Pusri News

Jakarta, RM. Tidak adanya pasokan gas untuk membuat pupuk bersubsidi, membuat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) prihatin terhadap keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Untuk itu. Komisi FV akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Ketahanan Pangan untuk mengatasi ketersediaan pasokan pupuk nasional.

Wakil Ketua Komisi FV, Firman Soebagyo mengatakan, Panja Ketahanan Pangan akan dibentuk setelah masa reses DPR. Komisi IV akan memanggil menteri-menteri dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Diantaranya, Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pertamina.

"Komisi FV perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan. Pasalnya, potensi gangguan produksi pupuk bersubsidi, . disebabkan tidak adanya pasokan gas dari pertamina," ujar Firman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Informasi tersebut, lanjut dia, diperoleh saat Komisi FV meka-kukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut PT Pusri, kata Firman, kontrak pasokan gas Pertamina ke PT Pusri akan habis pada 2012 dan tidak dapat diperpanjang. Padahal, perusahaan itu memasok 30 persen kebutuhan pupuk bersubsidi nasional.

"Alasan Pertamina, semua pasokan gasnya sudah habis untuk keperluan ekspor. Kalau semua pasokan gas dihentikan, bagaimana pemerintah memenuhi ke.-butuhan produksi dalam negeri?," tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini.

Anggota Komisi IV Syaifullah Tamliha mengaku prihatin terhadap masa depan pangan nasional. Jika tidak segera di antisipasi, kata Syaifullah, krisis ini akan merambah semua sektor dalam beberapa tahun mendatang.

"Kalau semuanya harus impor, apa artinya kekayaan alam yang melimpah di negeri ini. Karena itu, kami berharap pasokan gas untuk produksi pupuk nasional menjadi perhatian pemerintah." oni

Palembang,

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berhasil melampaui target hasil produksi pupuk urea tahun 2009 sebesar 2.026.710 ton atau 101,3% dari target yang ditetapkan dalam RKAP sebesar 2.001.000 ton. Demikian yang disampaikan Direktur Utama PT Pusri (Perseo) Dadang Heru Kodri dalam sambutannya pada acara Pengantongan Pupuk Urea Akhir tahun 2009 dan Perdana Tahun 2010 di area 2D-PPU, komplek PT Pusri, kamis (31/12).

Produksi ammonia pun juga menembus angka yang telah ditetapkan dalam RKAP yaitu sebesar 1.323.800 ton atau 101,8% dari target yang ditetapkan sebesar 1.301.000 ton. Pencapaian target ammonia telah terpenuhi sejak 23 Desember 2009, sedangkan produksi urea telah terpenuhi sejak 24 Desember 2009.

Sementara itu, produksi pupuk organik tahun ini mencapai 967 ton atau 162,7% dari target yang telah ditentukan sebesar 600 ton. Untuk pemasaran pupuk, sepanjang tahun 2009 Pusri berhasil menjual urea sebesar 1.974.982 ton, TSP sebesar 1.482 ton, ZA sebesar 2.991 ton, Phonska sebesar 2.859 ton, dan pupuk organik sebesar 3.665 ton.

Menjelang tahun 2010, Dadang mengajak seluruh karyawan untuk meningkatkan kinerja untuk memenuhi Public Service Obligation (PSO) pupuk yang ditetapkan pemerintah sebesar 6 juta ton. “Mari kita bekerja lebih giat lagi, melakukan efisiensi, dan terus memahami, menerapkan visi, misi, tata nilai, dan budaya perusahaan dalam setiap aktivitas kerja”, ujarnya.

Diakhir sambutannya, Dadang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, staf, dan seluruh karyawan atas pencapaian tersebut. Pencapaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja, sehingga perusahaan dapat terus berproduksi secara maksimal. (humas)

PT Pupuk Sriwidjaja mulai intensif mengembangkan produksi pupuk organik atau kompos. Komitmen tersebut terlihat di lokasi produksi yang tak hanya berada di kota Palembang tetapi juga diperluas ke kawasan Pulau Jawa, antara lain Cianjur (Jawa Barat), Sragen (Jawa Tengah), dan Lamongan (Jawa Timur).

