Pusri News

Inten.news, PALEMBANG– Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pupuk dan agrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur.

 

Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah Provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini terdapat unsur Aparat Penegak Hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Polda dan Kejati di semua Wilayah Kerja Pusri,” terang Tri.

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, jelas Tri. Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain”, tambah Tri dalam Press Release yang diterima, Senin (21/2/2022).

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka”, tutup Tri.


Sumber : https://intens.news/pusri-akan-tindak-tegas-distributor-jual-pupuk-lebih-dari-het/

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pupuk dan agrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur.

 

Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan, bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini, mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini, terdapat unsur Aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerja sama dengan Polda dan Kejati di semua wilayah kerja Pusri," kata Tri dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Senin (21/2/2022).

 

ait tata kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, kata dia, saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem  elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem ini yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, ucap Tri.

 

Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan, akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Ini agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan, Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi di antaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” ujar Tri.

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu, petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

 

“Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” ucap Tri.


Sumber : https://www.republika.co.id/berita/r7n98v396/pusri-tindak-tegas-distributor-nakal

, Senin (21/2/22).

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank,” jelasnya.

 

Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara. “Kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektar per musim tanam,” terangnya.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

“Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain,” tegasnya.

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi. “Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka,” tutup Tri.


Sumber : https://bumntrack.co.id/pusri-tindak-tegas-distributor-pupuk-subsidi-nakal/

PALEMBANG – Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pupuk dan agrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), selalu memastikan setiap distributor menyiapkan stok di masing-masing kios dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Pusri juga memastikan agar setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur. Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022. Aturan ini mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintah Provinsi telah menetapkan anggota Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk mengawasi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani. Dan di dalam KP3 ini terdapat unsur Aparat Penegak Hukum dan juga pemerintah. Kami juga dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Polda dan Kejati di semua Wilayah Kerja Pusri, terang Tri.

 

Terkait tata Kelola dan regulasi pupuk bersubsidi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membuat sistem  elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akan mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan pupuk.

 

“Data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan petani untuk membayar pupuk bersubsidi melalui bank”, jelas Tri. Dalam pelaksanaannya verifikasi data di lapangan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar alokasi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran negara.

 

Disampaikan Tri Wahyudi Saleh lebih lanjut, bahwa kriteria penerima pupuk subsidi diantaranya adalah harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki lahan dua hektare per musim tanam.

 

Setelah dilaksanakan penyusunan e-RDKK, maka akan dilaksanakan penetapan alokasi pupuk subsidi masing-masing provinsi. Agar tepat sasaran, tentunya harus didukung oleh distributor dan kios dalam penyalurannya.

 

"Kami siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain," tambah Tri dalam Press Release, Jumat (18/02/2022).

 

Beberapa sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif dan dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi. "Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka”, tutup Tri.


Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/19/pusri-tindak-tegas-distributor-nakal

PANGKALPINANG, FAKTABERITA – Stok pupuk bersubsidi di Kepulauan Bangka Belitung, terbilang banyak dan mencukupi untuk kebutuhan petani. Meski demikian, penyalurannya di tahun 2022 ini, masih perlu menanti kelengkapan administrasi dalam regulasi yang disyaratkan sebagai penjamin kepastian agar pupuk tepat sasaran dan langsung ke tangan tiap petani sebagai penerima. Regulasi itu, sekaligus menjadi payung yang melindungi prinsip kehati-hatian distributor dalam teknis penyaluran.

Dalam bincang-bincang antara distributor pupuk, Dinas Pertanian Babel, perwakilan PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik bersama awak media pada Selasa, 15 Februari 2022, terungkap kalau ada bermacam tingkatan administrasi regulasi yang mesti dipatuhi, sebelum pupuk bersubsidi di tahun 2022 ini bisa disalurkan.

Rangkaian dokumen administrasi yang diperlukan dalam penyaluran pupuk bersubsidi hingga sampai di tangan petani, terbilang panjang. Dimulai dari SK Gubernur kepada seluruh Bupati/Wali Kota. Lalu, Bupati/Wali Kota juga selanjutnya mengeluarkan SK untuk per kecamatan. Tak berhenti di situ, harus pula ada yang namanya SK Petani yang dikeluarkan Bupati/Wali Kota ke tiap-tiap petani sebagai penerima pupuk bersubsidi. Nah, SK Petani inilah yang masih dalam tahap penyelesaian.

Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Nomor 04/Kpts/RC.210/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, menjadi acuan petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 yang harus dipenuhi. Pada lampiran Bab II tentang Ketentuan dan Pelaksanaan, tertera poin 2.1.3C yang menjelaskan konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan sampai dengan petani.

“Nah, selama ini belum pernah ada yang nomor 2.1.3C itu. Tahun 2022 ini harus. Dan, itu harus ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota. Untuk mencapai sasaran pupuk bersubsidi ini sampai ke petani yang membutuhkannya, harus diuraikan dalam SK Petani,” tutur Direktur PT Yuneldo Berjaya, Abet Suhaian, yang perusahaannya menjadi salah satu distributor pupuk bersubsidi di Babel.

Ia mencontohkan, misalkan petani A meminta pupuk bersubsidi, maka harus diuraikan oleh bupati/wali kota yang menerbitkan surat itu, hingga detil berapa sak yang dibutuhkan selama setahun.

Karena SK yang dinanti hingga lengkap itu pula, menyebabkan pupuk bersubsidi belum berani untuk disalurkan oleh distributor-distributor di Babel.

Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Babel, Budi Jaya Santosa SP membenarkan kalau regulasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 berbeda dengan sebelumnya. Bahkan, ini terbilang lebih rumit dibanding tahun-tahun lalu.

“Di tahun-tahun sebelumnya, SK untuk alokasi pupuk bersubsidi biasanya cukup di tingkat SK Kepala Dinas Provinsi untuk membagi per kabupaten/kota. Dan di kabupaten/kota cukup SK Kepala Dinas untuk membagi per kecamatan,” tutur Budi.

Di Babel, ada lima jenis pupuk bersubsidi yang diedarkan ke petani. Pusri menyalurkan satu jenis pupuk, urea. Sisa empat jenisnya lagi, yakni NPK, ZA, SP-36, dan organik, disalurkan oleh Petrokimia Gresik.

Perwakilan Pusri, Edu mengatakan Pusri telah mengirim stok ke gudang di Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam jumlah yang banyak dan mencukupi. Stok di gudang Pangkalpinang, dikatakannya saat ini berjumlah 5009 ton. Adapun stok di gudang Tanjungpandan sejumlah 771 ton.

“Secara stok, kita siap di gudang. Begitu payung hukum terbit, kami siap bekerja untuk menyalurkan ke petani,” ujar Edu.

Jumlah stok dan kesiapan penyaluran juga disampaikan Anwar, perwakilan Petrokimia.

“Kita siap sedia, jika regulasi sudah siap. Gudang Pangkalpinang ada 5000 ton dan gudang di Tanjungpandan ada 1500 ton. Stok kita banyak juga,” tuturnya.

Lalu, kapan penyaluran pupuk bersubsidi bisa dilakukan? Tergantung dari kecepatan bupati/wali kota menerbitkan SK Petani. Sejauh ini, didapat kabar, kalau Kabupaten Bangka Tengah, kemungkinan akan menjadi yang pertama, mulai di pekan depan.

 

 

Sumber  : https://www.faktaberita.co.id/stoknya-sih-banyak-penyaluran-pupuk-bersubsidi-di-babel-menanti-kelengkapan-regulasi/

Bisnis, PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
 
Vice President Humas PT Pusri Soerjo Hartono di Palembang, Selasa mengatakan, pupuk subsidi itu disalurkan berdasarkan ketentuan yang mengacu pada hasil evaluasi terhadap usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan petani.
 
Per 7 Februari 2022, stok pupuk urea bersubsidi di semua wilayah tanggung jawab Pusri tersedia sebanyak 98.302,64 ton, sedangkan untuk pupuk NPK bersubsidi sebanyak 15.765,50 ton.
 
Khusus untuk wilayah Sumsel, Pusri menyiapkan stok 7.651,70 ton untuk pupuk urea bersubsidi dan 4.663,80 ton untuk NPK bersubsidi, tulis Antara awal pekan ini.
 
"Tentunya dengan stok yang tersedia tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan petani di Sumsel saat musim tanam ini. Dengan stok yang tersedia tersebut, diharapkan tidak ada lagi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk," katanya.
 
