Kabar Pusri

Penetapan jumlah alokasi dan penyesuaian kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani tanaman pangan di Sumut pada 2008 sedang menunggu ketetapan pemerintah melalui SK Mentan.

Demikian hal tersebut dikatakan Paino S, staf pemasaran PT Pusri unit pemasaran wilayah Sumut kepada wartawan, Kamis (27/12), sehubungan kondisi perekonomian tahun depan yang diperkirakan akan dipengaruhi kenaikan harga BBM.

Menurutnya, saat ini PT Pusri sedang menunggu SK Mentan sebagai kebijakan pemerintah yang akan menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tanaman pangan di Sumut pada tahun 2008 mendatang.

Demikian halnya dengan kemungkinan terjadinya penyesuaian kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tersebut mengingat kondisi ekonomi tahun depan yang diperkirakan akan dipengaruhi kenaikan harga BBM, lanjutnya.

Sementara stok pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk 25 kabupaten dan kota di Sumut hingga 25 Oktober 2007 tercatat sebanyak 33.487 ton yang telah dialokasikan hingga November sehingga cukup untuk melayani kebutuhan petani, paparnya.

Sedangkan stok pupuk sebanyak 33 ribu ton lebih akan disalurkan Oktober hingga November hingga akhir Desember 2007 sehingga tidak ada kekhawatiran akan kekurangan pupuk petani, katanya. Sementara daya serap petani di Kabupaten Tanah Karo sesuai kondisi daerah tersebut yang sangat potensial sebagai kawasan produksi hasil pertanian di Sumut mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi pupuk dibanding daerah lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PT Pusri telah mengalokasikan sebanyak 4822 ton pupuk subsidi sebagai tambahan dari yang telah dialokasikan sebelumnya sesuai SK Gubsu. Penambahan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah alokasi pupuk subsidi dari kabupten kota lainnya dinilai memiliki penyerapan rendah, lanjut Paino.

Dalam kesempatan itu Paino mengatakan keputusan tersebut sesuai SK Gubsu No. 521.33/1638/K tentang realokasi pupuk bersubsidi kabupaten dan kota sektor pertanian tahun anggaran 2007 pada tanggal 10 Oktober. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi Sumut pada tahun 2008 yang akan ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Pertanian RI berdasarkan usulan kabupaten dan kota yang dikuatkan oleh SK Gubsu, paparnya.(m40)

TEMPO Interaktif, Palembang:Pabrik pupuk urea dan amoniak yang tengah dibangun PT Pupuk Sriwijaya di Iran diharapkan bisa beroperasi akhir tahun 2008. Kapasitas pabrik di Asahluye ini mencapai 2500 ton perhari.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kondri mengungkapkan hal itu saat melakukan pengantongan terakhir di PT Pusri, Senin (31/12). Investasi pembangunan pabrik tersebut mencapai USD700 juta (sekitar Rp5,81 triliun). ?Jadi nantinya, ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk mengisi kebutuhan pupuk di dunia,? ujarnya.

Mengenai alasan pembangunan pabrik tersebut di Iran, Dadang menyebut pasokan bahan baku sebagai pertimbangan. ?Gas di Iran berlimpah sehingga lebih ekonomis bila pabriknya juga dibuat di sana,? katanya.

Laba PT Pupuk Sriwidjaja tahun 2007 meningkat tajam setelah pemerintah membuka keran ekspor. Jika pada tahun 2006 laba bersih Pusri hanya Rp 90 miliar, pada November 2007?sebelum dipotong pajak?labanya tercatat Rp 1 triliun.

Demikian diutarakan Presiden Direktur PT Pusri Dadang Heru Kodri di sela-sela acara pengantongan pupuk terakhir tahun 2007 dan pengantongan pupuk pertama tahun 2008 di Palembang, Senin (31/12). ?Tahun 2006, pemerintah melarang ekspor pupuk untuk menjaga kebutuhan pupuk dalam negeri. Setelah kebutuhan pupuk dalam negeri tercukupi, pabrik pupuk boleh melakukan ekspor,? ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas, pemerintah memberikan izin ekspor pupuk kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda, dengan jumlah 512.000 ton.

