Pusri News

Distributor nakal yang berupaya menimbun atau menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang liar untuk dipasok ke daerah di luar Sumatera Barat (Sumbar) harus ditindak tegas PT Pusri Cabang Padang sebagai produsen pupuk.

"Pusri harus memberi sanksi tegas terhadap distributor tersebut, karena mereka adalah kaki Pusri dalam penyaluran pupuk. Begitu juga distributor, mesti menindak pedagang yang berupaya cari untung besar," kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Djoni di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan hal itu ketika diminta tanggapannya terkait dengan diamankannya 43 ton berbagai jenis pupuk bersubsidi bersama pelakunya, Mas (48) oleh yang berwajib di Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (9/10) lalu.

Menurut dia, apabila pihak Pusri tidak mengambil tindakan tegas terhadap distributor yang terlibat dalam penjualan pupuk kepada pedagang liar, itu berarti ada indikasi yang tidak beres.

Begitu pula distributor harus menindak pedagang yang berupaya menjual pupuk bersubsidi ke daerah di luar Sumbar.

"Tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan karena melawan hukum, dan telah berdampak pada petani yang selalu kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.

Selain itu, kata dia, guna menghentikan aksi penimbunan atau penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, komisi pengawasan pupuk tingkat kabupaten dan kota harus berperan aktif.

"Setiap daerah sudah ada komisi pengawasan pupuk, maka harus diintensifkan fungsinya dalam memantau sistem penyaluran pupuk hingga ke petani," katanya.

Secara terpisah, Kapolres Tanah Datar AKBP S Erlangga di Batusangkar, Sabtu (11/10) mengatakan tindakan pelaku tersebut sudah melanggar pidana ekonomi, karena menjual pupuk dalam pengawasan ke provinsi lain.

Jenis pupuk besubsidi yang diamankan terdiri Urea tiga ton, NPK Ponska 17,5 ton, Super Pos 9,5 ton, dan pupuk ZA 13 ton.

Dari pengakuan tersangka ketika diperiksa petugas, pupuk bersubsidi itu dibeli dari Distributor CV Bungo Padi untuk dijual ke Provinsi Riau.

Tersangka mengaku sejak Mei 2008 sampai saat ditangkap telah menjual pupuk jatah untuk petani Tanah Datar sebanyak 66,5 ton (1.346 karung).

Pupuk bersubsidi yang dijual tersangka ke provinsi tetangga itu adalah Urea Rp150 ribu per karung, Ponska Rp200 ribu per karung, Super Pos 120 ribu per karung, pupuk dan ZA dengan harga Rp120 ribu per karung.

Fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPRD Sumsel tidak menolak Holding PT Pusri, jika dilakukan Spin Off apabila hal itu demi kebaikan PT Pusri sendiri kedepan, hal ini disampaikan anggota dewan setelah menerima laporan dan penjelasan yang disampaikan Direktur PT Pusri (Pupuk Sriwidjaja) Dadang Heru Kodri, kemarin (9/10) di ruang rapat Musyawarah gedung DPRD Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota dewan kembali mempertanyakan apa tidak ada jalan lain selain dilakukan Holding agar PT Pusri lebih baik, dan jika memang terjadi Holding apa konsekuensi dari pemerintah jika hasil yang diharapkan ternyata kebalik.

Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena PT Pusri milik bersama dan terdapat nilai historisnya bagi warga sumsel, jadi tidak dengan mudah untuk merubahnya dan kenapa tidak di evaluasi terlebih dahulu PP 28 Tahun 1997 tentang penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan persero PT Pusri,?beber Arudji Kartawinata yang merupakan pensiunan PT Pusri.

Sementara itu, Dadang menjawab pertanyaan yang diajukan anggota dewan dengan mengatakan, dirinya selaku Direktur PT Pusri siap untuk menerima konsekuensi yang terjadi akan datang dari para pemegang saham (Pemerintah).

