Pusri News

PALEMBANG — PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melalui Departemen KUK an Bina Lingkungan, kembali menyuntikan dana Bantuan Pinjaman Modal senilai 1.411.500.000 kepada 33 mitra binaan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sementara secara nasional dalam rencana kerja angaran (RKA) tahun 2010, dianggarkan sebesar Rp 15 miliar.

Penyerahan bantuan modal untuk mitra binaan di Sumsel, masing-masing dari Kota Palembang sebanyak 23 mitra, OKU Timur (3), OKU Induk (3) dan Ogan Ilir sebanyak 4 mitraan binaan, berlangsung di Gedung Diklat PT Pusri, Selasa (29/6).

Manajer Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (KUK & BL), Fahrurrozy Bey SH MM, usai acara penyerahan secara simbolis mengatakan, bahwa dari 33 mitra binaan yang menerima bantuan modal tersebut, sebagian besar adalah mitra lama yang kembali mendapatkan pinjaman modal.

“Karena mereka lancar pengembaliannya, kita beri kesempatan lagi untuk menambah modal usahanya,” kata Fahrurrozy.

Menurutnya, untuk RKA tahun 2010, PT Pusri mengalokasikan dana KUK dan Bina Lingkungan sebesar lebih kurang Rp 20 miliar. Dan sampai dengan Mei 2010 realisasi pinjaman bantuan modal usaha sudah mencapai 38,05 persen atau setara dengan lebih kurang Rp 7,6 miliar.

Itu meliputi pinjaman modal kurang lebih Rp 6,1 miliar, Hibah/pembinaan (Rp 1,2 miliar) dan Biaya operasional Rp 233,7 juta.

Fahrurrozy mengungkapkan, sejak bergulirnya program kemitraan pada tahun 1991 sampai Mei 2010, jumlah mitra binaan PT Pusri berjumlah 7.885 mitra binaan usaha kecil dan serta 261 koperasi, yang tersebar pada 12 provinsi di seluruh nusantara .

“Jadi kita tidak saja menyalurkan bantuan modal usaha untuk wilayah Sumsel saja, tapi juga pada 11 provinsi lain diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumbar, Bali, DKI, Sulawesi Selatan, Yogja, Bengkulu,” ujarnya.

Dikatakan oleh Fahrurrozy, program kemitraan tidak hanya berupa bantuan pinjaman modal usaha. Tapi juga berupa pembinaan yang bersifat hibah. “Yaitu kita memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang biayanya ditanggung PT Pusri,” katanya.

Untuk menjadi mitra binaan PT Pusri,kata Fahrurrozy, syaratnya merujuk pada Permen BUMN N. 5/MBU/2007 yang diantaranya adalah usaha yang memiliki kekayaan tidak lebih Rp 200 juta (termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki hasil penjualan setahun kurang dari Rp 1 miliar.

Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun. Dan belum memenuhi persyaratan perbankan dan tidak dalam masa binaan BUMN Pembina lainnya.(az)


 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperkuat peran serta terhadap lingkungan, sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berdomisili di Sumsel, baik perbankan, perusahaan asuransi, manufaktur dan lainnya telah membentuk forum khusus komunikasi.

Palembang, RP – Direksi SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Djafarudin Lexy S kemarin (22/6) di graha Pupuk Sriwijaya mengatakan, pembentukan forum komunikasi ini bertujuan mengajak sinergi antar BUMN.

Ia menambahkan adanya forum ini diharapkan bias memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai BUMN serta kegiatan sosial yang telah dilakukan selama ini. “Dulu ada wadah serupa, namanya Forum Komunikasi Humas (antar BUMN),” terangnya.

Hasil pertemuan tersebut berhasil menelurkan formatur awal atau cikal bakal terbentuknya Forum Komunikasi BUMN Se-Sumsel. Posisi ketua ditempati oleh PT Pupuk Sriwidjaja. Wakil Ketua I PT Tambang Batubara, Bukit Asam Tbk serta Wakil Ketua 2 PT Semen Baturaja (Persero).

Menurut Lexy, formatur kepengurusan awal forum tersebut merupakan hasil rapat perdana resmi antar BUMN Sumsel. Sementara untuk Struktur kepengurusan lengkap akan dilakukan dalam rapat lanjutan satu atau dua hari ke depan.