Menurut Manajer Hukum & Humas PT Pusri M. Zain Ismed, Selasa (22/12), di Palembang, hal ini juga menjadi perhatian utama terkait berkembangnya penggunaan pupuk organik di bidang pertanian dan perkebunan. "Seperti diketahui, pupuk organik ini sangat berguna untuk mengembalikan unsur hara dalam tanah dan mencegah tanah menjadi keras," katanya. (ONI)

PALEMBANG-Sebanyak 300 pebulutangkis akan berlomba di turnamen bulutangkis Pusri Open ke XIII 2009 dengan total hadiah Rp 30 juta, 15-20 Desember 2009 di GOR Bulutangkis Pusri Palembang.

"Ini wujud PT pusri melalui PB Pusri yang konsisten dalam membina dan mengelar kompetisi bulutangkis di Sumsel. Rencananya Bapa Ir. Dadang Heru Kodri MM (Dirut PT Pusri) yang bakal membuka turnamen Selasa (15/12) pukul 14.00," ungkap Ketua Panitia Pelaksana, Ir HM Kartoni Kamal didam[pingi Ketua PB Pusri Ir H Sudadi Kartosomo, Kamis (10/12).

Menurut Kartoni, turnamen yang juga menyambut dan memeriahkan HUT Emas PT Pusri ke-50 tahun 2009, memepertandingkan kelompok umur (KU) putra dan putri dari kelahiran tahun 2000 hingga usia bebas. (fiz)

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI Komisi IV, menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri selaku Direktur Utama Holding Pupuk yang telah merealisasikan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi lini 3 sampai bulan Desember 2009. Demikian yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI Komisi IV dengan PT Pusri Persero / APPI di ruang rapat Komisi IV Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta (25/11).

RDP Komisi IV DPR RI bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perum Bulog, dan Dewan Kelautan Indonesia, yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Drs. H. Akhmad Muqowam, dihadiri segenap Anggota Komisi IV dan jajaran Pusri Holding (Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda, Rekayasa Industri, dan Mega Eltra) membahas mengenai ekpose kemampuan produksi dan distribusi serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan keinginan petani.

Dalam rapat yang berlangsung lancar dan tertib ini diperoleh empat butir kesimpulan yaitu: 1) Komisi VI DPR-RI menyampaikan apresiasi kepada Holding Pupuk yang telah merealisasikan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi lini 3 sampai bulan Desember 2009. Namun demikian Komisi IV DPR-RI meminta agar Holding Pupuk terap mengawasi kinerja distributor dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi sampai di petani; 2) Komisi IV DPR-RI meminta holding Pupuk untuk ikut berusaha meningkatkan penyediaan pupuk NPK dan pupuk organik; 3) Komisi VI DPR RI meminta Holding Pupuk untuk berusaha meningkatkan produksi pupuk bersubsidi sehingga dapat memnuhi kebutuhan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 4) Untk menjamin ketersediaan dan produksi pupuk, termasuk pupuk bersubsidi maka Komisi IV DPR RI akanmengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan BP Migas.

(Humas Pusri)

Palembang- Humas Direksi PT Pusri menghadiri rapat kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Prov. Sumsel pada pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Prov. Sumsel (26/11). Direktur Produksi Indra Jaya menghadiri rapat di Komisi II yang menangani bidang ekonomi. Sedangkan Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo serta Direktur SDM & Umum mengikuti rapat Komisi III yang membawahi masalah Keuangan.

Rapat Komisi II dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi DR. H. Budiarto Masrul, SE, M.Si.  Agenda rapat diisi dengan perkenalan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah sumsel yang tergabung dalam komisi II bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan masalah yang dihadapi PT Pusri, antara lain pembahasan mengenai pasokan gas. Direktur Produksi didampingi oleh General Manajer Operasi Bob Indiarto A. Susetyo, Manajer Hukum & Humas M. Zain Ismed, serta beberapa staf pemasaran dan humas.

