Pusri News

Upaya (Unsri). memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang andal di bidang hukum, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang mengucurkan program beasiswa dan rekrutmen mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Diawali dengan penandatangan perjanjian kerja sama oleh Dirut PT Pusri Palembang Drs Eko Sunarko AKT MM dan Dekan Fakultas Hukum Unsri Prof Amzulian Rifai SH LL M Ph D yang disaksikan oleh Ketua DPR-RI DR H Marzkui Alie SE MM.

Dirut PT Pusri Palembang Drs Eko Sunarko AKT MM mengatakan, program beasiswa diberikan kepada enam orang mahasiswa selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2012 hingga 2014. Enam orang penerima beasiswa setiap tahunnya akan diseleksi untuk menjadi calon karyawan denga persyaratan dan tahapan seleksi yang sama dengan program rekrutmen karyawan PT Pusri Palembang.

"Peserta yang lulus seleksi tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, namun harus mengikuti Management Trainee (MT) seperti karyawan lainnya," ujar Eko Sunarko di hadapan peserta kuliah umum yang menghadirkan Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie mengangkat tema memperkuat kelembagaan DPR-RI sebagai pilar demokrasi, selasa (14/2).

Katanya, beasiswa diberikan selama maksimal satu tahun dengan ketentuan paket oleh PT Pusri Palembang. Dengan rincian  biaya SPP maksimal satu tahun, biaya buku, tunjangan transport, biaya kuliah kerja lapangan, biaya penelitian dan penulisan skripsi, biaya ujian skripsi, wisuda dan pengembangan soft skill oleh Fakultas Hukum Unsri. "Mengenai besaran dana permahasiswa belum bisa dipastikan, masih dibahas dengan pihak Unsri. Selain itu juga ke depan rencananya PT Pusri juga bakal menjalin kerja sama dengan Fakultas Pertanian Unsri," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, PT Pusri Palembang juga akan menjaring para siswa berprestasi di lingkungan PT Pusri Palembang untuk diberikan pendidikan dan pelatihan untuk dimasukkan ke perguruan tinggi (PT) bahkan disalurkan ke sekolah Taruna untuk dididik.

Sementara, Pembantu Rektor I Unsri Prof Dr Zulkifli Dahlan DEA, mewakili civitas akademika Fakultas Hukum Unsri mengucapkan terima kasih atas bantuan beasiswa PT Pusri. "Wujud kepedulian PT Pusri Palembang dalam dunia pendidikan ini, kita mengucapkan terima kasih. Unsri juga ada beasiswa Bidik Misi program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi, namun kurang beruntung dalam segi ekonomi," Tukasnya.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Direktur Komersil PT Pusri Palembang Hilman Taufik, Sekretaris Perusahaan M Zain Ismed, GM SDM Ade Firdaus Taufik, Kepala Hukum Perusahaan Jamaludin. (nni/adv)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengevaluasi tingkat kebutuhan pupuk di daerah agar sesuai dengan rencana devinitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang baru. Evaluasi itu diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran pupuk bersubsidi.

"RDKK pupuk bersubsidi akan kita sesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, jadi akan ada penataan ulang kebutuhan pupuk di setiap kabupaten. Ini untuk memastikan petani bisa menyerap pupuk bersubsidi," kata Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto di Jakarta, kemarin.

Evaluasi, kata Gatot, dilakukan karena setiap tahun dana subsidi pupuk yang tidak terserap mencapai 1,9 triliun rupiah, jika kondisi itu dibiarkan maka akan menganggu target peningkatan produksi beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 mendatang.

Selain evaluasi kebutuhan pupuk di daerah, Kementerian Pertanian juga meminta PT Pusri Holding mengevaluasi agen/kios pupuk yang terbukti melakukan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi diganti atau dipecat.

Sementara itu Direktur Utama PT Pusri, Arifin Tasrif berjanji, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kios penyalur pupuk bersubsidi. "Kita ingin memastikan harga pupuk yang diterima petani juga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, kita akan melakukan evaluasi kelayakan usaha distributor dan kios," ujarnya.