Terkait harga pupuk, menurut dia, pada 2022  tak ada kenaikan yakni Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK.
 
Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi ditetapkan dengan asumsi bahwa petani menebus secara langsung di kios resmi, membeli secara utuh per sak (tidak eceran) dan membayar lunas atau tunai.
 
“HET ini tercantum di setiap kios-kios resmi kami, dan telah diinformasikan kepada masing-masing kios agar menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan,” kata Soerjo.
 
Untuk mendapatkan pupuk subsidi itu, Kementan telah menetapkan sejumlah ketentuan.
 
Petani diwajibkan tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani, kata dia.
 
Pusri diberikan tanggung jawab menyalurkan 94.509 ton pupuk urea bersubsidi untuk sembilan provinsi di Tanah Air pada 2022.
 
Ke-9 daerah itu meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah (kecuali Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal dan Pemalang), Yogyakarta, Sebagian Jawa Timur, NTB dan Bali.
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 15 Tahun 2013, Pusri bertanggung jawab hingga ke level kios.
 
Pendistribusian ini dimulai dari pabrik (Lini I) sampai dengan gudang di tingkat Provinsi (Lini II), selanjutnya ke gudang di tingkat Kabupaten (Lini III), kemudian diteruskan ke gudang distributor di tingkat kecamatan, hingga distributor menyalurkan ke kios-kios resmi di tingkat desa (Lini IV).

 

 

Sumber : https://bisnisindonesia.id/article/pusri-jamin-ketersediaan-pupuk-subsidi

LAHAT, MS – Bupati Lahat Cik Ujang SH didamping Seketaris Daerah (Sekda) Chandra SH MH , dan Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST, meninjau langsung (Sidak) Gudang Pupuk PT Pusri yang berlokasi di Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat. Senin (14/2/22).

Sidak dilakukan karena adanya pemberitaan terkait keluhan Petani di Kecamatan Mülak Ulu, mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang sulit didapatkan oleh para petani.

Bupati Lahat Cik Ujang, SH mengatakan setelah dicek secara langsung ke Gudang Pupuk, persediaan Pupuk NPK dan Urea yang ada disini kurang lebih berjumlah 700 Ton, dan yang belum dibongkar masih beberapa mobil lagi.

“Persediaan pupuk digudang ini aman dan mencukupi kebutuhan para petani,” kata Cik Ujang.

“Para petani tidak usah kawatir dengan cadangan pupuk, untuk para petani yang menginginkan pupuk subsidi ayo lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Seketaris Daerah Chandra SH MH, mengatakan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi, untuk memperoleh pupuk subsidi ini menjalankan aturan dan berproses.

“Ternyata untuk mendapatkan pupuk subsidi itu ada proses, jadi pengecer harus memesan kepada agen, dan prosesnya memakan waktu selama dua Minggu,’ jelasnya. (Nur)


Sumber : http://www.metrosumatera.com/bupati-dan-sekda-pastikan-cadangan-pupuk-subsidi/

SRIPOKU.COM, PALEMBANG –Dalam rangka menyemarakkan Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Keja) Nasional yang jatuh pada 12 Januari-12 Februari, PT Pusri Palembang yang merupakan anakperusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan BaktiSosial Donor Darah bekerjasama dengan PMI dan RS Pusri di Auditorium Musi Diklat (09/02).

Hadir pada kegiatan ini Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda yang merupakanKetua PMI Kota Palembang, Kepala Unit Transfusi Darah Kota Palembang yang diwakili oleh dr. Ajeng, DirekturKeuangan &Umum, Saifullah Lasindrang, DirekturOperasi&Produksi, FiliusYuliandi, SVP Sekretariat Perusahaan & Tata Kelola, Indah Irmayani, SVP Umum, R.A Rahim, VP K3, Andri WibawaSyarif, VP Humas, Soerjo Hartono sertajajaran manajemen Pusri lainnya dan pendonor darah yang berasal darikaryawan, keluarga dan masayarakat sekitar perusahaan.

Dalam kesempatan ini, Fitrianti Agustinda menyampaikan ucapan terimakasih karena Pusri secara aktif dan rutin melaksanakan kegiatan donor darah.

