Pusri News

JAKARTA, RP - Pemerintah mengandalkan 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Seluruh perusahaan pelat merah ini akan melaksanakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN) tahun 2011-2014. Dua diantara BUMN tersebut yakni PT Pupuk Sriwijaya dan PTBA.

"Presiden minta harus difokuskan pada 26 BUMN besar yang memiliki andil rata-rata 96 persen," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Istana Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kemarin (4/4)

Ia mengatakan, 26 BUMN itu jika dilihat dari berbagai sudut sudah bisa mewakili keseluruhan perusahaan milik negara. Sebagai contoh jika dilihat dari pendapatan maka andilnya 90,4%, sementara dari segi laba bersih 92,8%, dan dari segi aset 92,5%.

Mustafa menambahkan, seluruh BUMN itu sudah siap menggelontorkan dana hingga sebanyak Rp 836 triliun. Dari berbagai aksi korporasi yang dilakukan, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 6,6 juta dalam 5 tahun.

Perusahaan BUMN yang dimaksud yakni PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Pupuk Sriwijaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Perum Bulog, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Jamsostek, PT Taspen, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk (PTBA).

Lalu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Wijaya Karya Tbk ( WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Perkebunan Nusantara (PPTN) III, PTPN IV, Perum Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Askes. (ang/dtf)

Jakarta, Kompas - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kalangan industri dalam negeri, terutama produsen pupuk, agar tidak khawatir soal pasokan gas. Hal ini karena ada jaminan dari pemerintah berupa kelonggaran alokasi pasokan hingga lebih dari 50 persen jika memang dibutuhkan pelaku industri untuk menunjang kegiatan usahanya.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa (29/3), jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk dalam negeri sudah berulang kali disampaikan di berbagai forum.

Jaminan ini bertujuan agar terjadi peningkatan produksi pupuk yang dinilai penting oleh pemerintah. Alasannya, kestabilan produksi pupuk menjadi indikator utama dalam program ketahanan pangan. Itulah pertimbangan pemerintah menggulirkan kebijakan pemenuhan kebutuhan gas bagi industri pupuk di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Eddy Hermantoro menanggapi soal keluhan pelaku industri pupuk soal belum memadainya pasokan gas. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan gas dijual ke luar negeri daripada untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

”Untuk menjawab keresahan ini, maka mulai tahun 2011, pasokan gas akan difokuskan ke dalam negeri untuk mendukung program ketahanan pangan. Bentuknya, yakni dukungan terhadap industri pupuk, listrik, yang saat ini menjadi tulang punggung pembangunan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total alokasi gas yang diberikan bagi industri pupuk dalam negeri mencapai 180 juta standar metrik kaki kubik per hari (mmscfd). Tahun ini pemerintah meningkatkan alokasi dari 25 persen menjadi lebih dari 50 persen. Target alokasinya akan terus ditingkatkan hingga sekitar 60 persen pada tahun 2012-2013.

”Kondisi ini membuktikan janji dan komitmen Pemerintah RI kepada dunia usaha dalam negeri,” kata Eddy.

Dekat gas

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas hal-hal teknis pasca-pemindahan kepemilikan saham Pupuk Iskandar Muda dari ASEAN Aceh Fertilizer ke Pemerintah RI dan PT Pusri. Menteri menargetkan revitalisasi pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh selambat-lambatnya Juni 2011.

”Salah satu upaya revitalisasi, yakni membangun tiga unit pabrik produksi meliputi PIM I, PIM II, dan PIM III. Untuk meminimalisasi risiko kekurangan gas, maka pabriknya akan dibangun di dekat mulut tambang serta meminta kepastian soal pasokan gas dari ESDM,” katanya. (ONI)

Maspril Aries

PALEMBANG -- Pemerintah memutuskan mengakuisisi 40 persen sa ham pabrik PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). Langkah ini diambil setelah proses likuidasi pabrik pupuk yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak juga tuntas.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Arifin S Tasrif, mengatakan, PT Pusri akan mengambil alih 40 persen saham di PT AAF. Nantinya perusahaan ini akan kita gabung ke dalam PT Pupuk Iskandar Muda yang sahamnya 99,99 persen milik kita. Untuk penggabungan masih akan dilakukan pengkajian dulu, kata Arifin kepada Republika di Palembang, Selasa (29/3).

