Pusri News

PALEMBANG, SRIPO - Revitalisasi pabrik Pusri II masih menunggu kepastian pasokan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar dari Pertamina EP. Padahal kondisinya sudah mendesak mengingat kondisinya yang sudah tua dan teknologi yang tertinggal zaman.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Indra Jaya usai membuka Musyawarah Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi, Kamis (18/3).

Menurut Indra, akibat usia tua dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman pabrik Pusri II sudah tidak layak karena tidak efisien. Saat ini kapasitas produksinya hanya 660 ton per hari, sedangkan
dengan teknologi terbaru untuk satu pabrik dapat menghasilkan 2.000 ton amoniak per hari. “Tiga pabrik masih layak, karena produksinya relatif masih besar,” kata Indra.

Untuk revitalisasi Pusri II dibutuhkan dana antara Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun. Dana itu bisa diperoleh melalui pinjaman perbankan, namun pihak bank perlu kepastian jaminan pasokan gas untuk jangka waktu 20 tahun. Dikatakan, dengan adanya perbaikan produksi Pusri II dapat ditingkatkan menjadi 2.000 ton amoniak per hari, dan 3.000 ton Urea per hari, sedangkan Break Event Point (BEP) 12 tahun. Menurutnya, semakin besar kapasitas produksi suatu makin efisien biaya produksi.

Apabila Pertamina EP dan Medco menyanggupi pasokan, maka realisasi perbaikan Pusri II dapat dilakukan tahun ini juga, karena pihak Pusri telah melakukan studi kelayakan mulai analisa dampak lingkungan (Amdal), limbah, dan sebagainya. Pembangunan Pusri II, kata Indra tetap di lokasi yang sama, namun Pusri III dan IV rencananya akan dipindahkan ke Tanjung Api-api. “Secara lisan Pertamina EP bersedia mensuplai gas untuk lima tahun ke depan. Untuk kebutuhan tahun-tahun berikutnya masih dicari,” ungkap Indra.


Dukung Manajemen

Sementara Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi men-support manajemen untuk mendapatkan suplai gas dan mempertahankan pabrik tetap di Palembang.

Ketua SPPS Direktorat Operasi, Amir Hamzah menuturkan, agenda pertama pengurus SPPS Direktorat Operasi Periode 2010-2013 mensupport manajemen mendesak pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar pabrik pupuk Pusri. SPPS juga meminta dan mempertahankan keempat pabrik yang ada tidak dipindahkan ke daerah lain di luar Sumsel. “Ini kewajiban kita. Sebagai mitra manajemen, kami (SPPS) harus kerja sama agar Pusri tetap beroperasi dan berada di sini,” tegas Amir Hamzah.   (sep)

Palembang,BP
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak PT Pertamina tetap memasok gas ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Pusri terancam tak berproduksi lagi pada 2012 karena kontrak dengan Pertamina soal pasokan gas, bakal habis. Sementara kontrak baru belum juga disepakati.

Saat kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR RI ke Pertamina, Rabu (10/3) lalu, beberapa anggota Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina tetap menyuplai gas ke PT Pusri. Salah satu anggota Komisi VI Dodi Reza Alex mengatakan, Pertamina harus memperhatikan nasib dan keberlangsungan PT Pusri dengan tetap menjamin suplai gas.

Dia mengingatkan, Pertamina harus memprioritaskan pasokan gas kepada industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek panjang seperti PT Pusri. Karena PT Pusri berhubungan dengan hajat orang banyak, menyangkut keberlangsungan kebutuhan pupuk bagi para petani di Sumatera Selatan (Sumsel) dan juga menyangkut ketahnan pangan nasional.

“Coba pikirkan jika PT Pusri tidak dapat berproduksi lagi, gimana nasib para petani kita dan juga ketahanan pangan nasional,” tukas Dodi di forum pertemuan.

Dodi pun minta Pertamina  membahas kembali masalah ini dengan PT Pusri, untuk mencari titik temu yang tidak merugikan kedua pihak, meski belum ditemui kata sepakat mengenai harga jual. “Kepastian keberlangsungan pasokan gas itu sangat penting,” kata Dodi.

