Kabar Pusri

Jakarta, 14 November 2007; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) dan PT Petrokimia Gresik (PKG) telah menandatangani perjanjian Kredit Investasi pada hari ini, di Jakarta, dengan limit kredit Rp 604 milyar untuk pembiayaan pembangunan 4 (empat) pabrik baru yaitu 3 (tiga) pabrik Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK) dan 1 (satu) pabrik Diammonium Phosphat (DAP) serta proyek Konversi Energi Batubara.

?Pembiayaan pada proyek konversi energi batubara di industri pupuk ini, adalah yang pertama kalinya di Indonesia. Bank Mandiri memberikan komitmennya untuk membantu pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik berbasis energi altenatif?, jelas Abdul Rachman, Direktur Korporasi Bank Mandiri. .

?Rencana PKG membangun pabrik baru, kami sambut dengan baik dengan pengucuran kredit investasi tersebut. Tentunya dengan harapan Petrokimia dapat memenuhi pasar?, tambahnya.

Menurut Dirut Petrokimia Gresik (PKG) Arifin Tasrif, hingga 2009 sebenarnya perseroan memiliki sembilan proyek baru. Diantaranya, pembangunan power plant batu bara 25 megawatt (MW) dan steamer uap tekanan tinggi berkapasitas 140 ton. Diperkirakan, power plant baru tersebut beroperasi akhir 2009 atau awal 2010. ?Pembangunan ini untuk mengantisipasi mahalnya harga minyak,? ujarnya kemarin (13/11).

Dengan menggunakan batubara, PKG bisa menghemat biaya Rp 100 miliar per tahun. Saat ini, pihaknya terpaksa menggunakan minyak akibat langkanya pasokan gas dalam lima tahun terakhir. Selain itu, kurangnya pasokan gas dalam lima tahun terakhir. Selain itu, kurangnya pasokan gas menyebabkan produksi urea tidak maksimal. Dari kontrak awal 62 MMSCFD, pasokan gas yang diterima hanya 45 MMSCFD (juta metrik kaki kubik per hari).

Produksi pupuk PKG saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan di pasar domestik yang terus meningkat serta mengisi pasar regional/Asia. Sampai saat ini hampir seluruh negara regional mengimpor pupuk jenis tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Perjanjian kredit investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pembangunan pabrik NPK II, III, IV dengan total kapasitas 300.000 ton per tahun (masing-masing 100.000 ton per tahun), pembiayaan pembangunan pabrik Diammonium Phosphat (DAP) I kapasitas 120.000 ton per tahun, serta pembiayaan pembangunan Steam Boiler Batubara 2 X 150 ton Steam per jam dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 25 MW.

Hubungan kerjasama antara bank terbesar di Indonesia dengan Petrokimia Gresik telah terjalin sejak tahun 1972 dengan menjadi nasabah giro (ex legacy BBD) dan menjadi debitur sejak tahun 1994 (ex legacy Bank Exim).

Tentang PT Petrokimia Gresik
PT Petrokimia Gresik adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan bahan kimia, merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini, berdiri sejak tahun 1972 memiliki kapasitas produksi untuk produk utamanya mencapai 2,41 juta ton per tahun yang terdiri dari Urea 460.000 ton/th, SP-36 1.000.000 ton/th, ZA 650.000 ton/th, serta NPK/Phonska 300.000 ton/th. Pada tahun 2006 Petrokimia Gresik mencatat revenue sebesar Rp 5,133 triliun dan memperoleh laba bersih setelah pajak Rp 369,933 miliar. Diperkirakan di tahun 2007 baik revenue maupun laba perusahaan akan meningkat dibandingkan tahun 2006

Pemerintah akan mengimpor gas alam cair (LNG) untuk memenuhi kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Perusahaan ini sejak 7 Oktober lalu berhenti beroperasi karena tidak mendapat pasokan gas.

Deputi Meneg BUMN Roes Arjawidjaja di sela Pertamina Press Award di Jakarta, Rabu malam mengatakan, pasar impor gas tersebut bisa berasal dari mana saja. ?Pokoknya harga yang paling kompetitif,? katanya.

