JAKARTA (Suara Karya): Para petani di Tanah Air diyakini tetap akan memilih pupuk urea dan jenis lainnya yang diproduksi di dalam negeri. Dalam hal ini petani masih memprioritaskan penggunaan pupuk merek Pusri ketimbang pupuk dari China, meski seiring diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dengan China dan ASEAN (CAFTA).
Apalagi harga pupuk produksi BUMN lebih murah dibanding buatan China, terutama dari PetroChina. "Kita siap bersaing. Soal harga pupuk tidak jadi masalah. Harga pupuk kita masih di bawah China hingga 2012," kata Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri di Jakarta, beberapa hari lalu. Selain harga lebih murah, kualitas pupuk Pusri juga lebih baik.
Dadang menyebutkan bahwa seluruh produksi Pusri telah memiliki standar nasional Indonesia (SNI), baik pupuk urea maupun amonia. "Hal itu tentunya menjadi unggulan produsen pupuk Indonesia dibanding China yang mungkin belum memiliki standar," ujarnya.
Hanya saja, Dadang sulit menjamin harga yang bisa bersaing dengan pupuk dari China ini bisa bertahan setelah 2012 nanti atau saat kontrak pasokan gas dengan Pertamina EP selesai. Terkait hal ini, manajemen Pusri telah menggelar rapat pembahasan dengan Pertamina EP. Namun, jaminan pasokan gas belum dapat dibahas secara konkret hingga saat ini.
Meski masih terkendala kebutuhan gas sebagai bahan baku untuk pabrik pupuk, namun secara umum Pusri masih mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. "Kalau melihat stok pupuk 735.000 ton, maka masih mencukupi kebutuhan," kata Dadang.
Dalam hal ini, perusahaan akan terus memasok kebutuhan pupuk nasional dalam posisi aman. Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyerapan pupuk rata-rata hanya 75 sampai 80 persen dari stok yang tersedia sehingga produksi beras surplus. "Pasokan gas dengan Pertamina bagi bahan baku pupuk urea masih menjadi kendala yang harus diselesaikan. Namun, kita juga masih mencari subtitusi gas dari batu bara, meski masih perlu diproses lagi.
Untuk memproses pemisahan gas di sela-sela pertambangan batu bara, maka membutuhkan biaya 350 juta dolar AS, sehingga membutuhkan dukungan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah. (Dwi Putro AA)