Pada tahun 2007, produksi amonia Pusri mencapai 1.381.150 ton, sedangkan produksi urea 2.020.760 ton. Jumlah pupuk urea yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam negeri 1.755.299 ton dan ekspor 280.990 ton. Dengan demikian, total penjualan pupuk urea tahun 2007 mencapai 2.036.289 ton. Selisih antara produksi pupuk dan penjualan pupuk tahun 2007 diperoleh dari persediaan tahun sebelumnya.

Dadang dalam kesempatan itu menambahkan, tahun ini, produksi pupuk PT Pusri ditargetkan 2.040.000 ton.

Sebanyak 11.364 pelamar PT Pusri dinyatakan lulus seleksi administrasi. Besok (23/12), mereka akan mengikuti tes tahap pertama (aptitude test) mencakup potensi dan kompetensi. Pelaksanaan ujian dibagi dua gelombang, dipusatkan di Unsri Bukit Besar.

Penegasan tersebut dikemukakan oleh Zainuddin Nawawi, direktur utama Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya (Baliteks) Unsri, melalui ketua panitia Didik Susetyo, kemarin. Diketahui, Baliteks merupakan lembaga yang ditunjuk oleh manajemen PT Pusri untuk mengurusi perekrutan 169 karyawan baru.

Menurut Didik, dari 11.364 pelamar sebanyak 1.200 tes di Jakarta. Khusus Palembang, saat ujian peserta dibagi dua gelombang (kelompok). Kelompok A, tes mulai pukul 07.00-11.00 WIB, dan kelompok B pukul 11.00-13.00 WIB.

"Lokasi ujian Bukit Besar kita bagi empat sektor dengan 16 lokasi dan 291 ruang. Jumlah pengawas kita siapkan lebih banyak. Kita juga berharap besok (hari ini, red) para peserta dapat melihat lokasi ujian terlebih dahulu," ungkapnya.

Ia menambahkan, hasil tes tahap pertama sudah dapat diketahui pada 27 Desember. Bisa diakses melalui www.baliteks.org atau melihat melihat pengumuman di Baliteks Unsri.

Nah, bagi yang lulus akan mengikuti tes tahap kedua--tes potensi akademik--pada 29 Desember. "Bagi yang lulus mereka akan mengikuti tes tahap ketiga dan seterusnya (lihat grafis). Yang, jelas perekrutan karyawan PT Pusri ini butuh waktu tiga bulan," katanya lagi.

Didik juga minta para peserta tidak terbujuk oleh rayuan ?oknum? yang menjanjikan dapat membantu lulus tes PT Pusri. "Kita Baliteks menjamin tidak ada yang lulus titipan. Semua objektif dan independen. Tanpa ada tekanan dari pihak mana pun," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, total pelamar PT Pusri yang diterima tim Baliteks mencapai 24.100 orang. Sekitar 40% dinyatakan gugur karena kesalahan dokumen lamaran. Seperti kode lamaran, umur, ijazah atau kualifikasinya tidak ada dan faktor lainnya.(mg13/tambah)

Alokasi pupuk urea bersubsidi Jawa Tengah untuk tahun 2008 diperkirakan akan sama dengan kuota revisi tahun 2007 yaitu sekitar 815.000 ton. Produsen pupuk masih menunggu surat keputusan dari Menteri Pertanian maupun surat keputusan alokasi perbulan dan per wilayah dari Gubernur Jawa Tengah.

?Kami sudah menerima draf perkiraan besaran alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Jawa Tengah sekitar 815.000 ton. Namun, kami masih belum tahu berapa pembagian untuk setiap produsen,? ujar Kepala Kantor Perwakilan Pemasaran Jawa Tengah, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Triyoga, Rabu (26/12).