Wakil Dirut PT Pertamina (Persero) Iin Arifin Takhyan mengakui bahwa pembeli Jepang dan Korea keberatan mengurangi volume pembelian LNG dari Kilang Arun, Aceh, buat memenuhi kebutuhan PIM. Dia menambahkan, kalau gas Arun diperuntukkan buat domestik, akan berdampak pada penurunan penerimaan daerah Aceh. ?Apa Aceh mau turun pendapatnya?? katanya.

Iin mengatakan, ada tiga opsi buat mengatasi kekurangan pasokan gas PIM. Pertama, melanjutkan pengalihan gas (swap) dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Alternatif ini berdampak pada kekurangan pasokan gas buat PKT.

Opsi kedua, membeli LNG dari pasar internasional sebagai pengganti kekurangan ekspor Arun karena gas dipakai buat PIM. Sedang, opsi terakhir adalah menghentikan ekspor dan gas hanya buat memenuhi kebutuhan domestik. (ant)

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) berencana melakukan konversi bahan bakar dari gas ke batu bara. Untuk konversi ini diperkirakan butuh dana investasi sebesar US$90 juta.

"Kita sudah melakukan studi dan perhitungan untuk melakukan konversi bahan bakar dari gas ke batu bara. Namun, harus dimatangkan lagi diperkirakan dana yang dibutuhkan sampai US$90 juta," ungkap Direktur Utama PKT Hidayat Nyakman saat dihubungi Media Indonesia, Senin (19/11).

Lebih lanjut, Hidayat mengatakan dengan konversi ini perseroan mengharapkan akan ada penghematan pada lebih dari 20% biaya produksi urea. Pasalnya, bahan bakar merupakan salah satu faktor produksi pupuk urea yang saat ini memakai bahan gas. Saat ini, beban biaya untuk bahan bakar pabrik semakin meningkat seiring kenaikan harga gas alam.

Kendati begitu, Hidayat menambahkan sebenarnya PKT menginginkan konversi secara menyeluruh termasuk pada bahan baku. Namun, investasi ke arah itu masih sangat mahal karena hampir dua kali lipat investasi pabrik dengan bahan baku gas. "Bila pabrik dengan bahan baku gas dibutuhkan investasi sebesar US$400 juta, dengan bahan baku batu bara investasi untuk pabriknya bisa mencapai US$700 juta lebih," jelasnya.

Meski begitu, Hidayat menjelaskan pelaksanaan konversi menyeluruh baik bahan bakar maupun bahan baku ke batu bara akan menghemat 100% atau seluruh faktor biaya produksi. Seperti diketahui, saat ini seluruh kebutuhan bahan bakar dan bahan baku produksi urea menggunakan gas. Dengan kenaikan harga minyak dan gas dunia sudah tentu akan mendongkrak biaya produksi pupuk yang berujung pada kenikan harga urea.

Kendati begitu, Hidayat tidak mengatakan secara detil kapan persisnya pelaksanaan konversi baik bahan bakar ataupun bahan baku. Namun, untuk menuju ke arah itu, dia mengaku sudah melakukan berbagi perhitungan termasuk studi ke China. Ia meyakini dengan konversi ini akan menguntungkan perseroan. Soalnya, dengan besarnya deposit batu bara di Kalimantan sudah tentu akan memudahkan pasokan bahan bakar dan bahan baku urea ke pabrik. Berbeda dengan pasokan gas yang sejak beberapa waktu lalu tersendat akibat pemerintah lebih mengutamakan ekspor ketimbang pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sebagai bagian dari Holding Pupuk Sriwijaya, saat ini PKT menjadi pemasok urea baik untuk kebutuhan subsidi maupun non subsidi. Berlokasi di sentra produksi gas yakni Bontang, pabrik ini memang tidak kesulitan memenuhi kebutuhan gasnya. Namun, dengan kenaikan harga gas sudah tentu akan mengurangi laba perusahaan.

Dengan lima unit produksi pupuk, PKT mampu memproduksi urea hampir tiga juta ton per tahun. Namun, kondisi pabrik saat ini terbilang tidak muda lagi, Kaltim I dan Kaltim II dibangun tahun 1984 berkapasitas 700.000 ton dan 570.000 ton per tahun. Sementara Kaltim III dibangun tahun 1989 dengan kapasitas produksi 570.000 ton per tahun. Unit produksi termuda di PKT adalah POPKA dan Kaltim IV yang dibangun 1999 dan 2002. Keduanya berkapasitas 570.000 per tahun. Dengan kondisi tersebut, peremajaan pabrik memang diperlukan apalagi kebutuhan urea bik subsidi maupun non subsidi dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Toh/OL-2)

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) mengalokasikan 20.000 ton pupuk urea setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan petani di beberapa wilayah Sumsel. Supervisor Penjualan dan Pengadaan PT Pusri Sadikin menyatakan, penyediaan pupuk urea di Sumsel selalu terpenuhi.

