Pusri News

PALEMBANG — Wakil Ketua KPK Haryono menantang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk menjadi percontohan wilayah bebas korupsi. Pusri diharapkan bisa tampil sebagai pelopor gerakan bebas korupsi mendahului BUMN lain.

Hal itu dikemukakan oleh Haryono Umar dalam acara Penandatanganan Pakta Anti Suap dan Diskusi Panel bertema Pakta Anti Suap Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Memberantas Korupsi yang digelar oleh PT Pusri,Senin (10/5) .

Penandatangan Pakta Anti Suap dilakukan para General Manajer, Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), Perwakilan Manajer, dan Perwakilan Pemasok dihadapan Komisaris Utama PT Pusri Parikesit Suprapto dan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri. Hadir juga seluruh Komisaris dan Direksi PT Pusri.

Dalam sambutannya Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, keberhasilan Pusri dalam menjalankan usaha digambarkan sebagai piramida; yakni dengan dasar Amanah (trus), selanjutnya Tidak Takut Konflik, GCG, Pakta Integritas yang menuju pada Tujuan Perusahaan sebagai puncak piramid.

Bicara gerakan anti korupsi, Dadang menggambarkan bagaimana agar bisa seperti fashion. “Penyebaran yang bisa menyentuh atau menulari hampir semua lapisan masyarakat,” katanya.

Setelah penandatangan Pakta Anti Suap, dilanjutkan dengan diskusi panel dengan nara sumber (panelis) pakar GCG Sofyan Djalil, Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Ketua PPATK Yunus Husein. Sementara Direktur Keuangan PT Pusri Wiyas Y Hasbu bertindak sebagai moderator.

Sofyan Djalil mengatakan sejarah mencatat bahwa penyelewengan dalam perusahaan (corporate abuses) adalah issue yang sangat lama, kemudian semakin hari semakin canggih dan mencakup skala yang besar. Dan ternyata pula bahwa, akuntansi bisa menyembunyikan sesuatu sebanyak ia dapat menguraikan (accounting can conceal as much as its can reveal).

Menurutnya, inti masalah terjadinya penyelewengan dalam perusahaan adalah moral hazard yang inheren dengan perangai manusia, yang tercetus dalam pepatah “Jika Mati Bukan Keluarga Kita, dan yang Rugi Bukan Harta Kita.”

“GCG tidak memadai cuma dengan ketaatan formalitas (formality complaiance). Tetapi harus menyentuh substansi atau inti yang penting,” kata Sofyan. Inti GCG, katanya, paling sedikit harus

mencapai dua tujuan utama yakni; pertama meminimalisir timbulnya moral hazard dalam pengelolaan perusahaan, dan kedua memaksa orang yang berbuat bertanggung jawab sepenuhnya (to make person in charge is ultimately accountabable).

Sementara Ketua PPATK Yunus Husein, mengungkapkan bahwa pentingnya GCG mulai mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998. Salah satu penyebab krisis adalah bad governance baik pada tingkat mikro (perusahaan) maupun makro atau nasional.

“Biaya krisis ekonomi bagi Indonesia adalah sekitar Rp 640 triliun dalam bentuk nilai monenter, belum termasuk nilai hilangnya kesempatan investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dengan semakin terintegrasinya pasar uang dan modal secara global dan globalisasi, perdagnagan barang/jasa, tuntutan implementasi good governance merupakan suatu prasyarat yang harus

dipenuhi. Menurut Yunus Husein, ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam terwujudnya GCG yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif,legislative dan yudikatif), Dunia Usaha , dan Masyarakat.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar, mengemukakan bahwa korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, ada proses yang mendahuluinya. Diantaranya yang menumbuhkan korupsi itu adalah gratifikasi. “Dengan mengetahui motifnya, bisa dibilang gratifikasi sebagai suap,” katanya.

