Kabar Pusri

SUKSESKAN PROGRAM MAKMUR, PUSRI BERSINERGI ANTAR BUMN, LAKUKAN TANAM PERDANA

14 October 2021

cover
BANYUWANGI – Setelah diluncurkan oleh Menteri BUMN Bpk. Erick Thohir pada 25 Agustus 2021 lalu, PT Pusri Palembang yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) terus melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan Program Makmur. Kali ini Program MAKMUR untuk komoditi padi di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan potensi luasan 500 Ha.
 
Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh yang diwakili oleh Assistant Vice President (AVP) Jatim II Yoyo Supriyanto menyampaikan bahwa melalui program ini, petani akan diberikan pupuk sesuai kebutuhan, mendapatkan kawalan teknologi budidaya dan pemupukan berimbang sehingga berdasarkan realisasi Program Makmur yang sudah berjalan dapat meningkatkan hasil produksi sampai 20-30 persen.
 
Disamping itu, petani juga diberikan akses untuk permodalan serta perlindungan asuransi pertanian. “Dengan hasil produksi yang meningkat dan berkualitas, diharapkan petani juga mendapatkan harga jual yang bagus dan tentunya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani”, ujar Yoyo.
 
Kegiatan Tanam Perdana Padi Program MAKMUR yang dilaksanakan di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ini merupakan hasil sinergi antar BUMN, yaitu permodalan dari Bank BNI, Asuransi Pertanian dari Jasindo dan Off-Taker dari PT Pertani. Yoyo menambahkan bahwa program Makmur ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian Banyuwangi.
 
Sepanjang tahun 2021, Pusri telah menjalankan program MAKMUR di wilayah Sumbagsel (Sumsel, Lampung, Kep. Babel, Bengkulu), Riau, Jateng. Sampai dengan September 2021, luas binaan program ini telah mencapai 9.932 hektar dengan akuisisi petani sebanyak 5105 orang. Diharapkan Program MAKMUR nantinya dapat terus dikembangkan dan diperluas wilayah binaannya tidak hanya di Desa Tapanrejo namun juga di wilayah lainnya.
 
 
***
Informasi lebih lanjut:
VP Humas - Soerjo Hartono
Report Governance Public Info FAQ