Kabar Pusri

KBRN, Palembang: Komisi VII DPR RI mendorong perkuatan kapasitas produksi pupuk nasional guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, usai melakukan Kunjungan Spesifik ke Graha Pupuk Sriwidjaja PT Pusri Palembang, Rabu (19/11/2025).

Lamhot menilai sektor pupuk menjadi sektor strategis karena langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional. Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi menjadi titik fokus utama agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri.

“Hal yang paling mendasar yang mau kita dorong adalah bagaimana kapasitas produksi dari seluruh industri pupuk kita. Karena kapasitas produksi ini menjadi penting untuk mendorong bagaimana negara bisa swasembada pangan,” ujar Lamhot.

Ia menyampaikan kabar baik bahwa kapasitas produksi pupuk subsidi kini semakin membaik. Bahkan, untuk komoditas pupuk Urea, Indonesia telah berada pada posisi surplus. “Khusus Urea itu sudah surplus. Artinya kebutuhan nasional sudah cukup, bahkan melebihi. Ini berita gembira,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyebut masih ada sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan gas bagi industri pupuk yang menjadi bahan baku utama produksi. Lamhot menyoroti kondisi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang belum bisa berproduksi penuh karena keterbatasan pasokan gas.

“Ke depan kita ingin mendorong seluruh industri pupuk ini mencukupi kebutuhan gasnya supaya kapasitas terpasang bisa beroperasi maksimal,” tegas Lamhot.

Terkait harapan produsen pupuk agar kontrak pengadaan gas dibuat jangka panjang, Lamhot menilai hal itu penting untuk menciptakan kepastian.

“Harus jangka panjang, karena ini feedstock. Kalau kontraknya pendek, tentu tidak ada kepastian. Memang tahun 2027 akan ada sumber gas dari Andaman, tapi sebelum itu, kebutuhan LNG tahun 2026 harus dijaga kesinambungannya,” tambah Lamhot.

Dalam kesempatan itu, Lamhot turut menyinggung perlunya peningkatan tata kelola distribusi pupuk. Ia membuka opsi pembentukan badan khusus distribusi pupuk apabila persoalan di lapangan kembali muncul.

“Kalau tata kelola distribusi semakin membaik, mungkin tidak perlu. Tapi kalau kelangkaan pupuk kembali terjadi, maka pembentukan badan distribusi pupuk nasional bisa dipertimbangkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Maryono, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan Komisi VII DPR RI. Ia memastikan pasokan gas untuk Pusri aman hingga beberapa tahun ke depan.

“Komisi VII menyakinkan kepada kami bahwa stok gas Pusri aman sampai tahun 2031. Ini penting agar kami bisa memenuhi produksi pupuk nasional, baik NPK maupun Urea,” ujar Maryono.

Ia menyebut kondisi produksi Pusri saat ini berada dalam tren positif. “Produksi Pusri cukup bagus. Stok kami bahkan mencapai 150 persen dari ketentuan minimum. Jadi petani tidak perlu khawatir, stok pupuk di daerah sangat cukup,” jelasnya.

Maryono juga menjelaskan perkembangan pembangunan Pabrik Pusri III B yang menjadi proyek strategis perusahaan. “Alhamdulillah, Pusri III B masih ahead. Dari target progres 73 persen, saat ini sudah sedikit melebihi. Kami berharap akhir tahun depan proyek selesai,” ungkapnya.

Pabrik Pusri III B dibangun untuk menggantikan Pabrik III dan IV yang telah beroperasi sejak 1978 dan dinilai boros energi. Dengan beroperasinya Pusri III B pada awal 2027, efisiensi gas akan meningkat dan biaya produksi menjadi lebih kompetitif. “Setelah Pusri III B berproduksi, pabrik III dan IV akan dimatikan. Produksi tetap sama tapi kebutuhan gas turun, sehingga lebih efisien dan kompetitif,” pungkasnya.

Sumber :https://rri.co.id/info-parlemen/1984157/komisi-vii-dpr-dorong-peningkatan-produksi-pupuk-nasional