Karena itu, Haryono berharap Pusri yang menggelar penandatanganan Pakta Anti Suap bisa menjadi perusahaan yang bersih korupsi. “Kita berharap PT Pusri menjadi percontohan wilayah bebas korupsi mendahului BUMN lain,” katanya.sripo
(az)

Jakarta, (Kominfo-Newsroom)
Meskipun mesin dan peralatan pabrik yang dimilik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) sudah ketinggalan zaman, namun perusahaan milik negara itu akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi, meningkatkan daya saing pupuk nasional terhadap pupuk impor, serta meringankan petani Indonesia dengan menyediakan pupuk yang lebih murah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui sangat sulit untuk melakukan efisiensi dengan mesin dan peralatan pabrik model lama, apalagi untuk meningkatkan daya saing usaha, mengingat perusahaan pesaing mereka di luar negeri telah menggunakan mesin dan peralatan pabrik modern.

Kompetitor kami di luar negeri seluruhnya telah menggunakan sistem komputer sehingga cukup sedikit menggunakan jumlah pegawai, beda dengan Pusri yang cukup boros dari sisi SDM karena membutuhkan
banyak pegawai akibat peralatan dan mesin pabrik masih mekanik, kata Dadang Heru saat RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (6/5).

Demikian juga dalam hal perawatan, membutuhkan dana cukup besar, selain karena mesin sudah tua dan sering rusak, juga suku cadang harus mengimpor. Dalam kondisi demikian, katanya, penghematan yang
dilakukan adalah dengan konversi ke bahan bakar gas.

Namun meskipun sulit, kami tetap akan melakukan berbagai upaya efisiensi dan menyediakan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk, termasuk menyediakan pupuk yang murah, katanya.

Pada kesempatan itu Dadang Heru meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas lebih dulu karena porsi bahan bakar di pabrik pupuk Pusri mencapai 60 persen dalam struktur biaya.

Menurutnya, dengan kondisi harga pupuk saat ini dan dibandingkan dengan biaya produksi, sangat sulit bagi cabang-cabang perusahaan PT Pusri untuk beroperasi dan meraih keuntungan, namun dengan karena sistem usaha yang dijalankan adalah sistem holding company, maka masih bisa saling membantu dan menutupi.

Sementara itu di tempat sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermanto meminta PT Pupuk Sriwijaya untuk segera melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Pusri ke arah penguatan perusahaan.

Menurutnya, penguatan BUMN harus tetap dilakukan, baik dalam bentuk holding company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya (strategic alliance) antar-BUMN.

Harus ada peningkatan optimalisasi kinerja, baik dari aspek teknis, yaitu produksi dan produktivitas, maupun dari aspek pemasarannya, katanya.

Dikemukakan, dalam upaya menjaga pasokan gas bagi industri pupuk nasional, Komisi VI DPR telah meminta pemerintah agar konsisten dalam memprioritaskan pemanfaatan gas bumi nasional bagi industri
pupuk, sehingga masalah kelangkaan gas untuk industri pupuk di masa depan tidak terjadi lagi.

Kemudian, berkaitan dengan ditetapkannya harga eceran tertinggi pupuk, Komisi VI meminta BUMN Pusri dapat menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani.

Menurut Agus Hermanto, perlu dilakukan koordinasi di bidang pengawasan, termasuk pengenaaan sanksi tegas terhadap distributor dan penyalur yang nakal, kemudian meningkatkan pelayanan administrasi penjualan berupa penerbitan delivery order one day service.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi pasar dan mengintensifkan sosialisasi penggunaan pupuk berimbang, utamanya pupuk majemuk NPK dan organik.

Sedangkan berkaitan dengan keberlangsungan produksi dan penyaluran pupuk organik, Komisi VI akan meminta produsen pupuk dan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan
tersendatnya penyaluran pupuk organik. (mf/ysoel)

PALEMBANG: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Holding menargetkan mulai 2010 disetiap kabupaten/kota dibangun satu pabrik pupuk organik guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui saat ini dengan kondisi naiknya harga pupuk subsidi dari Rp1.200 per kg menjadi Rp1.600 per kg atau naik 35%, berdampak pada penyerapan pupuk anorganik yang masih sangat lambat berkisar 80%.

