Pusri News

Terobosan baru dilakukan Pemasaran Pusri Daerah (PPD) PT Pusri.

Secara terbuka, PPD Sumsel baru saja naik grade menjadi A itu, mengumumkan saban pekan stok pupuk urea bersubsidi di setiap gudang. Selain itu, kata Area Manager PPD PT Pusri H Sulfa Ganie, tersedia satu nomor hotline pengaduan 0800-1333-888 bebas pulsa. ??Ini bagian dari Good Corporate Governance (GCG/tata kelola perusahaan yang baik),?? ujarnya kepada Koran ini kemarin.

Implikasinya, diharapkan masyarakat luas dapat tahu secara transparan mengenai pupuk Urea bersubsidi, khususnya soal stok di gudang. ??Data kita up date saban pekan,?? katanya .

Berdasarkan data per 9 Januari 2007, stok pupuk urea bersubsidi untuk Sumsel dan babel mencapai 36.199 ton. Untuk pekan pertama Januari ini, pupuk yang baru keluar dari gudang sekitar 2500 ton.

Menurut dia, stok yang dimiliki tersebut diperkirakan mampu mengatasi kenaikan permintaan ketika puncak musim tanam, Maret nanti. ??Selain itu berdasarkan pantuan tim satgas, sebagian petani sudah menyimpan pupuk antara 5-8 saks.?? Artinya, petani sudah mulai melakukan kebiasaan menabung pupuk sebelum menanam. ??Itu sesuai dengan anjuran kita beberapa waktu lalu,?? kata Sulfa seraya menambahkan stok pupuk dipabrik ada sekitar 35 ribu ton dan pupuk curah sekitar 120 ribu ton.

Mengenai laporan yang masuk ke nomor hotline 0800-1333-888, Sulfa menjanjikan akan langsung ditindaklanjuti. Sepanjang, laporan tersebut disertai bukti yang otentik dan identitas yang jelas.

??Sejauh ini sudah ada beberapa pengaduan yang masuk. Masih kita seleksi dan jika memang ada kejelasan, tim akan langsung turun ke lapangan.?? Petani atau masyarakat bisa menyampaikan segala persoalan tentang pupuk, mulai dari kelangkaan pupuk, harga tinggi atuapun perlunya dilakukan operasi pasar.

Saat ini PPD Pusri telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) monitoring pupuk. ??Beberapa waktu lalu tim satgas memantau ke Muara Telang dan Muara Badan. Hasilnya, beberapa petani sudah mulai menabung pupuk.?? (47)

Pembentukan PT Pangan Energi Nusantara (PEN) yang dilakukan 9 BUMN yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog), Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia, PT Pupuk Kujang, PT Jasa Tirta I, PT Jasa Tirta II, PT Sang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani akan memakan investasi Rp 48,48 triliun.

Dana investasi tersebut digunakan untuk membangun 100 Badan Usaha Milik Petani (BUMP) hingga tahun 2010 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahap awal, 9 BUMN ini akan membantu modal yang tidak hanya dalam bentuk kas tapi juga dengan menggunakan aset tiap-tiap BUMN. Misalnya, Bulog yang memberikan aset gudang untuk menampung beras petani.

Untuk pembentukan 100 BUMP, nantinya PT PEN akan bergabung dengan pihak swasta, BUMD dan para kelompok tani. Komposisi masing-masing pihak tersebut nantinya di setiap daerah akan berbeda tergantung kebutuhan dan karakteristik daerah.

Demikian dijelaskan Menneg BUMN Sugiharto, dalam kunjungan lapangan ke pabrik penggilingan padi skala besar milik PT Jatisari Sri Rezeki, di KM 104 Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2007).

Dari total investasi Rp 48,48 triliun ditargetkan akan mendapatkan pendapatan dari BUMP Rp 102 triliun atau hampir tiga kali lipat dari nilai investasinya.

Namun produksi dan pendapatan efektif BUMP baru bisa didapat tahun 2008, karena pembangunan pabrik penggilingan dengan luas 7,6 hektar dan kapasitas penggilingan 500 ton gabah per hari dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun.

Untuk modal program ini, masing-masing BUMP sudah merencanakan memasukkannya dalam anggaran 2007. Untuk tahun 2007 pembentukan BUMP akan dilakukan di Jawa Barat 3 BUMP, Jawa Tengah 3 BUMP, Jawa Timur 3 BUMP, dan Sulawesi Selatan 1 BUMP.