Saya akan menerima apapun yang terjadi nanti, saya juga tidak berharap untuk ditempatkan pada posisi apapun nanti jika jadi Holding, klo bisa di palembang, dan sebelumnya nanti teken kontrak terlebih dahulu, dimana saya tidak bisa menuntut pemerintah jika di berhentikan, ?katanya. Lebih lanjut, ia kembali menjelaskan kembali bahwa, nilai sejarah PT Pusri tidak akan hilang, tidak ada pengurangan karyawan, pengkerdilan tugas dan hilangnya dana pensiun.

?Jika PT Pusri jadi dilakukan Holding, saya menjamin tidak akan ada dampak terhadap karyawan dan historis akan nilai sejarah PT Pusri sendiri, karena dengan Holding PT Pusri dapat berpikir untuk dirinya sendiri dan dapat secara cepat mengambil keputusan yang tidak perlu dengan waktu yang lama,? ucapnya.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, dengan dilakukan Holding, PT Pusri dapat berdiri bebas dimana dapat bekerjasama dengan perusahan lain dan semakin mendekati kedaerah bukan kepusat, sehingga PT Pusri nanti dapat semakin kuat di wilayah Sumatera.

?Mengenai Aset-aset PT Pusri jika holding, akan masih dipertahankan, jika pun ada pengalihan asset, itu sudah di hitung untung ruginya oleh PT Pusri yang dimana akan ada penggantiannya, jika bebannya berat bagi Pusri ya kita lepas?ujarnya.

Pada kesempatan itu juga , Dewan mempertanyakan Aset pemerintahan provinsi sumsel yang ada di PT Pusri kepada Direktur PT Pusri, yang berkisar 40 persen dan pemerintah pusat sisanya.

PT Pusri kembali memberikan bantuan sebesar Rp150 juta kepada masyarakat korban gempa di Kabupaten Lahat.

Ketua panitia merangkap Manajer Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan PT Pusri Bambang Subiyanto mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai ungkapan keprihatinan atas kejadian yang telah menimpa masyarakat di dua kecamatan,yaitu Kecamatan Jaray dan Muara Payang. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat Lahat, Pusri juga memberikan bantuan berupa paket Lebaran kepada masyarakat di empat kelurahan.

?Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kabupaten Lahat,? ungkap Bambang saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sembako untuk masyarakat lingkungan dan pelepasan bantuan untuk bencana alam di Kabupaten Lahat di halaman Masjid Al Aqobah I,Pusri. Dana sebesar Rp150 juta tersebut, lanjut dia, akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan dan makanan,di antaranya seng,semen, obat-obatan,mi instan,air mineral. Sementara itu, bantuan kepada masyarakat berupa paket Lebaran diberikan sebanyak 10.200 paket.

Adapun empat kelurahan yang menerima bantuan tersebut,yaitu Ilir Timur sebanyak 1.750 paket, 3 Ilir 2.333 paket, Sungai Buah sebanyak 2.333 paket, dan Kelurahan Sungai Selayur sebanyak 2.334 paket. Selain itu, bantuan tersebut diberikan kepada para kelompok rawa atau pekerja kasar Yuka sebanyak 250 paket,cleaning service,sopir di lingkungan Pusri sebanyak 200 paket, dan petugas kebersihan sebanyak 1.000 paket.

Bambang mengatakan, pemberian sembako untuk tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.Pada 2005,Pusri memberikan bantuan sebanyak 5.000 paket, pada 2007 sebanyak 6.000 paket,dan tahun ini menyalurkan 10.000 paket. ?Untuk tahun ini lebih banyak dan lebih lengkap, karena laba yang kami terima pun lebih banyak dari tahun sebelumnya,ditambah obat-obatan,?uajrnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumsel Ratnawati mengucapkan terima kasih atas bantuan PT Pusri kepada masyarakat korban gempa di Lahat.

Bantuan tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap sesama masyarakat. Bahkan sebelumnya,pemprov telah menyalurkan dana dan bantuan fisik kepada masyarakat setempat. ?Kami inginkan bantuan ini bukan saja datang dari Pusri, melainkan juga dari berbagai pihak.Dengan begitu,saudara-saudara kita yang terkena musibah dapat merasakan uluran tangan dari saudaranya yang lain,?ujarnya.