Menurut Arifin, tidak jadinya PT AAF dilikuidasi karena perusahaan yang mengakuisisi pabrik pupuk yang berdiri 12 April 1979 tersebut transaksinya tak kunjung tuntas. Perusahaan tersebut tidak menyelesaikan pembayarannya.

Oleh sebab itu, pemerintah menugaskan PT Pusri mengambil alih 40 saham PT AAF. Selama ini, Pemerintah Indonesia melalui PT Pusri adalah pemegang 60 persen dari pabrik pupuk ASEAN tersebut, ujar mantan direktur utama PT Petrokimia Gresik tersebut.

PT AAF berhenti beroperasi sejak tidak adanya lagi pasokan gas dari ExxonMobil Oil Indonesia Inc pada Agustus 2003. Sebanyak 40 persen saham PT AAF dimiliki negara ASEAN, yaitu Malaysia 13 persen, Filipina 13 persen, Thailand 13 persen, dan Singapura 1 persen. Menurut Arifin, untuk mengopera sikan pabrik pupuk itu akan dilaku kan audit teknis terlebih dahulu.

Proses likudasi PT AAF sudah direncanakan sejak 2007 lalu dan sempat terhambat di antaranya karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam proses likuidasi. ed: firkah fansuri

JAKARTA, KOMPAS

Kementerian Bada Usaha Milik Negara melalui unit usaha grip pupuk mengambilalih kepemilikan saham pabrik Pupuk Iskandar Muda dari pihak Aceh ASEAN Fertilizer. Operasional pabrik tersebut berlangsung juni 2011.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, senin (28/3) di Jakarta, menyatakan pihaknya baru saja berkunjung ke Aceh dalam rangka program revitalisasi industri.

"Salah satu bentuk revitalisasi industri ini menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Operasionalisasinya dibutuhkan untuk memperkuat cadangan pupuk nasional sekaligus menambah ekspor,:katanya.

Rencana operasionalisasi ini terjadi setelah ada kesepakatan antara ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) selaku pemegang saham awal dengan Pemerintah RI. Dengan demikian, setelah diambil alih, PIM akan berstatus perusahaan milik negara.

Dalam struktur Kementerian BUMN, PIM akan beroperasi dibawah payung Pusri Holding atau perusahaan induk produsen pupuk. Pengambilan direncanakan Juni 2011.

"Secara teknis, kegiatan produksi pupuk di PIM dibagi menjadi tiga unit, yakni PIM1, PIM2 dan PIM3. Pusri membantu teknis operasinya,"kata Mustafa.

Sambut gembira
Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menyambut gembira pengambil alihan PIM oleh pemerintah yang selanjutnya digabung dengan Pusri karena akan menambah pasokan pupuk nasional, efisiensi pengelolaan, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.

"Apalagi PIM mampu memproduksi pupuk hinga 650.000 ton per tahun," katanya.

Zaenal mennyatakan, untuk bahan baku kalau tidak menggunakan gas, bisa saja memanfaatkan grasifikasi batu bara. Untuk memperoleh bahan bakar itu, lokasi pabrik tidak harus berdekatan, atau berjarak sekitar 2,5 kilometer. (ONI/MAS)