Pada tahun 2008 dilanjutkan pembentukan 20 BUMP. Tahun 2009 terdapat penambahan 30 BUMP dan 2010 sebanyak 40 BUMP.

Dengan program ini diharapkan produktivitas pertanian bisa meningkat terutama beras. Tahun 2007 produktivitas padi bisa mencapai 8-12 ton per hektar. Sedangkan rata-rata saat ini baru mencapai 4-6 ton per hektar.

"Jadi walaupun lahan pertanian berkurang produktivitas tetap bisa meningkat sehingga tercipta ketahanan pangan," kata Sugiharto.

Selain itu program ini juga diharapkan bisa mengurangi pengangguran karena akan menyerap 1,2 juta orang dari sektor pertanian, atau sekitar 12 persen dari pengangguran nasional yang kini sebesar 10 juta.

Sugiharto menambahkan, selain meningkatkan ketahanan makanan, program BUMP juga memberikan dampak ke sektor energi dan air. Karena teknologi penggilingan yang digunakan selain untuk produksi beras, bekatul dan menir menghasilkan listrik dan abu sekam.

"Sehingga program ini akan mencukupi energinya sendiri dan bisa memberikan listrik di wilayah sekitarnya," kata Sugiharto.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) berupaya meningkatkan produksi pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayah Sumsel dan beberapa provinsi lain pada musim tanam 2007, Humas Pusri, Yunani AB di Palembang, Kamis.

Peningkatan produksi itu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pabrik dan meminimalkan gangguan teknis, katanya.

Menurut Yunani, pada 2006 lalu, pihaknya berhasil memproduksi 2,040 juta ton pupuk urea dan 1,3 juta ton amoniak.

Keberhasilan produksi tersebut diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun ini karena diprediksi kebutuhan pupuk akan meningkat, katanya.

Ia mengatakan, menghadapi musim tanam 2007 ini, pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pupuk urea di tingkat petani.

Untuk menjaga ketersediaan pupuk, sistem distribusi akan diperbaiki sehingga tidak terjadi penumpukan pupuk baik di gudang Palembang maupun di gudang-gudang di luar daerah.

Melalui upaya tersebut diharapkan, masalah kesulitan mendapatkan pupuk pada tahun ini bisa dihindari, tambahnya.(*)

Departemen Pertanian (Deptan) optimistis penurunan produksi pupuk PT Petrokimia Gresik (Petrogres) masih dapat ditutupi oleh kelebihan produksi dari industri pupuk lainnya.

Kendati demikian jika produksi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan para petani, Deptan mempersilahkan produsen pupuk di dalam negeri melakukan impor.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono, usai membuka acara bulan mutu nasional sektor pertanian di Jakarta, Rabu (29/11).

"Masih banyak kelebihan dari pabrik lain seperti Pusri (PT Pupuk Sriwijaya). Alihkan saja kelebihan tersebut ke Petrogres," kata Mentan.

Kelebihan produksi pupuk di Pusri masih bisa digunakan untuk menutupi produksi Petrogres yang hilang akibat terhentinya pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut. Bahkan, kata Anton, kelebihan produksi tersebut masih akan berlebih meski dialihkan ke Petrogres.

Kelebihan produksi pupuk Pusri, jelas Mentan, mencapai 100 ribu ton per bulan. Total produksi Petrogres yang hilang hanya 40 ribu ton per bulan. Berarti pasokannya masih berlebih, karena itu tak perlu dipersoalkan.

Meski produksi pupuk nasional mengalami surplus, namun menurut Anton, tidak menutup kemungkinan dilakukannya impor. "Kami tidak membatasi impor dari awal, kami sudah membuka hal itu . Jadi kalau ada yang mau impor tidak masalah, silahkan saja." (Faw/OL-02).

Surplus produksi pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) akan dilaihkan ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres). Ini dilakukan untuk menutupi penurunan produksi Petrogres setelah peristiwa meledaknya pipa gas milik Pertamina yang mengakibatkan terhentinya pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Benny Wahyudi, menuturkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk dalam masa tanam tahun ini pemerintah masih bisa memanfaatkan kelebihan stok produksi dari PKT.

''Stok pupuk Kaltim kan masih ada. Jadi kita manfaatkan stok yang ada dulu, itu kita relokasi ke Petrogres,'' ujarnya kepada wartawan, kemarin (24/11). Stok pupuk yang ada di gudang milik PKT saat ini mencapai 126 ribu ton urea.

