Pusri News

JAKARTA -- Pelaku usaha di bidang transportasi gas dan konsumen gas diajak terlibat aktif menyelesaikan masalah penyediaan gas nasional, sebab masalah ini tidak hanya terkait dengan manajemen suplai, tetapi juga meliputi manajemen infrastruktur pengangkutan gas dan manajemen demand gas.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), R. Priyono dalam acara Dialog Gas Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (13/4). Dialog ini merupakan langkah awal untuk mencari penyelesaian yang komprehensif atas masalah gas agar tidak berkepanjangan. Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Energi Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan para pemangku kepentingan lainnya.

BPMIGAS yang mempunyai kewenangan di bidang suplai gas, tengah mengkaji konsep "Manajemen Suplai Gas Indonesia" (atau "Indonesia Incorporated"). Konsep ini dikemukakan agar a) tidak ada halangan untuk menerapkan DMO pada lapangan-Iapangan yang jauh dari pasar domestik dan, b) keekonomian lapangan-Iapangan marjinal bisa diperbaiki dengan adanya "alokasi ekspor". "Para Kontraktor KKS harus bekerja sama dengan BPMIGAS untuk mengimplementasikan konsep ini," katanya.

Di sisi infrastruktur pengangkutan, upaya pengembangan infrastruktur baru seperti LNG receiving facilities, perlu dipercepat sehingga LNG dari lapangan-Iapangan gas besar dapat digunakan untuk keperluan domestik. Selain itu, akses terhadap infrastruktur tersebut juga harus dipermudah dengan cara menerapkan tarif yang wajar, namun tetap memberikan keuntungan yang cukup ekonomis bagi investor sehingga dapat mendorong pengembangan investasi selanjutnya.

Pada saat yang sama, pertumbuhan kebutuhan (demand) juga harus diatur. "Kalau permintaan tidak dimanage dengan baik, kita akan selalu menghadapi krisis pasokan seperti yang terjadi saat ini. Di berbagai daerah terjadi kekurangan pasokan gas karena adanya demand yang tiba-tiba melonjak, lebih cepat dari pertumbuhan produksi," kata Priyono.

Diperlukan pembalikan paradigma menjadi "demand mengikuti suplai", bukan suplai mengikuti demand, misalnya dengan cara membangun pabrik sedekat mungkin dengan sumber gas dan menerapkan kebijakan energi bauran sehingga tidak terjadi ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan, seperti gas. Upaya lain adalah menata kebijakan harga energi termasuk harga gas sehingga mendorong terjadinya proses diversifikasi energi demi ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.




Gas Untuk Pupuk

Pada acara yang sama, juga ditandatangani 5 (lima) kontrak gas yang sebagian besar digunakan untuk mendukung industri pupuk di dalam negeri. Kontrak-kontrak tersebut adalah kesepakatan bersama antara PT Pupuk Kujang (untuk pabrik PKC 1B) dengan PT Pertamina EP, kesepakatan bersama antara PT Pupuk Sriwidjaja (untuk pabrik pupuk 1,3,4) dengan PT Pertamina EP, Mou antara PT Pupuk Kujang (untuk pabrik PKC 1 A) dengan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, amandemen PJBG antara PT Pembangkitan Jawa Bali (untuk pembangkit listrik Muara Tawar) dengan PT Pertamina EP dan PJBG PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (untuk kebutuhan gas rumah tangga kota Palembang dengan PT Medco E&P Indonesia.

Melonjaknya kebutuhan gas dalam negeri mulai terasa sejak tahun 2007, ketika harga niinyak mentah dunia naik tajam dan pad a saat yang sama pemerintah mencabut subsidi untuk konsumen industri. Kebutuhan gas yang meningkat tajam ini menimbulkan kesenjangan antara supplai dan demand yang memerlukan usaha penyelesaian bersama. ***(Hubin)

Humas Pusri

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan laba, juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk itulah sebanyak 32 BUMN yang beroperasi di Sumatera Selatan mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Saat ini dari 32 BUMN yang beroperasi di Sumsel, 3 diantaranya berkantor pusat di Sumsel yakni PT Bukit Asam (PTBA), PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan PT Semen Baturaja, sisanya hanya berkantor cabang. Pusri ditunjuk sebagai Koordinator BUMN Pembina PKBL Wilayah Provinsi Sumsel periode 2009 – 2012 berdasarkan surat Meneg BUMN No: SE-01/MBU.S/2009.