Di tengah-tengah isu kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda Indonesia, gas bumi bisa menjadi pilihan bahan bakar yang cukup rasional. Pasalnya, jika melihat potensinya, gas bumi memang layak menjadi tumpuan sumber energi. Berdasarkan data dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), total cadangan gas bumi Indonesia mencapai 164,99 triliun kaki kubik (TCF). Sayangnya, meski potensinya besar, pemanfaatan bahan bakar tersebut belum optimal sehingga berdampak pada kurangnya pemenuhan gas bagi kebutuhan industri.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, dan hal tersebut terkait dengan kebijakan gas nasional, terutama alokasi gas untuk industri, kebutuhan pabrik pupuk, dan menjaga ketahanan pangan. Dalam mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut, Perusahaan Gas Negara (PGN) menyetujui adanya peninjauan ulang kebijakan gas nasional. Hal itu diungkapkan Dirut PGN Hendi P Santoso saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (16/3). Menurut Hendi, minimnya pasokan gas untuk industri perlu dipikirkan karena secara makro hal itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin pemerintah meninjau kebijakan alokasi gas karena sejauh ini industri memerlukan gas. Bagaimana perekonomian dapat tumbuh jika industrinya tidak tumbuh? Saya juga setuju pemenuhan gas untuk pabrik pupuk dan mengamankan ketahanan pangan,” paparnya. Lebih lanjut, Hendi mengatakan meskipun pemerintah mengupayakan penambahan suplai gas, dirinya masih merasa pesimistis. Pasalnya, melihat kondisinya saat ini saja, belum semua pasokan gas tersalurkan dengan baik.

Dari jumlah gas yang terkontrak, hanya 60 persen yang dapat disalurkan. Hendi menambahkan pihaknya juga tidak lagi dapat menggantungkan suplai pada lapangan- lapangan konvensional. Untuk itu, PGN akan melakukan breaktrough di liquid natural gas (LNG) dan mengembangkan terminal storage migas untuk disambungkan dengan jaringan distribusi yang dimiliki perseroan. “Utilisasi dari jaringan kami hanya 60 persen. Itu tidak optimal. Padahal, perseroan sudah menanamkan investasi puluhan triliun rupiah untuk itu,” ujar Hendi.

Dia juga mengungkapkan selama lima tahun belakangan, PGN agresif mengembangkan jaringan distribusi dan transmisi. Namun, upaya itu tidak memberikan hasil memuaskan karena terkendala pasokan gas yang memang minim. Apabila kendala shortage tersebut bisa diatasi, PGN optimistis dapat menyalurkan gas untuk kebutuhan industri dan masyarakat. Perlu Tambahan Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya menyatakan persoalan gas tersebut akan dibahas bersama Wakil Presiden Boediono pada Kamis (17/3).

Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan industri, antara lain industri keramik, industri sarung tangan, industri makanan dan minuman, industri kaca pengaman, dan industri pupuk akan membahas soal kuota dan harga. Berdasarkan data yang dilansir Asaki, selama ini kebutuhan gas untuk industri hanya terpenuhi 80 persen, dengan perincian industri pupuk mendapatkan pasokan 400 million metric standard cubic per day (mmscfd), industri keramik memperoleh 60 mmscf, dan industri makanan dan minuman hanya 24 mmscfd.

Adapun pasokan gas untuk industri sarung tangan hanya 3 mmscfd. Achmad menilai pasokan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah memberikan tambahan pasokan. “Wapres kan pemegang kebijakan. Jadi kami harapkan akan ada tambahan pasokan yang lebih baik,” kata Achmad. Dengan adanya tambahan pasokan tersebut, tambah dia, industri bisa melakukan ekspansi usaha sehingga efisiensi terhadap para pekerja tidak terjadi.