Menurut Benny, akibat terhentinya pasokan gas ke Petrogres, diperkirakan total produksi pupuk yang akan hilang dari pabrik pupuk tersebut mencapai 40 ribu ton per bulan. Dengan perkiraan lamanya proses perbaikan pipa gas yang memakan waktu sekitar 1,5 bulan, jelas Benny, maka jumlah penurunan produksi pupuk akan mencapai 60 ribu ton.

Ditambahkan Benny, penurunan produksi Petrogres ini hanya akan menganggu pasokan urea dan amoniak saja. Sementara untuk pasokan pupuk jenis SP-36 dan NPK, dipastikan Benny tidak akan mengalami gangguan.

Di Indonesia, produk amoniak diproduksi oleh enam perusahaan yang terintegrasi dengan industri urea, dengan total kapasitas produksi mencapai 5,33 juta ton per tahun.

Enam perusahaan tersebut adalah PT Pupuk Sriwidjaja dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, PKT 1,75 juta ton per tahun, PT Pupuk Kujang Cikampek 383 ribu ton per tahun, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) 366 ribu ton per tahun, Petrogres 445 ribu ton per tahun, serta PT Kaltim Parna Industri 500 ribu ton per tahun.

Ekspor gas

Pemerintah belum memutuskan perpanjangan ekspor gas ke Jepang yang akan berakhir pada 2011. Keputusan itu baru akan ditentukan pada 2007 setelah pemerintah memetakan kebutuhan gas dalam negeri dan pertumbuhannya untuk sepuluh tahun ke depan.

''Ini akan kita tentukan tahun depan, setelah kita membuat neraca gas, neraca yang berisi kebutuhan riil sampai 10 tahun, berapa produksi riil sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, di situ baru kita rumuskan, akan diperpanjang, atau dilebihkan, atau dikurangi, itu tergantung neraca gas kita,'' kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres kemarin (24/11).

Prinsipnya, pemerintah ingin memaksimalkan pemanfaatkan semua sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi bangsa. Disamping untuk kebutuhan ekspor, Wapres mengingatkan, gas itu juga digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri. Penggunaan gas itu tergantung besaran konsumsi gas dalam negeri dan peningkatan produksi gas yang akan datang.

Apalagi saat ini kebutuhan gas dalam negeri terus meningkat. Sekiranya produksi gas tidak juga naik, Wapres menyatakan, ekspor pasti dikurangi secara drastis. Pemerintah tidak mungkin lagi membiarkan pabrik pupuk terhenti karena kekurangan pasokan gas seperti yang pernah terjadi di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Aceh. ''Luar biasa pengorbanan kita untuk menjaga kontrak, terpaksa pabrik pupuk kita hentikan, lebih baik kita mengekspor,'' tuturnya.

Di sisi lain, Wapres mengakui saat ini produksi gas dari ladang-ladang yang lama terus menurun. Namun pemerintah bisa sedikit bernapas lega setelah ditemukannya sumur-sumur gas baru di Cepu yang rencananya baru bisa beroperasi sebelum 2012. Pemerintah juga berharap sumur gas di Selat Makassar bisa berproduksi sebelum 2011 disamping ladang gas di Natuna.

Pemerintah akan berupaya menjaga kerja sama yang baik dengan Jepang. Apalagi selama ini hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin erat. Namun ia menjamin dalam kunjungan Presiden ke Jepang akhir bulan ini, kebutuhan gas dalam negeri akan tetap diutamakan. ''Presiden tentu membicarakan itu, tapi angka-angkanya berapa itu tingkat teknis nanti, tingkat menteri nanti memutuskan pada waktunya, kan masih lama, masih 6 tahun lagi,'' jelasnya.

Meski belum dipastikan diperpanjang kontrak itu, Wapres meminta agar Jepang memberikan beberapa bantuan teknis bagi Indonesia untuk menghemat pemakaian gasnya. Ia ingin Jepang membantu listrik di Indonesia dan memodernisasi pabrik pupuk di sini. Selain itu, Jepang juga diharapkan bisa membantu ekplorasi gas di Indonesia. dia/djo

Pemerintah akan mencoba sistem kupon atau voucher untuk distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2007. Tujuannya untuk mencegah kelangkaan pupuk dan anggaran subsidi pupuk yang sangat terbatas dalam APBN dapat mencukupi pasokan pupuk kepada petani hingga akhir tahun 2007.

Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi IV dan VI dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negara BUMN Sugiharto di Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Boediono, pemerintah berencana mengubah sistem subsidi dalam jangka menengah (2007-2009) untuk menjaga agar anggaran subsidi dalam APBN tidak menggelembung. Sistem baru ini diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana subsidi pupuk secara tepat sasaran.

"Kami telah mengkaji beberapa model subsidi. Salah satunya voucher atau dengan mekanisme lain yang akan kami konsultasikan kepada DPR," katanya.

Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.

"Setelah uji coba, kami akan mengetahui kondisi sebenarnya. Apa perlu menambah subsidi melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau tidak. Subsidi sebagian atau penuh," katanya.

Boediono memperkirakan tidak ada perubahan Harga Eceren Tertinggi (HET) pada tahun 2007, meskipun anggaran subsidi dalam APBN sebesar Rp 5,8 triliun hanya cukup untuk 280 hari.

"Dalam konteks ini, pemerintah memutuskan tidak mengubah HET untuk mengamankan musim tanam yang kami harapkan menjadi panen raya, terutama beras," ujarnya.

Mekanisme

Salah seorang anggota DPR mempertanyakan mekanisme pembagian kupon tersebut agar tepat sasaran, sampai ke petani.

Masalahnya, puluhan juta petani yang berkepentingan dengan pupuk bersubsidi ini. Siapa yang berhak menerima, apakah petani pemilik lahan, petani penggarap, lalu siapa yang mendistribusikannya dan jaminannya benar-benar tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman dalam penyaluran bantuan langsung tunai konvensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, banyak terjadi penyimpangan sehingga bantuan tidak kena sasaran.

Pemerintah dalam rapat tersebut belum menjawab pertanyaan seputar mekanisme pendistribusian kupon. Jawaban akan diberikan dalam rapat berikutnya, yang dijadwalkan hari ini.

Salah jalan

Dalam kesempatan terpisah saat seminar nasional Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi, Presiden Direktur Institute for Development of Economic Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah telah salah jalan karena menangani masalah pupuk dengan pendekatan subsidi. Penggunakan kupon atau bantuan langsung secara tunai kepada petani pun takkan memecahkan masalah. Persoalan utamanya di hulu.

"Masalah sudah muncul sejak pemerintah menetapkan HET. Idealnya, serahkan saja ke mekanisme pasar, karena nanti pasar akan menciptakan keseimbangan sendiri. Upaya membantu petani sebaiknya tidak diterapkan pada posisi input, tetapi pada output. Misalnya, menaikan harga gabah atau memperbaiki jalan, sehingga bisa menekan biaya transportasi," katanya.

Kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, dengan asumsi kapasitas angkut dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 kilogram (kg), kemudian harga tebusan di tingkat produsen Rp 1.060, dan di pengecer ke distributor Rp 1.165 per kg, distributor pupuk di Lampung merugi Rp 18,55 per kg dan pengecer Rp 9,63 per kg.

Meski merugi, ujar Fadhil, distributor dan pengecer di Lampung tetap bertahan karena mereka menjual pupuk secara eceran (di bawah 50 kg), sehingga mendorong kenaikan harga jual. "Harga semakin naik, jika ada pengurangan timbangan atau subsidi silang dengan komponen lain yang mereka jual. Melihat kondisi itu, peluang terjadi penyimpangan tinggi," katanya.

Bagian lain kajian IPB itu menyebutkan, persoalan pupuk di tingkat produsen meliputi disparitas harga di dalam negeri dan luar negeri terkait "peluang keuntungan" yang mungkin diperoleh. Sementara persoalan di tingkat distributor meliputi keterlambatan, kelemahan manajemen pergudangan, tuntutan kebutuhan petani yang serentak, dan kesulitan administrasi, yang terkait pungutan liar.

Di tingkat pengecer, masalah yang muncul adalah kekurangan stok sehingga harus mencari pupuk di daerah lain, kemudian penggunaan pupuk di luar ketentuan subsidi seperti untuk industri dan perkebunan, dan biaya angkutan yang tinggi.

Di tingkat petani masalah meliputi sikap belum nyaman kalau tidak pakai urea, kebutuhan serentak di musim tanam, jatah berkurang, pemakaian berlebih, belum terjangkau distributor.

