Kabar Pusri

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian awal terkait tata kelola pupuk subsidi. Penelitian ini dalam menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.

KPPU menemukan kurangnya alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab petani di beberapa daerah kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. "Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan di Kabupaten Lampung Tengah misalnya, untuk jenis NPK realisasi kuota pupuk bersubsidi hanya sebesar 22% dari kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diusulkan," kata Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro, dalam siaran pers, Kamis (21/7/2022).

Sedangkan untuk jenis Urea hanya sebesar 58% dari RDKK yang diusulkan. Sehingga total alokasi pupuk bersubsidi di Lampung Tengah sebesar122.576 ton dari total kebutuhan sebesar 402.057 ton. "KPPU juga melihat bahwa permasalahan yang sama juga terjadi pada Kabupaten lainnya di Lampung," kata Wahyu Bekti.

Keterbatasan alokasi pupuk subsidi juga dibarengi dengan tingginya harga pupuk non subsidi. Bahwa harga pupuk bersubsidi sebesar Rp2.300 per kg berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) Peraturan Menteri Pertanian, sedangkan pupuk nonsubsidi mencapai Rp13.300 per kg pada 20 Juli 2022.

Selain itu, pemerintah mengurangi jenis pupuk bersubsidi kepada petani dari semula berjumlah sekitar enam jenis menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian(Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dalam Permentan tersebut juga dibatasi bahwa pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pokok dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

KPPU akan menggali lebih lanjut terkait tata kelola pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Targetnya, untuk mencegah prilaku anti persaingan yang dapat menyebabkan hambatan saluran distribusi pupuk bersubsidi di Lampung. (***)

Sumber : https://lampungpro.co/post/41115/pupuk-langka-di-lampung-kppu-teliti-pt-pusri-dan-pihc-untuk-cegah-anti-persaingan

SUMEKS.CO, JAKARTA – Setelah resmi beroperasi seusai renovasi pada 21 Maret 2022 lalu, Sarinah kini seperti terlahir kembali. Kamis (14/7), Presiden Joko Widodo secara simbolis meresmikan Gedung Sarinah Jakarta, yang kini bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam kesempatan ini Mitra Binaan PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) turut berpartisipasi pada acara yang dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta tamu undangan lainnya.

String Art merupakan mitra binaan Pusri yang hadir pada Pameran Cerita Jakarta di Gedung Sarinah. String Art adalah seni merajut benang pada paku yang membentuk sebuah pola gambar. Pada kesempatan ini Mbah Surip yang merupakan pencetus String Art menampilkan karya Kabinet Indonesia Maju yang dibuat oleh anak-anak penyandang disabilitas dari Rumah Difabel Pusri dan dikerjakan dalam waktu 4-9 hari untuk satu karya.

Disampaikan Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh bahwa Terhitung dari bulan Mei 2022, anak-anak penyandang disabilitas yang sangat kreatif ini, mulai mengerjakan karya String Art dengan tekun dan penuh rasa kasih sayang. Sehingga selesailah persembahan khusus dari mereka yang mengangkat tema “Kabinet Indonesia Maju”.

Karya String Art ini mendapat apresiasi serta respon yang sangat baik dari Presiden Jokowi didampingi Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani serta Erick Thohir yang datang langsung mengunjungi booth pameran karya mitra binaan Pusri.

“Kedepannya tentunya kami akan terus mengembangkan seni String Art bersama Mbah Surip. Agar semakin banyak generasi muda yang kreatif dan inspiratif”, tutup Tri.(ril/wi2k)

Sumber : https://sumeks.disway.id/read/617984/mitra-binaan-pusri-diapresiasi-presiden-ri/15

Palembang (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang merupakan anak perusahaan Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) berupaya terus mengembangkan kegiatan dalam mendukung Program Community Development (Condev) di sekitar perusahaan.

Salah satunya pengembangan ekowisata Pulau Kemaro Berbasis Masyarakat, dimana program ini sudah dimulai sejak 2019 dengan bantuan instalasi air bersih, FGD penguatan konsep ecotourism berbasis masyarakat, budi daya ikan lokal, penerangan jalan lampu solar cell dan pertanian terpadu nol sampah atau zero waste.

Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, menjelaskan tujuan Program Comdev yaitu guna mewujudkan ekowisata di Pulau Kemaro dengan pengelolaan berbasis masyarakat, melalui upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pertanian terpadu zero waste.