"Saat ini petani masih kaget dengan naiknya harga pupuk anorganik sehingga sebagian petani di Jawa beralih menggunakan pupuk organik," katanya, kemarin. Dia menjelaskan pemerintah telah mencanangkan program Go Organik pada tahun ini, sehingga harus diimbangi percepatan kapasitas produksi pupuk organik.
Oleh karena itu, pada 2014 setidaknya sudah berdiri pabrik pupuk organik di sejumlah kabupaten.
Untuk mencapai program tersebut, paparnya, Pusri ditugaskan mendistribusikan pupuk organik sekitar 450.000 ton.

"Kami mengajak UKM di berbagai daerah untuk bekerja sama memproduksi pupuk organik.''
Dia menyebutkan kebutuhan dana investasi bagi pendirian pabrik pupuk organik berkapasitas 10 ton per hari sekitar Rp2,5 miliar, di antaranya Rp800 juta untuk pengadaan mesin, sisanya untuk membangun pabrik serta modal kerja.

Meski demikian Dadang mengakui pihaknya masih jauh tertinggal dengan produsen pupuk lain dalam pengembangan pabrik pupuk organik, seperti Petro rencananya akan membangun pabrik pupuk organik di Sumatra Utara, padahal Sumut masih wilayah pemasaran Pusri. Dia menambahkan PT Pusri baru memiliki sekitar 4 pabrik pupuk organik dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton per tahun, tersebar di Sragen Jateng, Cianjur Jawa Barat, Lumajang Jawa Timur.

Di bagian lain, PT Pusri menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk dalam pengembangan pemakaian layanan kartu mandiri prabayar gaz card untuk pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional di SPBU.

Menurut Eksecutive Vice President PT Bank Mandiri Sunarso dengan menggunakan gaz card ini, setidaknya transaksi BBM untuk kendaraan operasional Pusri akan lebih cepat dan praktis karena dilakukan secara offline dengan mengurangi nilai uang pada kartu. (K49)

PALEMBANG,SRIPO — PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membantu sekitar 2300 warga kurang mampu yang tersebar di empat kelurahan, yakni Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sei Buah dan Sei Selayur. Bantuan diberikan dalam bentuk pengobatan gratis sebagai perwujudan Program Coorporate Social Responsibility (CSR).

Manajer KUK dan Bina Lingkungan, PT Pusri, H Fahrurrozy Bey, SH, MM didampingi Supervisor Bina Lingkungan, Syafri Lamizar disela-sela bakti sosial di halaman mesjid Al Ikhlas, Kelurahan Sei Selayur, Kamis (29/4), menjelaskan program CSR terbagi atas dua jenis, yakni program kemitraan dalam bentuk pemberian kredit murah kepada UMKM dan program Bina Lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik PT Pusri. Bina lingkungan diberikan dalam bentuk pendidikan gratis, santunan kepada anak yatim, bantuan tempat ibadah dan pengobatan gratis. “Kali ini kita selenggarakan pengobatan gratis, langsung di empat kelurahan seputar pabrik,” katanya.

Dikatakan bakti sosial berlangsung selama tiga hari berturut-turut, pada hari pertama, Kamis (29/4) dilakukan pada pukul 14.00-17.00. Hari berikutnya pukul 08.00 - 11.00 hingga penutupan. Untuk wilayah I Ilir dipusatkan di Apotik Rakyat, jalan Sultan Agung Lrg Jihadiyah RT 07, kelurahan 3 Ilir dipusatkan di tenda bakti Sosial Jalan Ratu Sianom Lrg Kenanga RT 20 sedangkan di kelurahan Sei Buah, warga setempat bisa mendatangi Jalan Sabo Kingking RT 09. Terakhir, di kelurahan Sei Selayur kegiatan dilakukan di Jalan Mayor Zen Rt 07 atau di halaman Masjid Al Ikhlas. “Warga yang ingin berobat bisa langsung mendatangi posko, dimana tiap posko disiagakan satu dokter, dua suster dan staf kelurahan setempat,” katanya.