Presiden Direktur PT Pupuk Sriwidjaja Dadang Heru Kodri mengakui beratnya beban biaya distribusi pupuk urea bersubsidi. "Perlu terobosan pemberian subsidi kepada petani untuk mengatasi persoalan distribusi yang tersendat dan mengakibatkan kelangkaan serta naiknya harga pupuk," ujarnya. (OIN/MAS)

Kapasitas produksi pupuk PT Pupuk Kujang, Cikampek semakin bertambah. Setelah beroperasinya dua pabrik milik Kujang, maka kapasitas produksi produsen pupuk di Jabar ini menjadi 1,14 juta ton. Karenanya, pada 2007, PT Pupuk Kujang siap memasok kebutuhan pupuk untuk seluruh wilayah Jabar dan Banten.

''Intinya, bila kita diminta untuk memasok kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah di Jabar dan Banten, maka hal itu bisa dipenuhi oleh Kujang,'' kata Kahumas PT Pupuk Kujang, Arifin, kepada Republika, Rabu (6/12).

Menurut Arifin, kebutuhan pupuk untuk kedua provinsi tersebut mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 700 ribu ton di antaranya untuk kebutuhan di Jabar dan sisanya untuk Provinsi Banten.

Bahkan, sambung dia, dengan kapasitas sebesar itu, pihaknya bisa pula menutup kebutuhan untuk daerah Brebes dan Klaten, Jateng. Selama ini, ungkap Arifin, kedua daerah itu kerap meminta pasok pupuk dari Kujang.

Namun, Arifin menegaskan, karena adanya regulasi dari pemerintah menyangkut pendistribusian pupuk, maka hal itu tidak dapat dipenuhi oleh PT Pupuk Kujang. Dampaknya, banyak pupuk dari Kab Indramayu, Karawang maupun Subang yang 'lari' ke kedua daerah tersebut.

Dia mencontohkan, banyak truk membawa bawang merah dari Brebes dan Klaten ke Jakarta dan pulangnya membeli pupuk di sepanjang jalan di Pantura Jabar. Kondisi itu, kata dia, yang menjadi salah satu faktor pupuk langka.

Karena itu, kata Arifin, bila pemerintah pusat menghendaki agar PT Pupuk Kujang membantu menutup kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah Jabar, Banten serta Brebes dan Klaten, Jateng agar tidak terjadi kelangkaan, hal itu bisa dilakukan. ''Bila regulasinya memungkinkan, kita sudah siap,'' ujarnya menegaskan.

Menyinggung stok pupuk yang ada hingga saat ini, Arifin menegaskan, tidak perlu dikhawatirkan. Kata dia, stok pupuk urea yang ada mencapai 218 ribu ton. Dari jumlah itu, sebanyak 130 ribu ton berada di gudang dan area PT Pupuk Kujang dan sisanya sudah tersebar di kabupaten-kabupaten yang menjadi tanggung jawab distribusi PT Pupuk Kujang.

Arifin mengatakan, kebutuhan pupuk untuk Desember 2006 hanya mencapai 50 ribu ton. Kata dia, dengan kapasitas produksi sebanyak 3.000 ton per hari dikalikan dengan jumlah hari sisa selama Desember, akan ada tambahan stok pupuk sekitar 75 ribu ton.

Artinya, sambung dia, bila jumlah itu ditambahkan dengan stok yang sudah ada, maka akan ada stok pupuk sebanyak 243 ribu ton. ''Jumlah itu, akan mencukupi untuk tiga bulan ke depan dan petani tak perlu khawatir,'' kata Arifin. yul

PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Kujang akan memasok pupuk ke wilayah distribusi PT Petrokimia Gresik yang produksinya terganggu akibat ledakan pipa gas Pertamina beberapa waktu lalu.

"Untuk Desember ini, stoknya masih ada, tapi setelah itu harus 'digerojok' dari pabrikan lain," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman, di Jakarta, Jumat. Ardiansyah menambahkan, untuk efisiensi distribusi, pasokan untuk Jawa Timur dan Jawa Barat yang biasanya dipenuhi oleh Petrogres akan diisi oleh Pusri dan Pupuk Kujang.

"Jumlah nanti kita atur. Tapi semakin cepat stok untuk Desember diserap semakin cepat seharusnya itu (swap pupuk--red) dilakukan" ujarnya. Petrogres pada musim tanam saat ini tidak bisa melakukan tugasnya memasok pupuk urea bersubsidi di Jawa Timur, dan sebagian pupuk bersubsidi lainnya seperti ZA, SP-36, dan NPK, yang produksinya terganggu karena pasokan gas terhenti.