Zero Waste ini merupakan salah satu program yang mendorong masyarakat sekitar untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga, sehingga terwujud pengelolaan sampah yang secara bertahap mengarah pada nol sampah.

Kemudian pertanian terpadu zero waste ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan sosial yang ada di Pulau Kemaro, dimana sawah terendam saat musim hujan dan banyak tumbuhan eceng gondok, dan juga sampah plastik yang terperangkap di antara rumah-rumah penduduk di Pulau Kemaro.

“Konsep pertanian ini adalah dengan melakukan composting eceng gondok. Kompos eceng gondok ini nantinya akan digunakan sebagai media penanaman cabai sedangkan sampah botol plastik dibuat menjadi media floating farming” ujar Tri.

Program ini akan sampai dengan pengolahan produknya yaitu cabai dan sayur-sayuran mulai dari packaging dan pemasaran hasil. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Masyarakat dan Kawasan (PSPMK) melakukan berbagai kegiatan diantaranya lokakarya pertanian terpadu zero waste,

Lalu pembagian alat dan bahan hidroponik kepada masyarakat Pulau Kemaro, dinamika penguatan kelompok dan strukturisasi kelembagaan program pertanian terpadu, dan pendampingan khusus dari tenaga yang kompeten di bidangnya.

Selain itu juga guna menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan di Pulau Kemaro , sehingga PT Pusri selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan rutin melaksanakan gotong royong.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3001757/pusri-kembangkan-ekowisata-pulau-kemaro-berbasis-masyarakat

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan untuk meringankan beban petani di tengah kenaikan harga pupuk secara global. Sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Panja Pupuk bersubsidi Komisi IV DPR RI, pemerintah akan memfokuskan subsidi pupuk pada komoditas bahan pangan pokok dan penting yang berdampak langsung pada laju inflasi.

Pemerintah juga memberikan subsidi untuk gula petani senilai Rp1.000 per kilogram sehingga mampu meringankan beban masyarakat dan menjangkar potensi kenaikan harga pangan strategis.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk subsidi langsung kepada petani sebagai kompensasi atas tingginya harga pupuk.

"Rencana pemberian subsidi ini dalam jangka pendek memang dapat menjadi angin segar bagi para petani di tengah melonjaknya harga pupuk nonsubsidi yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina. Namun dalam jangka panjang, tata kelola nasional perlu dibenahi," kata dia, Kamis (14/7/2022).

Sekadar informasi, kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga pemerintah fokus memberikan subsidi pupuk kepada petani untuk jenis Urea dan NPK.

Harga pupuk nonsubsidi diperkirakan akan terus naik sepanjang tahun 2022. Data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan  Diamonium Fosfat (DAP)  mengalami kenaikan yang signifikan. Harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95%, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85%.

Kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pembatasan Ekspor Bahan Baku yang Dilakukan Rusia dan China. Saat ini, Rusia dan China adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar.

Selain pembatasan ekspor yang dilakukan Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan negosiasi terhadap komunitas global untuk tidak memberikan sanksi impor pupuk dari Rusia, memudahkan pengiriman bahan baku pupuk asal Ukraina, serta mencari sumber pemasok baru.

Sumber : https://www.okezone.com/tren/read/2022/07/14/620/2629739/tekan-inflasi-subsidi-pupuk-difokuskan-untuk-bahan-pangan-pokok?page=2

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban petani terkait kenaikan harga pupuk secara global.  Salah satunya melalui subsidi pupuk pada komoditas bahan pangan pokok dan penting yang berdampak langsung pada laju inflasi.

Hal ini merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi Panja Pupuk bersubsidi Komisi IV DPR RI yang meminta pemerintah fokus pada subsidi pupuk komoditas tertentu.  Baca Juga : Subsidi Pupuk Fokus untuk Stabilitas Pangan dan Tekan Inflasi Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk gula petani senilai Rp1.000 per kilogram sehingga mampu meringankan beban masyarakat dan menjangkar potensi kenaikan harga pangan strategis.

Terkait kebijakan tersebut, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian melihatnya sebagai bentuk subsidi langsung kepada petani sebagai kompensasi atas tingginya harga pupuk. "Rencana pemberian subsidi ini dalam jangka pendek memang dapat menjadi angin segar bagi para petani di tengah melonjaknya harga pupuk nonsubsidi yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina. Namun dalam jangka panjang, tata kelola nasional perlu dibenahi," kata dia, Kamis (14/7/2022).