Setelah kepengurusan lengkap, forum ini akan terdiri dari 21 perusahaan BUMN di Sumsel dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, pelabuhan dan lainnya. Setiap perusahaan akan mmiliki posisi masing-masing. Organisasi itu akan diresmikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar pada tanggal 25 Juli di Hotel Horison.

Sumsel seniri mmiliki beberapa BUMN bidang manufacturing, antara lain PT Pusri, PT Bukit Asam (Tbk), PT Semen Baturaja (persero), PT PN VII. Lalu, bidang usaha asuransi antara lain Jiwasraya, Jasa Raharja, Jamsostek, Perbankan yakni Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, dan BUMN maskapai ialah Garuda Indonesia.

Terpisah, regional manajer PT Asuransi Jiwasraya Regional Office Palembang H. Sarifudin, S.Ag menyambut baik pembentukan forum dan memandang hal ini sebagai kewajiban.

Apalagi kata dia hal tersebut merupakan perwujudan keinginan meneg BUMN yang mengharapkan adanya sinergi antar BUMN. “Kerjasama akan bias berjalan karena adanya bentuk silaturrahmi dan organisasi yang akan bisa memecahkan masalah serta mencari solusi dengan bersinergi,” jelasnya.

Pernyataan serupa diungkapkan Deputy Regional Director Bank Mandiri Kanwil 02 Palmbang Edwin Dwijajanto. Hubungan dengan sesame BUMN saat ini belum intens, maka forum ini diharapkan akan menjadi wadah bersama terutama yang terkait bidang pekerjaan. (dav).

PALEMBANG - Sebanyak 60 sarjana lulusan perguruan tinggi di Sumsel mendapat kesempatan mengikuti program magang di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri).

Peserta magang sarjana angkatan ke-22 yang terdiri atas berbagai latar belakang disiplin ilmu ini akan menjalani class room dan on the job training (OJT) selama tiga bulan.

General Manajer SDM PT Pusri Ir Bambang Subiyanto MM, mewakili Direktur SDM dan Umum membuka secara resmi program Pemagangan Sarjana Tahun 2010 di Auditorium Musi Gedung Diklat PT Pusri, Senin (21/6).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Teknik Balitek (Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan) Unsri DR Ir Chandra ihksan MSi.

Menurut Bambang, program pemagangan tahun 2010 ini berlangsung dari 21 Juni sampai 24 September 2010. Dengan angkatan ke- 22, total sarjana yang telah menjalankan pemagangan di PT Pusri mencapai 2000 sarjana.

Program magang ini, kata Bambang, merupakan wujud dari kepedulian PT Pusri alam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus perwujudan komitmen perusahaan sebagai agen penggerak pembangunan (agent of development).

Menurut Bambang PT Pusri sudah melakukaan kerjasama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) dalam seleksi pesertaa magang.

Untuk tahun 2010 ini, 60 orang sarjana yang mendapat kesempatan menjalani program magang di PT Pusri sudah melalui proses seleksi yang ketat.

Berawal dari 263 peserta seleksi administrasi, kemudian menjadi 108 peserta seleksi tertulis dan selanjutnya wawancara yang diikuti 60 peserta.

“Melalui pemagangan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan kompetensi peserta sehingga akan siap memasuki dunia kerja,” kata Bambang.

Dikatakan, secara teoritis para sarjana sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup. Namun untuk terjun ke dunia kerja tentunya masih memerlukan pelatihan-pelatihan.

Bambang menggambarkan, bahwa PT Pusri memerlukan 1- 1,5 tahun untuk mempersiapkan karyawan baru untuk benar-benar siap menerima atau menjalankan pekerjaan. Bambang mengatakan PT Pusri berharap agar kerjasama antara Unsri dan PT Pusri terus berlanjut karena memang ada manfaat nyata yang bisa dirasakan kedua belah pihak.

Dalam program pemagangan, peserta akan menjalani Class Room dan On The Job Training (OJT) di unit kerja terkait. Dalam clas room peserta akan menerima materi tentang pengenalan perusahaan, meliputi Sistem Manajemen Perusahaan dan Manajemen Unit Kerja PT Pusri (Perseroan) serta materi Achievement Motivation Training (AMT).