Sebagai Koordinator yang ditunjuk langsung, Pusri berupaya mengemban tugas dengan baik. Mengingat pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antar BUMN maka Pusri mengadakan Rapat Koordinasi PKBL BUMN Wilayah Provinsi Sumsel bertempat di Graha Pupuk Sriwidjaja (13/4).

Acara yang dibuka oleh Direktur SDM & Umum Pusri, Djafarudin Lexy S, SE,MM ini diharapkan semakin meningkatkan kerjasama dan kebersamaan anggota BUMN. Menurut Lexy, PKBL merupakan kegiatan yang sangat penting, karenanya diperlukan kerjasama dan koordinasi antar BUMN di Sumsel dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Sumsel. “Apabila peningkatan usaha kecil dilakukan hanya oleh satu BUMN saja maka hasilnya tidak akan berkembang secara signifikan, akan tetapi jika dilakukan secara bersama-sama maka akan terjadi peningkatan ekonomi yang bersifat nasional” papar Lexy.

Bentuk Program Kemitraan antara lain pemberian pinjaman untuk modal kerja, pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK binaan, program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan dan promosi.

Ditambahkan oleh Bambang Subiyanto, GM Umum Pusri sekaligus Ketua Forum, jika BUMN bersatu maka dampak positifnya juga akan sangat berpengaruh bagi daerah. “Tujuan program ini adalah membantu pengusaha kecil di Sumsel dan hal ini sudah real dilaksanakan, hasilnya semakin banyak pengusaha kecil sumsel yang mandiri saat ini”. (humas/Rie)

Jakarta - Para produsen pupuk mengaku tidak diuntungkan dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di kisaran 25-40 persen sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Menurut Direktur Utama PT Pusri Holding Dadang Heru Kodri, kenaikan HET pupuk tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan lima BUMN pupuk yang ada di bawah naungan Pusri Holding.

"Tidak ada dampaknya karena yang terpengaruh hanya jumlah subsidi pemerintah menjadi turun," kata Dadang saat dihubungi detikFinance, Senin (12/4/2010).

Dadang menegaskan, kenaikan HET merupakan wewenang pemerintah dan para produsen pupuk hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi Pusri Holding, lanjut Dadang, yang terpenting adalah menjaga agar stok pupuk bisa aman hingga akhir tahun.

"Insya Allah sepanjang tahun stok kita jaga," ungkap Dadang.

Ia menambahkan, saat ini ketersediaan pupuk urea di seluruh gudang lini 3 yang berada di kabupaten-kabupaten dalam level yang aman yaitu lebih dari 600 ribu ton.

"Serapan selama tiga bulan, rata-rata hanya 73 %," kata Dadang.

Senada dengan Dadang, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Hidayat Nyakman menyatakan beberapapun kenaikan HET yang ditetapkan pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan perseroan.

"Apapun keputusan pemerintah, kami hanya melaksanakan," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi antara 25,68 persen hingga 40 persen sejak Jumat (9/4/2010).

Kebijakan kenaikan ini tertuang dalam Permentan No 32/2010 tentang Penetapan Perubahan Permentan No 50/2009 yang mengatur tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi.

Dengan kenaikan harga tersebut maka HET pupuk adalah pupuk urea dari harga sebelumnya Rp1.200 naik menjadi Rp 1.600 per kilogram, pupuk Sp-36 naik dari Rp 1.550 menjadi Rp 2.000 per kilogram.

Untuk pupuk ZA naik dari Rp 1.050 menjadi Rp 1.400 per kilogram, dan pupuk NPK naik dari kisaran Rp 1.586-Rp 1.830 menjadi Rp 2.300 per kilogram.