Jumlah pupuk urea yang sudah ada di lini 3 (kabupaten) diperkirakan mencapai tiga kali ketentuan (kebutuhan dua pekan). Jadi, ada stok untuk kebutuhan sekitar sebulan hingga 1,5 bulan lebih. Pasokan pupuk non urea bersubsidi terutama ZA terancam langka awal tahun depan menyusul terkendalanya pengalihan pasokan gas dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres) pasca ledakan pipa gas di Sidoarjo. antara/mim

Pemerintah akan mengubah skema subsidi pupuk dari subsidi gas menjadi subsidi harga mulai tahun depan.

Untuk itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2007 subsidi pupuk ditambah hingga 93 persen menjadi Rp5,6 triliun dari sebelumnya Rp3,004 triliun.

"Dengan tambahan subsidi tersebut, subsidi pupuk berubah dari subsidi gas ke subsidi harga. Akan tetapi ini masih panjang perjalanannya, karena masih kita timbang-timbang langkah yang terbaik. Hal yang paling penting subsidi sudah ada, tinggal nanti mencari langkah yang tepat sasaran. Kita tidak mau terulang lagi masalah kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk bersubsidi," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Senin.

Lebih lanjut Anton mengatakan, syarat berlakunya skema subsidi harga ini ialah harus ada harga pokok produksi pupuk (HPP) yang sudah diaudit secara tuntas. Untuk itu, setiap pabrik pupuk (holding pupuk) harus bisa menyerahkan HPP pupuk mereka yang sudah diaudit secara transparan. Penyerahan HPP teraudit tersebut dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

Hingga kini belum ada pabrik yang sudah menyetorkan HPP teraudit. "Jika tidak (diserahkan) maka akan kembali ke subsidi gas, karena itulah yang paling pas," tandasnya.

Anton menambahkan, dengan memakai skema subsidi harga, pemberian subsidi akan menjadi bervariasi. Pasalnya, HPP antara satu pabrik dengan pabrik lainnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan ada pabrik yang berproduksi lebih efisien dibanding lainnya. Selain itu, ada pula pabrik yang memiliki pabrik baru sehingga biaya produksi dalam HPP pun menjadi lebih tinggi dibanding pabrik lama. Ia mencontohkan pabrik pupuk Kujang yang baru menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk urea Kujang 1B.

Kesepakatan perubahan skema subsidi pupuk dari gas ke harga ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun lalu. Persetujuan perubahan tersebut saat itu disepakati oleh mentan dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan setelah bertemu dengan holding pupuk.

Selain itu, Komisi IV DPR pun tak urung menyetujui perubahan skema subsidi tersebut. Perubahan itu ditujukan untuk membantu produsen pupuk yakni holding pupuk untuk mempertahankan kinerjanya. Pasalnya, mereka mengaku merugi akibat kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi gas.

Tetapi kesepakatan tersebut tidak pernah terealisasi karena masalah anggaran. Perubahan skema subsidi membuat anggaran untuk subsidi bertambah hingga dua kali lipat, yakni mencapai Rp6 triliun lebih. Bahkan, pada saat diajukan pada RAPBN perubahan 2006, usul itu ditolak karena pemerintah lebih mengutamakan subsidi listrik dan BBM.

Hal itu pula yang mengakibatkan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Mei lalu. Meski begitu, kelangkaan dan gejolak harga tetap terjadi di lapangan.

Tambah Alokasi

Selain mengubah skema subsidi, Anton mengungkapkan pemerintah juga berencana menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi terutama untuk jenis urea.

Bila musim tanam tahun ini hanya sebanyak 4,3 juta ton, maka tahun depan akan ditambah menjadi 5,3 juta ton. Hal itu terkait banyaknya permintaan daerah yang mengeluhkan kurangnya lokasi pupuk bersubsidi. Tetapi, penambahan alokasi ini masih harus dihitung karena dikhawatirkan jumlah subsidinya tidak akan cukup. "Ya akan ada tambahan alokasi (pupuk bersubsidi), tapi risikonya harga akan naik," katanya.

Menurut Anton, penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar satu juta ton tersebut masih belum pasti. Namun, tambahan tersebut merupakan alokasi urea untuk kebutuhan di luar perkebunan besar.

Saat ini, menurut perhitungan Deptan kebutuhan urea untuk sektor non perkebunan besar mencapai satu juta ton. Sedangkan beberapa daerah yang telah meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan sentra produksi beras nasional yang kerap mengalami kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi.

Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi ini diakui Deptan menjadi salah satu penyebab adanya kelangkaan yang berakibat pada lonjakan harga pupuk bersubsidi. Meski begitu, pemerintah tahun ini belum bisa menanggulanginya karena terbatasnya anggaran.

Pasalnya, untuk menambah alokasi pupuk perlu ada tambahan susidi dari APBN. Meski tahun depan subsidi telah meningkat hingga hampir dua kali lipat, alokasi pupuk bersubsidi masih tetap yakni sebanyak enam juta ton dengan urea sebanyak 4,3juta ton.

Namun, ketika Media Indonesia menanyakan kapan kemungkinan dilakukan perubahan HET pupuk bersubsidi, Anton enggan menjawab. Menurutnya, kenaikan HET dan penambahan alokasi masih belum selesai pembahasannya.

Meski begitu, kemungkinan besar semua penyesuaian baik alokasi, HET pupuk bersubsidi, ataupun perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) baru akan terealisasi pada awal tahun anggaran 2007.

"Semua kan disesuaikan dengan awal tahun anggaran seperti biasanya," tambahnya. (TM)

Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR menolak rencana pemerintah melikuidasi dan menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Lhokseumawe, Aceh. Salah satu alasannya, karena pabrik pupuk terbaik di dunia itu hanya dijual seharga Rp400 miliar. Padahal, aset sekitar Rp4 triliun.

Penolakan itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Komisi VI DPR Didiek J Rachbini serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Mereka, antara lain Zainal Abidin Husein, Idealisman Dachi, Azam Azman Natawijana, Yusuf Pardamean, Anwar Sanusi, Choirul Sholeh Rasyid, dan Hasto Kristianto, serta anggota Komisi XI TM Nurlif .

Menurut Didiek, DPR tidak bisa menerima rencana pemerintah tersebut karena pabrik pupuk itu mampu memproduksi pupuk sepanjang tahun sehingga persediaan pupuk dalam negeri menjadi lebih baik.

"Ini kebijakan anomali. Pabrik pupuk dengan kemampuan berproduksi 110% dari kapasitas justru dijual," ujar Didik Rachbini.

Didiek menyatakan, di negara ini sudah ada semacam mafia seperti halnya Mafia Moskow. Mafia Moskow menguasai Uni Soviet ketika negeri itu diambang kehancuran. Di Indonesia, kata dia, ada mafia yang berupaya menjual aset-aset negara dengan harga murah sehingga aset negara jatuh ke tangan pribadi-pribadi dan asing.

Anggota Komisi VI dari F-PD Azam Azman Natawijana menegaskan, likuidasi pabrik pupuk AAF harus berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Namun, sampai sekarang tidak ada PP yang menjadi dasar kebijakan penjualan itu.

Dalam proses penjualan tersebut, pemeritah telah menerima tawaran dari dua perusahaan, yakni PT Medco dan satu perusahaan asal China. Pemerintah menetapkan 28 Agustus 2006 sebagai batas akhir penawaran.

"Penjualan ini melanggar UU. Tidak bisa dilanjutkan, batalkan saja," tegasnya.

PT AAF berdiri sejak 1979 sebagai perusahaan patungan lima negara, yaitu Indonesia yang menguasai 60% saham, Singapura 1%, dan Malaysia, Filipina ,dan Thailand masing-masing 13% saham.

Anggota Komisi VI dari daerah pemilihan Aceh, Zainal Abidin Hussein menambahkan, AAF merupakan kebanggaan masyarakat Aceh setelah PT Arun tidak lagi dikuasai perusahaan dalam negeri.

"Dulu masyarakat sekitar rela melepaskan lahannya kepada pemerintah demi berdirinya pabrik. Namun ketika akan dijual, masyarakat pun resah. Mereka tak rela dan berusaha menguasai kembali tanah mereka yang dulu diserahkan kepada AAF," katanya.

Anggota Komisi VI lainnya, Hasto Kristianto dari F-PDIP menyatakan, AAF harus dipertahankan, bukan hanya kaena dijual dengan harga muruh, tetapi perusahaan itu menjadi kebanggaan rakyat Aceh. "Selamatkan pabrik pupuk ini. Batalkan rencana likuidasi."

