Pusri News

Gagas Pembangunan Pabrik Pupuk Organik Senilai Rp 3 Miliar di Sumsel

PT Pupuk Sriwijaya berencana mengembangkan sayap investasi pada bidang produksi pupuk organik. Untuk mewujudkan rencana tersebut, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar untuk membangun sarana-prasarana produksi dan pemasaran dari hulu ke hilir.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kepada wartawan seusai membuka Porseni Tahun 2008 dan Peringatan HUT Ke-49 PT Pusri di Palembang, Rabu (10/12). Kegiatan Porseni dihadiri ribuan karyawan perusahaan tersebut.

Dadang mengatakan, pertimbangan utama PT Pusri dalam menggagas pembangunan pupuk organik tersebut adalah melihat kondisi sebagian besar tanah pertanian di Indonesia yang sudah mulai jenuh akibat unsur humus yang mulai berkurang.

?Kejenuhan tanah ini harus diwaspadai karena bisa menurunkan produktivitas tanaman. Makanya, kami menilai bahwa penggunaan pupuk organik atau kompos alami perlu digencarkan di tingkat petani,? kata Dadang menjelaskan.

Oleh karena itu, PT Pusri yang selama ini menggeluti bidang produksi pupuk mencoba melebarkan sayap investasi ke bidang produksi pupuk organik tersebut. Selain sebagai bentuk perluasan bisnis, produksi pupuk organik ini juga mempertimbangkan keinginan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

?Kalau dari sisi dana relatif tidak terlalu besar karena diperkirakan hanya butuh sekitar Rp 3 miliar. Saat ini, proyek ini sudah berjalan di tahap awal,? kata Dadang

Dari sisi penerapan teknis, Dadang menuturkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan para peternak hewan, seperti sapi, kambing, dan kerbau, serta produsen makanan ternak dari beberapa daerah di Indonesia. Kotorannya dibeli lalu diproduksi sebagai pupuk kemasan, lalu dijual kembali,

Ambil kesempatan.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi beserta pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan perlu melirik potensi ini. Pemerintah daerah juga perlu mengambil kesempatan ini karena ini prospeknya cerah serta sangat membantu untuk menyeimbangkan kondisi tanah. Ditanya tentang stok pupuk urea bersubsidi, Dadang menjelaskan saat ini masih ada sebanyak 200.000 ton. Stok ini masih bisa digunakan sampai akhir Desember 2008.

?Kalau ditanya cukup atau tidak, saya jawab stok ini pas-pasan. Pada Januari tahun depan, tidak boleh ada pabrik pupuk di Indonesia yang berhenti beroperasi agar tidak ada kekosongan stok,? katanya.

Selain PT Pusri, stok pupuk saat ini juga disangga produksi PT Pupuk Kaltim sebesar 80.000 ton per bulan. Pabrik pupuk PT Iskandar Muda juga bisa menghasilkan tambahan 50.000 ton per bulan. ?Saat ini, pabrik pupuk dalam kondisi baik karena pasokan gas memadai,? katanya.

Namun, sesuai catatan Kompas, meskipun persediaan pupuk dinyatakan cukup oleh PT Pusri, petani sering kali mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) akan melakukan uji coba pembentukan koperasi tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan sistem tata niaga pupuk bersubsidi yang masih karut marut.

Tahap awal uji coba tersebut akan dilakukan bulan ini di Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) dan Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, sistem ini diharapkan mampu mengeliminir tingkat kebocoran pupuk dan dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk di tingkat petani.

"Pola baru itu akan tetap mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hanya saja PT Pusri mempunyai binaan sendiri dan akan menggandeng BRI dalam menjalankan program dimaksud," ujar Dadang disela-sela kunjungan kerja Gubernur Jateng Bibit Waluyo ke pabrik Pusri di Palembang, Selasa (2/12).

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, tahun anggaran 2009 pemerintah menetapkan urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan bila dibanding tahun ini stok pupuk bersubsidi 4,8 juta ton atau rencana awal dianggarkan APBN sebesar 4,3 juta ton.