Sedangkan dalam OJT, tiap-tiap peserta magang akan ditempatkan pada unit-unit kerja terkait sesuai dengan latar belakang pendidikan. Direktur Teknik Balitek Unsri DR Ir Chandra Ikhsan dalam sambutannya mengharapkan agar peserta magang memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Para peserta dinyatakan layak mengikuti magang ini karena telah melalui proses seleksi yang ketat. "Perbandingan jumlah peserta seleksi dengan yang lulus satu berbanding lima. Artinya ada lima orang peminat lain yang tersingkir untuk bisa lolos mengikuti program magang ini," katanya.(az)

JAKARTA – Realisasi distribusi pupuk bersubsidi, baik urea maupun non-urea, telah mencapai sekitar 80 persen dari alokasi yang ditetapkan pada tahun ini.Penerapan distribusi tertutup dinilai berhasil menekan kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi.

“Hingga Mei, alokasi subsidi pupuk urea sebanyak 2,6 juta ton dan realisasinya sudah terserap 1,858 juta ton atau 72 persen dari alokasinya,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Jakarta, Rabu (16/6). Dia menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi nonurea juga telah mencapai 80 persen.“Jadi selama 2010 ini, sekitar enam juta ton sampai dengan Mei sudah tersalur dengan baik. Jadi, seharusnya tidak ada kelangkaan dan kekurangan pupuk,” tutur Mari.

Penerapan sistem distribusi tertutup telah menekan terjadinya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi sehingga realisasi penyaluran tahun ini lebih baik.Tahun ini, Kementerian Pertanian juga sudah melakukan proyek percontohan untuk memberikan subsidi langsung ke petani.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan stok pupuk nasional dalam keadaan surplus sekitar 600 ribu ton sehingga kelangkaan pupuk bisa dihindari.

“Ada kelebihan 600 ribu ton, makanya pabrik pupuk minta ekspor daripada mubazir. Tapi kita ingin agar dipastikan dulu suplai untuk dalam negeri sangat cukup,” tukas dia.

Menurut Mustafa, jika kelebihan pupuk sudah tak tertampung di gudang produsen dan distributornya, keputusan untuk ekspor pupuk akan dibahas dalam rapat tingkat menko. Dia juga mengatakan pemerintah akan mendorong PT Pertamina masuk ke Iran untuk membangun pabrik pupuk di wilayah itu menggantikan PT Pusri. Pasalnya, Pertamina memiliki kerja sama pembangunan kilang di Iran.
Ant/E-2

PALEMBANG - Utilitas Pusri II berhasil memenangkan lomba cepat tepat lingkungan yang diselenggarakan oleh Departemen K3 LH PT Pusri (16/6). Tim yang diketuai oleh Mashuri Husin, Harry Hartanto, dan Nuryadi ini berhasil menyingkirkan lawan-lawanya dengan skor akhir 1275. Peringkat 2 diraih tim Utilitas Pusri-III dengan skor 1100, dan peringkat 3 ditempati oleh tim Departemen RBP dengan nilai 1000.




Jalannya babak final cukup menegangkan karena tiap regu memiliki kemampuan yang seimbang. Mereka menjawab pertanyaan secara cepat dan tegas. Tampak jelas setiap tim telah berlatih dan mempersiapkan diri secara matang. Namun, babak terakhir ditutup dengan keunggulan tim asuhan Nasrul Azhar dan Guntur Prasetyo, serta Ir. Hasanal Kemal sebagai Pembina Tim.

Mashuri sebagai juru bicara tim Utilitas Pusri-II mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang telah mereka raih. “Alhamdulillah dengan usaha keras dan waktu persiapan yang singkat kami berhasil meningkatkan prestasi dari tahun sebelumnya yang hanya menjadi runner up”, tegasnya. Sebagai juara pertama, tim Utilitas Pusri-II berhak atas hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2 juta + piagam. Juara kedua memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp.1,5 juta + piagam, dan juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp.1 juta + piagam.