Untuk mencegah kebocoran pupuk bersubsidi, kata Arifin, pihaknya sudah memperbaiki data RDKK sesuai kebutuhan di lapangan.

aan/E-12

Radar Palembang (31/01/12)

Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed bersama PT Pusri Palembang beserta jajarannya melakukan panen raya padi dikelompokkan tani binaan Pusri. Amiruddin mengatakan, tahun 2012 diperkiraan produksi panen padi di Banyuasin secara total masih meningkat lebih 5 persen dari tahun sebelumnya.

“Ini artinya Banyuasin masih menjadi penghasil beras terbesar di Sumsel. Kalau tahun 2011 produksi gabah 755 ribu ton gabah kering giling, maka tahun 2012 ini ditambah 5 persen diperkirakan ada peningkatan produksi gabah menjadi sebesar 803 ribu ton gabah kering giling,” jelas dia.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pertama, kesigapan para kelompok tani untuk mengadopsi paket teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen padi. Selanjutnya kedua, bimbingan PPL yang tidak kenal lelah setiap hari memberikan bimbingan kepada petani, mendampingi mereka di sawah.

Ketiga, berkat penyiapan teknologi pupuk PT Pusri dengan penyiapan pupuk berimbang. “Saya berharap Pusri jangan sampai pupuk di petani desa kurang. Karena Pusri punya agen-agen distributor sampai ke kecamatan, dengan cara dibeli petani baik melalui pembelian langsung atau kredit melalui bina lingkungan Pusri,” ulas dia.

Kemudian, keempat, juga berkat dari kesigapan aparat kecamatan, aparat desa bersama-sama memetakan tempat ini menjadi lumbung pangan tidak merubah atau alih fungsi. Terakhir, kelima berharap kepada Bulog untuk menghentikan impor beras dan membudidayakan membeli beras petani. Amiruddin mengatakan, Banyuasin ini masih surplus beras seesar 350 ribu ton beras yang dikonsumsi oleh masyarakat di luar Banyuasin.

Manager Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK/BL) Pusri Palembang, Dasnil Yusar menambahkan, melalui PK BL, Pusri di Desa Daya Kesuma memiliki 11 Kelompok tani binaan tahun 2012 ini, dengan dibinanya mereka oleh Pusri ternyata hasil panen padi mereka meningkat.

“Dari hasil binan Dinas Pertanian, penghasilan padi yang kita bina yang tadinya 5,6 ton per ha setelah dibina diberi modal dengan bunga 3 peren per tiga bulan sehingga produksi padi meningkat menjadi 6,64 ton per ha,” jelasnya.
Tujuan Pusri melakukan pembinaan para petani untuk meningkatkan hasil poduksi beras dengan itu petani tidak terbebani pinjam rentenir karena Pusri bertujuan membantu petani. Tahun 2012 ini Pusri mengalokasikan dananya Rp. 14 Miliar. (adv/tri)

INDRALAYA, SRIPO- Keluhan sebagian petani di kecamatan indralaya dan pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang kesulitan memperoleh pupuk urea bersubsidi, sementara pupuk urea di pasaran harganya selangit, selain karena petani belum tergabung dalam kelompok tani, juga di Ogan Ilir saat ini belum ada agen atau distributor pupuk urea non subsidi. Dampaknya, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak dilayani membeli pupuk urea bersubsidi, karena dinilai menyalahi peraturan.

Hamdan, perwakilan Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir bersama distributor Pupuk Distributor pupuk urea Agung Jaya Tani, pengecer pupuk urea, Toko Mulya Tani, didampingi kepala UPTD Pertanian dan Kepala Balai Penyuluhan Petanian (BPP) serta suyono dari kelompok tani (KT) kelurahan timbangan menggelar klarifikasi masalah keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk urea bersubsidi di Indralaya, Minggu (29/1).