Hadir dalam acara, Direktur SDM dan Umum PT Pusri Jafarudin Leksi, Satkorlak Sumsel Rusdi Nawawi, Kadin Kesos Sumsel Ratnawati,Ketua Sarikat Pekerja Pupuk Sriwijaya Tabrani, Lurah Sungai Buah Altur, pegawai PT Pusri, ibu-ibu majelis taklim, dan ratusan warga setempat.

Dua perusahaan pupuk pelat merah mengalami defisit pasokan gas sebesar 170 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan,kondisi tersebut menyebabkan keberlangsungan proyek revitalisasi pabrik pupuk senilai Rp44 triliun yang dimulai tahun depan bisa terancam.Keduanya adalah PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Pupuk KalimantanTimur (PKT).

Dia menjelaskan,PT Pusri saat ini mengalami kekurangan pasokan gas sebesar 90 MMSCFD dari total kebutuhan gas sebesar 315 MMSCFD untuk menjalankan proyek revitalisasi.Sejauh ini,lanjut Fahmi, pasokan gas perseroan hanya mencapai 225 MMSCFD untuk memproduksi urea 2,28 juta ton per tahun dari unit Pusri II, Pusri III,Pusri IV,dan Pusri I B.

?Pasokan gas Pusri untuk ketiga unit produksi itu dipenuhi PT Pertamina,? kata Fahmi di Jakarta kemarin. Adapun kontrak gas untuk Pusri III, IV, dan I B berlaku sampai 31 Desember 2012. Sedangkan Pusri II pemasoknya adalah PT Medco E&P Indonesia hingga 31 Desember 2018.

Apabila direvitalisasi, tambahdia,Pusrimemerlukan tambahan gas 90 MMSCFD untuk meningkatkan produksi menjadi 2,87 juta ton. Direktur Industri Kimia Hulu Departemen Perindustrian (Depperin) Alexander Barusmengatakan,hinggakini ada dua perusahaan pupuk yang mengalami kekurangan pasokan gas.

?Total kekurangan gas ini mencapai 140 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), termasuk program revitalisasi, ?katanya . Minimnya pasokan gas ini, lanjut dia,berimbas lebih lanjut terhadap produsen untuk memangkas hasil produksinya hingga 20%.

Oleh karena itu, Depperin dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membicarakan pemenuhan pasokan gas kepada pabrik tersebut. ?Rencananya akan membeli gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN),? ungkapnya.

Dihubungi secara terpisah, Dirut PKT Hidayat Nyakman mengatakan, perseroan saat ini juga mengalami defisit pasokan gas untuk merealisasikan revitalisasi pabrik Kaltim V senilai USD1,05 miliar. Pasokan gas PKT dari PT Total Indonesie EP di Kawasan Industrian Estate dinilai tidak mencukupi kebutuhan revitalisasi.

Departemen Pertanian mengungkapkan, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi selama Januari-Agustus 2008 baru 63,95 persen dari rencana yang ditetapkan pemerintah.

Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoeso di Jakarta, Selasa mengatakan, penyaluran urea bersubsidi hingga Agustus 2008 sebanyak 2,74 juta ton, sedangkan untuk rencana hingga satu tahun sekitar 4,30 juta ton.

"Dengan penyaluran sebesar itu, ketersediaan pupuk untuk musim tanam mendatang aman," katanya.

Sementara itu realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk jenis SP36 baru mencapai 50,42 persen atau sebanyak 403.374 ton. Sedangkan untuk 2008, pemerintah menargetkan penyaluran SP36 mencapai 800 ribu ton, untuk ZA dan NPK masing-masing 700 ribu ton dan 900 ribu ton.

Namun realiasi penyaluran pupuk ZA hingga Agusus baru mencapai 517.776 ton (73,97 persen) sedangkan NPK sebanyak 602.572 ton.

Selain pupuk kimia, pemerintah juga menargetkan penyaluran pupuk organik 345.000 ton untuk tahun ini, di mana hingga Agustrus 2008 realiasi baru mencapai 31.475 ton (9,12 persen).