Lomba cepat tepat lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan Departemen K3 & Lingkungan Hidup untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Kegiatan dimulai sejak tanggal 15 Juni dan dibuka secara langsung oleh Manajer K3 & LH Hadi Widayad dan Ketua Panitia Eddy Wibawa. Dalam sambutannya, Hadi menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan setiap tahun sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian karyawan PT Pusri terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Lomba yang berlangsung di Gedung Serba Guna PT Pusri diikuti oleh sekitar 34 peserta dari berbagai unit kerja, baik yang berasal dari kantor pusat Palembang maupun yang berasal dari Perwakilan Pusri Daerah di seluruh Indonesia. Hari pertama perlombaan merupakan babak penyisihan yang berhasil menyaring 9 regu yang melaju ke babak semifinal. Pada hari kedua, babak semifinal dilakukan dalam 3 putaran, kemudian berhasil menyisakan 3 regu sebagai peserta yang maju ke babak final. Selama lomba berlangsung, panitia tidak henti-hentinya membagikan doorprize kepada para peserta pertandingan dan penonton yang hadir untuk memeriahkan jalannya perlombaan. (hms/nh)

 

PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memprogramkan gandeng 52 unit usaha (UMKM) dalam membangun dan memproduksi pupuk organik. Dari jumlah tersebut empat diantaranya adalah UMKM di wilayah Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh GM Pemasaran Mohamad Romli HM, Kamis (10/6). Menurut Romli, saat ini Pusri sudah memproduksi lebih kurang 10.500 ton pupuk organik per tahun dari lima pabrik yang ada di Palembang, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur.

Dalam rencana program kerjasama dengan 52 unit usaha di beberapa daerah itu. PT Pusri selain membantu dalam bimbingan pembangunan pabrik, juga akan membantu dalam pemasaran produksinya, kata Romli.
Dikatakan setiap pabrik yang akan dibangun masing-masing berkapasitas produksi 3000 ton.
Menurut jebolan Fakultas Ekonomi Unsri ini, upaya Pusri menggaet unit usaha kecil dalam memproduksi pupuk organik merupakan dukungan atas program pemerintah dalam meningkatkan penggunaan pupuk organik yang sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kualitas produksi pertanian.  

“Ada aspek ekologis didalam penggunaan pupuk organik ini, karena sifatnya yang dapat memperbaiki kondisi fisik tanah sebagai media tanam. Misalnya struktur dan tekstur lahan pertanian akan kembali menjadi baik sehingga respon pemupukan bagi tanaman akan jauh lebih baik, dan ujungnya pada meningkatnya produksi dan kualitas pertanian,” kata Romli.

Dikatakan, bahwa dalam usaha pertanian bagaimana pun akan tetap membutuhkan pupuk an-organik seperti; Urea, ZA, KCL untuk memenuhi kebutuhan nutrient tanaman. Namun pemupukan dengan pupuk an-organik yang berlangsung lama ternyata dapat menurunkan kualitas lahan terutama sifat fisiknya.

Dalam hal ini, penggunaan pupuk organik diyakini dapat memperbaiki dan mengembalikan kondisi lahan tersebut kembali pada kondisi ideal untuk bercocok tanam.

“Karena itulah makanya pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik . Dan di Sumsel juga diharapkan adanya peningkatan penggunaan pupuk organik ini,” katanya.(Az)

JAKARTA (SI) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Persero menyambut positif dibentuknya BUMN Fund. Hal itu dinilai dalam membantu perusahaan pelat merah yang membutuhkan dana ketika melakukan aksi korporasinya.

Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri menyatakan, pembentukan BUMN Fund merupakan terobosan baik, yang dilakukan pemegang saham untuk mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan. Pasalnya, pengelolaan saham minoritas yang dapat dijadikan ekuitas maupun penyertaan modal itu dapat digunakan untuk membantu BUMN yang membutuhkan dana dalam melakukan aksi korporasinya.

“Dengan dibentuknya BUMN Fund ini, maka putusan yang tepat bisa dilakukan, khususnya jika bumn memerlukan dana,” kata dia pada Seputar Indonesia kemarin.