Ia menilai alasan pemerintah menjual AAF karena kesulitan memperoleh gas sebagai hal tidak masuk akal. Karena, gas bisa diperoleh dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pabrik pupuk ini bisa dipertahankan dengan integrasi dengan PIM.

"Dengan demikian, PIM akan berkembang dan AAF juga akan kembali beroperasi," katanya. (Hil/OL-02).

Pupuk organik Azolla mampu meningkatkan produksi padi hingga sembilan ton per hektare. Padahal umumnya dengan pupuk anorganik (buatan) hanya enam ton per hektare.Demikian diungkapkan mantan Direktur Pupuk Sriwijaya Zaenal Sudjais, peneliti dan pengguna azolla Sudiono dan Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, di Jakarta, Selasa (8/8).

Sudjais mengatakan, dua tahun sebelum pensiun dari Pupuk Pusri, dia menyadari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk buatan secara terus menerus mengakibatkan kandungan organik tanah (humus) menurun drastis. Akibatnya kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan biota cenderung menurun.

"Ibaratnya tanah pertanian kita selama lebih 30 tahun ini dalam kondisi lapar dan lelah, meskipun penggunaan pupuk anorganik ditingkatkan. Azolla mampu merevitalisasi tanah karena tanaman tersebut merupakan unsur nitrogen yang dibutuhkan tanaman, khususnya padi," kata Sudjais.

Azolla merupakan tanaman paku air yang tersebar di daerah tropik dan subtropik. Azolla mengandung N (nitrogen) sekitar 4%-5% dan tanaman ini mampu menimbun N sebanyak 25-30 kg N per hektare selama 30 hari.

Beberapa negara di Asia telah menggunakan azolla sebagai pupuk biologi. Antara lain, China, Srilanka dan Thailand.

Sementara itu Sudiono mengungkapkan mengetahui azolla sejak 1991 dari berbagai bacaan. Awalnya dia hanya menjadikan azolla sebagai pupuk organik namun, seiring perkembangan ternyata azolla juga bisa untuk pakan ternak (itik, dan babi).

"Selama menggunakan pupuk azolla hasil panen padi meningkat. Satu hektare dengan penggunaan 2 kuintal azolla mampu menghasilkan sembilan ton padi. Padahal pupuk buatan maksimal enam ton saja," kata Sudiono yang mantan penyuluh pertanian di Kabupaten Malang ini.

Di mata Sisiwono, sebenarnya International Rice Reseach Institute (IRRI) sejak 1972 telah melakukan penelitian terhadap azolla. Tapi anehnya hasilnya tidak pernah dipublikasikan atau dimasyarakatkan.

Hal ini disebabkan karena azolla merupakan sumber nitrogen di tanah persawahan yang menjadi pesaing besar bagi pupuk nitrogen buatan. Padahal secara ekonomis, azolla lebih menguntungkan dibanding pupuk nitrogen buatan.

"Azolla mudah dibudidayakan dan murah sehingga ketergantungan terhadap pupuk buatan bisa dihilangkan. Ini menguntungkan petani dan pemerintah sebab gas (bahan baku pupuk buatan) bisa diekspor maksimal," imbuh Siswono. (Faw/OL-02).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono mengungkapkan harga pupuk bersubsidi di sejumlah daerah ternyata melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.150/kg.

Menurut dia, di Jakarta, Jumat (4/8) ketika melakukan kunjungannya di Kabupaten Brebes Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Komisi IV DPR di wilayah tersebut harga pupuk bersubsidi masih di atas Rp1.500/kg.

"Dengan harga tersebut berarti petani harus merogoh uang lebih dari Rp75.000 per sak pupuk yang isinya 50 kg," katanya mengutip keluhan seorang petani asal Desa Dawuan Sirampog Brebes.

Menurut dia, pupuk untuk petani sebenarnya sudah disubsidi pemerintah sehingga pihaknya akan mendesak pihak terkait untuk tegas memberikan sanksi dan mencabut izin distributor yang nakal.

"Sungguh memprihatinkan ulah distributor nakal ini. Cabut saja izinnya lalu proses mereka secara hukum," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suswono juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang dikeluhkan petani khususnya di wilayah Brebes Selatan seperti irigasi yang tidak lagi berfungsi, harga sayuran tidak stabil, jalan tani yang rusak parah maupun merebaknya hama tikus.

"Nanti temuan-temuan ini akan kita tindaklanjuti di Komisi IV DPR yang menangani masalah pangan dan pertanian," katanya. (Ant/OL-06)