Pusri News

Surplus produksi pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) akan dilaihkan ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres). Ini dilakukan untuk menutupi penurunan produksi Petrogres setelah peristiwa meledaknya pipa gas milik Pertamina yang mengakibatkan terhentinya pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Benny Wahyudi, menuturkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk dalam masa tanam tahun ini pemerintah masih bisa memanfaatkan kelebihan stok produksi dari PKT.

''Stok pupuk Kaltim kan masih ada. Jadi kita manfaatkan stok yang ada dulu, itu kita relokasi ke Petrogres,'' ujarnya kepada wartawan, kemarin (24/11). Stok pupuk yang ada di gudang milik PKT saat ini mencapai 126 ribu ton urea.

Menurut Benny, akibat terhentinya pasokan gas ke Petrogres, diperkirakan total produksi pupuk yang akan hilang dari pabrik pupuk tersebut mencapai 40 ribu ton per bulan. Dengan perkiraan lamanya proses perbaikan pipa gas yang memakan waktu sekitar 1,5 bulan, jelas Benny, maka jumlah penurunan produksi pupuk akan mencapai 60 ribu ton.

Ditambahkan Benny, penurunan produksi Petrogres ini hanya akan menganggu pasokan urea dan amoniak saja. Sementara untuk pasokan pupuk jenis SP-36 dan NPK, dipastikan Benny tidak akan mengalami gangguan.

Di Indonesia, produk amoniak diproduksi oleh enam perusahaan yang terintegrasi dengan industri urea, dengan total kapasitas produksi mencapai 5,33 juta ton per tahun.

Enam perusahaan tersebut adalah PT Pupuk Sriwidjaja dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, PKT 1,75 juta ton per tahun, PT Pupuk Kujang Cikampek 383 ribu ton per tahun, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) 366 ribu ton per tahun, Petrogres 445 ribu ton per tahun, serta PT Kaltim Parna Industri 500 ribu ton per tahun.

Ekspor gas

Pemerintah belum memutuskan perpanjangan ekspor gas ke Jepang yang akan berakhir pada 2011. Keputusan itu baru akan ditentukan pada 2007 setelah pemerintah memetakan kebutuhan gas dalam negeri dan pertumbuhannya untuk sepuluh tahun ke depan.

''Ini akan kita tentukan tahun depan, setelah kita membuat neraca gas, neraca yang berisi kebutuhan riil sampai 10 tahun, berapa produksi riil sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, di situ baru kita rumuskan, akan diperpanjang, atau dilebihkan, atau dikurangi, itu tergantung neraca gas kita,'' kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres kemarin (24/11).

Prinsipnya, pemerintah ingin memaksimalkan pemanfaatkan semua sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi bangsa. Disamping untuk kebutuhan ekspor, Wapres mengingatkan, gas itu juga digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri. Penggunaan gas itu tergantung besaran konsumsi gas dalam negeri dan peningkatan produksi gas yang akan datang.

Apalagi saat ini kebutuhan gas dalam negeri terus meningkat. Sekiranya produksi gas tidak juga naik, Wapres menyatakan, ekspor pasti dikurangi secara drastis. Pemerintah tidak mungkin lagi membiarkan pabrik pupuk terhenti karena kekurangan pasokan gas seperti yang pernah terjadi di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Aceh. ''Luar biasa pengorbanan kita untuk menjaga kontrak, terpaksa pabrik pupuk kita hentikan, lebih baik kita mengekspor,'' tuturnya.

Di sisi lain, Wapres mengakui saat ini produksi gas dari ladang-ladang yang lama terus menurun. Namun pemerintah bisa sedikit bernapas lega setelah ditemukannya sumur-sumur gas baru di Cepu yang rencananya baru bisa beroperasi sebelum 2012. Pemerintah juga berharap sumur gas di Selat Makassar bisa berproduksi sebelum 2011 disamping ladang gas di Natuna.

Pemerintah akan berupaya menjaga kerja sama yang baik dengan Jepang. Apalagi selama ini hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin erat. Namun ia menjamin dalam kunjungan Presiden ke Jepang akhir bulan ini, kebutuhan gas dalam negeri akan tetap diutamakan. ''Presiden tentu membicarakan itu, tapi angka-angkanya berapa itu tingkat teknis nanti, tingkat menteri nanti memutuskan pada waktunya, kan masih lama, masih 6 tahun lagi,'' jelasnya.