Menurut Hamdan, pupuk urea bersubsidi di Ogan Ilir tidak pernah langka. Jika ada petani yang menjerit karena stok kosong ditoko pengecer, itu karena selain penyalurannya sesuai aturan yang ada juga petani itu tidak masuk dalam kelompok tani, “selama ini jika mereka (petani, red) dari kelompok tani selalu dapat pupuk urea bersubsidi, karena jatah mereka selama satu tahun sudah disalurkan sesuai kebutuhan, “ jelas Hamdan Saraya memertanyakan kelangkaan pupuk urea yang dimaksud ada di petani mana.

Ditambahkan, bagi petani yang bukan dari kelompok tani memang tidak bisa membeli urea subsidi satu karung atau lebih. Kalau untuk kiloan mungkin dimaklumi pengecer itupun harganya bukan subsidi.
“solusinya, mereka harus masuk dalam kelompok tani, proses menjadi kelompok tani juga tidak sulit tinggal daftar dikelompok tani mana lalu didaftar dan diajukan ke penyuluh pertanian setempat diketahui Kades dan Kepala UPTD dan BPP, maka yang bersangkutan akan dapat jatah urea subsidi sesuai dengan kebutuhan lahannya,“ jelas Hamdan sembari menyebutkan, jika ada petani yang dari kelompok tani tidak mendapatkan urea bersubsisdi kemungkinan pupuknya diselewengkan dan yang bertanggung jawab ketua kelompoknya mengapa bisa terjadi demikian.

Hal senada diungkapkan Dwi, pemilik toko Mulya Tani, salah satu pengecer pupuk urea bersubsidi. Menurut Dwi, pihaknya bukan tidak mau menjual pupuk kepada petani tetapi karena aturannya. Sesuai peraturan menteri perdagangan, pupuk bersubsidi hanya untuk kebutuhan kelompok tani. “Memang ada petani yang datang mau membeli urea tapi kita katakan tidak ada karena mereka bukan kelompok, biar mereka kelompok pun jika permintaannya melebihi kuota yang telah ditentukan juga tidak kita layani, “ ungkapnya.

Dia menyebutkan, berita kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk urea seolah-olah kesalahan dari pengecer. “ Kami pengecer hanya berpedoman kepada aturran yang ada, “terang Dwi seraya meminta jika ada anggota kelompok tani yang kesulitan mendapat urea bisa menghubungi dirinya di toko Mulya Tani Indralaya supaya masalah pupuk dapat dijelaskan sedetil-detilnya.

Di kesempatan ini Hamdan didampingi UPTD Pertanian dan Usmayadi, Kepala BPP menghimbau kepada para petani yang belum masuk kelompok tani agar segera mendaftar ke kelompok tani terdekat, supaya diberikan bisa mendapatkan kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dijadikan bukti untuk membeli urea bersubsidi di pengecer. Menurutnya, satu kelompok tani minimal 8 hingga 10 orang dan maksimal 30 orang. Jika kelompok tani tidak bisa lagi menampung anggota baru, sebaiknya buat kelompok baru. “Mudah sekali prosedurnya, “jelas Hamdan yang dibenarkan Surata dan Usmayadi. (trs)

SRIPOKU.COM, INDRALAYA-Keluhan beberapa petani di Indralaya dan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengenai sulit dan mahalnya, mendapatkan pupuk urea ternyata hanya masalah kelompok tani atau bukan. Di Ogan Ilir saat ini, belum ada agen atau distributor pupuk urea non subsidi, sehingga petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak dilayani membeli pupuk urea subsidi karena menyalahi aturan.

Hamdan, perwakilan Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Distributor pupuk urea Agung Jaya Tani, Pengecer Pupuk Urea, toko Mulya Tani didampingi Kepala UPTD Pertanian dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta Suyono dari kelompok tani Kelurahan Timbangan menggelar klarifikasi masalah tersebut, di Indralaya, Minggu (29/1/2012).

Menurut Hamdan, pupuk urea subsidi di OI tidak pernah langka. Jika ada petani yang menjerit karena stok kosong di toko pengecer itu karena selain penyalurannya sesuai aturan yang ada juga para petani itu tidak masuk dalam kelompok tani.