Mengenai masa kontrak dan harga jual gas, Komisi VI berharap kontrak dengan PT Pertamina yang selama ini hanya berlaku lima tahun, ke depan dapat dibuat lebih lama lagi, misal 10 tahun, mengingat Pertamina mampu memberlakukan kontrak dengan luar negeri sampai 20 tahun.

“Kenapa dengan industri pupuk dalam negeri kontraknya tidak bisa lebih lama? Harganya pun berubah terus dan bisa naik sewaktu waktu. Sebaiknya untuk harga jual gas itu dikunci dan tidak berubah-ubah, sehingga kebutuhan PT Pusri ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” pinta Dodi.

Jika memang tidak ditemui kata sepakat dan masa kontrak pun telah habis, bisa jadi Pusri akan menggunakan batubara yang telah dikonversi ke gas dengan konsekuensi investasi yang besar. Dodi pun menolak keras jika ada wacana PT Pusri pindah dari Sumsel memiliki bahan baku yang dibutuhkan PT Pusri lebih banyak dari provinsi lain. Pindahnya Pusri juga dapat mematikan industri pupuk yang sudah puluhan tahun di Sumsel, dan secara otomatis membuat ribuan tenaga kerja tidak tentu nasibnya.

“Saya tidak setuju PT Pusri pindah dari Sumsel ke Senoro, berapa banyak tenaker Sumsel terbengkalai nantinya? Kita semua dan juga Komisi VI harus menunjukkan keberpihakkan terhadap PT Pusri,” kata Dodi.

Menanggapi hal itu, General Manager PEP Region Sumatera Bambang Wijanarko hanya mengatakan, Pertamina tetap akan menjamin suplai gas sesuai penyaluran saat ini ke PT Pusri, sampai habis kontrak nanti. “Namun untuk penambahan pasokan gas, Pertamina belum dapat menyuplainya, karena belum ada penambahan cadangan gas lagi,” jelas dia. Ian.

Palembang - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menerapkan sistem zero toleransi terhadap distributor yang melakukan penyimpangan distributor pupuk bersubsidi. Penerapan aturan baru ini dimulai Maret 2010 dalam bentuk penandatanganan perjanjian kepada distributor dan pengecer.

Manajer Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumatera Selatan, Masriza, Kamis (11/3) mengatakan, penerapan aturan zero toleransi ini diterapkan sebagai langkah antisipasi pelanggaran distributor dan pengecer yang menjadi mitra perusahaan ini.

Tercatat 105 distributor yang terikat dalam aturan itu. Bila nanti terjadi pelanggaran para distributor. menurut Masriza, aturan zero toleransi tidak hanya mengikat distributor. Namun, juga berbias pada pengecer yang berada di bawah distributor yang terkena sanksi.

"Jadi kita tidak lagi memberikan toleransi. Zero toleransi ini tidak hanya mengancam distributor nakal jugo pengecer dan ekspeditur. Walaupun mereka belum tentu melakukan kesalahan," ucap Masriza.

PT Pusri, telah mempersiapkan maping bagi para distributor di setiap kecamatan sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing.

Hingga tugas distributor ini tidak keluar dari wilayah kerja dan sesuai apa yang diatur dalam SK Bupati di setiap kabupaten. Penerapan aturan ini, dengan pertimbangan pupuk subsidi itu program pemerintahan yang diperuntukan bagi rakyat dan pendistribusian selalu dalam pengawasan.

"Jadi menyangkut uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Penyalurannya sesuai koridor yang ada."

Saat ini, distributor yang telah dipecat PT Pusri karena menyimpang telah menyerahkan kepada pihak berwajib. "Namun dari Pusri sudah tidak ada toleransi, dan sudah menjadi komitmen bersama kalau melanggar harus siap menerima resiko."

Saat ini, di wajibkan PPD Sumsel tercatat 105 distributor, 880 pengecer resmi yang menaungi 10.464 kelompok tani dan 757.148 petani. Pada musim tanam (MT) 2010 diwilayah PPD Sumsel dialokasikan 230 ribu ton urea bersubsidi sesuai SK Gubernur setempat. Ida Syahrul
 

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membina sekitar 10 ribu petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Musi Rawas (Mura) dan Musi Banyuasin (Muba) di Sumatera Selatan.

Manejer Umum PT Pusri Ir.Bambang Subiyanto mengatakan, kini kehidupan para petani tersebut sudah mandiri.