Mengenai kelangkaan pupuk di Pangkalan Balai Kab Banyuasin dan Kota Prabumulih, dia menegaskan tidak pernah terjadi. ?Tidak benar telah terjadi kelangkaan pupuk.Sebab, kita selalu menyalurkan sesuai jadwal. Kalaupun terjadi kelangkaan bukan disebabkan persediaan terbatas, melainkan terkendala transportasi, karena tongkang pengangkut pupuk datangnya seminggu sekali,? jelasnya. Sadikin menegaskan,untuk membuktikan kebenaran kelangkaan pupuk pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Dia menambahkan, pengiriman pupuk urea terus dilakukan secara rutin setiap Selasa dan Kamis kepada sekitar 75 distributor di wilayah Sumsel dan Bangka Belitung. Dia menambahkan, kelangkaan bisa saja disebabkan pengurangan alokasi pupuk di Sumsel berdasarkan kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) pada Oktober lalu. Dia mengungkapkan, hingga pertengahan November ini penyaluran pupuk oleh Pusri sudah mencapai 130.000 ton, sehingga masih tersisa 5.000 ton. ?Melihat penyerapan pupuk yang tinggi tahun ini,Pusri juga berupaya melakukan penambahan alokasi lagi sebanyak 36.000 ton yang telah diajukan tanggal 9 November lalu ke Mentan,? paparnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Penyalur Pengecer dan Pengangkut PT Pusri Rudi Apriadi mengatakan,masalah tersendatnya pupuk urea selalu terjadi setiap tahun. Dia menjelaskan, biasanya kelangkaan pupuk terjadi pada saat puncak musim tanam antara November hingga Januari. Dia menilai, tingginya permintaan membuat stok menjadi terbatas karena permintaan pupuk meningkat drastis. ?Jadi tidak benar ada kelangkaan, melainkan tingginya permintaan pupuk pada saat bersamaan musim tanam. Sehingga, wajar saja terjadi setiap tahun,? paparnya.

Rudi menambahkan, justru sebaliknya alokasi pupuk yang diberikan pada tingkat pengecer langsung habis saat dilepas di pasaran. Dia menilai,masyarakat mengartikan keberadaan pupuk sulit ditemui dan terjadi kelangkaan. ?Padahal pendistribusian terus kita lakukan setiap hari kecuali hari libur,? jelasnya, meyakinkan. Dia menjelaskan, pendistribusian pupuk urea yang meliputi Kab Banyuasin dan Kota Palembang rata-rata 5.000?7.000 ton per tahun. ?Hanya saja, pendistribusian bergantung pada skala prioritas. Seharusnya, pengiriman ke daerah basis pangan seperti kawasan perairan dan pasang surut harus lebih diutamakan,? jelasnya.

?Mengingat kebutuhan pangan yang tidak bisa ditunda. Sebaliknya, untuk pendistribusian ke perkebunan menjadi skala prioritas berikutnya,?paparnya.

TEMPO Interaktif, Riyadh: Wakil Presiden Jusuf Kalla bertandang ke pemondokan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Royal Guest House, Riyadh, Arab Saudi, siang tadi. Dalam pertemuan sekitar hampir 30 menit itu, keduanya membahas masalah perdagangan dan investasi di Indonesia dan Iran.

Menurut Kala, Indonesia sedang menegosiasikan dua hal penting ihwal perdagangan. Yakni, rencana pendirian pabrik pupuk di Iran dan investasi kilang minyak Iran di Banten, Indonesia. "Secara prinsip sudah ada persetujuan. Diharapkan Januari masalah ini sudah rampung saat presiden pergi ke Iran," kata Kala kepada wartawan.