"Selama ini jika mereka yang dari kelompok tani selalu dapat pupuk urea subsidi, karena jatah mereka selama satu tahun sudah disalurkan sesuai kebutuhan," jelas Hamdan seraya memertanyakan kelangkaan pupuk urea yang dimaksud ada di petani mana.

Dia menambahkan bagi petani yang bukan dari kelompok tani memang tidak bisa membeli urea subsidi satu karung atau lebih. Kalau untuk kiloan mungkin dimaklumi pengecer itupun harganya bukan subsidi.

"Solusinya, mereka harus masuk dalam kelompok tani, proses menjadi kelompok tani juga tidak sulit tinggal daftar di kelompok tani mana lalu didaftar dan diajukan ke Penyuluh Pertanian setempat diketahui Kades dan Kepala UPTD dan BPP, maka yang bersangkutan akan dapat jatah urea subsidi sesuai kebutuhan lahannya," jelas Hamdan.

Ia menyebutkan jika ada petani yang dari kelompok tani tidak mendapatkan pupuk urea bersubsidi kemungkinan pupuknya diselewengkan dan yang bertanggung jawab ketua kelompoknya mengapa bisa terjadi demikian.

Senada, Dwi pemilik toko Mulya Tani salah satu pengecer pupuk urea subsidi menegaskan pihaknya bukan tidak mau menjual pupuk kepada petani tetapi karena aturannya. Sesuai peratuaran Menteri Perdagangan, pupuk subsidi hanya untuk kebutuhan kelompok tani.

"Memang ada petani yang datang mau beli urea tapi kita katakan tidak ada karena mereka bukan kelompok, biar mereka kelompok pun jika permintaannya melebih kuota yang telah ditentukan juga tidak kita layani," ungkapnya.

Disebutkan dia, berita kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk urea seolah-olah kesalahan dari pengecer. "Kami pengecer ini hanya berpedoman kepada aturan yang ada," terangnya.

Dwi meminta jika ada anggota kelompok tani yang kesulitan dapat urea bisa menghubungi dirinya supaya masalah pupuk dapat dijelaskan sedetil-detilnya. "Hubungi saya di toko Mulya Tani Kelurahan Timbangan Indralaya Utara," katanya.

Hamdan didampingi Surata, Kepala UPTD Pertanian dan Usmayadi, Kepala BPP menghimbau kepada para petani yang belum masuk kelompok tani agar segera mendaftar ke kelompok tani terdekat supaya diberikan bisa mendapatkan kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dijadikan bukti untuk membeli urea subsidi di pengecer. Menurutnya, satu kelompok tani minimal 8 hingga 10 orang dan maksimal 30 orang. Jika kelompok itu tidak bisa lagi menampung anggota baru, sebaiknya buat kelompok baru. "Mudah sekali prosedurnya," ujar Hamdan dibenarkan Surata dan Usmayadi.

Prosedur Menjadi Kelompok Tani untuk dapat RDKK
* Perorangan dapat menemui kelompok tani terdekat dengan tempatnya bertani minta masukan jadi anggota kelompok.
* Bisa juga dilampirkan luas lahan dan kebutuhan pupuknya selama setahun.
* Ketua kelompok tani memasukan nama dan kebutuhannya tersebut dan mengajukannya ke PPL dan Kades setempat.
* Kades dan PPL meneruskannya ke Kepala UPTD Pertanian setempat mengenai jumlah kebutuhan pupuk kelompok tani dalam bentuk RDKK tersebut.
* Masing-masing anggota kelompok tani diberikan RDKK yang telah ditandatangani Kades, Kepala UPTD, Kepala BPP. PPL dan Ketua Kelompok masing-masing.
* Anggota kelompok tani hanya bisa membeli urea kepada pengecer urea yang telah ditu
njuk.