Meski belum dipastikan diperpanjang kontrak itu, Wapres meminta agar Jepang memberikan beberapa bantuan teknis bagi Indonesia untuk menghemat pemakaian gasnya. Ia ingin Jepang membantu listrik di Indonesia dan memodernisasi pabrik pupuk di sini. Selain itu, Jepang juga diharapkan bisa membantu ekplorasi gas di Indonesia. dia/djo

Pemerintah akan mencoba sistem kupon atau voucher untuk distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2007. Tujuannya untuk mencegah kelangkaan pupuk dan anggaran subsidi pupuk yang sangat terbatas dalam APBN dapat mencukupi pasokan pupuk kepada petani hingga akhir tahun 2007.

Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi IV dan VI dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negara BUMN Sugiharto di Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Boediono, pemerintah berencana mengubah sistem subsidi dalam jangka menengah (2007-2009) untuk menjaga agar anggaran subsidi dalam APBN tidak menggelembung. Sistem baru ini diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana subsidi pupuk secara tepat sasaran.

"Kami telah mengkaji beberapa model subsidi. Salah satunya voucher atau dengan mekanisme lain yang akan kami konsultasikan kepada DPR," katanya.

Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.

"Setelah uji coba, kami akan mengetahui kondisi sebenarnya. Apa perlu menambah subsidi melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau tidak. Subsidi sebagian atau penuh," katanya.

Boediono memperkirakan tidak ada perubahan Harga Eceren Tertinggi (HET) pada tahun 2007, meskipun anggaran subsidi dalam APBN sebesar Rp 5,8 triliun hanya cukup untuk 280 hari.

"Dalam konteks ini, pemerintah memutuskan tidak mengubah HET untuk mengamankan musim tanam yang kami harapkan menjadi panen raya, terutama beras," ujarnya.

Mekanisme

Salah seorang anggota DPR mempertanyakan mekanisme pembagian kupon tersebut agar tepat sasaran, sampai ke petani.

Masalahnya, puluhan juta petani yang berkepentingan dengan pupuk bersubsidi ini. Siapa yang berhak menerima, apakah petani pemilik lahan, petani penggarap, lalu siapa yang mendistribusikannya dan jaminannya benar-benar tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman dalam penyaluran bantuan langsung tunai konvensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, banyak terjadi penyimpangan sehingga bantuan tidak kena sasaran.

Pemerintah dalam rapat tersebut belum menjawab pertanyaan seputar mekanisme pendistribusian kupon. Jawaban akan diberikan dalam rapat berikutnya, yang dijadwalkan hari ini.

Salah jalan

Dalam kesempatan terpisah saat seminar nasional Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi, Presiden Direktur Institute for Development of Economic Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah telah salah jalan karena menangani masalah pupuk dengan pendekatan subsidi. Penggunakan kupon atau bantuan langsung secara tunai kepada petani pun takkan memecahkan masalah. Persoalan utamanya di hulu.

"Masalah sudah muncul sejak pemerintah menetapkan HET. Idealnya, serahkan saja ke mekanisme pasar, karena nanti pasar akan menciptakan keseimbangan sendiri. Upaya membantu petani sebaiknya tidak diterapkan pada posisi input, tetapi pada output. Misalnya, menaikan harga gabah atau memperbaiki jalan, sehingga bisa menekan biaya transportasi," katanya.

Kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan, dengan asumsi kapasitas angkut dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 kilogram (kg), kemudian harga tebusan di tingkat produsen Rp 1.060, dan di pengecer ke distributor Rp 1.165 per kg, distributor pupuk di Lampung merugi Rp 18,55 per kg dan pengecer Rp 9,63 per kg.

Meski merugi, ujar Fadhil, distributor dan pengecer di Lampung tetap bertahan karena mereka menjual pupuk secara eceran (di bawah 50 kg), sehingga mendorong kenaikan harga jual. "Harga semakin naik, jika ada pengurangan timbangan atau subsidi silang dengan komponen lain yang mereka jual. Melihat kondisi itu, peluang terjadi penyimpangan tinggi," katanya.

Bagian lain kajian IPB itu menyebutkan, persoalan pupuk di tingkat produsen meliputi disparitas harga di dalam negeri dan luar negeri terkait "peluang keuntungan" yang mungkin diperoleh. Sementara persoalan di tingkat distributor meliputi keterlambatan, kelemahan manajemen pergudangan, tuntutan kebutuhan petani yang serentak, dan kesulitan administrasi, yang terkait pungutan liar.

Di tingkat pengecer, masalah yang muncul adalah kekurangan stok sehingga harus mencari pupuk di daerah lain, kemudian penggunaan pupuk di luar ketentuan subsidi seperti untuk industri dan perkebunan, dan biaya angkutan yang tinggi.

Di tingkat petani masalah meliputi sikap belum nyaman kalau tidak pakai urea, kebutuhan serentak di musim tanam, jatah berkurang, pemakaian berlebih, belum terjangkau distributor.