Menyangkut soal dana, Fahrurrozy mengatakan hingga Maret, PT Pusri melalui program Bina Lingkungan di Sumsel telah menyalurkan bantuan senilai Rp 1,4 miliar dari total anggaran perusahaan Rp 10 miliar. Selanjutnya hingga akhir 2010, bantuan tersebut akan diwujudkan, diantaranya untuk kegiatan sarana ibadah, pendidikan gratis dan program lainnya. “Bantuan seperti ini akan terus kita lakukan karena PT Pusri sudah menyiapkan posko anggaran khusus untuk program ini,” katanya yang berharap agar masyarakat dapat terbantu secara maksimal. Sripo (sta)

PALEMBANG, PT Pusri kembali jalin kerja sama dengan Bank Mandiri. Kali ini kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan isi ulang dan penggunaan Kartu Mandiri Prabayar GazCard. Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri dan Executive Vice President Bank Mandiri Sunarso menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut pagi ini di kantor pusat PT Pusri, Palembang. (29/4)




Dadang merasa perlu menerapkan kerja sama ini demi kelancaran proses bisnis Pusri. Selain itu, ia juga menanggap Pusri perlu mengadopsi sarana pembayaran pembelian BBM yang efisien dan efektif. “Penerapan Gazcard ini merupakan salah satu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan fraud (kecurangan) di perusahaan”, imbuhnya. Hal ini menjadi point yang penting bagi Pusri, dimana Pusri secara tegas menerapkan prinsip Good Corporate Governance (bersih, transparan,profesional) dan telah menandatangani Pakta Integritas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, khususnya Direktorat Keuangan dan Umum atas kerja kerasnya untuk mewujudkan kerja sama ini. Karena kalau bicara gazcard pasti berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Kita menyadari bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari”, ujarnya. Dadang juga berharap agar kerja sama antara Pusri dengan Bank Mandiri akan semakin baik dan semakin memperkuat sinergi antar kedua belah pihak, karena prinsip-prinsip sinergi saat ini sedang gencar-gencarnya diterapkan oleh kementerian BUMN.

Selanjutnya dalam pidato Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riswinandi yang disampaikan oleh Executive Vice President Bank Mandiri Sunarso, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan PT Pusri terhadap Bank Mandiri, terutama dalam penggunaan jasa penyediaan layanan isi ulang dan penggunaan Kartu Mandiri Prabayar. Gazcard merupakan terobosan alat pembayaran berbasis smart card yang mampu meningkatkan efisiensi biaya opersional perusahaan. Dengan menggunakan Gazcard, maka transaksi BBM akan menjadi lebih cepat dan praktis karena dilakukan secara offline dengan mengurangi nilai uang pada kartu.

Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Gazcard ini disaksikan oleh Direktur Produksi Pusri Indra Jaya, Direktur Keuangan Pusri Wiyas Y. Hasbu, Direktur SDM & Umum Pusri Djafaruddin Lexy, Sekretaris Perusahaan, para General Manajer dan Manajer. Dari pihak Bank Mandiri dihadiri oleh Regional Manajer Kanwil II Palembang Adang Julianto, Deputi Regional Manajer Kanwil II Palembang, para Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Palembang, dan seluruh Manajer Bisnis Unit Bank Mandiri di Palembang. Setelah penandatanganan kerja sama, acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh kedua belah pihak, ramah tamah, dan diakhiri dengan konferesi pers. (humas)

Palembang - PT Pupuk Sriwidjaja memberhentikan 20 distributor di berbagai wilayah Indonesia yang terbukti menyelewengkan pupuk urea bersubsidi selama tahun 2009-2010. Modus penyimpangan, antara lain, menjual kepada pihak selain petani demi memperoleh harga tinggi dan melanggar wilayah distribusi.

Manajer Hukum dan Humas PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Zain Ismed, Jumat (23/4) di Palembang, menyebutkan, praktik penyimpangan pupuk urea bersubsidi termasuk pelanggaran sangat serius dan tak berperikemanusiaan. ”Tidak berperikemanusiaan karena pihak yang disakiti petani miskin. Dari aspek hubungan kerja, Pusri tidak menolerir distributor nakal,” ujarnya.