Menurut Sutarto, lambannya penyaluran pupuk organik tersebut karena petani masih enggan menggunakan penyubur alami tersebut dengan alasan hasilnya terlihat lama dibanding memakai pupuk kimia.

"Oleh karena itu diperlukan sosialisasi penggunaan pupuk organik ini kepada petani," katanya.

Anggota Komisi VI DPR, Refrizal, menduga kelangkaan pupuk urea bersubsidi di sejumlah sentra pertanian di Sumbar terjadi akibat "permainan" para distributor.

"Kita sudah teliti dan tinjau ke lapangan, ternyata ditemukan adanya indikasi permainan distributor," katanya, di Padang, Sabtu.

Ia berada di Padang guna memantau gejolak harga di sejumlah daerah di Sumbar serta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah itu.

Dia mengatakan, DPR sudah memantau kondisi dan tingkat kebutuhan petani pada sejumlah sentra produksi beras di Sumbar seperti Kabupaten Solok, Agam, dan Kota Bukittinggi.

Menurut dia, diduga kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut terjadi karena adanya penyimpangan yang dilakukan pihak distributor dengan dibantu oknum aparat.

"Kami sudah minta pihak Pusri untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan merugikan petani dan pemerintah," katanya.

Tinjauan ke lapangan dilakukan karena DPR sudah menerima pengaduan dari masyarakat terkait penyelewengan pupuk bersubsidi itu.

"Bahkan ada kelompok tani yang telah membayar uang untuk menebus pupuk bersubsidi itu, namun belum juga mendapatkan barangnya sehingga tertunda musim tanamnya," katanya.

Kondisi itu, katanya, tentu merugikan petani dan membuat program swasembada pangan jadi terkendala.

Sehubungan dengan itu, DPR dalam waktu dekat akan meminta pihak Pusri untuk menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi ini.

Menurut dia, persoalan pupuk bersubsidi itu tidak hanya terjadi di Sumbar, namun juga sejumlah daerah di Indonesia.

Dia juga mengatakan, pemerintah pusat mengusulkan alokasi dana untuk pupuk bersubsidi yang didistribusikan pada 2009 akan meningkat 50 persen, dari Rp15 triliun menjadi Rp30 triliun.

"Usulan dana untuk pupuk bersubsidi itu meningkat 50 persen, kita dukung ini guna optimalkan program swasembada pangan," katanya.

Rata-rata petani di daerah itu mengeluhkan harga pupuk tinggi dan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga menyulitkan mereka bercocok tanam.

"Kini banyak petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu, lagi pula kalaupun ada harganya sangat tinggi mencapai Rp140 ribu/karung isi 50 kg dari harga normal Rp60 ribu/karung," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono menyarankan para petani tidak berlebihan menggunakan pupuk.

?Tanah pertanian kita ini sudah sakit karena terlalu banyak penggunaan pupuk. Karena itulah, perlu diimbangi dengan penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan unsur hara tanah. Seandainya damen (batang padi) tidak dibakar, tapi dijadikan pupuk,?ujarnya Mentankemarinsaatdialogdengan para petani di sela panen raya di Desa Durikulon,Kecamatan Laren,Lamongan.

Tentang kurangnya ketersediaan pupuk, Mentan menyatakan, penyebabnya tidak sebanding antara kebutuhan dan yang disediakan.Apalagi, kebanyakanpetanimenggunakan pupuk berlebih.

Idealnya pemakaian urea dalam satu hektare hanya 250 kilogram, SP-36 hanya 100 kilogram,dan KCL hanya sekitar 50?75 kilogram. ?Namun, petani sering pakai berlebih. Sebab, perhitungannya dari 9 juta ton kebutuhan pupuk petani,pupuk bersubsidi yang tersedia hanya 4,3 juta ton.