Sebelumnya, anggota Anggota Komisi Xl DPR-RI, Arif Budimanta menyatakan keputusan pemerintah menaikkan HET pupuk menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada nasib petani kecil.

Kenaikan HET tersebut, lanjut dia, telah membuat kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sebesar 10 persen pada awal tahun ini menjadi tidak ada artinya.

Menurut dia, pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan HET pupuk ini hanyalah para produsen pupuk dan distributor-distributor pupuk.

"Jadi ini sangat merugikan petani kecil," kata dia.

(epi/qom)

Kegiatan yang dihadiri langsung GM Umum, Ir H.Bambang Subiyanto MM tersebut sekaligus mengenalkan Manajer KUK-BL yang baru, H Fahrurrozy Bey SH, MM dengan para unsur muspika yakni Camat Kalidoni Drs Darminto, Camat Ilir Timur II Eka Juarsa serta Danramil IT II Kapten Supangat serta seluruh staf kecamatan.

Ramah tamah yang berlangsung di RM Pagi Sore jalan Basuki Rahmat ini berjalan cukup santai dan semarak karena dihadiri seluruh jajaran KUK BL yakni supervisor Bina Lingkungan, Syafri Lamizar, Supervisor Administrasi dan Keuangan Sonang HB Silaban, Supervisor Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil Antasari Iskandar, Plt Supervisor Pembinaaan KUK Asep Hidayat serta seluruh staf KUK BL.

Sedangkan dari unsur Muspika juga dihadiri Lurah Sei Selayur Imron, Lurah sei Buah Yulian serta staf kecamatan dan kelurahan lainnya.

GM Umum Bambang Subiyanto mengatakan, ramah tamah ini salah satu silaturrahmi antara Pusri dan Muspika dalam menjaga hubungan bauk. Keguatan ini penting agar komunikasi tetap berjalan baik.

”Sehingga saya menyambut baik dengan makan siang bersama ini. Bahkan kalau bisa dilakukan sebulan sekali agar komunikasi yang baik ini terus berjalan,” ujarnya.

Sementara Manajer KUK-BL Fachrurrozy Bey yang sebelumnya menjabat sebagai Asmen Diklat mengucapkan terima kasih pada Maspika yang telah bekerjasama selama ini.

”Bisa dikatakan saya ini new comer namun ini tantangan yang harus dihadapi. Dengan kerjasama yang terjalin selama ini semoga dapat lebih baik lagi” ,kata pria enerjik ini.

Silaturrahmi seakan menyatu karena Camat dan Danramil juga diplot MC, Suyamto untuk memberikan sambutan serta tanggapannya sekaligus memberikan lagu. (rhd).

Jakarta (ANTARA) - Kalangan BUMN produsen pupuk nasional menjamin ketersediaan pupuk hingga dua bulan ke depan sehingga petani tidak perlu kuatir.

General Manager Pemasaran PT Pusri di Jakarta, Kamis, mengatakan, untuk mencukupi ketersediaan sarana penyubur tanaman tersebut kalangan produsen telah melakukan "double stock" atau meningkatkan stok hingga dua kali lipat.

"Kami jamin ketersediaan pupuk hingga Juni mendatang tetap aman," katanya disela pengumuman kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di kantor Kementerian Pertanian.

Stok pupuk secara nasional berjumlah sekitar 6,5 juta ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 5,5 juta ton.

Sedangkan stok pupuk urea di lini III (tingkat kabupaten) saat ini berjumlah 699.663 ton dengan rincian dari Pusri 338.132 ton, Pupuk Kaltim 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda 7.847 ton, dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Adapun stok di pabrik berjumlah 142.401 ton dengan rincian Pusri 83.111 ton, Pupuk Kaltim 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek 3.662 ton, dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton.

Di unit pengantongan, lanjutnya, juga masih tersedia stok pupuk urea sebanyak 28.555 ton yang tersebar di Semarang dan Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara, serta Surabaya dan Banyuwangi Jawa Timur.