Menurut dia, draf ini masih belum ditandatangani oleh Menteri Pertanian, tetapi diperkirakan akhir Desember atau awal Januari sudah ada keputusan. Alokasi Jateng ini akan dibahas oleh Dinas Pertanian Jawa Tengah bersama produsen pupuk. Gubernur Jawa Tengah yang akan membagi kuota pupuk urea bersubsidi per kabupaten dan kota setiap bulan. Hal ini akan menjadi acuan produsen dalam menyalurkan pupuk.

Oleh karena itu, sambil menunggu keputusan, pihaknya tetap akan menyalurkan pupuk dengan menggunakan perkiraan dan sesuai dengan kebutuhan petani. Hanya saja, Triyoga berharap surat keputusan ini tidak terbit terlalu lama agar penyaluran pupuk tidak terlalu melenceng dari kuota.

?Asal sudah ada pernyataan dari Menteri Pertaian kepada direksi, kami akan terus menyalurkan pupuk. Persediaan akan kami tambah hingga emnjadi 45.000 ton untuk antisipasi penyaluran Januari,? ujarnya.

Di tempat terpisah, Area Manager Pemasaran Jawa Tengah PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Edy Hamim mengaku belum bisa memperkirakan alokasi pupuk yang akan disalurkan melalui perusahaannya. Hanya saja, dia berharap minimal besarnya sama dengan tahun 2007 atau perbedaannya tidak terlalu besar.

Pada tahun 2007,di Jateng, PT PKT mendapat alokasi sebesar 467.000 ton, sedangkan PT Pusri mendapatkan alokasi 220.891 ton. Hingga Rabu, kedua perusahaan ini sudah hampir menyalurkan seluruh alokasi. Selama dua hari efektif kerja, PT PKT akan menyalurkan 10.000 ton tersisa, sedangkan PT Pusri sekitar 3.000 ton.

?Kami agak khawatir dengan pembagian alokasi jatah pupuk untuk seminggu dalam dua hari ini. Ini disebabkan bank sudah akan mulai libur, sehingga kami tak bisa transaksi. Jangan sampai masyarakat merasa pupuk langka lantaran saat penyaluran sudah langsung diborong,? ujar Triyoga.

Permintaan pupuk di dalam negeri akan terus meningkat, seiring dengan kebijakan pemerintah melakukan revitalisasi dan meningkatkan hasil ? hasil komoditas pertanian.

?Pemakaian pupuk diperkirakan mendorong kenaikan produksi ( hasil tani ) 30-40 persen?, kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja Bowo Kuntohadi pada konferensi Asosiasi Industri Pupuk Internasional ( IFA ) di Nusadua, Bali, belum lama ini.

Oleh karena itu, kata dia, permintaan pupuk, baik pupuk subsidi untuk sector pangan, maupun pupuk non subsidi untuk perkebunan akan terus meningkat di Indonesia.

Apalagi, kata dia, pemerintah mencanangkan target peningkatan produksi padi setiap tahunnya. Tahun 2006-2007 pemerintah memproyeksikan kenaikan produksi padi sebesar 0,35 % - 6,5 % dengan perluasan areal tanam naik sebesar 0,79 % - 7,09 %.

Areal tanam padi diproyeksikan mencapai 12,08 juta hektar pada 2015 dengan kenaikan per tahun sebesar 0,3 %. Pada 2015 produksi padi ditargetkan mencapai 61,09 juta ton dengan kenaikan per tahun sebesar 1,33 %.

Selain itu seiring dengan naiknya harga komoditas pertanian dunia, permintaan pupuk untuk kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan lain ? lain juga naik.

Pemerintah memproyeksikan pada 2015 lahan tanaman kakao mencapai 1,65 juta hektar atau naik sekitar 1,37 % per tahun dan produksi naik sebesar 3,68 % per tahun.

Pada 2015 proyeksi tanaman kopi mencapai 800 ribu hektar atau naik 4,4 % per tahunnya dengan kenaikan produksi sebesar 0,33 %, dan karet diproyeksikan tumbuh luas areal tanamnya sebesar 0,69 % per tahun sehingga pada 2015 luasnya mencapai 3,52 juta hektar dan produksinya mencapai 2,9 juta ton.