Selain itu, kedepan diusulkan pula penanganan distribusi pupuk ke petani ditangani langsung pemerintah daerah (pemda). Alasannya, pemda lebih tahu kebutuhan riil pupuk di lapangan.

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kunto Hadi mengungkapkan pemda dapat mengalokasikan dana yang berasal dari APBD dan sebagai penanggung jawab pada lini terbawah diberikan kepada camat setempat. "Jadi petani diberikan kredit modal kerja yang dialokasikan dari APBD masing-masing daerah," tambah Bowo.

Sementara itu, Bibit Waluyo menegaskan sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap tata niaga pupuk bersubsidi. Ia melihat sistem yang ada saat ini masih belum mampu mengatasi kelangkaan pupuk terutama pada musim tanam. Di sisi lain, permainan oknum-oknum yang ada pada lingkaran pupuk bersubsidi juga susah dilakukan pengawasan.

Bagi Bibit urusan distribusi pupuk ke depan, harus ada jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Saat ini isu dominan itu masalah kelangkaan pupuk. Jadi sistem distribusinya kita cari yang benar dan perbaikannya kita lakukan bersama sehingga penyimpangan yang terjadi bisa dieliminir," paparnya.

Meski di sejumlah daerah mengalami kelangkaan, pupuk urea bersubsidi di Jambi justru menumpuk di gudang PT Pusri. Minimnya daya serap pupuk disebabkan banyak rencana definitif kebutuhan pokok kelompok atau RDKK belum disampaikan oleh sejumlah kabupaten.

Manajer Area Jambi PT Pusri Jambi Akhmad Tamzil mengatakan, sebanyak 5.500 ton pupuk urea bersubsidi kini menumpuk pada tiga gudang di Kota Jambi dan Kabupaten Merangin. Penumpukan telah berlangsung sejak empat bulan terakhir. "Urea bahkan sempat menumpuk hingga 6.000 ton di gudang," tutur Akhmad, Rabu (3/12).

Di Gudang Pasir Putih yang berkapasitas 3.000 ton, lanjut Akhmad, pupuk menumpuk hingga 4.000 ton. Sebagian pupuk terpaksa ditumpuk di area parkir gudang. Petugas menutupi pupuk dengan terpal ketika hujan supaya tidak rusak.

Hingga Rabu kemarin, baru 60 persen urea terserap dari alokasi 41.483 ton untuk Provinsi Jambi. Menurut Akhmad, pada Maret lalu dilakukan perubahan alokasi pasokan pupuk untuk tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Kebijakan realokasi diikuti dengan perubahan RDKK pada tiap kabupaten.

Sayangnya, hingga memasuki akhir tahun ini, masih tiga kabupaten belum menyerahkan perubahan RDKK. Hal ini mengakibatkan suplai pupuk ke wilayah tersebut tersendat. "Kalau kami belum memperoleh RDKK-nya, bagaimana pupuk bisa disalurkan," tuturnya.

Kepala Bagian Pengadaan, Pemasaran, dan Penjualan PT Pusri Jambi, Alex Chandra mengatakan, daya serap petani di Jambi akan pupuk rendah. Dibanding tahun lalu, daya serap pada tahun ini bahkan menurun. Alokasi pupuk untuk Jambi dimungkinkan akan berkurang apabila kondisi ini tetap terjadi.

Pihaknya mengimbau dinas-dinas pertaninan di daerah lebih aktif memberi sosialiasi kepada petani mengenai pembuatan RDKK sebagai syarat untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Kepastian suplai gas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dari perusahaan-perusahaan gas belum bisa terealisasi. Pasalnya, kondisi pabrik yang belum siap justru yang menjadi kendala, sehingga suplai gas baru akan dipasok pada 2009.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta suplai gas ke Pupuk Iskandar Muda mulai 1 Januari mendatang. "Wakil Presiden meminta pasokan gas ke Pupuk Iskandar segera ditangani, Paling tidak 1 Januari," kata dia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 10 Desember 2008.

Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono mengatakan, pihaknya telah siap mengalokasikan gas sebesar 110 juta British Thermal (MMBTU) untuk Pupuk Iskandar Muda. Gas itu sebesar 60 MMBTU dari Lapangan Arun dan 50 MMBTU Blok NVO. Hal ini untuk mendorong produksi Pupuk Iskandar Muda agar target produksi 1,1 juta ton per tahun bisa tercapai.

Untuk Pupuk Kaltim, kebutuhan gas bisa dipenuhi dari sumber setempat berdasarkan kontrak. Kebutuhan di sisa 2008 sebesar 50 MMBTU mulai dipenuhi sejak 5 Desember berupa gas mentah. Pasokan gas ini menambah produksi 80 ribu ton. Sedangkan kebutuhan 2009 sebesar 285 MMBTU, juga akan dipenuhi dari sumber setempat, yang merupakan alokasi stok ekspor. "BP Migas akan mencari pengganti untuk komitmen stok ekspor," kata Priyono.

Guna menanggulangi kekurangan pupuk bersubsidi, pemerintah akhirnya memutuskan penambahan sebanyak 300 ribu ton pupuk bersubsidi.

"Kelangkaan pupuk, masalahnya kebutuhan meningkat tapi produksi pupuk tak bertambah. Langkah pertama, pemerintah tambah jumlah pupuk bersubsidi," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono seusai rapat khusus soal kelangkaan pupuk di kantor Wapres Jakarta, Jumat.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Menurut Anton, hingga akhir 2008 pemerintah akan melakukan penambahan 300 ribu ton.

Sebelumnya pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah sebesar 4,3 juta ton dan ditambah 200 ribu ton, total 4,5 juta ton. Dengan penambahan lagi 300 ribu ton kali ini maka pupuk bersubsidi menjadi 4,8 juta ton.

"Tambahan 300 ribu ton ini akan dibagi dua yakni 200 ribu ton akan dibagi ke tiap-tiap kabupaten. Dan 100 ribu ton digunakan untuk operasi pasar bagi daerah-daerah yang membutuhkan," kata Anton.

Menurut Anton, operasi pasar akan dilakukan langsung dari produsen ke petani langsung. Dengan adanya penambahan 300 ribu ton tersebut, tambah Anton seharusnya sudah tidak ada lagi kekurangan pupuk. Karena dalam perhitungan kekurangan pupuk saat ini sebesar itu.

Anton mengakui berdasarkan laporan Kapolri memang ada beberapa kasus penyimpangan penggunaan pupuk bersubsidi seperti dialihkan ke perkebunan maupun di ekspor.

Menteri Pertanian Anton juga mengungkapkan nomer-nomer hotline untuk pengaduan masyarakat jika terjadi kelangkaan pupuk. Nomer hotline untuk pengaduan bagi wilayah edar dari PT Pusri adalah 0800 1333 888, wilayah edar PT Petro Kimia Gresik 0800 1636 363, dan sms 0811 3444 774. Untuk wilayah edar PT Pupuk Kujang 0800 1003 001, sms 0878 8888 3307, wilayah edar PT Pupuk Kaltim 0811 4628 45 dan wilayah edar Pupuk Iskandar Muda 0645 567 00.

"Jadi siapapun, para petani yang mengalami kekurangan pupuk bisa hubungi nomer-nomer diatas dan produsen siap lakukan operasi pasar jika diperlukan," kata Anton.

Anton menjelaskan bahwa dengan adanya tambahan 300 ribu tersebut akan dipenuhi dari PT Pupuk Kaltim sebanyak 80 ribu ton. Dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak 40 ribu ton, dan PT Petrokimia Gresik 5000 ton.

"Untuk kebutuhan gasnya di jamin BP Migas menjamin. Semua pupuk non subsidi di tarik. Dari PT Pupuk Iskandar Muda 40 ribu ton yang mau ekspor ditarik," kata Anton.