Harga pupuk nonsubsidi diperkirakan akan terus naik sepanjang tahun 2022. Data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan Diamonium Fosfat (DAP)  mengalami kenaikan yang signifikan.  Harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85 persen.

Kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pembatasan Ekspor Bahan Baku yang Dilakukan Rusia dan China.  Saat ini, Rusia dan China adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar. Selain pembatasan ekspor yang dilakukan Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan negosiasi terhadap komunitas global untuk tidak memberikan sanksi impor pupuk dari Rusia, memudahkan pengiriman bahan baku pupuk asal Ukraina, serta mencari sumber pemasok baru.

Saat meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) di Kabupaten Subang, Selasa (12/7/2022) lalu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi krisis pangan yang terjadi secara global. “Kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang terjadi kekurangan pangan di mana-mana. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan memastikan bahwa ketersediaan pangan kita masih pada kondisi yang aman,” ujar Jokowi Jokowi juga mengingatkan jajaran terkait untuk tidak hanya berfokus pada satu tanaman pangan beras, tetapi juga mengembangkan komoditas lainnya agar terjadi diversifikasi pangan.

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20220714/99/1555072/ekonom-core-pemerintah-perlu-rumuskan-tata-kelola-pupuk-dan-pangan

Suara.com - Tim Panitia Kerja (Panja) DPR merekomendasikan kepada pemerintah untuk membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, selama ini anggaran pupuk bersubsidi yang terbatas mencakup hingga 70 jenis komoditas pertanian.

Komisi IV DPR RI juga telah merekomendasikan beberapa poin terkait dengan kebijakan pembatasan pupuk subsidi dimana pemerintah diminta untuk menjalankan kebijakan hasil rekomendasi DPR soal pembatasan pupuk subsidi tersebut.

Salah satunya, Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani DPR meminta penyaluran pupuk urea dan NPK dilakukan sangat selektif dan menyasar komoditas pangan strategis yang mampu menimbulkan sensitivitas tinggi terhadap indeks harga konsumen.

"Sehingga kita mengurangi macam-macam komoditas dari 70 komoditas sekarang tinggal 9, yang kedua macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kan Urea, NPK, ini yang sangat dibutuhkan," ungkapnya kepada media di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Meskipun, setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, lanjut Akmal, mendapatkan berbagai reaksi dimasyarakat, hal itu menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.

"Tentu reaksi ya, ini menjadi masukan bagi kita, tapi ini kan jalan dulu, yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya dimasyarakat. Yang jadi masalah selama ini kan barangnya tidak ada," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Bahkan, kata Akmal, yang menyedihkan lagi, masyarakat mempunyai uang atau dana namun ketika ingin membeli pupuk subsidi maupun non subsidi barangnya sulit didapat karena  terbatas jumlahnya.

"Inilah kita ingin perbaiki bahwa tataniaga ataupun mekanisme penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi, selain itu bagaimana penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan pupuk sesuai dengan keilmuan, selama ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak digunakan pupuk urea sehingga merusak unsur hara dari tanah kita," tambahnya.

"Jadi, saya kira poin utamanya adalah bagaimana petani kita mendapatkan pupuk subsidi, dan kita berharap bahwa kebijakan yang ada ini bisa disempurnakan kedepannya," kata Akmal.

"Ya kita mengambil kebijakan seperti itu, walaupun kebijakan itu tentu membuka peluang untuk direvisi kedepannya. Tapi tadi, dengan sedikitnya jenis pupuk itu akan menjangkau banyak, artinya dari luasan hektarnya itu bertambah, Karena tidak dibutuhkan lagi Pupuk-pupuk yang tidak dibutuhkan lagi oleh petani," jelasnya.

Kendati demikian, Akmal juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pasalnya, kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama."Pemerintah ikut dalam diskusi kebijakan, dia harus melaksanakan, kebijakan sudah kita ambil bersama, ya tinggal dilaksanakan, nanti kita evaluasi seperti apa," tutupnya.

Sumber : https://www.suara.com/bisnis/2022/07/13/164423/dpr-dorong-pupuk-bersubsidi-dapat-dinikmati-oleh-petani-kecil?page=2

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kementerian Pertanian mencatat bahwa Sumsel memberikan andil besar dalam menyediakan pasokan padi nasional sebagai ketahanan pangan nasional. Direktur Perbenihan Hortikultura Dr Inti Pertiwi Nashwari mengatakan tiga tahun terkahir Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari luar bahkan surplus. Tahun 2020 Indonesia surplus beras 7,39 juta ton dan tahun 2021 Indonesia surplus 9,63 juta ton beras.