Untuk pabrik pupuk, kata Kalla, sudah ada pembicaraan teknis dengan PT Pusri, Palembang. "Cuma sedang dibahas berapa harga gas Iran yang akan menjadi bahan pokok pupuk tersebut," katanya. Sedangkan soal pendirian kilang minyak Iran di Banten, masalahnya tinggal ketersediaan pasokan minyak mentahnya di sana."Kalau dulu bisa 200 ribu barel per hari, kini cuma bisa 150 ribu barel, makanya akan kita tambah."

Dalam pembahasan harga minyak, Ahmadinejad mengusulkan agar transaksi dipeg dari US dolar ke Euro. Sedangkan Kalla sendiri justru memberi usul untuk menggunakan mata uang Dinar. ?Mata uangnya dinar juga mempunyai value," kata Kalla. Wahyu Muryadi (Riyadh)

PALEMBANG - Setelah mencuat kasus peredaran varietas padi unggul aspal (asli tapi palsu) di sejumlah petani di Palembang dan Banyuasin, menyusul kasus lain yang masih berkaitan dengan dunia pertanian, aparat Satuan II Pidana Ekonomi (Pidek) Polda Sumsel pimpinan Kompol Teddy John SM SH MHum berhasil membongkar praktik pengoplosan pupuk KCl merek Mahkota.

Dalam kasus ini, tiga tersangka berhasil diamankan, Rabu (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB. Sebagai tersangka utama, pemilik toko CV Mulya Tani, Jl Palembang-Betung Km 14, Rani Sumirem (40), warga Lr Sekam, Kelurahan Duku, IT II, Palembang. Kemudian dua pegawainya, Novendra (22) warga Sukajadi dan Indra Mahdi (18), warga Talang Kelapa. Usai mengamankan ketiganya, polisi berhasil menyita 309 zak pupuk KCl merek Mahkota oplosan yang didapat dari sebuah gudang milik CV Mulya Tani di Jl Alang-Alang Lebar, Km 12, Sukarame, Palembang.

Menurut Dirreskrim Polda Sumsel Kombes Pol Drs Sugeng Priyanto SH, terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan Suyogi, pimpinan PT Sentana Adi Daya Pratama (produsen pupuk KCl merek Mahkota) yang menerima pengaduan warga yang diyakini menjadi ?korban? penggunaan pupuk KCl oplosan.

Lebih rinci ia menjelaskan, awal kecurigaan warga, setelah menggunakan pupuk KCl untuk tanaman sawit ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap tanaman mereka. Padahal berdasar pengalaman warga sebagai petani sawit, dengan menggunakan pupuk tersebut pertumbuhan sawit menjadi kian subur.

?Kemudian kami bersama pihak PT Sentana melakukan penyelidikan. Hasilnya kami menemukan adanya pupuk KCl merek Mahkota yang telah dicampur dengan pupuk KCl merek lain dengan kualitas lebih rendah. Ini terbukti juga dari hasil tes laboratorium milik PT Sentana. Setelah kita selidiki lebih lanjut, ternyata pupuk-pupuk tersebut dibeli dari toko CV Mulya Tani yang merupakan distributor tunggal pupuk KCl merek Mahkota milik tersangka Rani,? ungkap Sugeng didampingi Kasat II Pidek Kompol Teddy John SM SH MHum saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Berdasar hasil penyidikan yang telah dilakukan, imbuh Sugeng, tersangka Rani mengaku telah melakukan pengoplosan. Tujuannya untuk mendapat keuntungan lebih besar. ?Modus yang dilakukannya, sama seperti mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dengan BBM jenis premium, kemudian dijual dengan harga Pertamax. Kalau ini, pelaku mencampur pupuk KCL merek Mahkota (produksi PT Sentana) dengan pupuk KCl merek Jaya. Pupuk KCl merek Mahkota punya harga relatif lebih mahal dengan merek Jaya,? ulasnya.

?Tersangka Rani bakal dijerat pasal 60 ayat 1 huruf (e) UU No 19/1992 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta, serta jo pasal 8 ayat 1 huruf (a) dan (d) UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, denda maksimal Rp2 miliar. Sementara dua tersangka lainnya kita jerat dengan pasal tambahan pasal 55 KUHPidana tentang turut serta,? tandas Sugeng.