Untuk tahun 2009 Anton menjelaskan bahwa seluruh pabrik pupuk akan dipacu produksinya hingga maksimal bisa mencapai 7 juta ton. Rencananya untuk urea bersubsidi pada tahun 2009 disediakan 5,5 juta ton. Sedangkan pupuk NPK rencananya 1,3 juta ton dinaikkan menjadi 1,5 juta ton.

PT Pupuk Sriwijaya menambah produksi pupuk urea sebesar 20.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani selama musim tanam akhir 2008. Stok tambahan tersebut akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan petani di semua wilayah Sumatera dan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Area Manager Pemasaran PT Pusri Sumatera Selatan, Sulfa Gani, di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/11). Menurut dia, pada bulan November, PT Pusri masih punya stok 18.000 ton. Dengan penambahan pasokan 20.000 ton, maka total stok berjumlah 38.000 ton.

"Jumlah ini sangat mencukupi untuk kebutuhan musim tanam selama tiga bulan ke depan. Mulai awal Desember nanti, tambahan stok sudah terealisasi," kata Sulfa.

Menanggapi selalu kurangnya kebutuhan pupuk di beberapa sentra padi Jawa dan Sumatera, Sulfa menjelaskan salah satu penyebabnya terkait musim tanam padi yang berlangsung secara serentak di Indonesia. Selain menyebabkan kebutuhan pupuk menjadi berlipat, pihaknya juga menengarai ada oknum tak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini.

Sulfa kembali menegaskan bahwa stok pupuk di PT Pusri aman sehingga aneh jika petani masih saja kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Keanehan ini juga mempertimbangkan pola distribusi yang sudah diubah ke sistem tertutup.

Di sisi lain, kekurangan stok pupuk sebenarnya juga akibat keterlambatan distribusi. Selama ini, distribusi antar pulau masih melalui kapal. Sehingga, rata-rata butuh waktu dua hari mulai dari produsen hingga ke gudang. Itu masih ditambah lagi rentang waktu distribusi dari gudang hingga sampai ke tangan petani.

Mengenai operasi pasar (OP) pupuk urea bersubsidi yang direncanakan Menteri Pertanian RI , Sulfa menilai hal itu bisa saja dilakukan jika memang kondisi di lapangan sudah parah. Dalam hal ini, PT Pusri siap mendukung kebijakan itu dengan cara mengalokasikan stok tambahan untuk keperluan OP nanti.

"Di pabrik, saat ini kami masih punya stok urea curah sebesar 30.000 ton. Kami siap mendukung OP jika memang diperlukan. Namun, sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari menteri ke kami," kata Sulfa.

Ekonom UI Darwin Zahedy Saleh melihat pemerintah tetap konsisten untuk memperhatikan nasib petani, termasuk persoalan pupuk bersubsidi.

Menurut Darwin di Jakarta, Selasa, dalam tahun 2008 ini pemerintah telah menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 8,7 juta ton. Jumlah pupuk bersubsidi itu jauh meningkat dibanding tahun 2004 yang hanya sebanyak 5,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan lahan padi seluas 10,8 juta hektare dan hasil produksi beras 54 juta ton.

"Penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 8,7 juta ton itu seiring dengan meningkatnya luas lahan padi yakni 12,4 juta hektare dan produksi beras 60,28 juta ton di tahun 2008," kata Darwin.

Darwin menegaskan, tanggung jawab dan peran gubernur/kepala daerah dan jajarannya akan menjadi sangat penting dalam menjaga terselenggaranya distribusi dan keseimbangan kebutuhan pupuk di wilayah masing-masing.

"Awasi dan laporkan ke polisi bila ada penyimpangan," katanya.

Sementara untuk persoalan kelangkaan pupuk, Darwin Zahedy Saleh yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui menerapkan sistem tertutup pupuk bersubsidi dengan mewajibkan pengisian dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), seperti yang sudah berjalan saat ini.

Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan sistem kartu pintar (smart card), kebijakan realokasi volume pupuk antarkabupaten dan antarpropinsi serta meningkatkan pengawasan distribusi bersama jajaran kepolisian.