Sistem pembinaannya, menurut Bambang, dibagi dalam lima kelompok di setiap kabupaten supaya pembinaannya dapat dilaksanakan dengan baik karena memudahkan koordinasi.

Ia mengatakan, umumnya mereka bertani di lahan pasang surut dengan luas areal keseluruhan dari tiga kabupaten itu sekitar 13 ribu hektare. Petani selain diberi bantuan permodalan juga mengikuti pelatihan agar keterampilan mereka di bidang pertanian semakin maju.

“Bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan milik negara tersebut terhadap lingkungan sekitar. Selain itu karena PT Pusri sebagai BUMN yang menjadi penyangga ketahanan pangan nasional,” ujarnya di Palembang, Kamis.

Perusahaan pupuk nasional itu juga memberikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah di Provinsi Sumsel khususnya dan juga di beberapa kota lainnya di Indonesia.(*an/z)

 

PALEMBANG - Ketidakpastian pasokan gas untuk industri pupuk nasional mendapat perhatian serius Komisi VI DPR. Komisi yang membidangi BUMN ini menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan industri pupuk demi menunjang program ketahanan pangan nasional.

Hal itu dikemukakan oleh para wakil rakyat dalam pertemuan dengan jajaraan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Graha Pusri, Rabu (10/3). Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menjelaskan, tentang jaminan pasokan gas sebagai bahan baku pupuk yang kini menjadi masalah BUMN pupuk.

Kendala yang dihadapi industri pupuk nasional saat ini adalah masalah umur pabrik pupuk yang sudah tua, konsumsi gas yang tinggi dan boros dibanding dengan pabrik generasi baru dan jaminan gas bumi jangka panjang yang belum ada, serta dana equity terbatas,” papar Dadang.

Menanggapi masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk, anggota Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta pemerintah agar membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. “Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau cari alternatif lain,”katanya.

Menurut Dodi, Komisi VI akan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pengalokasian gas untuk industri pupuk. “Harus ada kepastian, minimal untuk 5 tahun. Sehingga industri pupuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.

Dodi menegaskan satu hal yang tak dapat diterima jika negeri yang memiliki sumber gas, malah industri pupuknya kesulitan mendapatkan bahan baku gas. “Intinya harus ada perhatian serius

dari pemerintah. Mana yang mesti diprioritaskan, apakah mengejar pendapatan dari ekspor atau pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang terkait dengan hajat masyarakat petani,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi VI Edhy Prabowo mendesak pemerintah memenuhi dulu kebutuhan gas dalam negeri. “Walau ada kontrak jangka panjang, kebutuhan gas dalam negeri harus dipenuhi lebih dulu. Akibat kelangkan pasokan gas, yang terganggu bukan hanya industri pupuk tetapi juga industri lainnya yang menggunakan gas, seperti industri keramik,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, alokasi gas harus diatur kembali. Harus dihitung kembali seberapa banyak industri pupuk menghabiskan gas dibanding industri lain dan ekspor. Kalau perlu kita jangan melakukan ekspor dulu sampai kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.

Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kondisi atau neraca gas untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik adalah positif, sementara BUMN pupuk lainnya, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang dalam kondisi negatif. sripo.

JAKARTA: BUMN pupuk berpotensi kesulitan keuangan akibat dana kurang bayar subsidi 2008 sebesar Rp1,5 triliun akan dialihkan oleh Menteri Pertanian untuk membiayai program lain.

Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan operasional sejumlah BUMN pupuk terutama dialami PT Petrokimia Gresik (Petrogres) sebagai produsen berbagai jenis pupuk seperti pupuk fosfat, urea, ZA, NPK dan Phonska, ZK, dan pupuk organik Petrogranik.

Untuk mengoperasikan 16 unit pabrik dengan total kapasitas produksi hampir 4,33 juta ton per tahun dan lima pabrik nonpupuk berkapasitas 1,65 juta ton, Petrogres membutuhkan modal kerja yang sangat besar. Kebutuhan itu untuk pengadaan berbagai bahan baku a.l. gas, batuan fosfat, KCL, dan sulfur. Belum termasuk asam fosfat dan amoniak yang keduanya diimpor.

