Kabar Pusri

Mudah mendapat pupuk atau tidak ada lagi kelangkaan merupakan kondisi yang lebih berharga bagi kalangan petani dari pada mendapat bantuan langsung tunai (BLT) pascanaiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Mudah mendapat pupuk dengan harga sesuai HET (harga eceran terendah) adalah solusi paling tepat bagi petani terhadap dampak kenaikan harga BBM," kata anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Bachtul di Padang, Senin.

Menurut dia, menyikapi kenaikan harga BBM kalangan buruh atau pegawai tentu menuntut kenaikan gaji, para supir angkutan umum menuntut kenaikan tarif atau pedagang menaikkan harga barang.

Harga beras dipotok dengan harga BBM saja!

"Lalu bagaimana dengan petani, apa mereka menuntut kenaikan harga gabah atau beras," tanya Bachtul.

Jika gaji naik, tarif angkutan umum naik dan harga barang naik, tentu mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi buruh atau pegawai, supir angkutan umum dan pedagang, tambahnya.

"Tapi jika harga beras dinaikkan, apa akan menjamin petani mampu mengatasi dampak kenaikan BBM. Jawabannya jelas belum, karena begitu banyak komponen biaya dan usaha yang harus ditutupi petani untuk menghasilkan beras," katanya.

Kesejahteraan petani tak diperhatikan pemerintah!

Selain itu, kenaikan harga beras yang belum tentu menguntungkan bagi petani, telah menimbulkan dampak lebih luas yakni makin beratnya beban rakyat, khususnya masyarakat miskin, tambahnya.

Karena itu, menurut Bachtul, pemerintah harus mencarikan kebijakan untuk membantu petani pasca kenaikan harga BBM, antara lain mempermudah mereka mendapatkan pupuk dengan harga HET.

Kemudian mengatasi kerusakan irigasi, pembasmian hama dan penyakit tanaman, tambahnya.

Ia menyatakan, jika kondisi itu mampu diwujudkan pemerintah, maka hal itu jauh lebih berharga bagi petani ketimbang menerima BLT.

Namun, hingga kini belum maksimal kondisi itu diciptakan pemerintah, karena kelangkaan pupuk masih ada terjadi, sehingga beban berat petani pasca kenaikan harga BBM menjadi semakin berat, kata Bachtul.