Selain adanya peningkatan stok pupuk hingga dua kali lipat, tambahnya, penyerapan pupuk di tingkat petani pada tahun ini juga rendah sehingga masih ada pupuk di gudang pabrik.

Menurut dia, pada tahun ini penyerapan pupuk selama Januari hingga Maret hanya mencapai 80 persen atau sekitar 1,1 juta ton dari target yang ditetapkan 1,5 juta ton.

Romli juga menyatakan, peningkatan penggunaan pupuk berimbang atau NPK di kalangan petani juga berpengaruh pada penurunan pemakaian pupuk urea sehingga terjadi penurunan penyerapan.

Jakarta - Direktur Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja, Wiyas Y Hasbu menyatakan kenaikan harga pupuk tidak akan diikuti kelangkaan. "Kondisi saat ini tidak ada kelangkaan," ujarnya saat mendampingi Menteri Pertanian, Suswono, saat mengumumkan kenaikan harga pupuk, Rabu (8/4).

Rusman menyebutkan, stok pupuk urea di lini III (tingkat kabupaten) saat ini berjumlah 699.663 ton. Rinciannya, dari Pusri 338.132 ton, Pupuk Kaltim 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda 7.847 ton, dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Adapun stok di pabrik berjumlah 142.401 ton. Dengan rincian, Pusri sebesar 83.111 ton, Pupuk Kaltim 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek 3.662 ton, dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton.

Untuk pengaduan dan laporan terkait indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian membuka layanan SMS center, nomornya 081383034444. "Bila ada pemgaduan atau laporan, kami harap masyarakat segera melapor melalui nomor tersebut," ujar Menteri Pertanian, Suswono.

Sebelumnya, Suswono menyatakan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi akan naik mulai besok, Kamis (9/4). Mengenai harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010.

Peraturan tersebut merupakan perubahan dari peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. "Peraturan ini mulai berlaku pada 9 April 2010." kata Suswono di Jakarta, Rabu (8/3).

Awalnya pemerintah merencanakan kenaikan harga eceran pupuk sekitar 50 persen, namun dengan berbagai pertimbangan, maka penyesuaian harga eceran pupuk bersubsidi akhirnya ditetapkan rata-rata naik sebesar 30 persen.

Dengan demikian harga eceran tertinggi pupuk adalah pupuk urea naik menjadi Rp 1.600 per kilogram dari harga semula Rp 1.200 per kilogram. Harga pupuk Sp-36 naik dari Rp 1.550 menjadi ke Rp 2.000 per kilogram. Pupuk ZA naik dari Rp 1.050 menjadi Rp 1.400 per kilogram. Pupuk NPK naik dari kisaran Rp 1.586- Rp 1.830 menjadi Rp 2.300/kg.  -Pingit Aria Mutiara-

PALEMBANG, RP – Subsidi pupuk pada 2010 akan ditambah sebesar Rp 4 triliun. Rencananya anggaran ini akan dialokasikan pada APBN Perubahan. Hal ini dikemukakan perwakilan dari Dirjen Kementrian Pangan dan Holtikultura Indonesia. Subdik Suejono. Ia juga tahun ini telah menganggarkan dana Rp 11,4 triliun dan rencananya akan disubsidi lagi Rp 4 triliun. “Tapi uang itu masih diajukan ke DPR tinggal menunggu persetujuan dan hasilnya semoga saja positif untuk pupuk bersubsidi,” tukasnya.

Di tempat yang sama, GM Pemasaran PT Pusri, Mohamad Romli mengatakan stok pupuk masih aman. Rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan produksi 2008 sebanyak 5,5 juta ton menjadi 6 juta ton di 2009. Ditargetkan pada 2010 menjadi 7 juta ton. Untuk penyerapan sendiri dari Januari sampai Maret sekitar 70 persen, 4,8 juta ton.

Mengenai distribusi pupuk sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme ditambah lagi dengan menerapkan sistem tertutup. “Sejak dua tahun lalu, kami sudah menerapkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), “imbuhnya.