Penulis : Tarso
Editor : Hendra Kusuma

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian menduga adanya pemain pada pendistribusian pupuk bersubsidi. Pasalnya, di gudang pupuk tidak pernah habis dari alokasi yang diberikan, di satu sisi selalu terjadi kekurangan pupuk di lapangan.

"Bahkan, kekurangan pupuk ini bukan sporadis, tapi rata di seluruh daerah. Di sini berarti ada pemain-pemain pupuk," ujar Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian RI Gatot S. Irianto pada Lokakarya Optimalisasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan yang digelar Pemprov Lampung, PT Pusri Persero, PT Pusri Palembang, dan PT Petrokimia Gresik di Hotel Novotel Lampung, Rabu (25-1).

Menurut Gatot, permasalahan pupuk ini harus bisa diselesaikan jika ingin mencapai surplus 10 juta ton pada 2014. "Jika tidak bisa menyelesaikan masalah pupuk, jangan bilang kita surplus 10 juta ton," ujarnya.

Dia menambahkan pupuk memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian. Setidaknya pupuk memberikan kontribusi 15%—30% pada biaya usaha tani padi dan 20% terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian khususnya padi.

Fasilitas pupuk bersubsidi ini, menurut Gatot, diberikan sejak tahun 2003 dan berjalan hingga sekarang. Pupuk subsidi ini diperuntukkan petani tanaman pangan. Namun, permasalahannya di setiap musim tanam kerap terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Padahal, berdasarkan rekapan data, penyaluran pupuk bersubsidi tidak pernah kurang dari alokasi yang diberikan. Tercatat secara nasional alokasi pupuk bersubsidi tahun 2011 sejumlah 9,73 juta ton. Sementara realisasi hanya mencapai 8,4 juta ton atau sekitar 86,33%.

"Begitu juga dengan Lampung, dari rencana 586.454 ton, yang terealisasi hanya 525.781 ton atau 89,65%. Penggunaan urea juga tidak hebat-hebat amat, hanya 93,63% dari alokasi 340.863 ton," kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk ini, memang harus ada peningkatan pengawasan penyimpangan pupuk bersubsidi. Untuk itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran pengawasan dalam APBN untuk penguatan pengawasan pupuk pada 2012.

Anggaran yang bersifat stimulan ini untuk penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung bernilai Rp40 juta untuk provinsi dan Rp30 juta untuk 12 kabupaten/kota. Dana ini diharapkan didukung dengan anggaran APBD. (NOV/E-1)

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Pemerintah terus memacu pencetakan sawah baru sampai 2014 untuk mencapai surplus produksi gabah atau beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tahun ini mempersiapkan dana tambahan untuk pencetakan sawah baru Rp 1,7 triliun agar tahun 2014 produksi kita mencapai surplus 10 juta ton.

Menurut Hatta, untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2012 mendapat pencetakan areal sawah baru seluas 30.000 hektare. Terhadap rencana tersebut Hatta meminta pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten dan kota mendukung program pencetakan sawah baru tersebut.

Hatta menjelaskan, untuk pencetakan sawah baru tersebut akan melibat BUMN dintaranya PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri dan Perum Bulog. “Pemerintah daerah akan mempersiapkan lahannya termasuk mengatur pola distribusi dan BUMN yang melakukan,” katanya, Senin (23/1).

Sementara itu di Sumsel dan Lampung, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) bersama anak perusahaannya PT Pusri Palembang dalam pencetakan sawah baru melalui Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) mendapat tugas merealisasikan program tersebut dengan luas sawah 22.024 hektare.

Menurut Eko Sunarko Direktur Utama PT Pusri Palembang, beberapa waktu lalu, sampai akhir 2011 telah merealisasikan program GP3K di Sumsel mencapai 8.182 hektare dan di Provinsi Lampung seluas 3.291 hektare.

Program GP3K PT Pusri di Sumsel tepatnya di Desa Sidumulyo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sudah panen. Tanaman padi program GP3K yang dipanen di Desa Sidomulyo ditanam pada 21 Juli 2011 lalu.