Demikian pula dengan kelapa sawit, pada 2015 diproyeksikan luas lahannya mencapai 7,62 juta hektar dan produksi minyak sawit mencapai 16,2 juta ton. Tahun ini , kata Bowo, Indonesia telah menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar dengan produksi sebesar 16,2 juta ton.

Dengan asumsi pertumbuhan perluasan areal tanaman pangan dan perkebunan per tahun tersebut, maka PT Pupuk Sriwidjaja ( Pusri ) selaku induk perusahaan BUMN pupuk memproyeksikan permintaan pupuk terus meningkat, dibawah lima persen per tahun.

Pada 2008 total permintaan pupuk urea diproyeksikan mencapai 5,7 juta ton dari total produksi urea nasional sebesar 6,4 juta ton. Permintaannya terus tumbuh sehingga pada 2015 diproyeksikan mencapai 7,2 juta ton dengan kemampuan produksi urea sebesar 7,4 juta ton.

Permintaan pupuk SP-36 juga diproyeksikan naik. Pada 2008 permintaan SP-36 diproyeksikan mencapai 738.143 ton dari kemampuan produksi sekitar 700 ribu ton, sehingga terjadi defisit sebesar 38.143 ton yang akan dipenuhi dari impor.

Namun mulai 2009 seiring dengan selesainya perluasan pembangunan pabrik SP-36 oleh Petrokimia Gresik dengan total kapasitas satu juta ton, maka kenaikan permintaan SP-36 diperkirakan bias diatasi yang pada 2015 diproyeksikan mencapai 810.310 ton. Sedangkan pertumbuhan permintaan pupuk NPK, dalam proyeksi Pusri, diperkirakan belum bias sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri.

Pada 2008 total permintaan NPK mencapai 1,1 juta ton, ditengah kapasitas produksi sebesar 764.515 ton. Pada 2015 permintaan NPK diproyeksikan mencapai 1,5 juta ton, sedangkan kemampuan produksi 1,1 juta ton.

Kenaikan permintaan juga terjadi untuk pupuk KCL dan ZA yang banyak digunakan untuk tanaman tebu. (Ant)

PT Pupuk Sriwidjaja berencana membeli gas dari Medco Energy Tbk sebesar 45 juta standar kaki kubik gas per hari atau MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan gas mulai tahun 2008. Kontrak dengan Medco dilakukan karena pasokan gas dari PT Pertamina ke PT Pusri tidak cukup.

Direktur Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Indra Jaya mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR di Palembang, Senin (17/12).

Indra mengatakan, perpanjangan kontrak pasokan gas dengan PT Pertamina untuk periode 2008-2013 ditetapkan sebesar 180 MMSCFD. Pasokan gas itu belum mencukupi kebutuhan gas PT Pusri yang mencapai 225 MMSCFD.

Menurut Indra, harga jual gas yang ditawarkan oleh Medco adalah 3,45 dollar AS per juta British thermal unit (MMBTU) dengan eskalasi harga 2,5 persen per tahun untuk masa kontrak 11 tahun.

Indra mengatakan, sebagian besar pabrik PT Pusri merupakan pabrik tua. Tiga dari empat pabrik telah berumur 30-33 tahun. Pihaknya berencana mengganti bahan bakar gas untuk operasional tiga pabrik itu dengan batu bara guna mengurangi ketergantungan pada gas.

Deputy General Manager Rimau Assets Medco Energy Irfan Sidik Dozyn mengatakan, pasokan gas untuk PT Pusri berasal dari wilayah kerja PT Medco EP di Blok South and Central Sumatera Production Sharing Contract.

Pasokan gas pada tahap awal sebesar 45 MMSCFD. Selanjutnya, Medco berencana menambah pasokan gas sebesar 100 MMSCFD pada 2013, tergantung persetujuan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. (lkt)

Distribusi pupuk bersubsidi tahun 2007 di Purworejo dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Isu kelangkaan pupuk yang berdampak melambungnya harga di setiap musim tanam, kini tidak begitu nampak. Walau masih dijumpai adanya penjualan pupuk di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah, namun hal itu dianggap masih dalam batas toleransi.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Pemasaran Pupuk Pusri Purworejo, Bastari, pada evaluasi distribusi pupuk bersubsidi, di Wisma Ganesha Purworejo, baru-baru ini.