Sementara itu, tersangka Rani saat diwawancarai kemarin, mengaku baru sebulan belakangan melakukan pengoplosan. ?Saya terdorong untuk mengoplos karena keluhan para pelanggan saya terkait harga pupuk Mahkota yang selalu naik. Harga pupuk Mahkota itu Rp230 ribu per sak atau seberat 50 kilogram, lalu naik jadi Rp240 ribu dan terakhir Rp250 ribu. Sedangkan pupuk merek Jaya hanya Rp100 ribu setiap saknya. Karena itu, kami gabungkan dua zak pupuk Mahkota dengan satu sak pupuk Jaya, dan kami jual sama dengan harga pupuk Mahkota, per kilogramnya antara Rp4.800 sampai Rp4.900. Pupuk itu baru kami jual dengan petani sawit di Banyuasin saja,? ujar janda beranak dua ini menyesal.

Sedangkan tersangka Novendra dan Indra mengaku tidak mengetahui maksud pengoplosan itu. ?Kami hanya disuruh Ibu (Rani), sebab kami hanya buruh dengan gaji Rp15 ribu per hari. Namun, kadang-kadang usai melakukan pengoplosan kami sering diberi bonus tambahan. Dalam sehari, kami bisa mengoplos sekitar seratus karung pupuk,? tutur keduanya.

Terpisah, Ir Dadang Heru Kodri, direktur utama PT Pusri saat dihubungi via ponsel tadi malam mengatakan, penanganan terhadap pelaku pemalsuan pupuk merupakan wewenang kepolisian selaku aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Disperindag. ?Pusri tidak berwenang menangkap orang dan Pupuk KCl juga bukan diproduksi oleh Pusri. Mohon bantuan untuk dikemukakan secara jelas kepada publik bahwa masing-masing punya tugas dan wewenangnya. Kalau betul distributor yang salah, akan ditindak sesuai peraturan dan fakta integritas yang dibuat,? ujar Dadang.

Ditambahkan Manajer Humas dan Hukum, Ir Djakfar Abdullah, untuk pupuk non-urea, Pusri hanya sebagai distributor. Menurutnya, kalau ada dugaan pengoplosan dan tindak penyelewengan lainnya harus dilaporkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. (01/21)

Palembang, Kompas - Permintaan pupuk urea di Sumatera Selatan diperkirakan meningkat pada Desember 2007, sehingga alokasi pupuk untuk provinsi itu dikhawatirkan tidak cukup. Peningkatan itu bersamaan dengan tibanya musim tanam rendeng, bersamaan masa pemupukan kedua tanaman padi.

Menurut Kepala Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) PT Pusri Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung Sulfa Ganie, Jumat (9/11), akibat peningkatan permintaan, kebutuhan pupuk di Sumsel tahun ini menjadi sekitar 160.000 ton. Padahal sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian, alokasi pupuk untuk Sumsel tahun 2007 hanya 135.000 ton.

Wakil Kepala Dinas Pertanian Sumsel Leonardo Hutabarat mengatakan, Gubernur Sumsel telah mengirim surat kepada Menteri Pertanian agar alokasi pupuk urea untuk provinsi tersebut ditambah menjadi 160.000 ton.

Leonardo menyebutkan, PT Pusri menyatakan sanggup menambah pupuk menjadi 160.000 ton.

Sementara itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel bekerja sama dengan Balai Benih Padi memperketat peredaran benih padi palsu. "Semua benih yang masuk akan diambil sampelnya untuk diteliti. Benih disalurkan jika memang layak," kata Luthfi Halide, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel di Makassar, Jumat.

Kemungkinan adanya benih palsu, menurut Lutfi, sangat kecil karena benih di Sulsel disalurkan oleh dua perusahaan badan usaha milik negara, yaitu PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel, realisasi penyaluran benih padi pada tahun 2007 sebanyak 5.507.227 ton atau 69,66 persen dari rencana 7.905.942 ton. Sementara kebutuhan pupuk untuk musim tanam 2008 sebanyak 358.942 ton. (wad/DOE/NAR/REN)

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) selama 2007 menderita kerugian Rp 35 miliar akibat tak beroperasi penuh. Penyebabnya karena pasokan gas yang kurang dari PT Arun NGL. Produksi PIM selama enam bulan sebanyak 240 ribu ton pupuk urea, sementara kapasitas satu pabrik menghasilkan 570 ribu ton. "Potensi rugi perusahaan saat tak beroperasi itu Rp 15 miliar dalam satu bulan," ujar Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda Mashudianto, Rabu (7/11).