Pada bagian lain, Darwin memuji langkah Polda Jatim yang telah menyita pupuk bersubsidi sebanyak 800 ton yang tidak disalurkan atau digelapkan, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kelangkaan pupuk.

BUMN pupuk terbesar di dalam negeri, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), terancam rugi selisih kurs sekitar Rp476 miliar bila nilai tukar rupiah sampai akhir tahun terus melemah mencapai Rp12 ribu per dolar AS.

"Setiap kenaikan rupiah sebesar 100 basis poin, PKT rugi kurs sekitar Rp15 miliar, karena pembayaran gas dengan dolar AS, begitu pula dengan pembelian suku cadang, dan angsuran atau bunga utang valas," kata Direktur Keuangan PKT Eko Sunarko di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, dikatakannya, secara keseluruhan tahun ini PKT masih mampu menghasilkan laba.

Dirut PKT Hidayat Nyakman menambahkan setiap bulan pihaknya harus membayar gas sekitar 50-60 juta dolar AS. Menurut dia, sekitar 60-70 persen biaya produksi pupuk mempergunakan dolar AS, karena pembelian gas harus dengan dolar AS.

Namun, ia memperkirakan sampai akhir tahun PKT bisa menghasilkan laba sampai Rp800 miliar. Hidayat mengatakan, PKT berpotensi meraih laba lebih besar lagi bila pemerintah memberi ijin ekspor pupuk urea ketika harga internasional pada awal sampai pertengahan tahun lalu sangat tinggi.

"Coba waktu harga (pupuk) mahal, bisa kami manfaatkan. Untung kami bisa mencapai Rp3 triliun," ujarnya.

Hal itu, kata dia, dengan asumsi, bahwa ada satu pabrik pupuk di dunia yang mampu meraih keuntungan sampai Rp1 triliun hanya dengan satu pabrik pupuk. Sedangkan PKT memiliki lima pabrik pupuk, sehingga keuntungan bisa mencapai Rp5 triliun atau minimal Rp3 triliun.

Menurut dia, penjualan pupuk urea di dalam negeri untuk pupuk bersubsidi hanya menghasilkan keuntungan riil sekitar 4-5 persen dari margin yang diberikan pemerintah sebesar 10 persen atas pasokan pupuk bersubsidi. "Sampai saat ini total nilai penjualan PKT telah melampaui RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yaitu mencapai di atas Rp9 triliun dari RKAP Rp6 triliun," katanya.

Ia menilai keuntungan dari ekspor pupuk urea maupun amoniak sangat sangat penting, selain untuk mendapatkan dolar AS, juga menambah keuntungan untuk tabungan dan investasi, mengingat kebutuhan pupuk di dalam negeri terus meningkat sehingga perlu penambahan pabrik baru.

"Tanpa penambahan pabrik pupuk baru di Indonesia, maka kita bisa mengalami kelangkaan pupuk pada 2015," ujarnya.

Hidayat memperkirakan pada 2015 kebutuhan pupuk urea nasional mencapai sekitar 15 juta ton, sedangkan saat ini kapasitas produksi pupuk nasional hanya mencapai sekitar delapan juta ton saat ini, dengan realisasi produksi hanya sekitar 5,5 juta ton.

Kepanikan melanda ratusan karyawan PT Pusri di Jalan Mayor Zen, Senin (17/11) kemarin. Pasalnya,secara tiba-tiba muncul asap tebal dan api yang semakin membesar di gedung utama PT Pusri.

Asap putih tipis mulai terlihat muncul di lantai III dan IV sekitar pukul 08.45 WIB.Dalam hitungan detik, asap tersebut semakin tebal diikuti jilatan api yang membesar.Anggota satuan pengamanan (satpam) gedung utama yang mengetahui kejadian tersebut segera menyalakan alarm dan mengevakuasi seluruh karyawan yang berada di dalam gedung. Namun, karena api cepat membesar, sejumlah karyawan yang berada di lantai atas tidak sempat turun melalui tangga darurat karena terhalang asap tebal.