Belum ditebus "Saya menilai distribusi pupuk bersubsidi tahun 2007 lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari stok yang masih ada. Sampai dengan minggu kedua bulan Desember, ternyata masih ada stok 2.135 ton pupuk urea di gudang Pusri, yang belum ditebus distributor. Bila dibanding tahun 2006 lalu pada bulan yang sama, sudah minus 4.000 ton," ujar Bastari.

Menurut Bastari, yang menjadi pekerjaan rumah bagi tim pengawas saat ini adanya pengecer yang tidak resmi. Para pengecer tersebut biasanya menjual pupuk di atas ketentuan HET.

Ia menemukan kasus di lapangan, para pengecer tidak resmi tersebut memperoleh pupuk dengan cara membeli dari para petani. Terhadap masalah ini, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena sangat dilematis.

Sebab di satu sisi memang salah, menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan HET, namun di sisi lain petani juga butuh makan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adanya pembelian pupuk oleh pengecer tidak resmi dari petani, ternyata dibenarkan oleh Ngadianto, salah satu distributor pupuk dari PT Petrokimia. Menurutnya, memang ada para petani yang menjual pupuk kepada pengecer tidak resmi. Bahkan lebih tragisnya lagi, penjualan pupuk dilakukan oleh kelompok tani.

Memenuhi syarat Menanggapi masalah itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Purworejo Heru Sasongko SH, meminta kepada para distributor agar para pengecer tidak resmi, apabila memang telah memenuhi syarat hendaknya diangkat menjadi pengecer resmi saja.

"Berdasarkan Kepmentan, bahwa penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET tidak dibenarkan. Di samping itu distribusi pupuk besubsidi dilarang dijual di luar peruntukannya," ujarnya.

Heru berharap kepada para distributor dan pengecer tetap konsisten terhadap ketentuan pemerintah dalam menjual pupuk tetap sesuai HET. Demikian juga terhadap alur distribusi sesuai ketentuan.

Produsen hanya bisa menyalurkan kepada para distributor. Kemudian distributor menyalurkan kepada para pengecer yang ditunjuk. Pengecer hanya bisa menjual pupuk kepada petani dan kelompok tani, bukan kepada yang lain. Dr/ad

Penyaluran pupuk urea bersubsidi ke sembilan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, sejak Januari hingga tanggal 7 Desember 2007 mencapai 199.842 ton.

Kepala Pemasaran Pusri Daerah Jateng, Eddy Hamim, di Semarang, Senin, mengatakan, penyaluran pupuk urea bersubsidi di Rayon I Jateng ini baru mencapai 88 persen dari rencana kebutuhan sebanyak 227.400 ton.

Ia mengatakan, penyerapan pupuk urea bersubsidi itu terbanyak di Kabupaten Temanggung, yakni 31,450 ton. Berikutnya Cilacap 27.572 ton, Banyumas 22.995 ton, Kebumen 21.920 ton, Magelang 21.235 ton, dan selebihnya Wonosobo, Purworejo, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Sisa stok pupuk urea yang akan disalurkan masih sebanyak 27.558 ton, yaitu untuk Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Wonosobo, Purworejo, Banyumas, Banjarnegara, Temanggung, Kebumen, dan Magelang.

"Hingga sekarang, penyaluran pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan petani terus berlanjut," katanya.

Menyinggung stok pupuk urea bersubsidi di sembilan kabupaten yang ada di Jateng--merupakan wilayah tanggung jawab PT Pusri--ia memperkirakan cukup.

Khusus realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi pada bulan Desember, Eddy Hamim menjelaskan, periode 1-7 Desember 2007 sebanyak 7.885 ton dari rencana kebutuhan sebanyak 31.019 ton.