Selain itu perusahaan masih menanggung beban bunga utang dari sindikasi bank dalam negeri dan luar negeri masing-masing sekitar Rp 10 miliar dalam satu bulan. Saat ini perusahaan memiliki hutang sebesar US$ 151 juta dan Rp 800 miliar untuk pembiayaan pabrik PIM II.

ExxonMobil, kata Mashudianto, menjanjikan akan memasok gas dari lapangan lepas pantainya, North Sumatera Offshore sebanyak 110 juta kaki kubik per hari. Kebutuhan ke dua pabrik milik PIM sebesar 110 juta kaki kubik per hari. Menurut Mashudianto, sisa kontrak ekspor gas dari Exxon Mobil sebesar 250 juta kaki kubik (2008) dan 210 juta kaki kubik (2009-2010). "Sisanya masih bisa di ekspor," ujarnya.(YULIAWATI)

PT.Petrokimia Gresik tahun depan akan meningkatkan produksi pupuk organiknya hingga menjadi sekitar 50 ribu ton dari 3.000 ton tahun ini menyusul meningkatnya permintaan.

"Peminat pupuk organik cukup tinggi.Di Sumut sendiri, permintaan pupuk itu tidak terpenuhi," kata Kabag Penjualan Pupuk Wilayah Sumut PT Petrokimia Gresik, Joko Utomo, di Medan, Rabu.

Permintaan pupuk organik di Sumut sedikitnya mencapai 500 ton per bulan sehingga dalam satu tahun bisa dijual 6.000 ton..

Permintaan 500 ton per bulan itupun masih hanya datang dari petani atau pengusaha tanaman hortikultura di dua kabupaten Sumut yakni Tanah Karo dan Simalungun.

Sementara dewasa ini, petani dan pengusaha tanaman pangan dan perkebunan juga mulai mencari dan membutuhkan jenis pupuk itu yang pemakaiannya memang sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi panen.

Bahkan, katanya untuk meningkatkan pemakaian pupuk organik, pemerintah berencana memberikan subsidi terhadap harga jual pupuk itu yang dewasa ini masih nonsubsidi dengan harga jual Rp1.700 per kg.

"Melihat pangsa pasar yang cukup besar di Sumut dan beberapa provinsi lainnya itulah yang membuat manajemen berencana menambah produksi hingga mencapai 50 ribu ton pada tahun depan dari tahun ini yang masih 3.000 ton," ujar Joko.(*)

Kepedulian lingkungan merupakan salah satu pandangan dan sikap manajemen PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Ke depan, manajemen PT Pusri bertekad melaksanakan kegiatan industri berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya secara efisien dan bijaksana.

Tujuannya, agar bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Kepala Departemen Humas dan Hukum PT Pusri, Ir Djakfar Abdullah MT, mengemukakan hal itu dalam menanggapi keluhan sebagian warga Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II terkait dengan dugaan pencemaran oleh limbah Pusri. Menurut Djakfar, dalam pengelolaan limbah pabrik, ada empat prinsip yang diterapkan. Yakni, pengurangan limbah dari sumber, daur ulang, pengambilan dan pemanfaatan kembali secara berkelanjutan menuju produksi bersih.

"Pusri menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001 sebagai landasan untuk menerapkan dan mengkaji ulang tujuan serta sasaran lingkungan secara menyeluruh. Kami selalu melakukan penyempurnaan mutu lingkungan secara terus menerus," kata Djakfar lugas.

ISO 14001 adalah sertifikasi kelas dunia dalam penerapan sistem manajemen lingkungan suatu perusahaan. Artinya, baik-buruk sistem manajemen lingkungan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan standar ISO 14001.

Hal yang sama ditegaskan oleh Ir H Edi Wibawa, MM, asisten manajer teknik lingkungan PT Pusri. Sebagai salah satu penggagas Komite Nasional Responsible Care Indonesia (KNCRI), sebuah lembaga internasional yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam proses produksi, Edi mengatakan PT Pusri telah berusaha mengurangi pencemaran udara, air, dan suara.