"Kalau dana kurang bayar subsidi pupuk Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain, akan sangat mengganggu cash flow. Kami juga terbebani akumulasi pinjaman beserta bunga yang nilainya cukup besar. Kondisi ini bisa berdampak pada terganggunya operasional pabrik," ujar Dadang Heru Kodri, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding), saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Dia mengaku saat berlangsung rapat kerja Komisi IV DPR dengan Mentan pada 2 Maret 2010, direksi BUMN pupuk yang juga hadir di sana telah menyatakan penolakannya atas keinginan Menteri Pertanian untuk mengalihkan penggunaan dana kurang bayar subsidi pupuk 2008 sebesar Rp1,5 triliun untuk membiayai program lain.

"Raker saat itu terbuka. Banyak wartawan yang meliput dan banyak yang melihat. Saat itu, jelas sekali kami [BUMN pupuk] menyatakan tidak setuju dana Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain," katanya.

Menurut dia, saat raker berlangsung beberapa anggota Komisi IV juga sempat mengingatkan pengalihan dana tersebut bisa mengganggu operasional pabrik pupuk. Saat kesimpulan rapat diambil pun BUMN pupuk masih menyatakan tidak setuju dengan rencana Mentan untuk swasembada pangan.

Dirut PT Petrogres Arifin Tasrif memaparkan pada tahun ini perseroan membutuhkan dana sekitar Rp16 triliun untuk belanja modal, investasi dan membiayai operasional pabrik termasuk pembelian bahan baku. "Revenue kami tahun ini ditargetkan Rp16,7 triliun."

Dadang menambahkan Pusri selaku holding telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 4 Maret yang isinya meminta agar dana Rp1,5 triliun itu secara konsisten dialokasikan untuk membayar subsidi pupuk yang masih terutang.

Dana tersebut diperlukan untuk menutup biaya operasional perusahaan dan program kerja 2010 dapat direalisasikan.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan jika dana kurang bayar Rp1,5 triliun tidak dibayarkan, akan menyusahkan BUMN pupuk tersebut. "Sama saja BUMN pupuk menunggu lonceng kematiannya," tuturnya ketika dihubungi Bisnis.

Menteri Pertanian Suswono yang tengah berada di Australia mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyatakan dana kekurangan bayar subsidi pupuk kepada produsen pupuk BUMN dari APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun akan dialokasikan untuk empat program strategis.
"Itu untuk penyelamatan sapi betina produktif, audit lahan, pendataan ternak, dan pencetakan sawah baru. Program strategis ini bertujuan untuk pencapaian swasembada pangan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Surat produsen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 untuk melunasi kurang bayar subsidi pupuk, meskipun DPR mendesak agar dana itu dialihkan untuk program pelayanan publik. "Untuk [kurang bayar subsidi] pupuk sudah dianggarkan sekitar Rp1,2 triliun-1,5 triliun [dalam RAPBN-P 2010]," katanya kemarin.

Menurut dia, memang ada rekomendasi dari Komisi IV DPR agar ada kebijakan berbeda dari BUMN, seperti pelayanan publik (public service obligation/PSO). Namun, di sisi lain juga ada surat keberatan dari salah satu BUMN produsen pupuk terkait usulan tersebut. "Pokoknya sesuai dengan rekomendasi BPK, itu [anggaran kurang bayar subsidi pupuk] tetap dialokasikan."

Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam justru mempertanyakan kepentingan surat produsen pupuk yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Maret 2010 terkait hasil rapat kerja komisi IV DPR.
"Bagaimana mungkin pada raker dengan Mentan dan anggota Komisi IV, seluruh direktur pabrik pupuk hadir dan setuju dengan kesimpulan itu. Mengapa sekarang mereka keberatan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis. (Diena Lestari/Aprika R. Hernanda/ Achmad Aris/Agust Supriadi) ([email protected])
Oleh Chamdan Purwoko

 

- Sebagai bentuk partisipasi terhadap kesehatan pada lingkungan sekitarnya, PT Pusri melakukan penyemprotan asap atau fogging terhadap 6200 rumah dan tempat umum di empat kelurahan yang berada di lingkungan sekitar pabrik.