Setelah sukses menuai padi perdana di Sumsel, PT Pusri melakukan panen berikutnya di Provinsi Lampung. Penanaman padi di daerah itu melalui program GP3K ditanam Agustus 2011.

Menurut Zain Ismed Sekretaris Perusahaan PT Pusri Palembang, untuk Propinsi Lampung dana bantuan GP3K yang disalurkan senilai Rp440 juta telah disalurkan kepada pengecer Lancar Tani dan Sahabat Tani dari Desa Breja Emas dan Desa Breja Fajar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan total luas lahan sebesar 187,5 hektar.

Selain di OKU Timur dan Lampung Timur, program GP3K juga tersebar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan luas tanaman padi 2.459 hektar. Menurut Ismed, total alokasi dana untuk pelaksanaan program GP3K tersebut sebesar Rp25 miliar.


Redaktur: Ramdhan Muhaimin
Reporter: Maspril Aries

PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Sumatra Selatan, menganggarkan dana sebesar Rp 1,79 triliun untuk pembangunan pabrik baru yang mulai dikerjakan tahun ini. Total, perusahaan pelat merah ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,105 triliun untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) 2012.

Direktur Utama Pusri Palembang, Eko Sunarko, mengatakan pembangunan pabrik Pusri DB telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris perseroan. Dana pembangunannya akan diambil dari pembiayaan jangka panjang yang tahap awalnyasudah dialokasikan dalam belanja modal 2012. "Pembangunan Pusri IIB membutuhkan waktu tiga tahun, alokasi pada rencana belanja perusahaan tahun ini merupakan down payment saja," ujar dia, Selasa (17/1).

Sepanjang tahun ini, anak perusahaan PT Pusri (holding) ini menganggarkan rencana belanja hingga Rp 7,010 triliun yang Rp 2,105 triliunnya merupakan belanja modal. Eko menyebutkan belanja modal PT Pusri Palembang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Kenaikannya sekitar 400 persen. Tahun lalu, capex PT Pusri Palembang sebesar Rp 600 miliar.

Eko didampingi Direktur

Teknik dan Pengembangan Benny Haryoso dan Sekretaris Perusahaan Zain Ismed saat memberikan keterangan kepada wartawan. Sedangkan rencana belanja perusahaan yang mencakupcapex dan biaya rutin atau operating expense (opex) sebesar Rp 4,905 triliun.

Capex PT Pusri Palembang terdiri atas investasi rutin Rp 156,4 miliar, investasi pengembangan Rp 1,799 triliun, dan investasi penyertaan sebesar Rp 149,3 miliar. Benny Haryoso menguraikan anggaran penyertaan investasi sebesar Rp 149,3 miliar akan digunakan untuk membiayai penyertaan modal pada pengembangan atau diversifikasi perusahaan.

Diversifikasi mencakupsektor properti, transportasi laut atau shipping lines, dan pembangunan pabrik asam phospat yang bekerja sama dengan perusahaan dari Yordania. Ada pula alokasi untuk pembukaan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan (IUP) batu bara. "Dana tersebut akan dialokasikan untuk penyertaan mengelola aset PT Pusri Palembang yang banyak tersebar di beberapa daerah, seperti kantor dan wisma atau eks perumahan di Bali," ujar Benny.

PT Pusri Palembang, kata Benny, ingin aset-aset itu dikelola anak perusahaan. Shipping lines akan mengelola kapal-kapal PT Pusri Palembang di bawah satu anak perusahaan.

Maspril Aries

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,2 triliun di tahun lalu. Pencapaian laba ini melebihi target tahun kerja 2011 yang ditetapkan sebesar Rp900 miliar.

Menurut Direktur Komersial Pusri Palembang, Hilman Taufik tahun ini ini ditargetkan oleh pemegang saham untuk meraih laba sebesar Rp1 triliun. Manajemen mengaku optimistis besaran target keuntungan ini dapat di realisasi tahun ini. Besaran laba tersebut, kata Hilman, selain berasal dari penjualan dalam negeri, juga ekspor yang dilakukan perusahaan ini.