Sedangkan di Komisi III, rapat diimpin oleh wakil ketua Komisi III Hasbullah. Rapat yang dihadiri oleh empat anggota komisi ini mengangkat topik corporate social responsibility (CSR) PT Pusri dan kontribusi yang telah di berikan PT Pusri untuk Sumsel. Direktur SDM & Umum didampingi oleh General Manajer Umum Bambang Subiyanto dan Manajer KUK & Bina Lingkungan Slamet Pramono, memaparkan seluruh program CSR yang telah berjalan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemitraan dengan usaha kecil, dan kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, General Manajer Keuangan Syahrul Khoiri juga memberikan penjelasan tentang jumlah pajak, retribusi, dan sumbangan yang diberikan Pusri kepada Pemda Sumsel setiap tahun.

Rapat berakhir pada pukul 10.30 WIB. Kedua komisi berharap agar keberlangsungan Pusri terus berlanjut, dan berjanji akan membantu penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi, khususnya masalah pasokan gas. (humas)

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menjamin stok pupuk urea bersubsidi di wilayah OKU Timur pada musim tanam bulan ini cukup.
Setiap harinya PT Pusri Martapura dan Kurungan Nyawa OKU Timur menyediakan 700 ton pupuk. Kepala Pemasaran Pupuk Kabupaten (PPK) OKU Burlian Ali didampingi Kepala Gudang Sobirin mengatakan, saat ini merupakan puncak permintaan pupuk terkait musim tanam Oktober– Maret di sawah irigasi teknis di Kabupaten OKUT.

"November merupakan puncaknya penggunaan pupuk urea dan OKUT merupakan kabupaten terbesar permintaan pupuk.Sedangkan,OKU dan OKU Selatan relatif sedikit,”ungkapnya. Meski permintaan pupuk meningkat, PT Pusri telah menyediakan stok yang tersimpan di gudang mencapai 5.254 ton. Rinciannya,di gudang Martapura untuk memenuhi kebutuhan pupuk wilayah OKU dan OKUS masih tersimpan 2.730 ton.

Sedangkan, di gudang Kurungan Nyawa untuk memenuhi kebutuhan pupuk OKUT masih ada 2.524 ton lebih. Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) OKUT Tubagus Sunarseno menambahkan, sejauh ini tidak ada masalah di lapangan.Tanaman padi petani tetap mendapat pasokan pupuk yang mencukupi.

(dadang dinata)

PALEMBANG—Direksi PT Pupuk Sriwidjaja melantik 5 (lima) orang pejabat baru di lingkungan PT Pusri (Perseo) kemarin (17/11). Pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan pada pukul 09.00 WIB bertempat di Auditorium Lantai II Gedung Annex PT Pusri. Hadir dalam acara tersebut Direksi Produksi Indra Jaya, Direktur Keuangan Wiyas Y. Hasbu, Direktur Pemasaran Bowo Kuntohadi, Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo, Direktur SDM & Umum Djafarudin Lexy serta jajaran general manajer dan manajer.

Pejabat yang dilantik antara lain Abdullah sebagai Manajer Teknologi dan Informasi, Mgs. Prima Darma Putra sebagai Manajer Pelatihan dan Pengembangan SDM (PPSDM), Handono Hidayat Pram Harsono sebagai Manajer Operasi dan Pengembangan Holding, Slamet Pramono sebagai Manajer Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (KUK & BL), serta Irwandi sebagai Manajer Pengawasan Operasional.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, dalam sambutannya menyatakan bahwa pergantian pejabat dalam kehidupan organisasi merupakan hal yang wajar. “Pergantian pejabat merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang cukup penting. Kalau tidak ada regenerasi, sebuah organisasi bisa saja mati,” ujarnya.

Beliau pun berpesan agar para pemimpin baru ini tidak hanya bertugas sebagai pemegang amanah yang baik tapi juga berperan sebagai ”agent” yang baik dalam whistleblowing system. ”Bukan hanya sebagai pengawas, Anda pun berhak melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lingkungan kerja melalui sistem whistleblowing. Tanpa peran aktif Anda, sistem ini tidak akan berjalan,” tandasnya.

Selain mengucapkan Janji Pejabat, para pejabat baru ini juga menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen agar bekerja sesuai prinsip-prinsip Good Coprorate Governance bersih, transparan, dan profesional.