Romli melanjutkan berkaca pada tahun 2008 lalu ada dua distributor yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyelewengan agar tidak terulang lagi maka langkah ini dinilai tepat.

“Saat ini jumlah distributor resmi 105 dari pupuk pusri, dan kalau ada yang main-main lagi akan diambil langkah tegas yaitu pemutusan kerjasama,” ujarnya.

Wakil gubernur Sumsel H. Eddy Yusuf mengatakan pupuk bersubsidi belum tentu menguntungkan petani. Nah, untuk itulah penyalurannya jangan ada pihak yang berkhianat. Sebab ada uang negara yang digunakan untuk operasional tersebut.

Eddy mengungkapkan itu kemaren usai menghadiri acara sosialisasi dan pengawasan pupuk bersubsidi di Graha PT Pusri di wilayah Sumsel. Menurutnya perlu diawasi sesuai dengan kebutuhan. “Jangan mengambil keuntungan finansial dari program ini karena disana ada kepentingan rakyat kecil.

"Hendaknya penyaluran nanti tepat waktu dan tepat guna pula,”  tegasnya. Wagub mengakui saat ini masih ada kasus penyelewengan yang seharusnya untuk daerah A beralih ke daerah B. “Disanalah peran polisi untuk mengawasi, kalau ketahuan segera diamankan dan melapor agar pendistribusiannya sesuai aturan”, katanya.

Selain itu juga, jangan sampai pupuk sudah dilakukan subsidi namun harga jual dari produksi hasil panen petani justru mengalami penurunan. “Kan sayang, untuk itu perlu dijaga dan dipantau,” imbuh mantan Bupati OKU itu.   (oct)

PALEMBANG (Bisnis.com): Penyerapan pupuk secara nasional diperkirakan pada tahun ini hanya 85% menyusul perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, meski skenario penyediaan pupuk yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini meningkat 6 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu, 5,5 juta ton.

H.M Romli, Ganeral Manajer Pemasaran PT Pupuk Srwidjaja (Pusri) mengatakan program pemerintah menetapkan produksi tahun ini 6 juta ton dinilai sangat positif. Sebab untuk menjaga stabilitas pasokan pupuk di sejumlah daerah yang penyerapannya tinggi ketika musim tanam.

Romli mengungkapkan hingga kini daerah yang tinggi penyerapannya masih di dominasi di pemasaran wilayah II, terutama Provinsi Jateng.

Menurut dia, hampir rata-rata 80% pupuk terserap di Jateng, sementara daerah lain yang dibawah pemasaran pupuk Pusri rata-rata hingga kini penyerapannya baru sekitar 65%. "Dari data tersebut diperkirakan pada tahun ini penyerapan tidak lebih 85%, apalagi stok pupuk di gudang Pusri masih mencapai 11.000 ton serta pupuk curah mencapai 42.000 ton,” jelasnya siang ini.

Menurut Romli, selain dipengaruhi iklim cuaca, saat ini sejumlah daerah mengalami gagal panen (puso) akibat banjir. Namun, secara nasional pemerintah tetap mendongkrak produksi pupuk dari 2008 hanya 4,5 juta ton menjadi 5,5 juta ton pada 2009 serta tahun ini 6 juta ton.

Dia menilai penetapan produksi 6 juta ton tersebut karena pemerintah memperkirakan jumlah lahan sawah bertambah, sehingga akan berdampak pada meningkatnya permintaan. Namun, lanjutnya, karena musim tanam di sejumlah daerah tidak sama akibat perubahan iklim tersebut dan berdampak pada penyerapan pupuk.

Terkait dengan HET yang rencananya akan naik, dia menegaskan tidak ada masalah. Sebab disparitas harga semakin kecil, sehingga dapat mengantipasi penyimpangan pupuk. Romli menambahkan selain itu bila diimbangi kenaikan harga gabah petani sebesar 10% setidaknya dengan kenaikan HET tersebut petani masih untung. "Yang jelas hingga Maret tahun ini stok disejumlah gudang masih aman," terangnya. (msb)

PALEMBANG : PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) merealisasikan ekspor pupuk urea sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret ini setelah proses tender untuk ekspor pada Februari – Maret telah selesai.