Presiden Direktur PT Pupuk Sriwidjaja Dadang Heru Kodri mengakui beratnya beban biaya distribusi pupuk urea bersubsidi. "Perlu terobosan pemberian subsidi kepada petani untuk mengatasi persoalan distribusi yang tersendat dan mengakibatkan kelangkaan serta naiknya harga pupuk," ujarnya. (OIN/MAS)

Kapasitas produksi pupuk PT Pupuk Kujang, Cikampek semakin bertambah. Setelah beroperasinya dua pabrik milik Kujang, maka kapasitas produksi produsen pupuk di Jabar ini menjadi 1,14 juta ton. Karenanya, pada 2007, PT Pupuk Kujang siap memasok kebutuhan pupuk untuk seluruh wilayah Jabar dan Banten.

''Intinya, bila kita diminta untuk memasok kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah di Jabar dan Banten, maka hal itu bisa dipenuhi oleh Kujang,'' kata Kahumas PT Pupuk Kujang, Arifin, kepada Republika, Rabu (6/12).

Menurut Arifin, kebutuhan pupuk untuk kedua provinsi tersebut mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 700 ribu ton di antaranya untuk kebutuhan di Jabar dan sisanya untuk Provinsi Banten.

Bahkan, sambung dia, dengan kapasitas sebesar itu, pihaknya bisa pula menutup kebutuhan untuk daerah Brebes dan Klaten, Jateng. Selama ini, ungkap Arifin, kedua daerah itu kerap meminta pasok pupuk dari Kujang.

Namun, Arifin menegaskan, karena adanya regulasi dari pemerintah menyangkut pendistribusian pupuk, maka hal itu tidak dapat dipenuhi oleh PT Pupuk Kujang. Dampaknya, banyak pupuk dari Kab Indramayu, Karawang maupun Subang yang 'lari' ke kedua daerah tersebut.

Dia mencontohkan, banyak truk membawa bawang merah dari Brebes dan Klaten ke Jakarta dan pulangnya membeli pupuk di sepanjang jalan di Pantura Jabar. Kondisi itu, kata dia, yang menjadi salah satu faktor pupuk langka.

Karena itu, kata Arifin, bila pemerintah pusat menghendaki agar PT Pupuk Kujang membantu menutup kebutuhan pupuk bagi seluruh wilayah Jabar, Banten serta Brebes dan Klaten, Jateng agar tidak terjadi kelangkaan, hal itu bisa dilakukan. ''Bila regulasinya memungkinkan, kita sudah siap,'' ujarnya menegaskan.

Menyinggung stok pupuk yang ada hingga saat ini, Arifin menegaskan, tidak perlu dikhawatirkan. Kata dia, stok pupuk urea yang ada mencapai 218 ribu ton. Dari jumlah itu, sebanyak 130 ribu ton berada di gudang dan area PT Pupuk Kujang dan sisanya sudah tersebar di kabupaten-kabupaten yang menjadi tanggung jawab distribusi PT Pupuk Kujang.

Arifin mengatakan, kebutuhan pupuk untuk Desember 2006 hanya mencapai 50 ribu ton. Kata dia, dengan kapasitas produksi sebanyak 3.000 ton per hari dikalikan dengan jumlah hari sisa selama Desember, akan ada tambahan stok pupuk sekitar 75 ribu ton.

Artinya, sambung dia, bila jumlah itu ditambahkan dengan stok yang sudah ada, maka akan ada stok pupuk sebanyak 243 ribu ton. ''Jumlah itu, akan mencukupi untuk tiga bulan ke depan dan petani tak perlu khawatir,'' kata Arifin. yul

PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Kujang akan memasok pupuk ke wilayah distribusi PT Petrokimia Gresik yang produksinya terganggu akibat ledakan pipa gas Pertamina beberapa waktu lalu.

"Untuk Desember ini, stoknya masih ada, tapi setelah itu harus 'digerojok' dari pabrikan lain," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman, di Jakarta, Jumat. Ardiansyah menambahkan, untuk efisiensi distribusi, pasokan untuk Jawa Timur dan Jawa Barat yang biasanya dipenuhi oleh Petrogres akan diisi oleh Pusri dan Pupuk Kujang.

"Jumlah nanti kita atur. Tapi semakin cepat stok untuk Desember diserap semakin cepat seharusnya itu (swap pupuk--red) dilakukan" ujarnya. Petrogres pada musim tanam saat ini tidak bisa melakukan tugasnya memasok pupuk urea bersubsidi di Jawa Timur, dan sebagian pupuk bersubsidi lainnya seperti ZA, SP-36, dan NPK, yang produksinya terganggu karena pasokan gas terhenti.