(Humas Pusri)

PALEMBANG - Ribuan masyarakat dari empat kelurahan yang meliputi Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Kelurahan Sei Buah, dan Kelurahan Sei. Selayur, Sabtu (14/11), menikmati pengobatan gratis dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PR Pusri bagi masyarakat di lingkungan perusahaan penghasil pupuk tersebut.

Zain Ismed, Manajer Hukum dan Humas PT Pusri mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian PT Pusri terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan berada. "Kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan, sehingga dari kegiatan ini setidaknya akan makin mempererat hubungan antara masyarakat dengan PT Pusri," ujarnya mewakili GM Umum Bambang Subiyanto di sela kegiatan.

Sementara itu, dengan kegiatan yang dilaksanakan kemarin, dirinya sangat mengharapkan agar tingkat kesehatan masyarakat sekitar PT Pusri dapat meningkat dan jumlah masyarakat yang berobat ikut menurun. "Meskipun target kita masyarakat yang berobat sekitar 2000 orang. Tapi semakin sedikit masyarakat yang berobat, maka tingkat kesehatan masyarakat juga ikut meningkat," jelasnya.

Untuk itu, dalam pengobatan gratis ini, setiap lokasi menjadi titik pengobatan, PT Pusri menyiapkan 1 orang dokter dan 2 perawat serta dibantu unit kerja terkait yang ada di lingkungan PT Pusri seperti Hiperkes. "Ini bertujuan agar dalam pengoabatan gratis nanti semua masyarakat dapat cepat terlayani," bebernya.

Selain memberikan bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis, program CSR yang sudah dikucurkan meliputi pemberian beasiswa, pelatihan dan pendidikan montir, fogging, bntuan paket sembako, perbaikan sarana ibadah, perbaikan sarana umum, serta pendirian satu unit sekolah di Pulau Kemaro. "Dana CSR tersebut berasal dari 2 persen keuntungan PT Pusri selama tahun 2008 lalu," terangnya.

Syafri Lamizar, supervisor Bina lingkungan menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan PT Pusri untuk semakin mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan PT Pusri. "Sehingga ke depan masyarakat ini juga dapat memiliki dan hubungan ini juga semakin harmonis," tukasnya. Karena itu, hendaknya masyarakat yang ada di lingkungan empat kelurahan tersebut untuk segera mendaftarkan diri agar bisa dilayani oleh tim medis yang ada di tiap kelurahan itu. "Pelaksanaan ini memang lima hari, tapi semakin cepat masyarakat berobat, maka penyakit yang diderita dapat mudah diobati," tutupnya. 

Jakarta (SI)- Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 2010 akan ditepkan awal pekan depan. Departemen Pertanian (Deptan) telah menghitung besaran kenaikan HET tersebut, tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. "Senin (16/11) mendatang kami akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR. Dalam rapat tersebut, salah satunya membicarakan rencana kenaikan HET tersebut," kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta kemarin.

Menurutnya, pihaknya tidak bisa terburu-buru menetapkan HET pupuk karena harus dibarengi dengan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras milik petani. Upaya ini dilakukan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang wajar walaupun HET pupuk naik.

Pemerintah terpaksa menaikan HET pupuk bersubsidi untuk 2010 karena dipangkasnya alokasi subsidi pupuk dari Rp 17.537 triliun di 2009 menjadi Rp 11,291 triliun untuk 2010." Kalau HET naik, HPP juga harus naik. Ini dilakukan agar petani tetap mendapatkan untung yang wajar," katanya.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, HET pupuk tidak pernah naik sejak empat tahun terkhir, padahal harga gas yang menjadi bahan baku pupuk sudah naik beberapa kali.

Anggota Komisi IV DPR Rofi' Munawar meminta kenaikan harga pupuk diputuskan secara yang bijak. Ini sekaligus untuk memberikan kepastian waktu kenaikan untuk mencegah spekulasi harga pupuk di pasaran. Direktur Eksekutif Institute for Global Justice Indah Suksmaningsih mengatakan, kebijakan penurunan harga pupuk merupakan atas desakan pasar global.

