hari ini, red) sebanyak 2.765 ton pupuk dan segera didistribusikan ke 19 Kabupaten/Kota di Sumbar,? kata Kepala PPD Pusri Sumbar M Syam, di ruang kerjanya, kemarin. Ia menambahkan, secara hierarki di masing-masing 19 kabupaten/kota di Sumbar pihaknya memiliki Perwakilan Pemasaran Kabupaten/Kota. ?Mereka inilah yang memantau peredaran dan pendistribusian pupuk di masing-masing kabupaten/kota. Hingga saat ini mereka belum melaporkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab pendistribusian pupuk di awal Januari sebanyak 4.800 ton telah didistribusikan kepada seluruh PPK,? ujarnya.

Ia juga telah mencek sejumlah kabupaten/kota tentang kelangkaan pupuk tersebut. Ia mengaku memang terjadi kelangkaan pupuk, namun jenis SP 36 yang didistribusikan Petrokimia Gresik. Sedangkan Pusri hanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan pupuk jenis Urea. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan gudang untuk menampung kedatangan pupuk Urea yang rencananya datang hari ini sebanyak 2.765 ton. Pihaknya segera mendistribusikan ke seluruh PPK di Sumbar, sehingga dapat segera dimanfaatkan petani.

Sementara untuk harga, pihaknya menjamin tidak ada kenaikan harga. Sebab, sesuai dengan ketetapan SK Menteri Pertanian No 76 tahun 2007 tentang Penetapan Harga Hingga Tingkat Petani. Petani tetap dapat membeli pupuk Urea ini dengan harga lama, yaitu seharga Rp1.200/kg. Jika terjadi kenaikan harga di masing-masing kios, ia berharap segera melaporkan ke PPK setempat dan pelaku akan ditindak sesuai dengan jenis kesalahannya. (cr5)

Tim gabungan Departemen Pertanian dan Kepolisian Daerah Lampung membongkar aksi dugaan penyelewengan 770 ton pupuk urea bersubsidi. Kepala Polda Lampung berjanji akan mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya.

Kepala Polda Lampung Brigjen (Pol) Suharijono Kamino, Jumat (25/1), mengatakan, pupuk bersubsidi itu hendak diselewengkan dari sektor pangan ke sektor perkebunan. ?Ini sangat menyalahi peraturan. Petani dan negara bisa dirugikan. Polda akan menindak tegas pelakunya,? katanya.

Polda Lampung menemukan 700 ton pupuk bersubsidi di gudang PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Bunga Mayang, Lampung Utara, pada Jumat pekan lalu. Sisanya, 70 ton, ditemukan di Jalan Cempaka III, Tanjungseneng, Bandar Lampung, pada Rabu (23/1).

Modus penyelewengan pupuk bersubsidi itu dilakukan dengan mengganti karung pupuk Pusri dengan pupuk Kujang. Pupuk itu kemudian dijual Rp 1.800 per kilogram kepada petani tebu rakyat Unit Usaha Bunga Mayang PTPN VII di atas harga urea bersubsidi Rp 1.200 per kilogram.

Staf Penjualan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) wilayah Lampung, K Cholid S membenarkan, ke-700 ton pupuk urea itu milik PT Dergantara Star, distributor PT Pusri untuk wilayah Lampung Selatan. ?Secara wewenang penyaluran daerah distribusi saja sudah menyalahi. Kami bisa memecat distributor itu,? kata Cholid.

Kepala Humas PT Perkebunan Nusantara VII Sonny Soesdiastanto yang dihubungi terpisah membantah bahwa pupuk yang disimpan di gudang perusahaan itu bukan milik Pabrik Gula Bunga Mayang. Ia menegaskan, pupuk itu milik petani tebu rakyat yang dititipkan ke gudang perusahaan. ?Kami hanya meminjamkan gudang kami kepada petani supaya pupuk petani aman,? katanya.

Direktur Sarana Produksi Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Spudnik Sujono mengatakan, untuk memastikan kebenaran dugaan penyelewengan pupuk, tim gabungan dari Departemen Pertanian, Pusri Lampung, Polda Lampung, dan Dinas Pertanian Lampung dalam dua hari terakhir masih menyelidiki pupuk, modus penyelewengan, dan dugaan pelaku penyelewengan. ?Kami belum bisa memberikan keterangan pasti hari ini. Hari Senin (28/1) kami akan menjelaskan di Bandar Lampung,? katanya.

Sementara itu, 70 ton pupuk bersubsidi yang ditemukan di Jalan Cempaka III, Tanjungseneng, merupakan pupuk oplosan KCl Pusri dengan pupuk yang diproduksi pabrik lain. Pupuk oplosan itu kemudian dimasukkan ke dalam karung Pusri.

Untuk kasus pupuk 70 ton, Polda Lampung sudah menetapkan tersangka. Tersangka adalah Fat dan saat ini sudah ditahan di Polda Lampung. (HLN)

PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), berhenti menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh pedagang pengecer resmi yang ada di wilayah NTB.

Kepala kantor PPD NTB, H. Bambang Irianto, SE, di Mataram Selasa menjelaskan, alasan dihentikannya operasional penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah ini, karena PT. Pusri, NTB, bukan sebagai penanggung jawab pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah ini.

"Keberadaan perusahaan kami di sini hanya sebagai distributor pupuk dari dua produsen yakni PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik," katanya. Bambang menjelaskan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi PT Pusri Pusat, terhitung mulai 31 Desember 2007, PT. Pusri Perwakilan Daerah (PPD) NTB, resmi berhenti sebagai distributor berbagai jenis pupuk bersubsidi ke seluruh pedagang pengecer yang ada di daerah ini.