Menurut dia, dengan adanya BUMN Fund, maka untuk masalah pendanaan sejumlah perushaan pelat merah, tidak lagi tergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Disinggung apakah kelak Pusri akan melakukan pinjaman kepada BUMN Fund jika membutuhkan dana untuk melakukan aksi korporasi perusahaan, Kodri menuturkan dia belum mau menyebutkan lantaran harus melihat kondisi keuangan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan perseroan. Pasalnya, menurut dia BUMN Fund sebelum meminjamkan dana kepada perusahaan pelat merah akan lebih dulu melihat apakah bumn tersebut layak dibantu atau tidak.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menuturkan, BUMN Fund akan diluncurkan pada 30 Juni 2010. Lembaga yang bertugas mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan itu dinamakan Danareksa Capital. Danareksa Capital tersebut dinilai strategis guna memanfaatkan saham-saham minoritas menjadi ekuitas atau penyertaan modal negara. “ Danareksa Capital ini kami harapkan bisa memberikan peran strategis dalam pembiayaan sesama BUMN,” kata dia belum lama ini.

Dengan demikian, dia melanjutkan perusahaan pelat merah memiliki instrumen baru yang dapat melancarkan dan mengatasi kebutuhan modal bumn, baik kebutuhan untuk ekspansi maupun untuk menyehatkan bumn.

Keberadaan BUMN fund ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan harus meminjam ke bank karena tidak mengikat seperti halnya aturan di perbankan.

Staf ahli menteri BUMN, Eko Putro Adijayanto menambahkan kebutuhan BUMN untuk membiayai proyek proyeknya ke depan sangat besar seperti untuk pengembangan pelabuhan, bandara, dan pembangunan pembangkit listrik. Dia menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur hingga 2014 dibutuhkan dana sebesar Rp 1.500 triliun. “Kalau kita mengandalkan BUMN kita akan terjadi investment gap. Untuk menutup gap (selisih) tersebut kita terapkan dengan kekuatan BUMN Fund,” imbuh dia.

Saat ini tercatat jumlah saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan berdasarkan pendekatan ekuitas senilai Rp 4,7 triliun. Namun jika dihitung berdasarkan pendekatan kapitalisasi pasar sebesar Rp 20,5 triliun. Dari pengelolaan saham minoritas itu, pemerintah memperkirakan BUMN Fund bisa memperbesar leverage hingga 2-3 kali. Adapun, saham minoritas pemerintah itu terdapat di sejumlah perusahaan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (45%), PT Inalum (41,12%), PT Bank Bukopin (18,15%), PT Indosat Tbk (14,29%), PT Freefort Indonesia (9,36%), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkrut, PT Kertas Padalarang, dan PT Sucofindo. “Saham ini nantinya di bundling, kemudian disetorkan sebagai modal awal Danareksa Capital. (jerna).

JAKARTA-MI: PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), salah satu pembeli potensial gas dari lapangan Donggi-Senoro, mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terkait harga jual dan jatah pasokan gas yang mereka dapat.

BUMN produsen pupuk itu menyatakan sudah menyerahkan semua data pelengkap ke pemerintah dan akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, pihaknya menyadari jika harga jual memang akan sangat tergantung kepada sistem subsidi pemerintah dan harga pasar internasional untuk amonia dan urea.

Namun, sebagai bahan pertimbangan nantinya, dia mengakui pihaknya akan sulit bersaing jika patokannya nanti didasarkan atas harga LNG ekspor. "Ini yang kita maksud ikut pemerintah saja," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Minggu (6/6).

Menurut dia, sampai kini pihaknya belum mengetahui berapa pasokan gas yang mereka dapat dari lapangan gas itu. Untuk itu, tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian
ESDM dan Kementerian Pertanian akan duduk bersama guna membahas semua opsi.

Sebelumnya, dalam proyek nasional itu, Pusri berkewajiban membangun tiga pabrik baru di Sumatra Selatan dan Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah. Proyek itu bisa segera dimulai apabila pemerintah menjamin seluruh kebutuhan gas ketiga pabrik tersebut minimal selama 20 tahun.

Menurut Dadang, pabrik baru Pusri di Donggi-Senoro membutuhkan gas sekitar 90 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari). Namun, pemerintah hanya berkomitmen mengalokasikan gas untuk pabrik tersebut sekitar 60 MMSCFD atau 66,7% dari total kebutuhan.

Selain itu, masih terjadi tawar-menawar terkait kesepakatan harga gas Donggi-Senoro. Senoro meminta harga gas US$5,6 per MMBTU (million British Termal Units). Sementara Pusri menawar dengan harga gas US$4,5 per MMBTU. "Ini adalah tawaran terakhir yang kami berikan," katanya. (*)

PALEMBANG--M I: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) mengucurkan pinjaman modal senilai Rp1,85 miliar kepada 55 pengusaha kecil se-Sumatera Selatan (Sumsel), Senin, (31/5).