Menurut Manajer Humas PT Pusri Palembang, Zein Ismed ekspor pupuk urea tersebut merupakan carry over dari 2009.

Sebelumnya, pada tahun ini Pusri telah melaksanakan ekspor urea pada Januari sebanyak 9.800 ton. “Sisa ekspor tahun lalu dilaksanakan pada tahun ini, dan untuk Maret sebanyak 20.000 ton tengah dilakukan pengapalan,”ungkapnya tadi siang.

Dia menjelaskan proses pengapalan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 bulan dan telah dilakukan pada Februari lalu karena terbatasnya kapal angkutan. Namun, terang Ismed ditargetkan pada akhir ini sebanyak 20.000 ton tersebut sudah diberangkatkan dengan negara tujuan, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand.

Dengan demikian, jelasnya Jumlah total urea carry over 2009 yang telah diekspor Pusri pada tahun ini mencapai 29.800 ton dan ditargetkan ekspor urea tersebut rampung pada Juli. Dia menambahkan Pusri mendapatkan jatah ekspor pupuk sebanyak 196.000 ton pada 2009 dan Oktober tahun lalu Pusri telah merealisasikan ekspor ke negara asean sebanyak 64.000 ton.

Ismed menambahkan, ekspor urea dilakukan karena pada tahun lalu Pusri mengalami kelebihan stok sehingga mengalami penumpukan di sejumlah gudang. Tumpukan pupuk tersebut terjadi sambungnya karena rendahnya penyerapan pupuk oleh petani akibat perubahan masa tanam, bila pupuk lama menumpuk digudang resikonya bisa rusak. (msb)

BANTUL, KOMPAS-Kabupaten Bantul, DIY, Yogyakarta, ditetapkan menjadi daerah uji coba pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani. Rencana pemberian subsidi pupuk akan diaplikasikan tahun 2011. Saat ini, 930 kelompok tani tengah mempersiapkan data terkait kebutuhan tiap kelompok. Data tersebut sekaligus untuk menentukan nilai subsidi tiap kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto, Rabu (24/3), menyebutkan pemerintah pusat berencana menyalurkan subsidi pupuk langsung kepada petani karena penyalurannya melalui pabrik pupuk rawan penyimpangan dan subsidi tidak tepat sasaran.

“Nantinya harga pupuk akan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar. Sebagai konsekuensinya, petani mendapatkan bantuan subsidi melalui kelompoknya. Sistem ini diharapkan lebih efektif. Kenaikan harga pupuk dimulai awal April secara bertahap,” katanya.

Untuk mengaplikasikan sistem ini pemerintah menunggu kesiapan petani. Setiap kelompok harus membuat rencana sadar kebutuhan pupuk. Datanya harus valid dan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, pendataan juga membuat potensi kerawanan penyimpangan.

Kontrol Ketat

Edy mengatakan jika pengawasannya tidak ketat, penyimpangan hanya akan bergeser dari pabrik pupuk ke kelompok petani. Karena itu, model subsidi langsung membutuhkan mekanisme kontrol ketat.

“Bila dihitung dari kebutuhan pupuk selama ini, nilai subsidi langsung bisa mencapai Rp.100 miliar per tahun. Bila petani berhasil mengelolanya dampaknya akan sangat terasa,”katanya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Kelompok Tani Puspita Hati Bambanglipuro, Lasiyo, mengaku kesulitan mendapatkan data riil kebutuhan pupuk di lapangan. Selama ini anggota kelompok tani langsung membeli pupuk tanpa perencanaan penggunaan. “Mereka membeli tergantung dari kondisi keuangan. Kalau ada uang lahan bisa mendapatkan pupuk banyak,”ujarnya. (ENY)

Oleh : Bambang P. Jatmiko

CIKAMPEK - Perusahaan pupuk yang bernaung di bawah holding PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Pusri) ditargetkan bisa meraup pendapatan sebesar Rp44,4 triliun pada 2010.