Salah satu penyumbang beras terbesar yakni Sumsel karena berdasarkan data BPS Sumsel menyumbang andil pemasok beras nomor lima nasional dan penyumbang beras terbesar di Sumatera.

"Tanpa Sumsel goyang kontribusi ketahanan pangan nasional karena andil Sumsel besar sekali penyumbang beras nasional," kata Inti Pertiwi, saat menjadi pembicara sarasehan Kelompencapir Millenial 1001 Cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan di Griya Agung, Selasa (12/7/2022).

Inti mengatakan harga sejumlah kebutuhan pangan yang saat ini naik karena hujan musim kemarau membuat panen cabe tidak optimal sehingga berdampak pada naiknya harga jual di pasaran.

Meski panen holtikuktura tahun ini tidak maksimal karena kendala cuaca namun secara nasional kontribusi pertanian masih lebih baik dibanding sektor lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi pertanian tumbuh 16,24 persen atau masih besar dibanding sektor lainnya.

"Pertanian menjadi sektor penyelamat dibanding sektor lainnya sehingga tidak terlalu terpuruk saat ini," tambah Inti.

Sumber :  https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/12/kementerian-pertanian-sumsel-beri-andil-besar-menjaga-ketahanan-pangan-nasional.

Penulis: Hartati | Editor: Siemen Martin

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG – PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) terus menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitar perusahaan dengan memberikan bantuan kepada PAUD Cempaka yang berlokasi di 1 ilir Palembang (1/7/2022).

Bantuan yang diberikan  PT Pusri kepada PAUD Cempaka berupa sarana pendidikan yaitu alat permainan anak sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi unit kerja Departemen CSR dan Departemen Administrasi& Bisnis Jasa Pelayanan Pabrik (JPP) Pusri dengan memproduksi dan melakukan fabrikasi sendiri.

Bertempat di PAUD Cempaka, Kelurahan 1 Ilir diadakan serah terima bantuan sarana pendidikan secara simbolis oleh VP CSR Pusri, Alde Dyanrini kepada Kepala PAUD Cempaka iti Aminah, S.Pd. Turut hadir dalam acara tersebut VP Adm & Bisnis JPP, Bpk IGN Agung Rai, Perwakilan Camat Ilir Timur II, Lurah 1 Ilir, dan Ketua beserta Pengurus PKK Kecamatan Ilir Timur II.

Menurut VP CSR Pusri, bantuan berupa 3 unit Alat Permainan anak ini sebagai bentuk kepedulian tanggung jawab sosial di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini. “Semoga dengan bantuan ini menambah variasi permainan di PAUD Cempaka dan membuat anak-anak semakin bersemangatbelajar dan bermain” ujar Alde.

Kedepan, Pusri akan terus bersinergi baik internal maupun eksternal demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan.

Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/02/pusri-bantu-sarana-pendidikan-paud-cempaka.

Palembang, Sumselpost.co.id – Tak hanya persoalan minyak goreng, penangkaran bibit dan permasalahan sinyal, namun sejumlah kendala terkait pangan juga diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru langsung kepada Menteri BUMN RI, Erick Thohir.

Curhat itu disampaikannya saat Ia berbicara pada Seminar Nasional Jilid 3 Membangun Aglomerasi Sumbagsel Tingkat Provinsi untuk Nusantara- Untuk Indonesia, yang digelar Maayarakat Profesional (Maspro) Sumbagsel bersama 7 Dirut BUMN di Hotel Novotel, Minggu (19/6) siang

Seminar ini sendiri digelar dengan mengusung tema Komitmen “Dulur Kito” dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN bersinergi dengan Program Sumsel Mandiri Pangan Pemprov Sumatera Selatan guna Semakin Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan.

” Jadi hari ini kita didatangi oleh Dirut-Dirut BUMN. Semua diajak Pak Menteri, apa yang bisa dikerjasmakan jadi bukan hanya sebatas CSR saja tapi program. Bagaimana eksositem ini bisa kita kaitkan satu sama lain yakni BUMN, BUMD, Pemda dan juga masyarakat khususnya dalam hal pangan,” jelas Herman Deru.

Menurut Herman Deru dalam hal pangan, semua sangat berkaitan erat baik itu PLN, Telkom untuk sinyal, PT. Pusri untuk pupuk dan lainnya.