Pengusaha kecil mitra binaan Pusri yang mendapat bantuan modal tersebut sebagian besar memiliki usaha dalam bidang pertanian dan sebagian lagi serba usaha lainnya.

Menurut General Manager Pusri Bambang Subiyanto, kucuran dana ini merupakan pinjaman modal triwulan II dari total anggaran tahun ini sebesar Rp20,1 miliar.

"Realisasi pinjaman triwulan II ini meningkat karena tingginya angka pengembalian modal terhitung sampai April tahun ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan sampai Mei 2010 Pusri sudah menyalurkan pinjaman modal Rp6,26 miliar kepada 229 mitra binaan yang tersebar di 10 provinsi. Bambang menyebutkan, upaya Pusri ini sejalan dengan pemerintah yang menggerakkan perekonomian nasional terutama sektor riil.

Sementara itu, Manajer Kemitraan dan Bina Lingkungan Fahrurrozy Bey mengatakan realisasi penyaluran modal usaha dari Pusri hingga Maret 2010 sebesar Rp2,89 miliar atau 14,36% dari Rp20,1 miliar. "Sedangkan target tahun ini sebesar Rp15,8 miliar," paparnya.

Ia juga menyebutkan, pada triwulan 1 (Januari-Maret) realisasi penyaluran dana kemitraan berada di Sumsel dan Yogyakarta. Di Yogyakarta sebesar Rp2,39 miliar sedangkan Sumsel terealisasi Rp1,41 miliar untuk 41 mitra binaan. "Sejak 1991 sampai 2010 mitra binaan Pusri sebanyak 8021 mitra yang terdiri dari 7.760 pengusaha kecil dan 261 berupa koperasi," tambahnya. (Bhm/OL-06)

PALEMBANG, RP – Inilah kabar gembira bagi masyarakat Sumsel, selain pasokan gas PT Pusri mendapat perpanjangan ulang hingga 2017. Kini Pusri semakin yakin dengan di-ACC nya pasokan bahan baku untuk pengolahan pupuk NPK di pabrik pupuk NPK terbaru yang saat ini masih dalam proses tender pembangunan.

“Bangga dan senang, sudah di ACC Maroko. Mereka siap pasok bahan baku ke kita, termasuk Yordania dan Kanada pun ingin ikut memasoknya dan sekarang sedang dilakukan pembicaraan," kata Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri. Pada awalnya, jelas Dadang target memang Januari 2009 tapi terkendala teknis perizinan, sehingga mundur di tahun 2010 ini. Namun, sering meningkatnya permintaan dan kebutuhan pupuk majemuk di tanah air, pihaknya tetap akan merealisasikan pembangunannya paling lambat tahun depan. Saat ini, katanya Pusri masih menjalankan proses studi kelayakan yang diperkirakan selesai pada akhir tahun ini.

Permintaan NPK setiap tahun meningkat pesat. Sebelumnya hanya sekitar 700.000 ton per tahun kini mencapai 1,5 juta ton per tahun. ”Pusri sudah siapkan investasi senilai USD 6 juta, itu uang Pusri, begitu pula dengan kebutuhan pasarnya sebab NPK terus kehabisan stok di pabrik pupuk kujang maupun Petrokimia, tidak ada salahnya kita ikut produksi,” ulasnya.

Rencananya pabrik tersebut dibangun dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Oleh karena itu seiring dengan kebutuhan NPK pembangunan tersebut perlu dipercepat.

Sementara itu, kepala pemasaran distrik Sumbagsel PT Petrokimia Gresik Edy S mengakui pihaknya kebutuhan NPK memang belum terkaver hampir 60 persen di Sumsel. Meskipun kenaikan harga NPK saat ini tinggi. Tapi peminatnya juga masih sangat tinggi.

Kenaikan pupuk subsidi lalu menjadi cambuk bagi pupuk non subsidi ikut naik luar biasa. Seperti NPK Non subsidi sebelumnya Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 5.000 per kilogram. SP 36 Non subsidi sebelumnya Rp 2000 per kilogram menjadi Rp 3.800 per kilogram.