Hilman mengatakan di 2012, pemerintah sudah menetapkan kuota ekspor urea sebesar 130 ribu ton. Namun manajemen akan melihat beberapa faktor untuk melakukan ekspor tersebut. Seperti kondisi pendangkalan Sungai Musi dan kondisi pasar dalam negeri.

Jika memang harga di dalam negeri lebih tinggi mengapa harus melakukan ekspor. "Jadi kami melihat kondisi. Terutama pendangkalan Sungai Musi, untuk tempat melewati kapal, dan faktor harga dalam negeri. Kalau memang harga di dalam lebih menjanjikan, kenapa tidak di jual di sini saja," katanya seraya menyebut urea Pusri selama ini di ekspor ke Malaysia, Philipina dan Thailand atau negara-negara Asia lainnya.

HET

Sementara bedasarkan Peraturan Menteri Pertanian No: 87/Pemertan/SR. 130/12/2011 tentang Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Besubsidi sebesar Rp1.800 per kilogram terhitung mulai 1 Januari 2012-01-15 Pusri Palembang sejak 1 Oktober 2011 lalu, telah memproduksi pupuk urea bersubsidi warna pink. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Menteri Pertanian RI No.11/SR.130/M/1/2011/7 Januari 2011 perihal Pencirian Khusus Pupuk Urea.

Perubahan warna pupuk urea dari putih menjadi pink ini, dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu juga, untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pupuk urea pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI No: 02-2810-19LSPR-0004-IDN terhitung 1 Januari 2012, menurutnya urea subsidi yang beredar di pasaran berwarna pink yang memiliki komposisi sama persis dengan urea putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai standar foodgrade dan ramah lingkungan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang memutuskan membentuk beberapa anak perusahaan yang bergerak di antaranya di bidang properti dan shiping line. Pusri Palembang telah menganggarkan belanja modal senilai Rp2,1 triliun untuk sejumlah investasi tersebut. Porsi terbesar investasi Pusri Palembang akan dialokasikan untuk beberapa pembangunan di antaranya pabrik pusri baru (Pusri II B) dan investasi lainnya senilai Rp1,799 triliun.

Pembentukan sejumlah perusahaan baru, menurut Direktur Utama Pusri Palembang, Eko Sunarko untuk memaksimalkan sejumlah aset Pusri secara profesional. Di antaranya sejumlah kapal perusahaan yang selama ini hanya digunakan untuk kegiatan internal perusahaan.

Untuk mengoptimalkan kegunaan kapal-kapal tersebut, kata Eko, Pusri akan mengelola secara profesional menjadi satu unit usaha tersendiri dan perusahaan khusus sehingga pihak ketiga dapat memanfaatkan aset dimaksud untuk kepentingan bisnis. "Jadi pengelolaan aset-aset ini tidak hanya digunakan untuk pelayanan ke Pusri saja tetapi juga dapat digunakan perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkannya," kata Eko di Palembang.
.
Menurut Eko, tahun ini belanja mengalami kenaikan sekitar 400 persen dari belanja modal tahun lalu yang hanya Rp5-6 miliar. Atas sejumlah rencana tersebut, menurut Eko, sudah disetujui pemegang saham, sebab sejak Pusri tidak menjadi induk holding, Pusri perlu pengembangan dengan membentuk anak perusahaan baru.

"Pusri Palembang juga harus lebih fokus, terlebih aset-aset Pusri di sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi wilayah Pusri perlu dimanfaatkan lagi, setidaknya dibentuk anak perusahaan yang mampu berkembang, untuk itu Pusri dana cadangan sebesar itu," kata Eko.

Menurutnya bebeberapa aset Pusri seperti kantor di Jakarta dan sebagian Jawa- Bali ke depan bisa dimanfaatkan untuk operasional anak perusahaan dan pengembangan bisnis lainnya.