Sejak 1994, kata dia, Pusri memasang Purge Gas Recovery Unit atau alat pengolah limbah gas yang dapat menekan bau amonia yang keluar. Pengolahan limbah itu, membuat PT Pusri mendapatkan peringkat biru atau peringkat tengah dalam pengelolaan limbah.

PT Pusri juga membangun cerobong asap yang tinggi dan green barrier (sabuk hijau) seluas 12, 8 (dari target total mencapai 27 ha) untuk menghambat limbah gas yang tertiup angin ke arah permukiman penduduk. Green barrier ini sekaligus berfungsi meredam suara yang dihasilkan oleh proses produksi.

Menurut Edi, dalam kondisi normal, kandungan amonia di limbah gas kurang dari 0,09 bagian per juta atau part per million (ppm). Bau amonia memang masih dapat tercium jika terdapat kerusakan yang tidak terduga dan limbah asap tertiup angin ke rumah warga. Namun, kandungan amonia yang terbawa ke permukiman warga berkisar 1-2 ppm, atau masih dalam batas toleransi kesehatan masyarakat.

"Saat ini kami terus meningkatkan kemampuan pengolahan limbah hingga akhir 2007, untuk mencapai produksi bersih dan meminimalisasi pencemaran sampai tingkat paling rendah. Nanti, pencemaran bau amonia diharapkan tidak tercium lagi oleh masyarakat," kata Edi.

Selain gas, limbah cair juga menjadi perhatian PT Pusri. Saat ini limbah cair diolah dengan teknologi "Hidrolizer Stripper" yakni sistem pengolahan yang memanfaatkan kembali limbah untuk pembuatan pupuk. Limbah cair yang membawa amoniak dan urea dipisahkan oleh alat tersebut. Amoniak dan urea yang terbuang dimanfaatkan kembali. Sementara air yang telah bebas dari zat kimia dialirkan ke kolam penampungan dan kembali dilakukan sterilisasi sebelum dibuang ke sungai. "Melalui proses pengolahan limbah yang telah mendapat sertifikasi ISO itu, tidak mungkin limbah yang dibuang ke sungai masih mengandung zat kimia yang berbahaya," katanya. (mg12/adv)

PROSES penyempurnaan pengelolaan limbah PT Pusri, tak hanya menggunakan teknologi ?Hidrolizer Stripper?. Ada juga sistem lain yakni dengan pemakaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Minimasi Pemisah Air Limbah (MPAL).

Ir H Edi Wibawa, MM, asisten manajer teknik lingkungan PT Pusri menegaskan hal itu, Rabu (31/10). Menurut dia, pengolahan limbah PT Pusri lebih bersifat alamiah karena memanfaatkan tanaman eceng gondok sebagai media untuk membantu mengatasi air limbah. Eceng sendiri memiliki kekuatan terhadap lingkungan yang keras asam maupun basa.

?Kualitas limbah yang keluar dari sistem IPAL ini diharapkan memenuhi Baku Mutu Limbah cair yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 dan SK Gubernur Nomor 18 Tahun 2005,? kata Edi.

Tak berhenti di situ, Pusri juga mengeliminir pengaruh tingkat kebisingan suara. ?Berdasarkan kajian dari Bapedalda dan PPLH Unsri di dalam setiap pabrik perlu di pasang alat tambahan berupa alat peredam suara (silencer). Saat ini masing-masing pabrik di Pusri sudah dipasang alat itu,? jelasnya lagi.

Drs Zain Ismed MBA, asisten manajer humas PT Pusri menambahkan, dengan upaya-upaya pengelolaan limbah sedemikian rupa, ia menyesalkan tuduhan sebagian warga tentang pencemaran lingkungan yang disebut-sebut dilakukan oleh PT Pusri. Katanya, PT Pusri selama ini sudah menginvestasikan dana miliaran rupiah untuk program penanggulangan pencemaran lingkungan. Terutama, pengadaan berbagai alat atau unit pengolahan limbah.

?Kami tidak tahu mengapa selama ini warga selalu menuduh limbah PT Pusri sebagai sumber pencemaran Sungai Musi. Di sepanjang DAS Musi ada industri lain seperti pengolahan minyak dan pabrik crumb rubber,? tutur Ismed.

Ia yakin sumber pencemaran itu bukan dari limbah amoniak PT Pusri. Sebab, jarak antara lokasi yang tercemar dengan bak penampungan limbah 800 meter. Jarak sejauh itu, menurut Ismed, sudah melarutkan amoniak dengan air.