Karyawan yang terjebak lalu berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar melalui jendela, tapi niat mereka dihalangi rekan-rekannya yang berada di bawah. Beruntung, dalam hitungan menit petugas safety telah tiba di lokasi kejadian.Tanpa menunda waktu lagi, petugas kesehatan dan keselamatan kerja (K3) PT Pusri segera memasang berbagai sarana penyelamatan, seperti tangga darurat,chute escape,serta oriro.

Berlomba dengan waktu, para petugas K3 berupaya sekuat tenaga untuk mengeakuasi karyawan yang terjebak tersebut. Suasana semakin histeris ketika karyawan yang terjebak hendak dievakuasi petugas. Sebab, kondisi tiga orang korban yang ditemukan di dalam gedung terlihat parah.

Masing-masing korban mengalami luka bakar tingkat satu, patah tulang, dan pingsan disertai luka ringan, yang segera dilarikan ke UGD RS Pusri. Adapun karyawan yang mengalami luka ringan dan lecet ketika proses evakuasi berlangsung mendapat perawatan di Pos P3K lapangan yang didirikan petugas K3 PT Pusri. Berkat kerja keras petugas, api yang melahap lantai III dan IV yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik itu pun berhasil dipadamkan.

Namun melalui radio telekomunikasinya, asisten manajer K3 memerintahkan regu P3K dan petugas safetymenyisir seluruh lantai untuk menemukan korban lainyangmungkin masih terjebak.Setelah 15 menit melakukan pencarian, akhirnya gedung dinyatakan clear & safe. Peristiwa di atas merupakan bagian dari skenario latihan penanggulangan kebakaran dan evakuasi di perkantoran gedung utama PT Pusri pada 2008.

Simulasi tersebut digelar untuk mengukur kesiapan kerja sama dan koordinasi antarunit kerja yang terkait dalam penanggulangan keadaan darurat di gedung utama PT Pusri. ?Selain memantapkan koordinasiantarunit, kegiatanini juga sebagai sarana mengukur kesiapan personel K3 dan peralatan komunikasi serta pendukung lainnya selama keadaan darurat berlangsung,? ujar AsistenManajerK3 PT Pusri Troy Mega Putra seusai simulasi kemarin.

Menurut Troy, peralatan yang dimiliki Unit K3 PT Pusri sudah memenuhi standar.Saat ini, Unit K3 PT Pusri memiliki 2 mobil ambulans, 1 mobil fire rescue, 1 mobil fire ladder truck,3 mobil komando, serta sarana pendukung lainnya. Menurut Troy, simulasi penanganan keadaan darurat di gedung lebih ringan jika dibandingkan harus menanganikeadaanyangsamadi pabrik. Oleh karenanya, kesiapan mental maupun fisik para petugas K3 harus siap setiap saat.

?Peristiwa seperti ini kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, kami lakukan simulasi ini untuk memberi gambaran kepada petugas mengenai apa yang harus mereka lakukan kalau kelak menghadapi situasi seperti ini,?tandasnya. Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas PT Pusri Maria Hazairin mengatakan, kegiatan yang dilakukan Pusri kali ini dilihat secara langsung oleh perwakilan dari perusahaan produsen pupuk Indonesia.

Mereka yang hadir adalah perwakilan dari PT Pupuk Kaltim,PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.Menurut Maria, kehadiran observeritu sebagai salah satu langkah menyamakan persepsi mengenai penanganan keadaan darurat dan prosedural K3 di perusahaan pupuk.

Mirip Sistem Distribusi Pupuk dengan "Smart Card"

PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri dan BRI akan melakukan uji coba distribusi pupuk urea bersubsidi dengan kartu elektronik di Kabupaten Banyuasin. Sistem baru tersebut bertujuan agar harga pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi.

Manajer Pemasaran Wilayah I PT Pusri Efendi Ropie, Kamis (13/11) malam, dalam acara sosialisasi sistem tersebut mengatakan, setiap kelompok tani akan memiliki kartu elektronik.