Pusri juga akan membuka kesempatan dengan perusahaan yang akan melakukan sinergi usaha. Belanja modal sebesar Rp2,1 triliun akan digunakan untuk investasi rutin sebesar Rp156,445 miiar, investasi pengembangan yang dicadangkan sebesar Rp1,799 triliun dan investasi penyertaan sebesar Rp149, 312 miliar.

Eko menambahkan saat ini Pusri juga telah menerima sertifikat pemeringkatan double A: stable outlook (AA) dari PT Pefindo untuk periode 12 desember 2011 hingga 1 Desember 2012.

Peringkat itu, diberikan berdasarkan data dan informasi dari perusahaan serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2010 dan laporan keuangan yang tidak diaudit per 30 September 2011.

Obligor dengan peringkat AA tersebut memiliki perbedaan dengan peringkat tertinggi dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang relatif dibandingkan terhadap obligor Indonesia.

PALEMBANG--MICOM: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menganggarkan capital expenditure/capex pada 2012 sebesar Rp2,1 triliun atau naik 400% dari tahun lalu sebesar Rp5 miliar-Rp6 miliar.

Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Palembang Eko Sunarko mengungkapkan, meningkatnya belanja modal itu sudah disetujui pemegang saham.

Soalnya, sejak tidak menjadi induk holding, Pusri perlu pengembangan dengan membentuk anak perusahaan baru.

"Pusri Palembang juga harus lebih fokus, terlebih aset-aset Pusri di sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi wilayah Pusri perlu dimanfaatkan lagi. Setidaknya dibentuk anak perusahaan yang mampu berkembang. Untuk itu Pusri dana cadangan sebesar itu," ujar Eko Sunarko di Palembang, Rabu (11/1).

Aset Pusri seperti kantor di Jakarta dan sebagian Jawa- Bali ke depan bisa dimanfaatkan untuk operasional anak perusahaan dan pengembangan bisnis lainnya.

"Bisa saja Pusri membuat perusahaan properti atau perusahaan perkapalan yang bisa dimanfaatkan untuk angkutan pupuk dan perusahaan lain," paparnya.

selain itu, Pusri ingin membangun pabrik fosfat dan memiliki kuasa pertambangan batu bara. "Jika ada perusahaan yang bersinergi dengan Pusri silakan bekerja sama. Pusri sangat terbuka," paparnya. (Bhm/OL-5)

PALEMBANG – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea dan organik pada musim tanam tahun ini.

Agar penyerapan pupuk bersubsidi ini dapat lebih optimal, Pusri membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal, serta melakukan koordinasi dengan KP3. Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Palembang Eko Sunarko menjelaskan, saat ini ketersediaan pupuk di Sumsel,khususnya pupuk urea, mencapai 228.700 ton/tahun.

Sedangkan, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organik 22.800 ton/tahun. “Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya, musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, tapi kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,”kata Eko di Palembang kemarin.

Kendati demikian, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk-pupuk tersebut dapat terserap, baik dengan cara menarik pupuk yang sebelumnya didistribusikan ke Bangka sebanyak 157.000 ton ke Palembang, untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi. Untuk pengamanan pupuk di kabupaten/kota di Sumsel, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.

“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan,mana kecamatan di kabupaten/kota yang lebih membutuhkan pupuk, sehingga akan cepat diambil tindakan,”beber dia.

Di samping itu, pihaknya akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan, seperti dengan menjual harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan,ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.

Hingga kini, lanjut dia, terdapat sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke petani.“Bagi distributor yang “bermain” di lapangan, kami tidak segansegan merekomendasikan ke Disperindag untuk dibekukan statusnya. Bahkan, selama 2011 saja, di Sumsel terdapat dua distributor yang terkena sanksi pencabutan izin distribusinya,” ungkap Eko.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Pusri Palembang Hilman Taufik menambahkan, pada Januari ini, pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya, permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan petani.

“Melalui sistem distribusi tertutup, diupayakan dapat meminimalisasi penyalahgunaan pupuk ini. Jadi, tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali kelompok petani sesuai dengan rencana definitif kelompok kerja (RDKK),” ungkapnya. darfian jaya suprana