Ismed meminta para distributor di Indonesia agar belajar dari kasus ini serta jangan coba-coba menyelewengkan urea bersubsidi. Sekecil apa pun praktik penyimpangan pasti tercium, mengingat distribusi urea bersubsidi dipantau ketat berbagai pihak. Selain itu, sistem distribusi tertutup atau berpola rencana definitif kebutuhan kelompok menyulitkan distributor dan pengecer yang ingin curang.

Ke-20 distributor yang diberhentikan berasal dari berbagai wilayah distribusi, antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Saat ini produsen urea tertua di Indonesia itu memiliki rekanan 450 distributor.

Ketua Asosiasi Penyalur dan Pengecer Pupuk Sriwidjaja A Rafiq membenarkan hal itu. Dari 20 distributor, 5 di antaranya di Sumatera Selatan, yakni dari area distribusi Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin (3 distributor) serta Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim yang masing-masing satu distributor. (ONI)

Palembang, BP - Operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) bakal aman sampai 2017 setelah ada jaminan pasokan gas dari Pertamina. Meski telah mendapat kontrak baru pasokan gas, kemungkinan PT Pusri merelokasi pabriknya dari Sumatera Selatan (Sumsel) masih sulit dihindari.

Pasokan gas bagi PT Pusri itu tertuang dalam kontrak dengan pihak Pertamina yang ditandatangani keduabelah pihak pada 13 April 2010 lalu di Jakarta. Sementara perjanjian kontrak lama akan berakhir pada 2012 mendatang. Pada kontrak baru itu, Pertamina akan memasok gas untuk PT Pusri sebesar 166 Juta standar metrik kaki kubik (MMSCFD) Mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2017.

“Pemerintah Pusat melalui Kementrian ESDM dan Dirjen Eksplorasi dan Produksi ESDM menyatakan, bahwa pabrik pupuk seyogyanya pindah ke sumber gas, salah satunya ialah Senoro, Sulawesi Tengah. Adanya kesempatan lain di Sumsel masih melihat situasi. Pastinya pemerintah sudah meminta kita untuk mempelajari pendirian pabrik di Senoro,” kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di Hotel Novotel, Selasa (20/4).

Mengenai harga gas pada kontrak baru dengan Pertamina, menurut Dadang masih akan dibicarakan lebih lanjut. Tetapi dia meyakinkan disebutkannya alokasi volume dalam kesepakatan sudah menandakan bahwa telah ada suatu kepastian dan keseriusan yang ditunjukkan Pertamina kepada PT Pusri.

“Melalui perpanjangan kontrak ini, kita masih memiliki waktu minimal lima tahun untuk melakukan perhitungan yang lebih matang. Kita sih tetap mau disini, tetapi halang rintang yang dihadapi sangatlah besar. Apalagi untuk pindah, tentu membutuhkan biaya yang besar.

Tetapi kalau tetap di Palembang, bagaimana akan beroperasi kalau tidak ada gas? Kita tidak bisa menetapkan, karena ini semua merupakan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari keberlangsungan industri ketahanan pangan nasional”, tutur Dadang.

Sementara mengenai rencana kepindahan ke kawasan Tanjung Api api (TAA), Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pusri Sutarto Budidarmo mengatakan, cita-cita untuk melakukan relokasi pabrik pupuk ke TAA kan dilakukan bila tersedia pasokan gas.

“Jaminan gas sampai dengan 2017 sudah aman, tapi kita tidak tahu setelah itu. Sebagai bentuk lain dari revitalisasi ialah rencana melakukan relokasi ke Senoro. Tetapi untuk Palembang, setidaknya kita masih bisa menjalankan satu dari empat pabrik yang ada, “ jelas Sutarto.

Sebelum melakukan relokasi, menurut dia, setidaknya ada jaminan pasokan gas minimal untuk 20 tahun. Jaminan ini nantinya menjadi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh nilai investasi yang sudah dikeluarkan. “Investasi ini juga tergantung dengan daerah yang ada, Kalau daerah itu belum ada fasilitas, tentunya investasi yang dilakukan jauh lebih besar sehingga membutuhkan kepastian pasokan gas yang lebih lama lagi,” sambung Dadang.

Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi yang telah mengalami kenaikan harga eceran tinggi (HET) PT Pusri telah mengantisipasi dengan cara mempersiapkan stok sebanyak 500 ribu ton pupuk di lini 3 yakni di setiap kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk memperlancar distribusi pupuk dari penyalur kepada petani.

“Mekanisme pendistribusian berdasarkan dua hal yakni SK Bupati yang berdasar pada SK Gubernur dan SK Menteri serta Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Jumlah pupuk bersubsidi akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang tertera di SK Bupati dan RDKK sehingga upaya penyimpangan dapat dihindari,” ujar Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi. Wan.

PALEMBANG - MI: Persediaan pupuk urea di tingkat kabupaten (lini tiga) di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi aman dengan jumlah 699 ribu ton dan siap disalurkan apabila para petani membutuhkan.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) Bowo Kuntohadi di Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan saat ini petani tidak perlu khawatir kekurangan pupuk. "Kalau petani butuh pupuk, sekarang sudah ada di depan mata mereka," ujarnya, Selasa (20/4).

Ia mengatakan, persediaan pupuk itu dijamin sampai ke tangan petani sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu ia mengancam menjatuhkan sanksi tegas kapada para distributor yang melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk.

"Kalau ada yang bertindak nakal, segera laporkan kepada kami, di mana, siapa dan kapan. Akan segera kami jatuhi sanksi," ujar Bowo saat mendampingi Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri dalam acara coffee morning.

Menurutnya, dari 450 distributor rekanan Pusri di seluruh Indonesia saat ini ada satu distributor di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, yang dijatuhi sanksi pemecatan sebagai distributor. Selain itu ada tiga distributor yang diberi peringatan, yakni di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

General Manager (GM) Pemasaran Pusri, M Romli HM berharap peranan Komisi Pemantau Pupuk dan Pestisida (KP3) dimaksimalkan untuk memantau distribusi pupuk di daerah. "Kalau ada penyimpangan, segera lapor ke KP3 atau Pusri secepatnya agar pelaku dapat dijatuhi sanksi," papar Romli. (Bhm/OL-01)

JAKARTA: Megaproyek pembangunan pabrik pupuk baru dalam rangka revitalisasi pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) diperkirakan menelan investasi US$2,4 miliar.

Di dalam proyek nasional itu, Pusri berkewajiban membangun tiga pabrik baru di Sumatra Selatan dan Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah. Proyek ini bisa segera dimulai apabila pemerintah menjamin seluruh kebutuhan gas ketiga pabrik tersebut minimal selama 20 tahun.

"Revitalisasi pabrik Pusri akan diarahkan di dua tempat itu. Jika di wilayah Tangguh [Papua] sudah diketahui dan dipastikan pasokan gasnya, Pusri bisa saja membangun pabrik di sana," kata Dirut Pusri Dadang Heru Kodri akhir pekan lalu.

Dadang optimistis pendirian pabrik baru di Sumsel dapat diwujudkan, kendati pasokan gas di wilayah tersebut sangat terbatas. Tambahan satu atau dua unit pabrik di Sumsel dinilai sangat strategis mengingat infrastruktur dasar, seperti pelabuhan, jalan raya, air bersih, dan listrik, cukup baik sehingga dapat menghemat biaya investasi.

"Di Sumsel kami masih berusaha sebab, katanya, akan didirikan pabrik LPG. Jika benar, pabrik ini akan memproduksi gas C1 [sebagai residu]. Gas C1 yang dibuang ini akan kami pakai," terangnya.

Jika pabrik baru dibangun di atas infrastruktur yang lengkap, jelas Dadang, total investasi yang dikucurkan maksimum hanya US$700 juta. Adapun pabrik yang didirikan di tengah keterbatasan infrastruktur, nilai investasi diperkirakan US$1 miliar.