Pun demikian halnya dengan kandungan gas amonia yang terbawa ke permukiman warga yang masih dalam batas toleransi kesehatan masyarakat. ?Jika memang pencemaran itu dari limbah amoniak PT Pusri, mengapa di sungai dekat bak penampungan limbah dan dekat dermaga tidak ada ditemukan ikan yang mati? Selain itu juga tidak pernah ditemukan warga di komplek Pusri sakit-sakitan karena bau amoniak. Padahal, lokasi tinggalnya menyatu dengan pabrik,? katanya.

Ismed juga mencontohkan ekosistim yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan di dalam kawasan pabrik dan di sepanjang green barrier yang bisa tumbuh subur dan asri. ?Lokasinya lebih dekat dengan sumber pembuangan. Artinya sumber pencemaran bukan dari limbah kami,? katanya.

Sementara itu, Ir H Bambang Subiyanto MM, kepala Departemen Kredit Usaha Kecil dan Bina Lingkungan PT Pusri mengatakan, selama ini pihaknya selalu mencoba aktif melakukan sosialisasi tentang proses pengelolaan limbah pabrik. Pusri juga melibatkan warga dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan rutin menggelar aneka program kemitraan dan sosial.

?Pada prinsipnya kami terbuka dengan berbagai keluhan warga. Selama itu jelas dan berdasar, semuanya pasti akan kami tindak lanjuti. Ini adalah bagian dari kebijakan lingkungan PT Pusri. Kami akan lakukan evaluasi secara terus-menerus. Kami berterimakasih dengan masukan warga karena Pusri ini juga milik warga,? kata Bambang.

Komitmen yang sama diungkapkan oleh Ir Syafrie Lamizar, supervisor Bina Lingkungan. Dikatakan, setiap tahunnya, Departemen KUK dan Bina wilayah selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial dan pembinaan.

?Pelatihan ini dapat terlaksana terus jika perusahaan kita memperoleh laba. Karena setiap pelatihan dan bidang-bidang lainnya diperoleh dari laba perusahaan. Yang mana besarnya laba yang diambil yakni satu persen dari laba perusahaan setelah dipotong pajak,? tuturnya,

Nah, jika perusahan merugi, lanjut Syafrie maka kemitraan dan pembinaan kepada warga tidak akan terwujud. ?Karena, itu bantu Pusri agar tetap andal dan sukses menjalankan perusahaan. Mohon support dan restunya, Dengan begitu ke depan akan lebih banyak lagi program kemitraan, pembinaan dan kegiatan sosial bersama warga,? katanya. (mg12/adv/sumeks)

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) memberi bantuan bahan bangunan untuk korban gempa di Bengkulu dan Padang. Total dana untuk korban di dua provinsi tersebut sebesar Rp 82.794.000.

Direktur PT Pusri, Dadang Heru Kodri didampingi Ketua Umum SPPS, H Tabrani Abdul, SE usai acara pelepasan empat truk yang membawa bantuan mengatakan, bantuan yang diberikan untuk korban gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut berasal dari manajemen PT Pusri sebesar Rp 50 juta dan anggota SPPS senilai Rp 32.749.000. ?Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kami kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi,? ungkap Dadang, Rabu (31/10).

Menurutnya, dana yang terkumpul yakni Rp 82,749 juta lebih juta tersebut dibelikan material seperti semen, triplek dan seng yang masing-masing provinsi mendapatkan dua truk. Menjawab pertanyaan soal pilihan jenis bantuan yang berupa bahan bangunan, Dadang menjelaskan sebab saat ini yang dibutuhkan korban gempa adalah bahan bangunan yang akan digunakan untuk dijadikan tempat tinggal.

Dikatakan, bila dilihat dari jumlah yang diberikan, pihaknya menyadari bantuan yang diberikan tidak terlalu besar alias sangat kecil. Tapi inilah sementara yang dapat diberikan oleh PT Pusri dan SPPS. ?Meski kecil semoga bermanfaat. Dan siapa lagi yang akan membantu mereka, dari yang kecillah kita mulai. Dana yang kita pakai untuk ini berasal dari Corporate Socitioal Responsibility (CRS),? tutur Dadang.