Herman Deru mengatakan, Sumsel adalah daerah yang memiliki anugerah besar karena dikaruniai Sumber Daya Alam (SDM) yang berlimpah. Namun hal itu tidak menjamin ekosistem ketahanan pangan di Sumsel tidak memiliki kendala.

Sejauh ini menurutnya lahan tidak ada masalah di Sumsel, tapi permasalannya ada pada bibit dan pupuk. Terlebih bibit unggul harus dilakukan di penangkaran bibit yang baik, sedangkan untuk pupuk memiliki alokasi yang terbatas.

” Kenapa harga pupuk ini harus ada yang disubsidi dan tidak disubsidi? Saran Saya kenapa tidak dinaikkan saja Harga Pokok Penjualan (HPP) dari hasil pertanian, pupuknya bisa bebas dan ini perlu peran dari BUMN,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta seminar yang hadir.

Herman Deru juga membahas peran Telkom dalam hubungannya di bidang pertanian. Menurutnya Telkom sangat dibutuhkan mendukung kecepatan informasi mengenai info harga komoditas dan lainnya.

“Namun sayangnya signal di Sumsel belum merata, masih ada beberapa daerah yang blank spot,” ungkapnya.

Kemudian, untuk PLN di Sumsel termasuk lumbung energi. Namun masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Iapun menyarankan agar daerah-daerah ini menggunakan PLTS.

Begitupun mengenai masalah minyak goreng. Herman Deru mengatakan bahwa sulit dipercaya Sumsel yang memiliki 1.3 juta hektare lahan kelapa sawit rakyat kesulitan mencari minyak goreng. Terkait hak itu Iapun minta Menteri BUMN mencarikan solusi.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sangat mengapresiasi Maspro Sumbagsel yang sudah merajut dan mengadakan kegiatan seperti ini. (Lanjut)

Lanjutan - Dalam sambutannya Erick mengatakan bahwa BUMN memang harus menjadi ekosistem bersama-sama tidak berdiri sendiri. BUMN dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan siapapun yang ingin memastikan kedaulatan pangan Indonesia.

Erick Thohir juga berharap sebagai bangsa yang besar, Indonesua tak boleh terus menerus selalu jadi penonton dari perekonomian dunia. Dengan situasi dunia yang tidak baik, terlebih pangan merupakan sebuah keharusan.

Terlebih saat ini data-data setelah situasi global yang mengalami kenaikan luar biasa, pupuk naik 156 persen, biji-bijian naik 111 persen, minyak nabati naik 91 persen begitu menyeramkan dan harus segera disikapi.

“Kalau bicara tentang Sumsel Mandiri Pangan, kami di BUMN juga bicara kedaulatan pangan, sama artinya. Tetapi kita harus bicara yang benar-benar terdata bukan hanya wacana tanpa implementasi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua Maspro Sumbagsel Mahatma Gandhi mengatakan, Seminar Nasional Jilid 3 ini merupakan lanjutan dari Seminar Nasional Jilid 1 yang diadakan di Jakarta, 12 Maret 2022 dan Jilid 2 yang diadakan di Jakarta, 16 April 2022.

“Provinsi Sumsel merupakan provinsi pertama yang diadakan seminar ini, karena di Sumsel ada Program Sumsel Mandiri Pangan,” kata Mahatma Gandhi saat membuka seminar.

Selain itu kegiatan ini juga memberikan alternatif program untuk para bupati dan walikota di lingkungan Provinsi Sumsel melalui kerjasama yang konstruktif dengan tujuh BUMN yang akan dihadirkan yaitu Bank Mandiri, PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Jasindo, PT. RNI, PT. PN VII, PT. PLN dan PT. Telkom.

Seminar Jilid 3 ini mengusung tema Komitmen “Dulur Kito” dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN bersinergi dengan Program Sumsel Mandiri Pangan Pemprov Sumatera Selatan guna Semakin Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan.

Sementara itu, Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T. mengungkapkan, “Disini kita menyampaikan program yang belum optimal, dan dibahas serta mencari jalan keluarnya,” katanya.

Lanosin menuturkan,di OKUT ada permaslahan pupuk, karena itu berpengaruh dengan nilai tukar petani. “Nilai produksi tidak optimal kalau pupuknya langkah. Memang ada yang lancar ada yang langkah. Solusinya tadi ada program makmur, ” ucapnya.