Jumlah pupuk urea yang sudah ada di lini 3 (kabupaten) diperkirakan mencapai tiga kali ketentuan (kebutuhan dua pekan). Jadi, ada stok untuk kebutuhan sekitar sebulan hingga 1,5 bulan lebih. Pasokan pupuk non urea bersubsidi terutama ZA terancam langka awal tahun depan menyusul terkendalanya pengalihan pasokan gas dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke PT Petrokimia Gresik (Petrogres) pasca ledakan pipa gas di Sidoarjo. antara/mim

Pemerintah akan mengubah skema subsidi pupuk dari subsidi gas menjadi subsidi harga mulai tahun depan.

Untuk itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2007 subsidi pupuk ditambah hingga 93 persen menjadi Rp5,6 triliun dari sebelumnya Rp3,004 triliun.

"Dengan tambahan subsidi tersebut, subsidi pupuk berubah dari subsidi gas ke subsidi harga. Akan tetapi ini masih panjang perjalanannya, karena masih kita timbang-timbang langkah yang terbaik. Hal yang paling penting subsidi sudah ada, tinggal nanti mencari langkah yang tepat sasaran. Kita tidak mau terulang lagi masalah kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk bersubsidi," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Senin.

Lebih lanjut Anton mengatakan, syarat berlakunya skema subsidi harga ini ialah harus ada harga pokok produksi pupuk (HPP) yang sudah diaudit secara tuntas. Untuk itu, setiap pabrik pupuk (holding pupuk) harus bisa menyerahkan HPP pupuk mereka yang sudah diaudit secara transparan. Penyerahan HPP teraudit tersebut dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

Hingga kini belum ada pabrik yang sudah menyetorkan HPP teraudit. "Jika tidak (diserahkan) maka akan kembali ke subsidi gas, karena itulah yang paling pas," tandasnya.

Anton menambahkan, dengan memakai skema subsidi harga, pemberian subsidi akan menjadi bervariasi. Pasalnya, HPP antara satu pabrik dengan pabrik lainnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan ada pabrik yang berproduksi lebih efisien dibanding lainnya. Selain itu, ada pula pabrik yang memiliki pabrik baru sehingga biaya produksi dalam HPP pun menjadi lebih tinggi dibanding pabrik lama. Ia mencontohkan pabrik pupuk Kujang yang baru menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk urea Kujang 1B.

Kesepakatan perubahan skema subsidi pupuk dari gas ke harga ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun lalu. Persetujuan perubahan tersebut saat itu disepakati oleh mentan dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan setelah bertemu dengan holding pupuk.

Selain itu, Komisi IV DPR pun tak urung menyetujui perubahan skema subsidi tersebut. Perubahan itu ditujukan untuk membantu produsen pupuk yakni holding pupuk untuk mempertahankan kinerjanya. Pasalnya, mereka mengaku merugi akibat kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi gas.

Tetapi kesepakatan tersebut tidak pernah terealisasi karena masalah anggaran. Perubahan skema subsidi membuat anggaran untuk subsidi bertambah hingga dua kali lipat, yakni mencapai Rp6 triliun lebih. Bahkan, pada saat diajukan pada RAPBN perubahan 2006, usul itu ditolak karena pemerintah lebih mengutamakan subsidi listrik dan BBM.

Hal itu pula yang mengakibatkan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Mei lalu. Meski begitu, kelangkaan dan gejolak harga tetap terjadi di lapangan.

Tambah Alokasi

Selain mengubah skema subsidi, Anton mengungkapkan pemerintah juga berencana menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi terutama untuk jenis urea.

Bila musim tanam tahun ini hanya sebanyak 4,3 juta ton, maka tahun depan akan ditambah menjadi 5,3 juta ton. Hal itu terkait banyaknya permintaan daerah yang mengeluhkan kurangnya lokasi pupuk bersubsidi. Tetapi, penambahan alokasi ini masih harus dihitung karena dikhawatirkan jumlah subsidinya tidak akan cukup. "Ya akan ada tambahan alokasi (pupuk bersubsidi), tapi risikonya harga akan naik," katanya.

Menurut Anton, penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar satu juta ton tersebut masih belum pasti. Namun, tambahan tersebut merupakan alokasi urea untuk kebutuhan di luar perkebunan besar.

Saat ini, menurut perhitungan Deptan kebutuhan urea untuk sektor non perkebunan besar mencapai satu juta ton. Sedangkan beberapa daerah yang telah meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan sentra produksi beras nasional yang kerap mengalami kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi.

Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi ini diakui Deptan menjadi salah satu penyebab adanya kelangkaan yang berakibat pada lonjakan harga pupuk bersubsidi. Meski begitu, pemerintah tahun ini belum bisa menanggulanginya karena terbatasnya anggaran.