“Mewakili PMI dan juga masyarakat Kota Palembang, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pusri.

Semoga apa yang dilakukan Pusri dapat menginspirasi dan dapat diikuti oleh instansi-instansi lain di Kota Palembang.

Disampaikan Fitri bahwa saat ini kebutuhan darah di Kota Palembang terus meningkat terutama ditengah pandemi COVID-19.

“Sebelum pandemi, jumlah permintaan darah di Kota Palembang yaitu sebanyak 500 kantong.

Sedangkan saat ini meningkat menjadi 700 kantong darah setiap bulannya”, terangFitri.

Fitri juga mengajak agar rutin donor darah setiap dua bulansekali, karena bukan hanya membantu yang membutuhkan, juga dapat memberikan manfaat bagipendonor.

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah Lasindrang mengatakan bahwa target pendonor pada kali ini yaitu sebanyak 300 kantong darah, dengan realisasi pendonor yaitu 175 orang.

“Alhamdulillah kegiatan ini dapat kembali kami laksanakan, karena ini merupakan salah satu kegiatan rutin perusahaan, dan tentunya dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan membagi peserta donor per sesi dan pendaftaran juga dilaksanakan secara online dan offline.

“Kami mewakili manajemen Pusri berharap seluruh insan Pusri dapat berpartisipasi dalam donor darah serta selalu memprioritaskan K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan, sehingga nilai K3 menjadi budaya perusahaan yang melekat dan dekat dengan aktivitas sehari-hari”, tutup Saifullah.


Sumber :https://palembang.tribunnews.com/2022/02/10/bulan-k3-pt-pusri-gelar-bakti-sosial-donor-darah?page=2

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Dalam rangka menyemarakkan Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Keja) Nasional yang jatuh pada 12 Januari-12 Februari, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan Bakti Sosial Donor Darah bekerjasama dengan PMI dan RS Pusri di Auditorium Musi Diklat (09/02).

 

Hadir pada kegiatan ini Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda yang merupakan Ketua PMI Kota Palembang, Kepala Unit Transfusi Darah Kota Palembang yang diwakili oleh dr. Ajeng, Direktur Keuangan & Umum, Saifullah Lasindrang, Direktur Operasi & Produksi, Filius Yuliandi, SVP Sekretariat Perusahaan & Tata Kelola, Indah Irmayani, SVP Umum, R.A Rahim, VP K3, Andri Wibawa Syarif, VP Humas, Soerjo Hartono serta jajaran manajemen Pusri lainnya dan pendonor darah yang berasal dari karyawan, keluarga dan masayarakat sekitar perusahaan.

 

Dalam kesempatan ini, Fitrianti Agustinda menyampaikan ucapan terimakasih karena Pusri secara aktif dan rutin melaksanakan kegiatan donor darah. “Mewakili PMI dan juga masyarakat Kota Palembang, saya ucapkan banyak terimakasih kepada Pusri. Semoga apa yang dilakukan Pusri dapat menginspirasi dan dapat diikuti oleh instansi-instansi lain di Kota Palembang.

 

Disampaikan Fitri bahwa saat ini kebutuhan darah di Kota Palembang terus meningkat terutama ditengah pandemi COVID-19. “Sebelum pandemi, jumlah permintaan darah di Kota Palembang yaitu sebanyak 500 kantong. Sedangkan saat ini meningkat menjadi 700 kantong darah setiap bulannya”, terang Fitri.

 

Fitri juga mengajak agar rutin donor darah setiap dua bulan sekali, karena bukan hanya membantu yang membutuhkan, juga dapat memberikan manfaat bagi pendonor. Dalam kesempatan yang sama, Saifullah Lasindrang mengatakan bahwa target pendonor pada kali ini yaitu sebanyak 300 kantong darah, dengan realisasi pendonor yaitu 175 orang.

 

"Alhamdulillah kegiatan ini dapat kembali kami laksanakan, karena ini merupakan salah satu kegiatan rutin perusahaan, dan tentunya dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan membagi peserta donor per sesi dan pendaftaran juga dilaksanakan secara online dan offline," kata Saifullah.

 

"Kami mewakili manajemen Pusri berharap seluruh insan Pusri dapat berpartisipasi dalam donor darah serta selalu memprioritaskan K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan, sehingga nilai K3 menjadi budaya perusahaan yang melekat dan dekat dengan aktivitas sehari-hari”, tutup Saifullah.


Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/10/bulan-k3-pusri-gelar-bakti-sosial-donor-darah

PT Pusri Palembang, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), memastikan stok pupuk subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) aman. Terutama pada musim tanam seperti saat ini, Pusri memastikan stok pupuk bersubsidi cukup dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Vice President Humas Soerjo Hartono, mengatakan pihaknya siap menyalurkan pupuk serta menjaga ketahanan pangan nasional. Per 07 Februari 2022 stok pupuk urea bersubsidi di semua wilayah tanggung jawab Pusri sebesar 98.302,64 ton dan sebesar 15.765,50 ton untuk NPK bersubsidi.

 

“Untuk wilayah Sumsel stok yang masih tersedia yaitu 7.651,70 ton untuk Urea bersubsidi dan 4.663,80 ton untuk NPK bersubsidi. Tentunya dengan stok yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan petani di Sumsel,” katanya.

 

Dengan stok yang tersedia tersebut, diharapkan tidak ada lagi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk. Pusri selaku produsen pupuk, menyediakan pupuk sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan disalurkan berdasarkan ketentuan yang mengacu pada hasil evaluasi terhadap usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan petani.

 

Terkait harga pupuk, VP Humas Pusri, Soerjo Hartono mengatakan di Tahun 2022, harga pupuk subsidi normal tidak ada kenaikan. Dengan harga yaitu Rp 2.250 per kilogram untuk urea dan Rp 2.300 per kilogram untuk NPK.

 

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi ditetapkan dengan asumsi bahwa petani menebus secara langsung di kios resmi, membeli secara utuh per sak (tidak eceran) dan membayar lunas atau tunai.

 

“HET ini tercantum di setiap kios-kios resmi kami dan telah kami informasikan kepada masing-masing kios agar menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan”, jelas Soerjo.

 

Untuk mendapatkan pupuk subsidi, Kementan telah menetapkan sejumlah ketentuan. Diantaranya, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.


Sumber : https://kumparan.com/urbanid/memasuki-musim-tanam-pusri-pastikan-stok-pupuk-subsidi-di-sumsel-aman-1xTFNsUaLxB/full

WIDEAZONE.com - PALEMBANG | PT Pusri memastikan stok pupuk bersubsidi cukup dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Pernyataan itu disampaikan Vice President [VP] Humas Soerjo Hartono saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin [7/2/2022].

 

“Hingga 04 Februari 2022 stok pupuk urea bersubsidi di semua wilayah tanggung jawab Pusri sebesar 104.358,09 ton dan sebesar 16.018,60 ton untuk NPK bersubsidi,” ungkap Soerjo.

 

Dikatakan Soerjo, untuk wilayah Sumsel stok yang masih tersedia yaitu 8.244,85 ton untuk Urea bersubsidi dan 4.810,75 ton untuk NPK bersubsidi.

 

“Tentunya dengan stok yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan petani di Sumsel,” jelasnya.

 

Dengan stok yang tersedia tersebut, ujar Soerjo, diharapkan tidak ada lagi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk. Karena Pusri selaku produsen pupuk, menyediakan pupuk sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK [Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok] yang diajukan petani.

 

VP Humas Pusri menyebutkan di tahun 2022, harga pupuk subsidi normal tidak ada kenaikan, dengan harga yaitu Rp2250 per kilogram untuk urea dan Rp2300 per kilogram untuk NPK.

 

Harga Eceran Tertinggi [HET] untuk pupuk bersubsidi ditetapkan dengan asumsi bahwa petani menebus secara langsung di kios resmi, membeli secara utuh per sak tidak eceran] dan membayar lunas atau tunai. ““HET ini tercantum di setiap kios-kios resmi kami dan telah diinformasikan kepada masing-masing kios agar menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan,” jelasnya.’’

 

Ia pun menuturkan untuk mendapatkan pupuk subsidi, Kementan telah menetapkan sejumlah ketentuan.

 

“Di antaranya, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok [e-RDKK], serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani”, tutup Soerjo.


Sumber : https://wideazone.com/pusri-pastikan-stok-pupuk-subsidi-cukup-het-rp2250/