Pupuk itu disalurkan ke Kabupaten Cilacap sebanyak 1.150 ton, Wonosobo 1.000 ton, Purworejo 975 ton, Banyumas 900 ton, Banjarnegara 900 ton, dan sisanya Magelang, Temanggung, Kebumen, dan Purbalingga. (kpl/rit)

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT Pusri yang berlokasi di Palembang mendapat kritikan tajam dari Komisi VII DPR RI.

Kalangan dewan mensinyalir limbah cair milik pabrik pupuk terbesar di Indonesia itu masih mengandung berbagai bahan berbahaya ketika dialirkan ke sungai Musi. Raut kekecewaan terlihat jelas dari wajah anggota tim Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ristek, dan Lingkungan Hidup saat berkunjung ke IPAL milik PT Pusri kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI Nizar Dahlan mengatakan,IPAL yang dimiliki PT Pusri sebenarnya sudah baik, namun masih terdapat kekurangan yang sesungguhnya sangat penting artinya. Nizar dan rombongan Komisi VII lainnya mempertanyakan mengenai tidak adanya kolam sampling yang berisi ikan yang digunakan sebagai indikator apakah air hasil olahan IPAL sudah dalam kondisi aman atau belum (ikan sebagai makhluk hidup yang menggunakan air tersebut).

?Memang itu hal sepele,tapi justru di situ kita bisa tahu apakah limbah cair yang telah diolah dalam IPAL masih berbahaya atau tidak,?ujarnya saat mengunjungi IPAL PT Pusri kemarin. Senada dengan Nizar, anggota Komisi VII DPR RI yang berasal dari Sumatera Selatan Nazarudin Kiemas mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda.

Bahkan, Nazarudin menyampaikan pernyataan yang lebih keras mengenai pengelolaan limbah,khususnya limbah cair yang dilakukan PT Pusri selama ini.?Perusahaan ini kanbukan perusahaan kemarin sore. Sudah hampir 50 tahun mereka beroperasi, tapi pengelolaan limbah mereka belum juga mapan.Ada apa ini? Saya minta mereka lebih serius dalam penanganan limbah cair ini,?tegasnya.

Lebih lanjut politisi PDIP itu mengatakan,dari laporan Menteri Keuangan tahun 2007 ini,PT Pusri termasuk dalam salah satu pabrik pupuk yang memperoleh kenaikan keuntungan paling signifikan, yang mencapai angka sekitar Rp1,8 triliun. Dengan keuntungan sebesar itu, Nazarudin mempertanyakan mengapa PT Pusri tidak juga serius dalam hal pengelolaan limbah.?

Keuntungan yang diraih tahun ini kan luar biasa.Cobalah sisihkan keuntungan itu untuk dialokasikan kepada peningkatan teknologi IPAL,kanbukan buat siapa-siapa tapi buat keberlangsungan dan kebaikan PT Pusri sendiri ke depannya,? kata adik Taufik Kiemas itu. Nazarudin mengungkapkan, dalam persoalan lingkungan hendaknya PT Pusri lebih terbuka dan tidak perlu menutup-nutupi persoalan yang ada.

Hal itu dimaksudkan Nazarudin supaya orang atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan limbah, terutama IPAL yang lebih baik dapat dimanfaatkan PT Pusri. Selain itu ditegaskannya, masalah lingkungan tidak cukup hanya sesuai standar baku mutu tapi harus terbukti dengan nyata di lapangan.

?Saya tegaskan persoalan lingkungan gak cukup hanya dengan memberikan berbagai kompensasi terhadap masyarakat sekitar. Perbaiki IPAL sekarang juga dan saya yakin komplain dari masyarakat akan hilang dengan sendirinya kalau Pusri beres mengurus limbahnya,? tandasnya.

Sementara itu Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya HM mengatakan, pengelolaan limbah PT Pusri yang dinilai oleh pemerintah masih menunjukkan status biru.Indra mengaku di PT Pusri untuk urusan pengelolaan limbah memang masih banyak kekurangan.Dia menegaskan, hal itu telah menjadi komitmen pihaknya untuk menaikkan tingkat atau status pengelolaan limbah ke tingkat yang lebih baik lagi.