Pemprov Sumsel dalam waktu dekat akan mengajukan surat keberatan terhadap Meneg BUMN, terkait rencana holding PT Pusri dibawah PT Agro Kimia Indonesia (AKI). Jika tidak, hal itu setidaknya bisa mengurangi prospek citra sisi bisnis PT Pusri, juga sejarah PT Pusri sendiri sebagai pabrik pupuk tertua di Indonesia.

?Ya, kita akan ajukan keberatan ke pusat. Sekaligus minta penjelasan secara detil alasan dan konsekwensi logisnya terhadap rencana holding PT Pusri tersebut. Sejauh ini, tak ada koordinasi sedikitpun dengan pemerintah daerah, padahal PT Pusri itu kan ada di Sumsel. Seharusnya sowan juga dengan kita sebagai tuan rumah lokasi,?kata Gubernur Sumsel Mahyuddin NS usai menghadiri gelar rapat paripurna pengesahan APBD Tambahan, kemarin.

Sebenarnya, kata Mahyudin, pemprov tak setuju dengan rencana itu. Sebab bagaimanapun juga, bila terjadi Holding oleh PT AKI yang nyata-nyata bergerak di berbagai bidang kor bisnis, akan berpengaruh langsung juga dengan PT Pusri. Kedepan PT Pusri juga bisa terpecah pengelolaanya, tak hanya pupuk saja tapi juga lainya. Padahal, sejak dahulu PT Pusri lekat dengan binis pupuknya, bukan lain. ?Perubahan inilah kita khawatirkan, mengancam prospek PT Pusri sebagai pabrik pupuk,?tambahnya.

Hal lain paling berharga, jelas Mahyudin, adalah histories keberadaan PT Pusri sebagai pabrik pupuk tertua di Indonesia. Ditakutkan dengan holding ini, histories ini lambat laun akan hilang dan tak pernah disebut-sebut lagi. ?Kita akan bahas detil di tingkat DPRD dan pemerintah Sumsel. Hasilnya akan kita bawa ke meneg BUMN,?ujarnya lagi.

Meskipun patut diketahui, bahwa dengan holding ini PT Pusri bakal menghilangkan status perseroanya dan menjadi perusahaan swasta. Artinya, menejemen kedepan dituntut lebih pro aktif menghadapi persaingan.Tapi di sisi lain Pemprov akan tetap mengajukan keberatan dan klarifiksi ke pusat.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Sumsel Arudji Kartawina yang juga anggota Partai Demokrat ini mengakui, adanya plus minus, bila PT Pusri menjadi perusahaan holding PT AKI.

?Karena PT Pusri sendiri, kan juga sudah memiliki cabang pabrik-pabrik lain seperti PT Rekayasa Industri, selain juga asetnya banyak tersebar di seluruh Indonesia dan sudah cukup besar, sehingga ini juga butuh kajian tersendiri,?? tegasnya.

Bila saat ini, keberadaan Holding ini sudah mulai di bahas di tingkat pusat. Artinya, butuh waktu cepat Sumsel mengakomodirnya, agar tidak terlambat. Sebab bagaimanapun juga keberadaan Holding ini seharusnya tidak serta merta langsung dibahas di pusat tapi Pemda juga dilibatkan.

Memang, tambah Arudji, Pusri itu perseroan dan bakal diswastanisasi dengan holding ini. Namun, Sumsel adalah tuan rumah, yang sudah puluhan tahun ikut merasakan bagaimana perkembangan Pusri dan efeknya terhadap Sumsel sendiri.

?Pusri itu kebanggaan masyarakat Sumsel. Jadi perlu dipertimbangkan, jika tiba-tiba jadi holding. Apakah PT Pusri juga tak layak berdiri sendiri, karena dari sisi menejemenya juga cukup bagus,?? tegas Arudji.

Dampak lain, adalah pekerja dan karyawan PT Pusri nantinya, yang notabene adalah banyak masyarakat Sumsel. Apa ada jaminan, mereka akan tetap mendapatkan porsi job seperti sekarang. Atau malah bakal ada pemangkasan pegawai dan lainya.?Nah, semua ini kan harus difikirkan,?imbuh Arudji.