Menurut Achmad, selain menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah, pihak industri berencana mengimpor gas. Nantinya gas impor tersebut ditempatkan di terminal gas terapung dengan investasi senilai 200 juta dollar AS yang akan dibangun konsorsium di wilayah Banten - Jawa Barat. “Kami sudah melakukan pembicaraan terkait impor gas dengan Rusia, Qatar, dan Nigeria, yang akan memasok gas yang dibangun konsorsium. Saat ini kami juga sudah mengurus perizinan untuk pembangunan terminal gas terapung itu,” pungkasnya.
aan/E-2

Jakarta - Indonesia kemungkinan akan mengekspor pupuk sebanyak 3 juta ton menyusul adanya kelebihan produksi pupuk dari 5 pabrik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahun ini.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, ada lima pabrik pupuk BUMN yang memproduksi hampir 10 juta ton kebutuhan nasional untuk pupuk. "Bahkan ada kelebihan 3 juta ton. Kita ingin mengusulkan yang 3 juta ton itu untuk diekspor," kata Mustafa, di Jakarta, Rabu(9/3).

Dia mengatakan, saat ini stok pupuk yang ada di dalam negeri sudah sangat mencukupi. Sehingga kelebihan produksi pupuk harus diekspor.

Menteri BUMN juga mengatakan, pemerintah berkoordinasi untuk mengambil langkah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Komoditas yang jadi perhatian khusus adalah beras.

"Untuk peningkatan produksi, kita melakukan perluasan areal untuk meningkatkan produktivitas dengan varietas baru. Kemudian dari segi distribusi juga," terangnya.

Dia menyebut, pemerintahan juga akan melakukan program sertifikasi lahan agar dapat menunjang produksi beras secara konkret. "Kami minta kepada Menteri Pertanian, varietas - varietas padi yang masih mungkin ditanamkan dalam kondisi lapangan yang rawan ini lebih diintesifkan lagi," tuturnya.

Selain itu, imbuh Mustafa, Kementerian BUMN juga meminta perluasan lahan percobaan atau budidaya yang dipunyai oleh BUMN disamakan dengan lahan rakyat sehingga berbagai penerapan teknologi atau benih - benih baru yang dterapkan itu cukup tersedia lahan untuk diantarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengungkap, pada tahun 2012 Kementerian Pertanian membutuhkan dana sekitar Rp. 18,84 triliun untuk subsidi pupuk.

Dia menjelaskan, nilai subsidi tersebut dalam bentuk kredit program Kementerian Pertanian, seperti untuk subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar Rp. 270,75 miliar. Sementara, untuk kebutuhan risk sharing KKP-E sekitar Rp. 22,24 miliar.

Sementara dana sebesar Rp. 93,29 miliar untuk subsidi dalam bentuk Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), sedangkan untuk subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) senilai Rp. 63,13 miliar. Selanjutnya, untuk imbalan jasa untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 706,88 miliar," ujarnya.

Subsidi tersebut diupayakan sebagai cara untuk mencapai swasembada pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional yang sudah mulai terancam. kam

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Holding bersama anak perusahaan --PT Pusri Palembang, PKT, Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PIM-- kini tengah mempersiapkan stok pupuk untuk mengantisipasi kebutuhan musim tanam 2011 yang mulai tiba. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani yang gagal panen.

Direktur Utama PT Pusri Arifin S Tasrif kepada Republika, Kamis (10/3) mengatakan, "Saat ini produksi yang ada tengah dipersiapkan untuk stok menghadapi musim tanam yang sudah tiba. Kami juga harus mengantisipasi kebutuhan pupuk untuk petani yang gagal panen waktu lalu."

Mengenai jumlah kuota kebutuhan pupuk petani pada musim ini menurut Arifin, "Data yang pastinya berapa jumlah alokasi pupuk untuk petani tahun ini ada pada Kementrian Pertanian. Kita menunggu berapa kebutuhan petani dari kementrian dan PT Pusri siap mendistribusikannya."

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pusri Palembang Eko Sunarko menjelaskan, anak perusahaan PT Pusri tersebut pada 2011 ini menaikkan target produksi pupuk urea sebesar 2,5 persen per tahun dari produksi tahun 2010 sebanyak 2 juta ton. PT Pusri Palembang dengan empat pabrik yang –-Pusri II, Pusri III, Pusri IV dan Pusri I B-- memiliki total kapasitas terpasang sebesar 2,28 juta ton/ tahun dengan kapasitas tiap pabrik sebesar 570.000 ton/ tahun.