Pasalnya, untuk menambah alokasi pupuk perlu ada tambahan susidi dari APBN. Meski tahun depan subsidi telah meningkat hingga hampir dua kali lipat, alokasi pupuk bersubsidi masih tetap yakni sebanyak enam juta ton dengan urea sebanyak 4,3juta ton.

Namun, ketika Media Indonesia menanyakan kapan kemungkinan dilakukan perubahan HET pupuk bersubsidi, Anton enggan menjawab. Menurutnya, kenaikan HET dan penambahan alokasi masih belum selesai pembahasannya.

Meski begitu, kemungkinan besar semua penyesuaian baik alokasi, HET pupuk bersubsidi, ataupun perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) baru akan terealisasi pada awal tahun anggaran 2007.

"Semua kan disesuaikan dengan awal tahun anggaran seperti biasanya," tambahnya. (TM)

Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR menolak rencana pemerintah melikuidasi dan menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Lhokseumawe, Aceh. Salah satu alasannya, karena pabrik pupuk terbaik di dunia itu hanya dijual seharga Rp400 miliar. Padahal, aset sekitar Rp4 triliun.

Penolakan itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Komisi VI DPR Didiek J Rachbini serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Mereka, antara lain Zainal Abidin Husein, Idealisman Dachi, Azam Azman Natawijana, Yusuf Pardamean, Anwar Sanusi, Choirul Sholeh Rasyid, dan Hasto Kristianto, serta anggota Komisi XI TM Nurlif .

Menurut Didiek, DPR tidak bisa menerima rencana pemerintah tersebut karena pabrik pupuk itu mampu memproduksi pupuk sepanjang tahun sehingga persediaan pupuk dalam negeri menjadi lebih baik.

"Ini kebijakan anomali. Pabrik pupuk dengan kemampuan berproduksi 110% dari kapasitas justru dijual," ujar Didik Rachbini.

Didiek menyatakan, di negara ini sudah ada semacam mafia seperti halnya Mafia Moskow. Mafia Moskow menguasai Uni Soviet ketika negeri itu diambang kehancuran. Di Indonesia, kata dia, ada mafia yang berupaya menjual aset-aset negara dengan harga murah sehingga aset negara jatuh ke tangan pribadi-pribadi dan asing.

Anggota Komisi VI dari F-PD Azam Azman Natawijana menegaskan, likuidasi pabrik pupuk AAF harus berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Namun, sampai sekarang tidak ada PP yang menjadi dasar kebijakan penjualan itu.

Dalam proses penjualan tersebut, pemeritah telah menerima tawaran dari dua perusahaan, yakni PT Medco dan satu perusahaan asal China. Pemerintah menetapkan 28 Agustus 2006 sebagai batas akhir penawaran.

"Penjualan ini melanggar UU. Tidak bisa dilanjutkan, batalkan saja," tegasnya.

PT AAF berdiri sejak 1979 sebagai perusahaan patungan lima negara, yaitu Indonesia yang menguasai 60% saham, Singapura 1%, dan Malaysia, Filipina ,dan Thailand masing-masing 13% saham.

Anggota Komisi VI dari daerah pemilihan Aceh, Zainal Abidin Hussein menambahkan, AAF merupakan kebanggaan masyarakat Aceh setelah PT Arun tidak lagi dikuasai perusahaan dalam negeri.

"Dulu masyarakat sekitar rela melepaskan lahannya kepada pemerintah demi berdirinya pabrik. Namun ketika akan dijual, masyarakat pun resah. Mereka tak rela dan berusaha menguasai kembali tanah mereka yang dulu diserahkan kepada AAF," katanya.

Anggota Komisi VI lainnya, Hasto Kristianto dari F-PDIP menyatakan, AAF harus dipertahankan, bukan hanya kaena dijual dengan harga muruh, tetapi perusahaan itu menjadi kebanggaan rakyat Aceh. "Selamatkan pabrik pupuk ini. Batalkan rencana likuidasi."

Ia menilai alasan pemerintah menjual AAF karena kesulitan memperoleh gas sebagai hal tidak masuk akal. Karena, gas bisa diperoleh dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pabrik pupuk ini bisa dipertahankan dengan integrasi dengan PIM.

"Dengan demikian, PIM akan berkembang dan AAF juga akan kembali beroperasi," katanya. (Hil/OL-02).

Pupuk organik Azolla mampu meningkatkan produksi padi hingga sembilan ton per hektare. Padahal umumnya dengan pupuk anorganik (buatan) hanya enam ton per hektare.Demikian diungkapkan mantan Direktur Pupuk Sriwijaya Zaenal Sudjais, peneliti dan pengguna azolla Sudiono dan Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, di Jakarta, Selasa (8/8).