Deputi Menteri BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan menuturkan untuk bisa mencapai target itu diperlukan sinergi bersama dengan BUMN yang lain.

"Ada captive market yang cukup besar, sehingga target tersebut bisa dicapai. Ada langkah lain yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan sinergi dengan BUMN yang lain," ujarnya hari ini.

Perusahaan pupuk yang berada di bawah holding Pusri adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, serta PT Pupuk Iskandar Muda.

Kementerian BUMN menargetkan laba bersih seluruh perusahaan milik pemerintah pada tahun ini mencapai Rp82 triliun. Jika mengacu pada jumlah tersebut, perusahaan pupuk pelat merah menyumbang 54,18% dari total laba BUMN.

Sementara itu dalam kunjungan ke pabrik Pupuk Kujang, manajemen mengungkapkan perseroan mengalami kekurangan pasokan gas, sehingga tidak mampu memproduksi pupuk sesuai dengan kapasitas terpasang.

Masalah pasokan gas sejauh ini menjadi isu utama bagi industri pupuk. Ketika industri dalam negeri banyak membutuhkan gas, produksi gas nasional justru diekspor lantaran terikat kontrak sebelumnya.

Terkait dengan masalah ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk menjadi mediator dalam proses negosiasi antara produsen pupuk dan kontraktor production sharing (KPS) agar dapat dicapai kesepakatan harga dan pengaturan volume pasokan gas.(yn)

Keberadaan PT Pusri yang sudah berusia setengah abad atau 50 tahun. Setidaknya, telah menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan yang berada di empat kelurahan, seperti Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sei Buah, dan Sei Selayur.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di lingkungan perusahaan, PT Pusri juga turut melibatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dengan tetap memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat itu berada. Tahun 2009 yang lalu saja, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemitraan sedikitnya PT Pusri telah mengucurkan dana sebesar 2 persen dari total keuntungan yang didapat PT Pusri selama tahun 2008 atau sebesar Rp48 miliar.

Selain bergerak di bidang sosial, kemitraan yang dibangun PT Pusri juga meliputi pengiriman remaja di empat kelurahan tadi untuk mengikuti pelatihan montir atau mekanik dan pengelasan di Bogor dan Jakarta. “Total selama tahun 2009, setidaknya ratusan warga telah dikirimkan mengikuti pelatihan sebagai bekal usaha di kemudian hari bagi warga yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur,” ujar Zain Ismed, manajer Hukum dan Humas PT Pusri belum lama.

Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, PT Pusri secara rutin setiap tiga bulan sekali selalu melakukan penyemprotan atau fogging terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan demam berdarah dengue (DBD) serta melakukan perbaikan fasilitas jalan dan tempat ibadah milik masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, PT Pusri melalui Departemen Bina Lingkungan setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan dan berobat gratis serta khitanan massal. “Sementara, untuk bidang pendidikan, setidaknya PT Pusri telah membangun satu unit sekolah dasar di Pulau Kemaro yang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di pulau tersebut,” terangnya.

Masih kata dia, untuk setiap hari raya baik itu Idul fitri dan Idul adha, masyarakat yang tinggal di empat kelurahan juga tetap mendapatkan prioritas seperti pemberian paket sembako dan paket Lebaran serat hewan kurban untuk musala dan masjid di lingkungan PT Pusri. “Untuk paket Lebaran, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009, setidaknya 11 ribu paket Lebaran telah diserahkan kepada masyarakat lingkungan,” bebernya.

Sementara itu, Lurah 1 Ilir, Sri Hendra menyambut baik kegiatan yang dilakukan PT Pusri terutama dalam menjalin kemitraan dengan warga lingkungan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada PT Pusri agar tetap berkomitmen dalam menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan terus memerhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan PT Pusri. (mg23/sumeks)