Namun dari kapasitas tersebut kemampuan prooduksi PT Pusri Palembang maksimal 93 persen, karena umur alat produksi atau pabrik yang sudah tua. Untuk meningkat produksinya, pabrik pupuk tertua di Indonesia ini tengah merevitalisasi pabrik, khususnya dalam penggunaan gas.

Salah satu diantara pabrik pupuk Pusri yang sudah tua adalah Pusri II yang sudah berumur 37 tahun sejak pabrik itu dioperasikan pada 1974. Sementara itu pabrik Pusri III mulai beroperasi pada 1976, Pusri IV beroperasi 1977 dan Pusri I B beroperasi 1994.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Maspril Aries

PALEMBANG - PT Pusri Palembang berencana membangun pabrik baru di kawasan Tanjung Api-Api (TAA) PADA 2014 mendatang. Keinginan membangun pabrik ini dikarenakan perseroan ingin melakukan efisiensi produksi. "Pabrik yabg ada saat ini sudah terlalu boros konsumsi bahan baku. Kami ingin membangun pabrik dengan teknologi terbaru yang andal dan efisien," kata Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, kemarin.

Menurut Eko, proyek tersebut akan dilaksanakan pada 2014-2017. Pusri akan membangun dua pabrik di kawasan TAA, yakni pabrik amoniak urea pengganti pabrik III dan IV yang masih beroperasi saat ini, serta pabrik NPK terpadu. "Sebenarnya rencana ini masuk program revitalisasi pemerintah untuk pergantian pabrik tua. Tapi karena terbatasnya lokasi eksisting yang ada saat ini, makanya kami ke TAA," bebernya.

Dia berharap kesulitan Pusri saat ini terkait bahan baku gas tidak terjadi di TAA. Rencananya pabrik Pusri nantinya membutuhkan gas sekitar 182 MMSCFD (60,06 BSCF pertahun/1,2 TSCF selama 12 tahun). "Selain gas, pabrik baru nanti juga akan menggunakan batubara. Kami berharap bahan baku nantinya tidak menjadi masalah," ungkapnya.

Deputy IV Kementerian Perekonomian , Eddy Putra Irawadi mengatakan, sebelum ekspansi ke TAA, terlebih dahulu kenyamanan dan keamanan investor terjamin. "Seperti Pusri, pikirkan ketersediaan bahan baku. Juga dari segi infrastuktur yang meliputi akses transportasi, listrik, air, dan yang lainnya. Jika semua lancar, maka Sumsel bakal punya "mainan baru" untuk dijual," paparnya.

Pihaknya menargetkan pada 2015 proyek TAA beserta Tanjung Carat sudah bisa operasional dan menghasilkan. Itu karena dua proyek ini untuk percepatan pengembangan sektor perkebunan karet dan sawit, serta pembangunan batubara.

Sementara Kepala UPTD Penataan Ruang Bappeda Sumsel, Regina A mengungkapkan, pemprov merencanakan Economic Zone TAA seluas 9.900 hektare. "Nanti di kawasan ini ada power plant, pabrik pupuk, semen , ban, CPO, kilang minyak, dan lain sebagainya," ungkapnya. Tahap awal terang dia, dibangun 3.000 hektar yang ditarget selesai pada 2012. (mg29)