?Saat ini status kita biru dan kita akan terus berusaha untuk mencapai status hijau ataupun emas dalam pengelolaan limbah perusahaan.Artinya, pengelolaan limbah perusahaan sudah sangat baik dan sempurna,?katanya menjawab pertanyaan anggota DPR RI.

Selain itu,dalam pertemuan dengan anggota DPR RI kemarin, Indra mengungkapkan berbagai kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya sistem pengelolaan limbah, khususnya limbah cair di perusahaan yang mulai berproduksi pada tahun 1963 itu.

Kendala tersebut di antaranya adalah keterbatasan lahan.Oleh sebab itu pula saat ini PT Pusri tengah menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik Kimia Universitas Gajah Mada untuk mencari teknologi lebih baik dalam mengurangi kadar bahan berbahaya dalam limbah cair yang akan dialirkan kembali ke sungai Musi.

?Sebenarnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin membuat IPAL yang baik. Namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki PT Pusri, baru inilah yang dapat kami lakukan.Tapi,masukan dari DPR RI ini sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem IPAL yang ada,?ucapnya. (CR 03)

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea para petani selama bulan Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajukan tambahan stok ke Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat. Langkah itu diambil karena kebutuhan pupuk urea di seluruh Kabupaten Kediri mencapai 9.897 ton sedangkan saat ini baru tersedia sekitar 9 ribu ton.

"Dengan jumlah stok pupuk urea sebanyak 9 ribu ton memang masih relatif aman. Tapi kami tidak tahu apakah itu bisa memenuhi hingga akhir tahun ini yang kami perkirakan membutuhkan 9.897 ton. Kami sudah mengajukan permohonan tambahan ke Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat," kata Sigit Rahardjo, Senin (17/12).

Menurut Sigit, dari penjelasan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah terjadi pengurangan jumlah pupuk urea untuk Jawa Timur sebanyak 6 ribu ton. Adanya pengurangan itu jelas berdampak bagi kebutuhan pupuk urea di seluruh wilayah jawa Timur.

"Kami bisa memahami keputusan pemerintah pusat. Tapi semoga saja segera ada penambahan stok pupuk urea bulan ini agar petani tidak mengalami kesulitan," kata Sigit.

Sementara pupuk bersubsidi jenis ZA, Pemkab Kediri mengajukan sebanyak 35.662 ton dan disetujui 21.805 ton. Karena selisih yang dibutuhkan cukup banyak, Pemkab Kediri juga telah mengajukan permohonan penambahan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

Berdasarkan data di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kediri, pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Kediri mendapat jatah pupuk bersubsidi sebanyak 60 ribu ton (urea), 7.500 ton (SP-36), 20 ribu ton (ZA) dan 15.600 ton (Phonska). Pada tahun sebelumnya jatah pupuk yang diterima lebih kecil, yaitu 42.928 ton (urea), 6.890 ton (SP-36), 17.756 ton (ZA) 7.777 ton (Phonska).

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua petinggi PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan genset untuk perusahaan. Dua tersangka berinisial AL, direktur pengadaan, dan RD, direktur teknik PT Pupuk Kaltim.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Yuspar mengatakan penetapan status tersangka ini setelah mereka diperiksa pada 12 Desember lalu. Selain dua tersangka, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. "Itu (kemungkinan adanya tersangka lain) tergantung hasil penyidikan nanti," kata Yuspar di Samarinda kemarin.

Tapi Yuspar tidak menjelaskan modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua petinggi perusahaan pupuk ini. Yang pasti, pengadaan satu unit genset membutuhkan US$ 4.000 pada 2006. Genset ini didatangkan dari Singapura. Nilai kerugian negara akibat pengadaan genset ini masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Timur.

Menurut Yuspar, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, dua petinggi PT Pupuk Kaltim itu belum ditahan. Pemanggilan AL dan RD serta saksi-saksi lain masih tetap dilanjutkan. Kuasa hukum AL, Aswanuddin, menyatakan kliennya pasti datang dalam pemeriksaan berikutnya. Selain itu, AL masih bertugas di kantor seperti biasa meski menyandang status tersangka.