Stok Pupuk

Sementara itu, dilihat dari sisi kinerja PT Pusri, dari total kapsitas produksi pupuk urea mencapai 2,1 juta ton per tahunya. Hampir 1,7 juta ton tersalur untuk kebutuhan pupuk subsidi.

Sehingga, tingkat ketergantungan petani sangat tinggi dengan perusahaan ini. Bahkan dengan semaksimal mungkin, perusahaan ini selalu menjaga stok pupuk di lini III aman, meskipun tahun ini dari total produksi yang ada, sekitar 400 ton harus tersedot ke kalteng mensuplay porsi pupuk Kaltim.

Sampai dengan Agustus, total penyaluran pupuk sudah mencapai 130.023,85 ton atau mencapai 76 persen dari alokasi tahun ini mencapai 165.000 ton. Bahkan, bila mentan menambahkan porsi 10.000 ton. Artinya masih ada 45.000 ton yang belum terpakai dan akan disalurkan hingga akhir tahun.

Meski begitu, menurut pengakuan Kepala Kantor PPD Sumsel PT Pusri Sulfaganie di sela-sela buka bersama kemarin, pihaknya masih akan mengajukan penambahan, bila tiba-tiba sisa alokasi itu masih tidak cukup.

?Kalau tiba-tiba Oktober tersedot habis. Kita akan temui gubernur lagi, minta ke pusat lagi untuk melakukan penambahan alokasi,?ujarnya. Sejauh ini dari total stok di enam wilayah gudang Bagor (OI/OKI, Prabumulih. Gelumbang), juga MUBA, Kurungan Nyawa, Martapura, Lubuk Lingga dan PagarAlam , Lahat, Muara Enim tinggal menyisakan sebanyak 25.007,55 persen.

Dibincangi mengenai kebijakan baru tahun depan, diakui Sulfagani, kalau kapasitas produksi Pusri sudah maksimal 2,1 juta ton, dan akan sulit ditambah lagi. ?Makanya kita minta dikembalikan lagi rayonisasi, agar kita tidak kesulitan pupuk nantinya,?ujarnya.

Menteri Perdagangan Dr Mari Elka Pengestu mengatakan pemerintah akan memperketat mekanisme distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah kebocoran dalam penyaluran ke petani.

"Semua yang terlibat dalam distribusi pupuk harus terdaftar," tegasnya usai pertemuan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pihak terkait lainnya di Mataram, Sabtu.

Pertemuan tersebut digelar setelah Mendag melakukan serangkaian pemantauan pasar tradisional dan pasar murah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pendistribusian pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukkannya agar tidak memicu persoalan ikutan di kemudian hari.

Karena itu, pemerintah dituntut mengatur mekanisme pendistribusiannya agar yang berhak saja yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi, kata Mari.

Mari menyatakan, urusan ketersediaan pupuk merupakan kewenangan Departemen Pertanian, sedangkan kewenangan Departemen Perdagangan hanya pada pola distribusi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan petani.

Namun, Mari berjanji berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Anton Apriantono terkait kekurangan jatah pupuk urea untuk petani di wilayah NTB.

"Nanti saya laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian soal kekurangan pupuk di daerah ini," katanya.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Dr Mashur melaporkan bahwa wilayah NTB terancam kelangkaan pupuk urea karena jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton pada 2008 sudah hampir habis, sementara kebutuhan petani masih banyak.

"Dari jatah pupuk urea sebanyak 116 ribu ton lebih itu, sebagian besar atau sekitar 83 persen telah terserap, kini hanya tersisa 17 persen," ungkap Mashur.

Secara keseluruhan alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB guna membantu petani meningkatkan produksi padi pada 2008 sebanyak 152.137 ton.

Jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton, 12.001 ton SP-36, 7.001 ton pupuk Za, 10.800 NPK dan 6.000 ton pupuk organik.

Mashur berharap pemerintah pusat mempedulikan ancaman kelangkaan pupuk urea di NTB ini demi tercapainya target produksi padi pada 2008 sebanyak 1,71 juta ton lebih gabah kering giling (GKG).