Dadang yakin pendanaan untuk megaproyek revitalisasi pabrik pupuk tidak akan menjadi masalah utama mengingat sejumlah bank BUMN, seperti Mandiri, BNI, dan BRI bersedia mengucurkan modal.

"Yang kami risaukan tentu masalah ketersediaan gas. Jika pasokan gas dalam jangka panjang tersedia, mereka [perbankan] pasti siap," tuturnya.

Alokasi gas

Menurut Dadang, pabrik baru Pusri di Donggi-Senoro membutuhkan gas sekitar 90 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMscfd). Namun, pemerintah hanya berkomitmen mengalokasikan gas untuk pabrik tersebut sekitar 60 MMscfd atau 66,7% dari total kebutuhan.

Apabila ketersediaan gas hanya sebesar itu, Pusri akan menggunakan batu bara sebagai proses gasifikasi, sedangkan sebagian besar pasokan gas (raw gas) Donggi-Senoro tetap digunakan sebagai bahan baku urea.

"Untuk kepastiannya, kita tunggu pada akhir bulan ini. Studi kelayakannya sudah selesai," jelasnya.

Berdasarkan roadmap revitalisasi Pusri Holding, PT Pusri mendapat mandat untuk membangun tiga unit pabrik baru, yakni Pusri II B, III B, dan IV B dengan total kapasitas produksi 9.000 ton urea per hari atau setara dengan 2,97 juta ton per tahun.

Ketiga pabrik baru itu membutuhkan pasokan gas jangka panjang minimal 20 tahun. Setiap hari, gas yang dibutuhkan mencapai 258 MMscfd atau setara dengan 89.010 MMscf/tahun.

Jika telah beroperasi komersial, Pusri rencananya menghentikan tiga unit pabrik lama, yakni Pusri I, III, dan IV karena sudah tidak efisien. Namun, perseroan masih mempertahankan satu pabriknya yakni Pusri I B karena dinilai masih efisien.

"Pabrik-pabrik lama itu sangat boros energi. Untuk memproduksi 1 ton urea saja dibutuhkan gas 32 per juta Btu [British thermal unit], sedangkan pabrik pupuk yang baru hanya butuh 24-26 per juta Btu," terangnya.

Dadang mengungkapkan Pusri akhirnya mendapatkan pasokan gas baru sebesar 166 MMscfd dari Pertamina E&P dari total kebutuhan 188 MMscfd. Pasokan gas tersebut digunakan untuk mempertahankan operasional pabrik Pusri I B, III, dan IV.

"Saya sudah menandatangani kontrak pada 13 April lalu di kantor BP Migas [Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]. Pasokan gas tersebut untuk kebutuhan 5 tahun ke depan mulai 2012 hingga 2017," katanya.

Adapun kekurangan gas sekitar 14 MMscfd, jelasnya, akan dialokasikan dari JOB Pertamina-Talisman dan ConocoPhillips. Menurut Dadang, pasokan gas untuk Pusri akan bertambah seiring dengan program revitalisasi pembangunan pabrik pupuk baru. ([email protected])

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

PALEMBANG(Bisnis.com): PT.Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meraih laba sebelum pajak sebesar Rp524,45 miliar dengan pernilaian kinerja perusahaan sesuai SK Menteri BUMN No. Kep.100/MBUN/2002 pada posisi sehat AA.

Dirut PT Pupuk Sriwidjaja, Dadang Heru Kodri menyatakan tingginya laba tersebut karena Pusri diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan penjualan ke sektor kemersial dan ekspor.

“Dari sisi produksi urea, Pusri mampu meningkatkan kinerja secara signifikan karena terlihat dari pencapaian produksi sebesar 2.026.710 ton,”ungkapya dalam coffee morning dengan sejumlah wartawan pagi tadi.

Bahkan, katanya produksi amoniak mencapai 1.323.800 ton atau 102% dengan tonase penjualan urea sebesar 2.397.084 ton, penjualan pupuk non urea sebesar 7.936 ton serta pupuk organik sebesar 3.443 ton dan amoniak 85.096 ton memacu meningkatnya laba.