Kegiatan sosial ini merupakan kegiatan rutin program Bina Lingkungan triwulan I tahun 2010 dan mengantisipasi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di musim hujan. Sedangkan lokasi penyemprotan berada di empat kelurahan yakni Kelurahan 1 ilir dengan 1.122 rumah dan 7 tempat umum, Kelurahan 3 ilir dengan 879 rumah dan 13 tempat umum.Kemudian Kelurahan Sungai Buah dengan 1.885 dan 25 tempat umum, Kelurahan Sungai Selayur dengan 1.944 dan 9 tempat umum serta Pulau Kemaro dan PHDM dengan 311 rumah dan 3 tempat umum.

Kegiatan penyemprotan tersebut berlangsung pada 22 Februari hingga 4 Maret dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I dilakukan pada 22-24 Februari, sedangkan tahap II dilaksanakan pada 1-4 Maret dengan lokasi penyemprotan terakhir di kawasan Pulau Kemaro. Untuk menempuh kawasan ini, tim penanggung jawab bersama petugas fogging dari CV Kemas Perkasa dengan menggunakan perahu menyusuri rumah-rumah warga yang ada di pinggiran sungai didampingi Ketua RT 18 Pulau Kemaro, Aji Ansori.

Beberapa warga di kawasan ini mengaku cukup senang dengan adanya penyemprotan fogging DBD tersebut. Selain mencegah penyakit, lingkungan mereka juga menjadi bersih.

“Penyemprotan ini berdasarkan usulan kami warga RT 18 Pulau Kemaro yang dihuni 120 KK dan masuk dalam Kelurahan 1 ilir. Ternyata kami dapat respon dari Pusri”, ujar Aji Ansori.

Warga lainnya Effendi mengaku, selain mendapat pelayanan kesehatan mereka juga telah dibangunkan PT Pusri sebuah gedung sekolah dasar. Gedung SD yang belum dinamai itu terdiri dari tiga ruang kelas dan satu ruang kantor.

“Mungkin namanya nanti SDN Pulau Kemaro, tergantung pemerintah lah. Yang jelas kami juga senang dengan perhatian dari PT Pusri ini. (rhd)

Jakarta - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi sebesar 50 persen dari HET yang berlaku saat ini. Kenaikan harga pupuk itu akan mulai berlaku April 2010, setelah petani panen padi.

”Kenaikan HET pupuk kimia bersubsidi bervariasi, antara 30-70 persen. Untuk pupuk jenis urea disepakati naik 50 persen,” ungkap Suswono di Jakarta, Senin (1/3).

Menurut dia, kenaikan HET urea sebesar 50 persen akan menambah biaya produksi padi Rp 150.000 per hektar. Asumsinya, kebutuhan urea petani per hektar 250 kilogram, sementara harga urea isi 50 kilogram naik dari Rp 60.000 menjadi Rp 90.000.

Meski naik, biaya produksi masih bisa ditutupi dengan kenaikan harga gabah dan beras yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP).

”Bahkan dengan kenaikan harga pupuk kimia bersubsidi, petani masih akan mendapat tambahan keuntungan Rp 1 juta per hektar karena ada tambahan pendapatan akibat kenaikan HPP,” katanya.

Suswono menyatakan, kenaikan HET pupuk tidak bisa dihindari karena kebutuhan terus meningkat sebagai dampak perluasan areal tanam. Kebutuhan anggaran subsidi pupuk kimia pada tahun lalu sebesar Rp 17,6 triliun.

”Kebutuhan anggaran subsidi pupuk 2010 jauh lebih besar, tetapi dalam APBN 2010 hanya dialokasikan Rp 11,3 triliun dan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 4,2 triliun. Itu masih kurang sehingga HET pupuk harus dinaikkan,” katanya.

Mentan menyatakan, kenaikan HET urea 50 persen merupakan kesepakatan terakhir pemerintah. ”Tinggal mengumumkan saja yang belum,” katanya.

Menanggapi rencana kenaikan pupuk, petani memberikan respons berbeda. Petani yang sudah mengembangkan budidaya padi organik ataupun semiorganik bisa menerima kenaikan HET karena kenaikan itu akan mendorong petani menggunakan pupuk organik.

Namun, petani kecil nonorganik khawatir kenaikan HET pupuk justru akan menurunkan pendapatan mereka. Pasalnya, kenaikan HET pupuk biasanya langsung diikuti kenaikan ongkos buruh tani dan sewa lahan.

Adapun padi yang mereka produksi hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak dijual. Setelah beras simpanan habis, mereka harus membeli beras di pasar yang harganya lebih tinggi dari harga beras yang mereka jual.