Soal bahan pupuk masih impor, menurutnya realistis karena bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Sama seperti pembasmi rumput yang bahan bakunya masih impor.

Kelemahannya, jika harga bahan baku naik harga tersebut bisa naik sewaktu waktu. Ini hanya bisa dilakukan untuk jenis pupuk non subsidi SP 36, NPK, ZA yang pangsa pasarnya memang mereka yang mampu.

Pihaknya optimis jika ada pabrik yang ikut memproduksi NPK seperti Kujang bisa memberikan nilai lebih bagi petani juga alternatif-alternatif jenis pupuk, sehingga produksi pangan tetap terjaga. Sementara itu walikota Palembang H Eddy Santana Putra menegaskan akan terus memberikan pasokan gas sehingga produksi pupuk urea pusri tidak terkendala.

“Nah Sumsel banyak gasnya. Tidak akan kehabisan 10 tahun lagi sebab itu PT Pupuk Sriwidjaja akan terus memproduksi pupuk tersebut,” ungkap Eddy.

Pasokan gas Palembang walaupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan tetap terus dihemat efektif dan efisien mungkin. “Maka pasokan gas itu kami akan mencari lagi, lokasi mana masih tersimpan gas tersebut, perlu dieksploitasi lagi” ungkapnya.

Eddy mengatakan menyambut baik jika PT Pupuk Sriwidjaja akan pindah ke daerah lain. “Nah kemungkinan PT Pusri akan pindah ke Banyuasin, itu sangat bagus pindah kesana karena saat ini PT Pusri volume udara sekarang sudah tinggi”, tegasnya.

Hal senada pula diungkapkan Asisten II Apriadi S Busri. Menurutnya Pemkot akan mengusahakan untuk mendistribusikan gas ke PT Pusri “PT Pusri merupakan asset Palembang yang berharga,” ujarnya (ayu/ici)

Bisnis.com PALEMBANG - Sedikitnya 3.000 karyawan dan jajaran pejabat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berkomitmen bebas suap dengan menandatangani Pakta Anti Suap. "Penandatanganan pakta ini dilakukan secara perorangan, semacam kontrak pribadi dengan perusahaan," kata Dirut PT Pusri, Dadang Heru Kodri di sela-sela penandatanganan Pakta Anti Suap, kemarin.

Penandatanganan itu, papar dia, merupakan wujud komitmen dan partisipasi aktif jajaran Pusri untuk berperan aktid dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan good corporate governance (GCG). Dadang menjelaskan ada enam poin pernyataan Pakta Anti Suap itu, yakni pertama, menjadikan Pusri sebagai perusahaan anti suap, dalam arti tidak melakukan praktik suap dalam menjalankan usaha.

Kedua, mematuhi panduanperilaku terutama larangan praktik suap. Ketiga, menyelenggarakan program sosialisasi antisuap dan berkesinambungan kepada seluruh pejabat, karyawan dan mitra usaha. Keempat, seluruh pejabat melaksanakan pakta antisuap secara konsisten dan bertanggung jawab. Kelima, menerapkan sanksi perusahaan secara proporsional bagi mereka yang terbukti terlibat dalam kasus suap.

Keenam, para pejabat yang menandatangani pakta antisuap siap menanggung segala risiko dan konsekuensinya. Dia memaparkan, penerapan GCG setiap tahunnya selalu dievaluasi yang penilaiannya dilakukan oleh BPKP, dan hasilnya mengalami peningkatan dari skor rata-rata 65,36 pada 2004 menjadi 85,56 pada 2009.

Pakar GCG Sofyan Djalil mengatakan ekspos kasus sangatlah penting, tetapi tetap mengedepankan aspek etika. Misalnyamenyebutkan pihak yang tengah diproses dengan insial kecuali jika kasus sudah di pengadilan. "Kalau publikasi awal diekspos dan kelanjutannya tertutup, wajar saja jika publik menilainya ada indikasi mafia hukum," katanya.

Pada kesempatan itu Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan pihaknya akan meminta kewenangan PPATK diperluas terutama terkait penyelidikan dan pemberian sanksi, seperti kewenangan yang dimiliki aparat kejaksaan dan penegak hukum.