Sudjais mengatakan, dua tahun sebelum pensiun dari Pupuk Pusri, dia menyadari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk buatan secara terus menerus mengakibatkan kandungan organik tanah (humus) menurun drastis. Akibatnya kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan biota cenderung menurun.

"Ibaratnya tanah pertanian kita selama lebih 30 tahun ini dalam kondisi lapar dan lelah, meskipun penggunaan pupuk anorganik ditingkatkan. Azolla mampu merevitalisasi tanah karena tanaman tersebut merupakan unsur nitrogen yang dibutuhkan tanaman, khususnya padi," kata Sudjais.

Azolla merupakan tanaman paku air yang tersebar di daerah tropik dan subtropik. Azolla mengandung N (nitrogen) sekitar 4%-5% dan tanaman ini mampu menimbun N sebanyak 25-30 kg N per hektare selama 30 hari.

Beberapa negara di Asia telah menggunakan azolla sebagai pupuk biologi. Antara lain, China, Srilanka dan Thailand.

Sementara itu Sudiono mengungkapkan mengetahui azolla sejak 1991 dari berbagai bacaan. Awalnya dia hanya menjadikan azolla sebagai pupuk organik namun, seiring perkembangan ternyata azolla juga bisa untuk pakan ternak (itik, dan babi).

"Selama menggunakan pupuk azolla hasil panen padi meningkat. Satu hektare dengan penggunaan 2 kuintal azolla mampu menghasilkan sembilan ton padi. Padahal pupuk buatan maksimal enam ton saja," kata Sudiono yang mantan penyuluh pertanian di Kabupaten Malang ini.

Di mata Sisiwono, sebenarnya International Rice Reseach Institute (IRRI) sejak 1972 telah melakukan penelitian terhadap azolla. Tapi anehnya hasilnya tidak pernah dipublikasikan atau dimasyarakatkan.

Hal ini disebabkan karena azolla merupakan sumber nitrogen di tanah persawahan yang menjadi pesaing besar bagi pupuk nitrogen buatan. Padahal secara ekonomis, azolla lebih menguntungkan dibanding pupuk nitrogen buatan.

"Azolla mudah dibudidayakan dan murah sehingga ketergantungan terhadap pupuk buatan bisa dihilangkan. Ini menguntungkan petani dan pemerintah sebab gas (bahan baku pupuk buatan) bisa diekspor maksimal," imbuh Siswono. (Faw/OL-02).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono mengungkapkan harga pupuk bersubsidi di sejumlah daerah ternyata melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.150/kg.

Menurut dia, di Jakarta, Jumat (4/8) ketika melakukan kunjungannya di Kabupaten Brebes Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Komisi IV DPR di wilayah tersebut harga pupuk bersubsidi masih di atas Rp1.500/kg.

"Dengan harga tersebut berarti petani harus merogoh uang lebih dari Rp75.000 per sak pupuk yang isinya 50 kg," katanya mengutip keluhan seorang petani asal Desa Dawuan Sirampog Brebes.

Menurut dia, pupuk untuk petani sebenarnya sudah disubsidi pemerintah sehingga pihaknya akan mendesak pihak terkait untuk tegas memberikan sanksi dan mencabut izin distributor yang nakal.

"Sungguh memprihatinkan ulah distributor nakal ini. Cabut saja izinnya lalu proses mereka secara hukum," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suswono juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang dikeluhkan petani khususnya di wilayah Brebes Selatan seperti irigasi yang tidak lagi berfungsi, harga sayuran tidak stabil, jalan tani yang rusak parah maupun merebaknya hama tikus.

"Nanti temuan-temuan ini akan kita tindaklanjuti di Komisi IV DPR yang menangani masalah pangan dan pertanian," katanya. (Ant/OL-06)

Sebanyak 290 ton pupuk yang seharusnya diterima petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hilang di pasaran. Pupuk jatah untuk Juni-Juli pasokan salah satu distributor yang ditunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur itu diduga sengaja ditimbun untuk disalurkan ke daerah lain.

Berdasarkan temuan dewan perwakilan rakyat daerah setempat, distributor yang memperoleh jatah sebanyak 560 ton pupuk pada Juni-Juli hanya menyalurkan sekitar 270 ton. Sisanya, 290 ton pupuk, tidak jelas dibagikan ke daerah mana saja. Akibatnya, petani di Kabupaten Blora kesulitan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada harganya mahal.

Di Blora terdapat delapan distributor pupuk yang ditunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur. "Kami akan mengundang pihak Pupuk Kaltim untuk memperoleh penjelasan ke mana jatah pupuk itu disalurkan," kata Singgih Hartono, anggota DPRD Blora, kemarin.