Kartu elektronik tersebut berisi data nama anggota kelompok tani dan kebutuhan pupuk urea bersubsidi tiap bulan.

Uji coba akan dilakukan mulai musim tanam pertama atau pertengahan Desember di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin dipilih sebagai tempat uji coba karena merupakan daerah penghasil beras dan lokasinya dekat dengan pabrik PT Pusri. Efendi menjelaskan, kartu elektronik yang bentuknya seperti kartu ATM itu bisa digesek di kantor cabang BRI untuk melakukan pembayaran pupuk. Selanjutnya kelompok tani bersangkutan membawa resi pembayaran ke pengecer untuk ditukar pupuk.

Meskipun menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sistem distribusi baru itu tetap fleksibel.

?Kalau ada kelompok tani yang kekurangan pupuk, bisa memperoleh tambahan asalkan mendapat persetujuan PT Pusri,? kata Efendi.

Menurut Efendi, PT Pusri juga akan melakukan konsultasi lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri mengenai uji coba sistem distribusi tersebut. Alasannya, walaupun sifatnya uji coba, hal itu tetap memerlukan payung hukum dari pemerintah.

Jatah pupuk dijamin.

Kepala Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Sumsel PT Pusri Sulfa Gani mengatakan, sistem baru tersebut mirip dengan sistem smart card yang sudah diterapkan.

Perbedaannya, smart card dipegang oleh pengecer pupuk, sedangkan kartu elektronik sistem baru itu dipegang oleh kelompok tani. Sulfa menambahkan, distribusi pupuk dengan sistem baru tersebut lebih menjamin ketersediaan jatah pupuk untuk petani.

Menurut Sulfa, sistem baru tidak banyak berbeda dengan sistem smart card, tetapi sistem baru akan lebih terarah dalam penyaluran pupuk. Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed yang hadir dalam acara itu menyambut baik rencana uji coba di Kabupaten Banyuasin. Apalagi Banyuasin menyumbangkan 30 persen produksi beras Sumsel.

Amiruddin berharap uji coba sistem baru itu dapat memperbaiki kelemahan sistem distribusi tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sebab, belum semua kelompok tani mampu menyusun RDKK atau kebutuhan pupuknya secara tepat.

Dalam pertemuan di Pemkab Boyolali, PT Pusri- selaku distributor- menjamin pasokan pupuk di tingkat pengecer masih aman. PT Pusri, yang diwakili Ferizal, bidang pemasaran wilayah Jateng mengatakan, kelangkaan yang terjadi selama ini diduga lantaran pengecer nakal dan para petani menggunakan pupuk berlebihan.

Ketersediaan pupuk di Boyolali menurut dia sebanyak 25.201 ton. Sementara kebutuhan pada November ini 2.908 ton. Alokasi pupuk yang didistribusikan 3.069 ton. "Sehingga alokasi dengan kebutuhan petani cukup," jelas dia.

Ferizal mengakui memang mendapat keluhan dari petani bahwa pupuk belakangan ini langka dan harganya mahal. Dia mengungkapkan, penyebab pupuk langka antara lain pemakaian disuatu kabupaten atau kota setiap bulannya tidak sesuai surat keputusan (SK) gubernur. Hal ini bisa dilihat, petani menggunakan pupuk melebihi perhitungan dalam SK tersebut.

Pupuk langka juga bisa disebabkan karena kebutuhan disuatu kabupaten atau kota lebih besar dari SK Gubernur. Lalu, musim tanam yang maju dari bulan yang direncanakan juga memicu pupuk langka. Tidak hanya itu, musibah banjir pun juga bisa memicu pupuk langka. "Jika banjir, pemakaian pupuk menjadi lebih besar. Karena petani melakukan pemupukan ulang," jelasnya.

Sementara, harga pupuk di atas HET lantaran petani membeli dari pengecer yang tidak resmi. Kemudian petani ada yang membeli secara eceran alias tidak dalam kemasan 50 kg. Tak hanya itu, petani biasanya membeli pupuk secara tidak tunai dan tidak mengambil langsung di pengecer (lihat grafis).