Sampai 2007 NTB telah memproduksi padi sebanyak 1.526.346 ton GKG.

Holding Baru Segera Dibentuk.
Pembentukan holding perusahaan pupuk baru, dalam waktu dekat segera diproses. Rencananya. PT Pupuk Sriwidjaja ( Pusri ) sebagai holding saat ini bakal melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ).

Ini setelah menerima surat dari Menteri Negara ( Meneg ) BUMN No S-650/MBU/2008 tertanggal 11 Agustus lalu.

?Ya, memang ada surat dari Meneg BUMN yang intinya meminta untuk segera melakukan RUPS dan membentuk holding baru, yaitu PT Agro Kimia Indonesia ( persero ),? ujar Dadang Heru Kodri, direktur utama PT Pusri, di sela ? sela acara berbuka bersama, akhir pecan lalu. Surat itu berdasarkan laporan Tim Restrukturisasi Holding PT Pusri tertanggal 27 Desember 2007.

Meski begitu, pihaknya masih harus mempelajari legal aspect yang mendasari pelaksanaan RUPS dan pembentukan holding baru tersebut. ?Kami upayakan untuk secepatnya diselesaikan. Paling lama dua dua bulanlah,? tandas dia. Sebab menurut Dadang, memang seharusnya sebuah holding itu terpisah dan berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar holding tersebut dapat melakukan langkah ? langkah lebih jauh. Selama ini, Pusri sebagai holding terbatas langkahnya. Dengan holding baru, Pusri menjadi anak perusahaan dengan nama PT Pusri Palembang, bakal diuntungkan dan lebih maju, ?Sebab nantinya akan lebih bebas tidak terikat dengan anak perusahaan lagi, seperti yang terjadi selama ini,? jelas Dadang.

Meski nanti sebagai anak perusahaan, lanjut dia, Pusri tidak malah menjadi kecil, malah sebaliknya. Alasannya Pusri dapat bergerak sendiri dan tidak direpotkan dengan urusan di pemerintahan karena statusnya sudah private, sebagaimana Pupuk Kaltim ( PKT ) atau Petrokimia Gresik, yang saat ini sudah maju. ?Karena nanti Pusri memiliki pendapatan sendiri, yang tidak harus lagi dibagi ke anak perusahaan lain, ? tukasnya.

Untuk karyawan sendiri, dia menjamin tidak akan ada efisiensi, setelah Pusri berubah menjadi anak perusahaan. ?Oh tidak ada itu, malah mungkin ada penambahan karyawan karena dengan adanya peningkatan bisnis Pusri nantinya, tentu diperlukan SDM baru. Kami masih mampu membiayai semua karyawan kok, contohnya saja bonus kita besar.? Tukas Dadang. Dengan adanya holding baru, masih kata Dadang, nantinya akan terjadi perubahan pada manajemen. Namun, siapa yang akan memimpin, akan diserahkan kepada pemegang saham.

Terhitung 5 September 2008, Perseroan Terbatas Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) kembali memproduksi pupuk urea sejumlah 1.750 ton per hari.

Perusahaan ini dimungkinkan kembali berproduksi setelah mendapat pasokan gas dari ExxonMobil pada 27 Agustus lalu. Dua hari berselang (29/8), setelah dilakukan pemanasan mesin, PT PIM langsung memproduksi amonia. Sedangkan pupuk urea baru diproduksi pada 3 September 2008 secara bertahap. ?Dua hari setelah itu, yakni tanggal 5 September, barulah mesin dihidupkan full, sehingga setiap hari dihasilkan 1.750 ton pupuk,? ungkap Sekretaris PT PIM, Ir Usman Mahmud, kepada Serambi, Minggu (7/9).

Menurutnya, gas yang dipasok ke PT PIM itu merupakan swaap dari PT Pupuk Kaltim sebanyak tiga kapal kargo. Dengan adanya pasokan gas itu, kini PIM kembali normal kinerjanya dalam memproduksi pupuk urea sesuai dengan target. Namun, pasokan bahan baku gas sebanyak tiga kapal kargo ini, kata Usman, hanya memungkinkan PT PIM bernapas dan menghasilkan pupuk hingga 11 November 2008. Setelah itu, produksi kembali terhenti. Setelah mendapat swaap gas lagi pada Juni/Juli 2009, barulah PT PIM kembali berproduksi.