FOTO ANTARA/Nila Fu'adi/ed/hp/10

Dia menyebutkan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas produksi dengan mengoperasikan pabrik seoptimal mungkin guna mencapai target kebutuhan nasional.

“Pasokan gas dari Pertamina EP untuk eksisting pabrik IB,III dan IV sudah ditandangani hingga periode lima tahun ke depan,” ulasnya.

Menurut Dadang pencapaian kinerja tahun 2009 sudah melebihi target, dan pihaknya sangat konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelolah perusahaan.

Berdasarkan assessment score yang 88,32 dengan kategori predikat baik, pencapaian ini meningkat dari 2008, di mana PT Pusri berhasil memperoleh score 87,27, sementara berdasarkan hasil key performance indicator (KPI) PT. Pusri mencapai score 106,35 dengan kategori predikat baik. (mrp)

Irwan Wahyudi

JAKARTA (SI) – Pusri Holdings menyatakan, berhasil mencetak laba bersih 2009 mencapai Rp2,5 triliun. Kinerja tahun lalu naik sekitar 19.04% dibandingkan 2008 yang tercatat Rp2,1 triliun.

”Laba bersih Pusri (Holdings) Rp2,4–2,5 triliun karena produksi naik,” kata Direktur Utama Pusri Holdings Dadang Heru Kodri usai acara ”Pusri Jurnalistik Award” di Jakarta, baru-baru ini. Dia menjelaskan, produksi pupuk pada 2009 meningkat menjadi 7 juta ton dibanding produksi tahun sebelumnya sebesar 6,8 juta ton. Sementara itu, total produksi pupuk tahun ini ditargetkan sebanyak 10 juta ton. Target itu termasuk pupuk urea dan non urea. Kendati demikian, kata dia, penyerapan pupuk hingga tiga bulan pertama tahun 2010 agak menurun dibanding tahun lalu lantaran produksi pupuknya tidak dijual bebas.

Pelaksanaan pendistribusian pupuk saat ini berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani sehingga petani diharuskan membeli pupuk dari pengecer sesuai dengan kebutuhannya. ”Serapannya masih 80% di 3 bulan ini,” tukasnya. Menurut dia, Pusri akan mengajukan izin ekspor kelebihan stok tahun ini ke pemerintah. Saat ini Pusri masih melanjutkan ekspor pupuk yang belum rampung pada 2009 sekitar 80.000–90.000 ton. Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kuntohadi sebelumnya mengungkapkan, pupuk tersebut diekspor ke sejumlah negara Asia,seperti Filipina, India,Myanmar,Thailand,Malaysia, dan Vietnam.

Pemerintah memberikan waktu kepada Pusri untuk merampungkan kewajiban ekspornya tahun lalu hingga Juli mendatang. Jika setelah ekspor stok pupuk Pusri masih tersedia 500.000 ton,pihaknya akan kembali mengajukan ekspor.Hal itu dilakukan karena ekspor pupuk dapat meningkatkan laba perusahaan. (jerna)

JAKARTA. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holdings akan mengajukan izin untuk ekspor pupuk pada semester II tahun ini kepada Kementrian Perdagangan.

Menurut Direktur Utama Pusri Holding, stok pupuk yang cukup banyak dan serapan yang rendah membuat perusahaan pupuk harus mengajukan izin ekspor pupuk.

“Pada bulan Juli nanti akan kita usulkan ekspor pupuk karena serapan dalam negeri masih rendah,” ujar Dirut Pusri, Dadang Heru Kodri, Rabu (13/4).

Berdasarkan catatan dari Pusri Holdings, hingga saat ini stok pupuk di Lini 3 cukup banyak mencapai 700.000 ton. Perinciannya, stok dari Pusri sebesar 338.132 ton, PKT sebesar 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda sebanyak 7.847 ton dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Selain memiliki stok di lini 3, Pusri Holding juga masih memiliki stok pupuk di pabrik dengan jumlah 142.401 ton. Untuk Pusri sebesar 83.111 ton kemudian pupuk Kaltim sebesar 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek sebesar 3.662 ton dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton. (Fitri Nur Arifenie ).