Sudah diusulkan

"Kami sudah mengusulkan hal itu ke DPR untuk dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya. Menurut dia, kewenangan penyelidikan PPATK tidak seperti kewenangan penyelidikan aparat hukum atau polisi, tetapi miripkewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

"Kami berharap jangan diartikan permintaan perluasan kewenangan itu, hendak bersaing dengan penyelidikan penegak hukum. Namun semata bertujuan meningkatkan hasil analisis supaya lebih gampang dicerna penegak hukum".

Yunus juga mengungkapkan, kasus pencucian uang di Indonesia berdasarkan laporan IMF diperkirakan sekitar 5% dari GDP [gross domestic product) Indonesia. Saat ini, katanya, pemindahan uang sangat cepat, bisa meman-faatkan ATM hingga internet.

"PPATK tidak punya kewenangan membekukan atau menunda transaksi seperti perbankan. Idealnya PPATK perlu kewenangan membekukan serta memberikan sanksi administrasi apabila ada transaksi bermasalah," ujarnya. Dia menyebutkan sampai Maret 2010 PPATK secara kumulatif telah menerima laporan dari penyedia jasa keuangan (PJK) bank dan nonbank sebanyak 315 dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sebanyak 50.556 kasus. (K49)

(redaksi bisnis.co.id)

Palembang - Jajaran direksi PT Pupuk Sriwidjaja menandatangani piagam pakta antisuap di Graha PT Pusri, Palembang, Senin (10/5). Penandatanganan ini bertujuan mencegah praktik suap, termasuk korupsi, untuk menuju perusahaan pemerintah yang bersih dan berkinerja baik.

Demikian dikatakan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di sela-sela kegiatan bertema ”Pakta Antisuap dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Memberantas Korupsi”.

Selain direksi dan karyawan, kegiatan itu juga dihadiri mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar, serta Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Menurut Dadang, selama ini PT Pusri selalu gencar menyebarkan gerakan antikorupsi dan antisuap di lingkungan internal. Beberapa kebijakan yang sifatnya mewujudkan efisiensi pengeluaran perusahaan juga sudah dilakukan. Salah satunya, ketika PT Pusri melakukan kerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam pembiayaan bahan bakar kendaraan operasional.

”Kebijakan ini digulirkan untuk membatasi biaya bahan bakar kendaraan kantor. Tujuannya, ya, untuk efisiensi sekaligus menuju gerakan antikorupsi. Ini hanya bagian kecil saja. Makanya kami menilai, pakta antisuap dan antikorupsi ini perlu diformalkan,” kata Dadang.

Ia mengatakan, kegiatan pakta itu dilambangkan dengan bentuk piramida. Untuk menuju ke puncak piramida, sebuah lembaga atau perusahaan harus memiliki fondasi atau dasar yang kuat.

Sofyan Djalil mengatakan, mengacu pada fakta sejarah, penyelewengan dalam perusahaan merupakan praktik yang terjadi sejak lama, dengan metode atau cara-cara yang makin canggih, mulai dari skala kecil hingga besar.

Dia menambahkan, pemicu utama munculnya penyelewengan dalam perusahaan adalah lemahnya integritas yang dimiliki seseorang. Makanya, perwujudan konsep tata kelola perusahaan atau perusahaan pemerintah yang bersih (good corporate government/GCG) tak akan berjalan kalau sifatnya hanya formalitas. ”Harus menyentuh substansi, yakni merombak integritas moral,” kata Sofyan

Yunus Husein, mengungkapkan, konsep GCG mengemuka saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Dampak krisis semakin parah karena banyak perusahaan pemerintah yang kurang kompeten sehingga fondasi keuangan Indonesia pun rapuh.

Tindak tegas

Di sisi lain, terkait dengan temuan adanya penjualan pupuk urea Rp 1.900 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp 1.600 per kilogram di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Ketua Harian Asosiasi Penyalur dan Pengecer Pupuk Sriwidjaja Haidir Rohimin menegaskan, penjualan urea subsidi melebihi HET tak bisa ditolerir. Jika yang melakukan pelanggaran itu adalah pengecer, distributor ikut bertanggung jawab.

”Seandainya pengecer terkendala jarak tempuh pengiriman kepada petani yang terlalu jauh, ini diselesaikan melalui kesepakatan dengan distributor. Jadi, distributor perlu mengurangi nominal keuntungan,” ujarnya. (ONI)