KEMENTERIAN Perindustrian meminta agar jatah pasokan gas untuk industri ditingkatkan dari proyeksi pasokan  tahun ini yang hanya 751 juta kubik perhari (mmscfd) dari total gas terkontrak 1.016 mmsfcd.
Permintaan itu akan dibahas dalam pertemuan antarinstansi yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada awal pekan depan.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku prihatin dengan adanya kemungkinan penaikan harga gas untuk industri. Menurutnya, setelah masalah ketenagalistrikan menemukan penyelesaian positif, susutnya pasokan gas menjadi problem yang dihadapi industri selanjutnya.
" Gas yang terkontrak banyak digunakan untuk memenuhi kontrak asing. Pasokan gas tidak bisa memenuhi permintaan industri. Padahal, industri kita sedang tumbuh," ujar Hidayat, di Jakarta, kemarin.
Sejauh ini, lanjut dia, kepastian jadwal pasokan gas baru diperoleh untuk program revitalisasi industri pupuk, yaitu berupa head of agreement (HoA) Untuk Pabrik Pupuk Kaltim 5.
Selain itu, penjadwalan pasokan untuk pabrik pupuk lainnya, yaitu Petrokimia Gresik 2, Pupuk Kujang Cikampek 2, Pusri 2, dan Pupuk Iskandar Muda. Pabrik-pabrik tersebut dijadwalkan mulai mendapat gas pada 2012 dan 2014.
Sebelumnya, General Manager Strategic Business Unit I Jawa Barat PGN Hendy Kusnadi mengatakan pasokan gas untuk industri manufaktur pada 2011 akan turun 23,58% ketimbang 2010.
Berkurangnya pasokan itu di sebabkan dua hal, yaitu adanya permintaan dari perusaan minyak Chevron Pasific Indonesia untuk eksploitasi minyak. Kedua, penurunan alamiah dari sumur-sumur produksi pemasok gas seperti milik Pertamina Pagardewa, Lampung.
PGN juga bersiap menaikkan harga jual gas di tengah sinyal bahwa produsen migas akan menaikkan harga produk mereka.
Dalam menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Widjaya mengatakan industri selalu siap membayar gas dengan harga keekonomian, yang menurutnya kini telah mencapai sekitar US$7,1 per milion british thermal unit. (Jaz/E-1)

PALEMBANG, RP- Alasan tersebut disampaikan langsung oleh Dirut Pusri Palembang Eko Sunarko usai meminta saran dan konsolidasi ke Gubernur mengenai hasil survei investor Yordania membangun Pabrik Phosporic Acid bersama Pusri. Pabrik NPK bakal ditetapkan di Tanjung Carat (depan kawasan TAA). Dipilihnya wilayah tersebut dengan alasan kedalaman laut mencapai 18,5 meter.

Namun, ternyata sebaliknya Gubernur malah tetap meminta Pusri berada di kawasan TAA juga sudah masuk KEK. Dengan alasan ada lokasi yang memiliki kedalaman lebih bagus mencapai 24 meter.

Untuk memastikan lokasi ini, pihak Pusri bersam investor bakal melakukan penyelesaian Feasibility Study (FS) lebih dahulu. Bila memang dinyatakan benar-benar layak akan langsung ditindaklanjuti.

Satu-satunya yang menjadi pertimbangan Pusri memilih kawasan baru adalah kedalaman laut. Diharapkan bisa dilewati oleh kapal hingga 40.000 DWT. Dengan kapal besar, nilai ekonomis akan muncul.

“Kami sudah cukup jenuh dengan kondisi Sungai Musi saat ini, karena kapasitas kapal tinggal 5.000 ton saja yang bisa mengangkut. Semakin memperbesar cost operasional perusahaan yang sudah tua ini,” imbuhnya.

Ia berharap, kawasan baru membawa harapan baru yang lebih baik lagi sehingga tidak kembali menajdi beban operasional perusahaan di masa mendatang. Apalagi pabrik baru di TAA ini bakal menggunakann gas dari batubara, teknologinya juga cukup mahal jila ingin mencontoh yang digunakan Cina.

Artinya, memang benar-benar harus dihitung seefisien mungkin, tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan.

Targetnya tahun ddepan bisa dimulai jika FS selesai, sehingga bisa terjadi percepatan produksi. Gubernur juga meminta, ke depan Pusri bisa membuat pabrik khusus untuk memenuhi kuota impor.

