Kabar Pusri

Jakarta, (Kominfo-Newsroom)
Meskipun mesin dan peralatan pabrik yang dimilik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) sudah ketinggalan zaman, namun perusahaan milik negara itu akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi, meningkatkan daya saing pupuk nasional terhadap pupuk impor, serta meringankan petani Indonesia dengan menyediakan pupuk yang lebih murah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui sangat sulit untuk melakukan efisiensi dengan mesin dan peralatan pabrik model lama, apalagi untuk meningkatkan daya saing usaha, mengingat perusahaan pesaing mereka di luar negeri telah menggunakan mesin dan peralatan pabrik modern.

Kompetitor kami di luar negeri seluruhnya telah menggunakan sistem komputer sehingga cukup sedikit menggunakan jumlah pegawai, beda dengan Pusri yang cukup boros dari sisi SDM karena membutuhkan
banyak pegawai akibat peralatan dan mesin pabrik masih mekanik, kata Dadang Heru saat RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (6/5).

Demikian juga dalam hal perawatan, membutuhkan dana cukup besar, selain karena mesin sudah tua dan sering rusak, juga suku cadang harus mengimpor. Dalam kondisi demikian, katanya, penghematan yang
dilakukan adalah dengan konversi ke bahan bakar gas.

Namun meskipun sulit, kami tetap akan melakukan berbagai upaya efisiensi dan menyediakan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk, termasuk menyediakan pupuk yang murah, katanya.

Pada kesempatan itu Dadang Heru meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas lebih dulu karena porsi bahan bakar di pabrik pupuk Pusri mencapai 60 persen dalam struktur biaya.

Menurutnya, dengan kondisi harga pupuk saat ini dan dibandingkan dengan biaya produksi, sangat sulit bagi cabang-cabang perusahaan PT Pusri untuk beroperasi dan meraih keuntungan, namun dengan karena sistem usaha yang dijalankan adalah sistem holding company, maka masih bisa saling membantu dan menutupi.

Sementara itu di tempat sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermanto meminta PT Pupuk Sriwijaya untuk segera melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Pusri ke arah penguatan perusahaan.

Menurutnya, penguatan BUMN harus tetap dilakukan, baik dalam bentuk holding company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya (strategic alliance) antar-BUMN.

Harus ada peningkatan optimalisasi kinerja, baik dari aspek teknis, yaitu produksi dan produktivitas, maupun dari aspek pemasarannya, katanya.

Dikemukakan, dalam upaya menjaga pasokan gas bagi industri pupuk nasional, Komisi VI DPR telah meminta pemerintah agar konsisten dalam memprioritaskan pemanfaatan gas bumi nasional bagi industri
pupuk, sehingga masalah kelangkaan gas untuk industri pupuk di masa depan tidak terjadi lagi.

Kemudian, berkaitan dengan ditetapkannya harga eceran tertinggi pupuk, Komisi VI meminta BUMN Pusri dapat menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani.

Menurut Agus Hermanto, perlu dilakukan koordinasi di bidang pengawasan, termasuk pengenaaan sanksi tegas terhadap distributor dan penyalur yang nakal, kemudian meningkatkan pelayanan administrasi penjualan berupa penerbitan delivery order one day service.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi pasar dan mengintensifkan sosialisasi penggunaan pupuk berimbang, utamanya pupuk majemuk NPK dan organik.

Sedangkan berkaitan dengan keberlangsungan produksi dan penyaluran pupuk organik, Komisi VI akan meminta produsen pupuk dan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan
tersendatnya penyaluran pupuk organik. (mf/ysoel)