Kabar Pusri

JAKARTA (SI) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Persero menyambut positif dibentuknya BUMN Fund. Hal itu dinilai dalam membantu perusahaan pelat merah yang membutuhkan dana ketika melakukan aksi korporasinya.

Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri menyatakan, pembentukan BUMN Fund merupakan terobosan baik, yang dilakukan pemegang saham untuk mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan. Pasalnya, pengelolaan saham minoritas yang dapat dijadikan ekuitas maupun penyertaan modal itu dapat digunakan untuk membantu BUMN yang membutuhkan dana dalam melakukan aksi korporasinya.

“Dengan dibentuknya BUMN Fund ini, maka putusan yang tepat bisa dilakukan, khususnya jika bumn memerlukan dana,” kata dia pada Seputar Indonesia kemarin.

Menurut dia, dengan adanya BUMN Fund, maka untuk masalah pendanaan sejumlah perushaan pelat merah, tidak lagi tergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Disinggung apakah kelak Pusri akan melakukan pinjaman kepada BUMN Fund jika membutuhkan dana untuk melakukan aksi korporasi perusahaan, Kodri menuturkan dia belum mau menyebutkan lantaran harus melihat kondisi keuangan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan perseroan. Pasalnya, menurut dia BUMN Fund sebelum meminjamkan dana kepada perusahaan pelat merah akan lebih dulu melihat apakah bumn tersebut layak dibantu atau tidak.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menuturkan, BUMN Fund akan diluncurkan pada 30 Juni 2010. Lembaga yang bertugas mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan itu dinamakan Danareksa Capital. Danareksa Capital tersebut dinilai strategis guna memanfaatkan saham-saham minoritas menjadi ekuitas atau penyertaan modal negara. “ Danareksa Capital ini kami harapkan bisa memberikan peran strategis dalam pembiayaan sesama BUMN,” kata dia belum lama ini.

Dengan demikian, dia melanjutkan perusahaan pelat merah memiliki instrumen baru yang dapat melancarkan dan mengatasi kebutuhan modal bumn, baik kebutuhan untuk ekspansi maupun untuk menyehatkan bumn.

Keberadaan BUMN fund ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan harus meminjam ke bank karena tidak mengikat seperti halnya aturan di perbankan.

Staf ahli menteri BUMN, Eko Putro Adijayanto menambahkan kebutuhan BUMN untuk membiayai proyek proyeknya ke depan sangat besar seperti untuk pengembangan pelabuhan, bandara, dan pembangunan pembangkit listrik. Dia menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur hingga 2014 dibutuhkan dana sebesar Rp 1.500 triliun. “Kalau kita mengandalkan BUMN kita akan terjadi investment gap. Untuk menutup gap (selisih) tersebut kita terapkan dengan kekuatan BUMN Fund,” imbuh dia.

Saat ini tercatat jumlah saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan berdasarkan pendekatan ekuitas senilai Rp 4,7 triliun. Namun jika dihitung berdasarkan pendekatan kapitalisasi pasar sebesar Rp 20,5 triliun. Dari pengelolaan saham minoritas itu, pemerintah memperkirakan BUMN Fund bisa memperbesar leverage hingga 2-3 kali. Adapun, saham minoritas pemerintah itu terdapat di sejumlah perusahaan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (45%), PT Inalum (41,12%), PT Bank Bukopin (18,15%), PT Indosat Tbk (14,29%), PT Freefort Indonesia (9,36%), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkrut, PT Kertas Padalarang, dan PT Sucofindo. “Saham ini nantinya di bundling, kemudian disetorkan sebagai modal awal Danareksa Capital. (jerna).