Negara-negara berkembang berbasis pertanian seperti Thailand memiliki animo cukup besar atas kebutuhan pupuk. Ini akan menjadi alternatif kesempatan emas bagi Pusri untuk terus mempertahankan eksistensinya.

“Sayang sekali bila cost yang kita keluarkan dengan kondisi pabrik lama selam ini, dalam hitungan per 10 tahun. Alokasinya hampir sama dengan membangun satu pabrik baru, triliunan yang terbuang sehingga Pusri benar-benar dituntut bergerak cepat, imbuhnya. (ayu)

Palembang BP
Komisi II DPRD Sumsel meminta Pemprov Sumsel menganggarkan dana untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Pasalnya, jumlah kouta pupuk bersubsi dari pusat tidak mencukupi kebutuhan di Sumsel

Menurut anggota komisi II DPRD Sumsel Arudji Kartawinata, dari 540 ribu ton pupuk bersubsidi yang dibutuhkan untuk tanaman pangan di Sumsel selama tahun 2010, hanya diberikan kouta sebanyak 211 ribu ton. Artinya masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi.

Belum lagi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk perkebunan. Kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumsel untuk tanaman pangan dan perkebunan bisa mencapai 700 ribu ton. Selisih antara jumlah kebutuhan kouta yang diberikan pusat, yang harus dianggarkan dalam APBD Sumsel.

Jadi ada sekitar 490 ribu ton pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan Sumsel dan belum tercover dari kouta yang diberikan pusat. Harga pupuk bersubsidi Rp1.050 per kg, sedangkan jika tidak diberikan subsidi harga bisa mencapai Rp1.700 per kg. Artinya ada selisih harga Rp650 per kg.

Jika dihitung 490 ribu ton dikalikan Rp650, maka dana yang perlu dianggarkan dalam APBD Sumsel senilai Rp318,5 miliar. “Namun nilai tersebut sangat tinggi untuk mengcover seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi dalam APBD 2012. Sebab itu, pemprov bisa menganggarkannya sebagian atau secara bertahap, “kata Arudji.

Pasalnya, jika tidak dalam APBD Sumsel, maka akan sulit memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumsel.
Kouta yang diberikan dari pusat sanagat jauh dari yang dibutuhkan, sebab itu sudah selayaknya Sumsel harus memikirkan nasib sendiri tanpa harus membebankan seluruhnya dari APBN.

PALEMBANG, SRIPO - Operasi Pasar (OP) beras murah yang digelar PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang di beberapa lokasi di Kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, serta Sei Buah Kecamatan Ilir Timur (IT) II diserbu warga, Kamis (17/1).

Beberapa lokasi OP beras murah antara lain untuk Kelurahan 1 Ilir di Masjid Sultan Agung, Halaman Kantor Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, di Lapangan Futsal Masjid Muhjirin serta Kelurahan Sei. Buah di Jalan KHO Usman samping SMAN 5.

"Alhamdulillah, sekarang beras mahal kok ada pasar murah. Mudah-mudahan setiap hari digelar seperti ini," kata Ny Siti, warga 2 Ilir usai mendapatkan beras murah tersebut.

Manajer KUK & Bina Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Fachrurrozy Bey SH, MM mengatakan, OP beras murah putaran akhir ini digelar sebagai upaya Pusri Palembang membantu pemerintah daerah, dalam menstabilkan harga beras di pasaran. 

Sementara Dirut PT Pusri Palembang Eko Sunarko didampingi jajaran direksi saat melepas keberangkatan angkutan distribusi OP beras ini menepis isu kenaikan harga pupuk.

"Pupuk bersubsidi dari pemerintah tidak ada kenaikan. Itu mungkin petaninya minta diantar dari pengecer ke lokasi mereka sehingga perlu tambahan biaya transportasi, "tambahnya (fiz)