Singgih menjelaskan jatah pupuk yang hilang sebenarnya untuk petani di Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Bogorejo, dan Kecamatan Jepon. Para petani di daerah itu kini kesulitan memperoleh pupuk. "Kalaupun ada, jumlahnya sedikit dan harganya dinaikkan oleh penjual," tuturnya.

Dia mengungkapkan kebutuhan pupuk untuk Blora pada 2006 mencapai 44.617 ton. Saban bulannya rata-rata 2.500 ton selama musim kemarau dan sekitar 5.000 ton untuk musim tanam. Jatah pupuk tersebut didistribusikan oleh delapan distributor yang ada di Blora.

Kepala Subdinas Perdagangan Dinas Perindustrian Blora Riyanto belum tahu hilangnya jatah pupuk. Dia akan mengecek dulu ke distributor. "Informasi hilangnya jatah pupuk baru saja kami dengar," katanya.

Riyanto mengakui kantornya selalu mendapatkan tembusan dari PT Pupuk Kalimantan Timur soal mekanisme distribusi pupuk. Sehingga mudah diketahui kebutuhan pupuk berdasarkan plafon dan realisasi di lapangan. SUJATMIKO

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) telah menentukan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PT Pupuk Kaltim. Namun pengumuman nama-nama tersangka masih harus menunggu satu kali lagi ekspose pada pekan ini. ''Tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri akan melakukan ekspose di depan saya pada pekan depan,'' ujar Ketua Tim Tastipikor Hendarman Supandji, akhir pekan lalu.

Menurut Hendarman, dugaan korupsi yang akan disangkakan terhadap empat orang tersebut masih berkaitan dengan proyek pengadaan fasilitas direksi dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sejauh ini, kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar. Namun, Tim Tastipikor masih mengembangkan kemungkinan berkembangnya jumlah kerugian negara.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri yang tergabung dalam Tim Tastipikor pada Rabu malam (3/5) telah menahan Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Kaltim, Umay K Wiraatmaja. Umay sejak Rabu (26/4) telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Tim Tastipikor juga akan mengirimkan surat pemanggilan terhadap empat tersangka korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton Gelora Senayan pada Senin ini (7/8). Setelah itu para tersangka dan barang bukti diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

Tahun ini, PT Pupuk Kujang dipastikan akan merugi sekitar Rp 320 miliar dari hasil pejualan pupuk urea. PT Pupuk Kujang meminta pemerintah mensubsidi harga pupuk urea hingga Rp 900 ribu per ton.

Data yang dihimpun Republika dari Biro Komunikasi, PT Pupuk Kujang, menunjuukkan, harga produksi pupuk urea (HPP) tahun 2006 mencapai Rp 1,9 juta per ton. Sementara pupuk urea bersubsi dari PT Pupuk Kujang yang dijual ke masyarakat seharga Rp 1,5 juta per ton. Tahun 2006, rencanya PT Pupuk Kujang akan memproduksi pupuk urea sebanyak 800 ribu ton.

Kepala Biro Komunikasi PT Pupuk Kudjang, Arifin mengatakan, tingginya HPP tersebut disebabkan meningkatnya harga gas bumi. Gas bumi tersebut, papar dia, merupakan salah satu bahan produksi pupuk urea. Kerugian yang dialami PT Pupuk Kujang sebesar Rp 400 ribu per ton. Tahun ini, tutur dia, PT Pupuk Kujang akan memproduksi 800 ribu ton.

''Kami harus membeli gas bumi dengan harga kontrak tahun 2006, setelah harga BBM naik,'' ujar Arifin di sela sosialisasi distribusi pupuk urea kepada jajaran Polres dan Polresta se-Jabar di Hotel Horison Bandung, Senin (31/7).

Sementara perusahaan produksi pupuk lainnya, lanjut Arifin, masih membeli gas bumi dengan harga kontrak sebelum kenaikan BBM. Ia menjelaskan, kontrak pembelian gas bumi antara PT Pupuk Kujang dan Pertamina, baru dijalin awal tahun 2006.

Soalnya, papar dia, kontrak pembelian gas bumi yang lama, baru saja berakhir awal tahun 2006. Arifin menjelaskan, ancaman kerugian tersebut sudah disampaikan ke Departemen Pertanian. Dalam keluhan kepada Deptan, sambung Arifin, PT Pupuk Kujang meminta adanya subsidi harga pupuk urea hingga Rp 900 ribu per ton.

Arifin menjelaskan, dalam usulan ke Deptan tersebut, PT Pupuk Kujang akan meningkatkan HPP termasuk keuntungannya (10 persen) sebesar Rp 2,1 juta per ton. Dari HPP Rp 2,1 juta itu, papar dia, pemerintah harus mensubsidinya hingga Rp 900 ribu.

PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) meningkatkan stok pupuk urea mengantisipasi lonjakan permintaan pada musim tanam pertengahan September atau Oktober mendatang dan meningkatkan pengawasan sehingga distributor nakal akan ditindak, terutama di Jawa Tengah.

"Kami tidak mau ada terjadi kelangkaan pupuk di wilayah pemasaran PKT," kata Kepala Kompartemen Pemasaran PKT Irwansyah, di Jakarta, Senin.

Peningkatan stok dan pengawasan pupuk bersubsidi terutama dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi tanggung jawab baru PKT sesuai dengan Peraturan Mendag (Permendag) Nomor03/M-DAG/Per/2/2006.

Sesuai dengan Permendag itu itu PKT mendapat tambahan tanggung jawab untuk 14 kabupaten/kota Jateng yang sebelumnya menjadi tanggung jawab PT Pusri yaitu Blora, Boyolali, Dema, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Klaten, Kudus, Pati, Rembang, Solo, Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri.

Untuk itu, secara khusus Irwansyah meninjau kesiapan wilayah pemasaran Jateng agar tidak terjadi kelangkaan pasokan dan masalah lainnya dan ia meminta Perwakilan Pemasaran Jateng mengevaluasi kinerja 60 distributor yang ada di wilayahnya.

"Setelah bekerja sama sekitar empat bulan terhitung sejak April 2006, sudah cukup data bagi PKT untuk melakukan evaluasi. Jika ada distributor yang tidak bekerja sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam SK Mendag 03, mereka akan diberi sanksi, dan kalau perlu dicabut kontraknya," ujar Irwansyah.

Ia menegaskan PKT akan berusaha keras agar tidak terjadi masalah dalam distribusi pupuk urea bersubsidi di wilayah Jateng sama dengan di wilayah Jatim II yang selama ini menjadi tanggung jawab BUMN tersebut yaitu di 28 kabupaten/kota Jatim.

"Selama ini PKT bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik di Jatim yang cakupannya lebih luas dan pupuknya mencapai 800.000 ton per tahun. Kami juga ingin berhasil di wilayah Jateng II ini," katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Pemasaran Jateng Triyoga mengatakan pihaknya telah menindak distributor nakal di Jateng yang merugikan petani dan ia juga mengakui saat ini masih ada sejumlah distributor dan pengecer "nakal" akan ditindak, karena menimbulkan masalah kelangkaan pupuk.

Salah satu distributor yang telah ditindak adalah Indokimia yang berada di Kabupaten Pati. "Berdasarkan pengaduan petani dan peninjauan kami di lapangan, sebagian wilayah pemasaran ditributor tersebut (Indokimia) kami alihkan ke distributor lain," katanya.

Triyoga mengatakan pihaknya bertekad untuk menjaga jangan sampai ada kelangkaan pupuk di wilayahnya dan petani diharapkan informasi langsung bila menemukan kesulitan dalam mendapatkan pupuk.

Selain itu berdasarkan laporan petani, kata dia, ada sejumlah distributor dan pengecer yang memanfaatkan peluang dengan mewajibkan petani atau pengecer membeli produk tertentu seperti peptisida jika ingin mendapatkan urea ataupun membatasi pembelian pupuk hanya lima zak untuk satu petani.

Triyoga menegaskan tidak ada ketentuan dari PKT yang mengharuskan hal tersebut. "Distributor PKT tidak boleh mengharuskan pengecer untuk membeli produk tertentu, dan pengecer juga tidak boleh membatasi pembelian oleh petani sepanjang sesuai dengan kebutuhan atau luas lahan mereka," katanya.

Dari data penyaluran, sejak April lalu sampai 28 Juli, untuk wilayah Jateng II, PKT telah menyalurkan pupuk sebanyak 123.370 ton jauh di atas peraturan Gubernur sebanyak 106.025 ton.

Sedangkan stok yang ada di gudang PKT mencapai sekitar 48.000 ton, dan ditargetkan naik menjadi sekitar 60.000-70.000 ton pada masa musim tanam mendatang.

Menanggapi soal aksi demo petani pekan lalu di depan kantor PKT di Semarang, Triyoga mengatakan hal itu bukan disebabkan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi tapi aksi itu didorong oleh ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kinerja distributor dan pengecer, disamping ada maksud-maksud tertentu dari beberapa pihak.

"Kan aneh, di antara peserta demo itu ada petani dari Kabupaten Kebumen yang penyaluran pupuknya bukan menjadi tanggung jawab PKT, tapi produsen lain," kata Triyoga. antara/pur