Selama tak berproduksi, kata Usman Mahmud, gas tetap ada. Namun, hanya untuk kebutuhan pemeliharaan mesin, pembangkit listrik, dan air pendingin. Kata Usman Mahmud, meski PT PIM kini telah berproduksi, namun pemenuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan para petani di seluruh Aceh dan Medan (Sumut), tetap menjadi tanggung jawab PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). ?Kalau produksi PT PIM nanti sudah benar-benar normal, barulah tanggung jawab pemenuhan pupuk tersebut dikembalikan kepada PT PIM,? terang Usman.

Sekarang ini, menurut Usman, tanggung jawab PT PIM hanya sekadar sebagai penyalur pupuk subsidi ke seluruh Aceh, melalui beberapa distributor yang telah dipercaya. Sementara pupuk produksi PIM sekarang ini dijual untuk kebutuhan petani perkebunan dalam negeri dan sebagiannya diekspor ke luar negeri. Sebagaimana diatur di dalam SK Gubernur Aceh, untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea bersubsidi kepada 23 kabupaten/kota di provinsi ini, tanggung jawabnya dibebankan pemerintah kepada PT Pusri, karena kondisi PT PIM belum normal. Tugas PIM hanyalah membantu penyaluran pupuk ke petani supaya lebih lancar dan tidak terhambat.

Petani Aceh butuh pupuk bersubsidi 51.555 ton setahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh pada 28 Desember 2007. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan seluruh petani di Indonesia 4,3 juta ton/tahun. Khusus pupuk urea bersubsidi dijual Rp 1.200/kg (Rp 60.000 satu sak berisi 50 kg) oleh distributor ke petani.

Pendistribusian pupuk bersubsidi sebaiknya melalui jalur pemerintah, terkait dengan seringnya terjadi kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah di Indonesia, kata Ketua Umum Himpunan kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Prabowo Subianto, di Klaten, Jateng, Rabu.

Menurut Prabowo, seharusnya barang yang telah disubsidi oleh negara seperti pupuk jangan didistribusikan melalui pedagang, tetapi sebaiknya melalui jalur pemerintah.

"Bukan karena kelangkaan, tetapi karena pengelolaan atau pendistribusiannya yang tidak benar," katanya.

Jalur pemerintah tersebut, kata dia, seperti melalui Badan Umum Milik Negara (BUMN), koperasi-koperasi, kelompok tani. "Zaman orde baru pendistribusin pupuk subsidi melalui BUMN bisa tertib," katanya.

Pihaknya terus-menerus menghimbau kapada pemerintah masalah pendistribusian pupuk, bahwa barang yang disubsidi jangan diperdagangkan.

Menurut dia, agar subsidi pupuk itu tidak merugikan para petani, sebaiknya penyaluran melalui BUMN dan para kepala daerah kerja sama dengan organisasi tani seperti HKTI atau organisasi tani lainnya.

Sementara kelangkaaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, justru dimanfaatkan para pengecer setempat dengan "memaksa" para petani membeli pupuk urea sekaligus jenis pupuk lainnya dengan harga paket.

Ratusan petani di wilayah tersebut banyak mengeluh, saat membeli pupuk urea pada salah satu agen pengecer Pupuk Pusri, karena mereka harus membeli pupuk urea dan pupuk ZA dengan harga lebih tinggi.

Untuk mendapatkan satu zak pupuk urea, para petani harus juga membeli satu sak pupuk ZA dengan harga Rp123 ribu, padahal kalau dihitung harga kedua macam pupuk itu hanya Rp112.500, kata Tapas Sugianto (39), seorang petani asal Desa Manjungan, Ngawen.

Anggota tim KP3 Klaten, Budiono, mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini, karena terjadinya kelangkaan pupuk urea benyak dimanfaatkan para pengecer.