Dikatakannya, seluruh pedagang pengecer binaan PT. Pusri NTB, semuanya telah diserahkan ke PT. Pupuk Kaltim yang sekarang bertanggung jawab penuh sebagai penyalur pupuk bersubsidi di daerah ini.

"Para pedagang pengecer resmi yang biasanya mengambil jatah berbagai jenis pupuk seperti Urea, Sp36, dan NPK, di perusahaan kami, sekarang mengambil jatah di sejumlah distributor yang ada di berbagai kabupaten/kota di NTB, yang telah ditunjuk oleh PT. Pupuk Kaltim," tegas Bambang.

Jadi, jika pedagang pengecer resmi belum mengetahui ke mana harus mencari pupuk, maka hal ini harus disosialisasikan oleh para distributor penanggung jawab. Dia menjelaskan, dengan berhentinya operasional penyaluran pupuk untuk wilayah NTB, seluruh aset yang ada akan diambil alih oleh PT. Pusri Jawa Timur, sedangkan karyawan yang ada akan dimutasikan ke beberapa propinsi di Indonesia yang membutuhkan.

"Aset-aset, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak akan diambil alih oleh PT. Pusri Jawa Timur, sedangkan SDM yang ada akan dioptimalkan di rayon-rayon yang menjadi tanggung jawab perusahaan kami, terutama di daerah Sumatera," katanya.

Ditanya mengenai apakah masih ada stok yang belum habis terjual, Bambang mengatakan, stok terakhir pada 23 Januari sebanyak 23 ton berupa pupuk NPK Phonska, namun sekarang sudah habis."Alhamdulillah, kita sudah tidak punya stok pupuk lagi, semuanya sudah habis terjual" katanya. (*/lin)

Sektor perkebunan kini kesulitan mencari pupuk urea non subsidi. Di pasaran persediaan pupuk urea non subsidi ini terbatas, akibatnya harga di pasaran melambung hingga Rp 3.000 per kilogram. Sebagian perusahaan perkebunan terpaksa melakukan penanaman dengan ketersediaan pupuk yang minim.

?Kami sekarang susah mencari urea. Distributor mengaku ada keterlambatan pasokan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya pertumbuhan, padahal Februari ini masuk musim tanam,? tutur Humas PT Perkebunan Nusantara II, Modal Pencawan Peranginangin, Senin (28/1) di Medan.

Modal mengatakan memasuki musim tanam ini, PTPN II membutuhkan 3.000 ton urea. Kebutuhan pupuk sebanyak itu dipakai untuk tanaman tembakau, tebu, dan karet. Dia memastikan, akibat terganggunya pemupukan, pertumbuhan tanaman terhambat. Tanaman, katanya, dipastikan kekurangan unsur hara yang dibutuhkan.

Kesulitan serupa mencari urea juga dialami pengusaha perkebunan sawit di Sumut Timbas Ginting. Hanya saja, Timbas tidak bersedia menjelaskan persis berapa harga urea non subsidi yang dia dapatkan di lapangan. Berbeda dengan perusahaan perkebunan lain, Humas PTPN IV Lidang Panggabean mengaku belum menemui kesulitan mencari pupuk urea.

Untuk Kebutuhan Pangan

Manajer Area PT Pusri Sumut, Renaldi Setiabudi membenarkan adanya kelangkaan pupuk urea. Kelangkaan terjadi lantaran, PT Pusri -- salah satu produsen urea -- memprioritaskan pada kebutuhan tanaman pangan. Pupuk bersubsidi, katanya, menjadi prioritas awal sebelum menyalurkan pupuk non subsidi.

?Mereka yang bergerak di sektor perusahaan perkebunan kami sediakan stok setelah stok urea bersubsidi stabil. Pusri tidak bisa memenuhi permintaan kebun saat stok untuk kebutuhan pangan masih belum aman,? katanya.

Kelangkaan stok urea, tuturnya, terjadi di hampir seluruh daerah pertanian. Dia memprediksi, kebutuhan urea untuk sektor non subsidi baru bisa dipenuhi Maret atau akhir Februari. Saat ini, Pusri tengah memenuhi kebutuhan pupuk urea bersubsidi di Sumut sebanyak 168.532 ton. Jumlah alokasi itu turun dari alokasi 2007 sebanyak 200.000 ton.

Renaldi menambahkan, dalam bulan-bulan ini, kemungkinan besar harga urea non subsidi naik dari harga yang sekarang ini. Harga eksppor, kata Renaldi, senilai 350 Dollar Amerika Serikat (AS) free on board (fob) per ton. Dari pantauan Pusri, harga urea non subsidi di pasaran senilai Rp 2.400 sampai Rp 2.500 per kg.

Manajer Penjualan PT Pusri Sumut, Paino mengatakan penurunan itu terjadi lantaran realisasi penyaluran memang lebih dari alokasi. Persoalan penyaluran pupuk itu terletak pada penetapan alokasi di masing-masing daerah. ?Pada alokasi 2007, sebagian daerah yang kekurangan pupuk, sementara daerah yang lain kelebihan. Ini terjadi karena penyaluran tidak tepat sasaran,? katanya.

Ketua Masyarakat Agribinis Jagung Sumut, Adhie Widhiarto mengatakan harga urea antara Rp 2.400 dan Rp 3.000 per kg. Petani sulit mencari urea di kios-kios. Daerah yang kini sedang kesulitan mencari pupuk baik subsidi maupun bukan ada di Kabupaten Karo. ?Stok di lapangan nyaris tidak ada. Pusri mesti mengantisipasi naiknya beberapa bahan baku pangan. Ada kecenderungan, petani banyak memakai pupuk agar produksinya meningkat,? ujarnya.