Untuk mencegah kelangkaan pupuk, pihaknya menyediakan resep, yakni pupuk di seluruh gudang di kabupaten harus cukup. Lalu diperlukan realokasi penyerapan pupuk rendah ke daerah yang penyerapannya tinggi agar tetap merata distribusinya. "Hal ini harus ada aturan seperti SK Gubernur. Lalu langkah yang lebih manjur adalah pemkab melakukan operasi pasar," terangnya.

Ferizal juga mengatakan bahwa bagi distributor dan pengecer yang nakal, maka harus diberi sanksi. Dia akan menindak secara tegas distributor maupun pengecer tersebut. "'Kalau memang mengetahui ada distributor atau pengecer nakal silakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) melaporkan kepada kami. Kalau memang terbukti, sanksinya tegas, dicoret sebagai distributor atau pengecer pupuk bersubsidi," tandas dia.

Sementara itu, Kepala Disperindagsar Nur Suhartinah mengatakan, pemkab tidak main- main dalam memantau kebijakan distribusi pupuk. Dia yakin bahwa akan menggunakan distribusi pupuk sistem tertutup. Sebab, hal itu diyakini bakal sukses sekaligus mengatasi kelangkaan pupuk seperti yang dikeluhkan para petani.

"Setiap pengecer hanya berhak menjual pupuk kepada petani di lingkungannya. 'Di sana sudah tercatat dengan jelas nama petani dan luas areal sawah yang digarap. Sekaligus ada daftar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sehingga jelas berapa kebutuhan pupuknya," terangnya.

Lebih lanjut, untuk mengintensifkan pengawasan, KP3 akan bergerak secara rutin guna melakukan pemantauan. Hasilnya akan dilaporkan kepada bupati untuk ditindaklanjuti. Pihaknya juga akan membentuk KP3 di tingkat kecamatan yang beranggota camat dan perwakilan kelompok tani. Dengan demikian, pengawasan distribusi pupuk hingga ke petani terpantau secara jelas.

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengimbau kepada para lurah atau kepala desa, camat, dan bupati di Jawa Tengah untuk mengawal penyaluran pupuk bersubsidi supaya sampai ke tangan petani.

"Saya minta para bupati harus tegas untuk mengawal pupuk sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Saya tidak mau rakyat mengeluh lagi tidak mendapatkan pupuk," katanya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Selasa malam.

Pada sidak tersebut Gubernur Jateng melihat langsung proses bongkar pupuk Pusri dari kapal hingga pengemasan. Saat ini dibongkar sejumlah 6.222 ton pupuk yang datang dari Palembang.

Sejumlah pupuk tersebut merupakan bagian dari permintaan Gubernur Jateng sebanyak 818 ribu ton dari pengajuan 900 ribu ton.

Ia mengatakan, dari perhitungan sebenarnya jumlah tersebut telah mencukupi untuk masa tanam tahun ini.

"Sebenanya tidak ada istilah kurang, maka saya minta lurah, camat, dan bupati mengawal penyaluran pupuk tersebut supaya masyarakat dapat terlayani. Saya berusaha keras untuk memenuhi, maka malam ini saya lihat langsung bagaimana dinamika menyiapkan pupuk ini," katanya.

Ia berharap, dengan cara tersebut penyaluran pupuk dapat berjalan lancar dan rakyat dapat pelayanan sesuai harapan.

Menurut dia, bagi distributor dan penyalur yang nakal akan dilakukan tindakan, mereka bisa dicabut izinnya jika menyalahgunakan pupuk.

Ia juga berharap kepada masyarakat jangan salah menggunakan karena masyarakat yang lain juga memerlukannya. "Belilah pupuk sesuai keperluan jangan sesuai kemauan, kalau hanya memerlukan 100 kg jangan membeli 150 kg," katanya.

Kalau hal itu dilakukan masyarakat, katanya, jangan menyalahkan pemerintah, seharusnya kebutuhan sudah tercukupi, tetapi menjadi tidak cukup karena masyarakat tidak disiplin.