Seminar ini dihadiri secara langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Sumsel Herman Deru, Dewan Pembina Maspro Fahmi Idris, Ketua Maspro Sumbagsel Mahatma Gandhi, tujuh Dirut BUMN, Bupati/Walikota di Sumsel dan dimoderatori Helmy Yahya. Tampak hadir juga dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuasin Askolani, Bupati OI Panca Wijaya Akbar, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, Walikota Pagaralam Alvian Maskoni, Bupati Musirawas Ratna Machmud dan sejumlah perwakilan kepala daerah, serta Kepala OPD di lingkungan pemprov Sumsel.

Sumber : https://sumselpost.co.id/2022/06/20/erick-thohir-akui-program-sumsel-mandiri-pangan-yang-digagas-herman-deru-sejalan-dengan-kementerian-bumn/

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG –Sebagai salah satu bentuk dukungan PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) terhadap Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), Pusri laksanakan tanam perdana program makmur komoditas jagung yang dilaksanakan di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada Sabtu (04/06/2022).

Hadir pada acara ini Bupati Banyuasin, Askolani Jasi beserta unsur forkopimda, SVP Transformasi Bisnis, Fakhrurrazi beserta jajaran manajemen Pusri yang berkesempatan hadir.

Program makmur komoditas jagung yang dilaksanakan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago ini didukung oleh PT Pusri Agro Lestari sebagai Mitra Integrator yang menyediakan saprodi berupa pupuk dan pestisida, Tanimore sebagai Collective Agent dan Offtaker yg membangun kemitraan petani.

Sedangkan untuk pendanaan yaitu dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pusri yang disupport oleh Departemen CSR Pusri. Dalam proses penanaman, petani jagung menggunakan alat tanam (seed planter) sehingga mempermudah petani dalam melaksanakan penanaman.

Disampaikan oleh Askolani bahwa beliau memberikan apresiasi terhadap Program Makmur &Program TJSL PT Pusri Palembang. “Kami berharap agar program ini tidak hanya dilakukan di Desa Bangun Sari melainkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin. Agar seluruh petani di Banyuasin dapat meningkatan kualitas maupun hasil pertaniannya,"ujarnya.

Fakhrurrazi menambahkan bahwa Pusri melalui program makmur Pusri siap untuk mendukung dan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. “Pusri melalui Program Makmur akan terus support baik dalam kebutuhan pupuk maupun pendanaannya," tutup Fakhrurrazi.

Sumber :  https://sumsel.tribunnews.com/2022/06/07/pusri-dukung-peningkatan-kualitas-jagung-di-banyuasin-melalui-program-makmur.

Sariagri - Vice President Humas PT Pusri Palembang Soerjo Hartono mengatakan bahwa stok pupuk subsidi di Provinsi Lampung mencukupi. "Hingga 10 Juni 2022, Pusri mencatat jumlah stok fisik pupuk subsidi di Provinsi Lampung untuk urea bersubsidi yaitu sebesar 14.248,86 ton dan pupuk NPK bersubsidi sebesar 13.125,20 ton," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Pesisir Barat, Minggu.

Sementara untuk realisasi kumulatif untuk periode Januari sampai Juni 2022 yaitu sebesar 145.318 ton untuk urea dan 103.439 ton NPK . Sebagai produsen, pihaknya memastikan bahwa stok di wilayah Lampung sudah tercukupi, baik pada stok pupuk urea dan NPK. Sehingga petani tidak perlu khawatir kekurangan pupuk.

Ia menyebutkan sebagai perusahaan industri pupuk dan petrokimia, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), bertanggung jawab dalam mendistribusikan pupuk dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Pusri selalu memastikan setiap distributor menyiapkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di masing-masing kios sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi, Pusri telah berpegang teguh pada Prinsip 6 Tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Prinsip ini berlaku pada semua tingkatan jalur distribusi sampai tingkat petani yaitu dari Lini I (gudang pabrik pusri), Lini II (gudang produsen di Pelabuhan atau Ibukota Provinsi), Lini III (Gudang produsen dan distributor di Kabupaten/Kota) hingga ke Lini IV (kios pengecer) sampai penyaluran ke petani dan atau kelompok tani.

“Untuk mendapatkan pupuk subsidi, Kementerian (kementan) telah menetapkan sejumlah ketentuan. Diantaranya, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani," tutup Soerjo.

Sumber : https://pertanian.sariagri.id/98020/pusri-klaim-stok-pupuk-di-lampung-cukup