Belum ada kepastian

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri mengatakan, hingga kemarin belum ada kepastian soal pasokan gas ke produsen pupuk setelah tahun 2012.

Tidak adanya kepastian pasokan gas tersebut berpotensi menurunkan produksi urea PT Pusri hingga 1,5 juta ton mulai tahun 2013.

”Produsen pupuk sekadar menerima tugas. Kalau memang ada gas kita produksi, kalau tidak ada, ya, tidak berproduksi,” ungkap Dadang. Ia juga mengingatkan bahwa tidak adanya kepastian pasokan pupuk membuat produsen pupuk ASEAN Aceh Fertilizer dilikuidasi pada tahun 2005.

Sejauh ini komitmen ada, tetapi belum sampai pada penandatanganan kontrak. Dadang mengingatkan bahwa kehadiran pupuk kimia masih penting dalam mendukung ketahanan pangan. (MAS)

Untuk kesekian kalinya PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) kembali menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Kali ini membuka tahun 2010 di bulan Februari PT Pusri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 220 juta dalam bentuk sembako.

Direktur SDM dan Umum PT Pusri, Djafarudin Lexy mengungkapkan bantuan tersebut merupakan bantuan tanggap darurat terhadap korban musibah banjir di 2 kecamatan yaitu Muara Lakitan dan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Hampir di setiap kecamatan Pusri selalu memberikan bantuan baik lokal maupun nasional. Kegiatan tersebut merupakan kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap korban musibah banjir.

”Bantuan kemanusiaan seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh PT Pusri. Karena setiap bencana melanda, melalui program CSR Pusri selalu memberikan bantuan terhadap korban bencana baik di wilayah Sumsel maupun di Indonesia. Ini membuktikan bahwa PT Pusri adalah perusahaan yang sehat karena bisa memberikan bantuan bagi korban bencana,” ujarnya saat melepas 4 truk yang mengangkut sembako untuk korban banjir di Kabupaten Musi Rawas, Rabu (24/2) di Kantor Pusat PT Pusri Palembang.

Sementara itu General Manajer Umum PT Pusri, Ir. Bambang Subiyanto menjelaskan bantuan yang disalurkan berupa, beras (8 ton), mie instant (500 dus), bubur instant (100 dus), roti kaleng (60 dus), air mineral (isi 60ml, 300 dus), kecap (40 dus), saus sambal (40 dus), selimut (28 kodi) dan kain sarung (14 kodi).

”Diharapkan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi korban. Serta mampu meringankan beban mereka. Pusri akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program kepedulian sosial terhadap pengembangan lingkungan,” ujarnya sembari mengatakan tidak menutup kemungkinan Pusri akan memberikan bantuan kepada korban-korban banjir lainnya yang ada di wilayah Sumsel.  (ima)

PALEMBANG –- Ungkapan industry follow energy  yang sering diungkapkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla akhirnya terbukti. Namun bukan pemindahan industri mancanegara ke sumber energi di Indonesia seperti diinginkan semula. Adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang akan memindahkan pabrik pupuknya dari Palembang ke Senoro, Sulawesi Tengah, demi mengejar sumber energi dan bahan baku, gas.

Direktur Utama Pusri, Dadang Heru Kodri, mengatakan, relokasi ke Senoro bisa direalisasikan apabila negoisasi harga gas dengan Pertamina dengan PT Medco selaku pengelola sumur gas setempat sudah mencapai kesepakatan. ''Kami masih terus melakukan negosiasi harga dengan produsen gasnya, apabila ada kesepakatan, dipastikan Senoro sebagai sumber gas jadi pilihan,'' kata Dadang, akhir pekan lalu.

Saat ini Pusri tengah fokus melakukan negoisasi gas dan ditargetkan tuntas sebelum 2012. ''Kalau tidak Pusri mati. Namun kini sudah ada titik terang dari pemerintah, dan harga juga diharapkan sesuai dengan Pusri,'' ujarnya.

Gas alam yang sebagian besar terdiri dari gas metana merupakan sumber energi dan juga bahan baku pembuatan pupuk kimia. Hidrogen dari gas metana disintesiskan dengan nitrogen dari udara menghasilkan amonia anhidrat sebagai bahan baku pupuk.

Sumber gas di Senoro menurut Dadang cukup menjanjikan. Setidaknya di daerah tersebut bisa dibangun dua pabrik berkapasitas 2.500-3.000 ton pupuk. Rencananya, relokasi akan dilakukan terhadap tiga pabrik yaitu Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV secara bertahap dengan harapan produksi meningkat 60 persen sehingga pasokan gas juga akan meningkat dari 225 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 318 MMSCFD.

Selain relokasi, Pusri juga merevitalisasi satu pabrik Pusri di Sumatera Selatan. ''Satu pabrik lagi akan direvilitalisasi tetap di Sumatra Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menyediakan lahan di Tanjung Api-api,'' kata Dadang.

Untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik Pusri di Palembang, BUMN ini akan menandatangani naskah kesepakatan Gas Tansportation Agreement (GTA) dengan PT Pertagas, anak perusahaan Pertamina. Pertagas akan menyalurkan gas yang dibeli Pusri dari Medco E&P dan Pertamina.

Pembelian gas dilakukan dua cara, yakni membeli 180 MMSCFD dari Pertamina EP dan membeli 45 MMSCFD dengan Medco E&P di mulut sumur (well head). ''Pasokan gas Pusri yang dibeli dari Medco di Rambutan dengan panjang jaringan pipa 180 kilometer,'' kata Yunelwan Rauf, Staf Direktorat Teknik dan Pengembangan Pusri.

Secara teknis, kesepakatan bersama pemanfaatan fasilitas bersama sistem jaringan gas antara Pusri dan Pertagas mencakup tarif dua pipa dan acces arrangerment oleh BP Migas. Draf GTA telah diparaf 23 Desember 2009, namun masih menyisakan satu pasal lagi yakni kualitas gas. Sebab PT Pertagas menghendaki kandungan H2S (hidrogen sulfida) maksimum 8 ppm (part per million) sedangkan kontrak dengan Medco maksimum 10 ppm.

''Realisasi kualitas gas dari Medco selama ini masih jauh di bawah batas maksimum sehingga demi amannya Pusri sudah mengajukan usul ke Medco untuk Addendum (revisi) kontrak gas agar kualitas gas dapat disesuaikan,'' kata Dadang Heru.
Maspril Aries - Rahmad .

PALEMBANG: Rencana penggantian Pupuk Pusri Holding menjadi Pupuk Indonesia masih menunggu keputusan politik.

Dirut Pupuk Pusri Holding, Dadang Heru Kodri mengungkapkan masalah penggantian tersebut sudah disampaikan kepada Sesmeneg BUMN. Penggantian nama tersebut masih terkendala masalah pajak.

"Semua sudah siap dan seluruh produsen pupuk mendukung, tetapi masih terkendala pada masalah pajak, namun diharapkan DPR dapat menerima keputusan politiknya,"paparnya.

Saat ini belum ada tanggapan dari DPR, namun bila DPR memanggil, dia siap memberikan keterangan lagi, karena perubahan nama tersebut di Kementerian BUMN sudah tidak ada masalah. (Bisnis/K49)

PALEMBANG (SI) – PT Pupuk Sriwidjaja siap mengalihkan pabrik pupuknya di Palembang ke Senoro, Sulteng. Program revitalisasi ini tinggal menunggu kesepakatan harga gas dengan PT Pertamina dan PT Medco. “Kami masih terus melakukan negosiasi harga dengan produsen gasnya, apabila ada kesepakatan dipastikan Senoro sebagai sumber gas jadi pilihan. Selain satu pabrik lagi yang akan direvitalisasi di Palembang,”ujar Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kemarin.

“Kalau tidak, Pusri mati. Namun kini sudah ada titik terang dari pemerintah, dan harga juga diharapkan sesuai dengan harapan Pusri,” tambahnya.

Sumber gas di Senoro, menurut Dadang cukup menjanjikan. Setidaknya di daerah tersebut bisa dibangun dua pabrik berkapasitas 2.500-3.000 ton pupuk. “Untuk satu pabrik lagi akan direvitalisasi tetap di Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyediakan lahan di Tanjung Api-api,” sebutnya.

Rencananya revitalisasi pabrik PT Pusri akan dilakukan pada pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV secara bertahap, dengan harapan produksi meningkat menjadi 60%.
(aina ra)