Gubernur Terlambat Terbitkan Peraturan

Jakarta, Kompas - Hingga minggu kedua November, belum satu pun peraturan gubernur tentang kebutuhan pupuk urea musim tanam Oktober 2009 - Maret 2010 yang diterbitkan. Padahal, peraturan itu menjadi landasan terbitnya peraturan bupati untuk pengucuran pupuk urea bersubsidi.

Situasi ini, kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaya Bowo Kuntohadi, akan berpengaruh pada ketepatan waktu distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

"Peraturan Menteri Pertanian harus terbit 1 Oktober, peraturan gubernur terbit 1 November, dan peraturan bupati terbit 1 Desember," ujar Bowo di Jakarta. Keterlambatan penerbitan peraturan gubernur tersebut disampaikan kepada pers hari Selasa (10/11) oleh Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaya Dadang Heru Kodri dan Bowo Kuntohadi.

Bowo menjelaskan, ketersediaan pupuk urea bersubsidi memadai. Setidaknya, per 10 November 2009 ada 1,7 juta ton pupuk di gudang produsen dan lini III (kabupaten).

Namun, bila peraturan gubernur terlambat terbit, akan memperlambat terbitnya peraturan bupati. "Padahal, bila peraturan bupati, yang menentukan kuota pupuk urea bersubsidi di kecamatan, tidak ada, produsen tak berani menggelontorkan pupuk ke lini III," kata Bowo.

Menurut pengurus pusat kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Bambang Wibowo, tahapan pembelian pupuk bersubsidi merepotkan petani.
untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus mengisi Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK).

"Setelah itu harus mencari kepala desa, lalu bupati harus menerbitkan surat rekomendasi bagi dasar penerbitan Peraturan Menteri Pertanian," katanya.

Bambang berharap, membeli pupuk bersubsidi bisa semudah membeli premium di stasiun pengisian bahan bakar umum. "Bensin dan pupuk sama-sama subsidi, mengapa tidak dijual dengan cara yang sama," katanya.

Revitalisasi industri pupuk dan mengatur distribusi hanya sebagian dari penyelesaian masalah. "Masih banyak sisi lain yang harus diurai, termasuk soal subsidi, harga dan sebagainya," Ujar Bustanul.

Masalah struktural
Menanggapi situasi itu, guru besar ekonomi pertanian Universitas lampung, Bustanul Arifin, menyatakan, masalah pupuk bersubsidi selama ini hanya diselesaikan secara ad hoc, tidak menyeluruh.

"Persoalan belum diurai seluruhnya sehingga solusi yang dibuat pun bukan penyelesaian yang terpadu," katanya.
Menurut Bustanul, struktur pasar pupuk sebenarnya adalah oloigopolistik. "Dalam struktur pasar yang tidak sehat akan selalu ada persoalan. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengurai persoalan ini," katanya.

Sumber : Kompas , 11 Nopember 2009

Kelangkaan pupuk bagi petani merupakan suatu masalah
yang sangat mengganggu bagi kerja petani dalam rangka musim tanam sebab bagi petani pupuk sangat dibutuhkan khususnya padi keterlambatan pupuk tidak boleh terjadi sebab sistem pemupukan tidak boleh di tunda harus sesuai dengan waktu yang sudah
ditentukan.

Walaupun stok urea bersubsidi nasional tersedia melimpah dengan total volume pada akhir tahun diperkirakan mencapai 822.797 ton, namun kelangkaan pupuk jenis ini ternyata masih berpotensi terjadi di kalangan petani.

Adapun penyebab utama yang berpotensi terjadinya kelangkaan bukan pada jumlah ketersediaan urea, melainkan terkait dengan sistem birokrasi yang sangat panjang .

Sampai saat ini, Menteri Pertanian belum menerbitkan surat keputusan (peraturan mentan) tentang alokasi kebutuhan pupuk di setiap provinsi untuk 2010.

Yang pada akhirnya berdampak pada gubernur dan bupati juga belum dapat mengeluarkan surat serupa untuk wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.

Padahal urea bersubsidi dari gudang lini III (tingkat kabupaten) yang saat ini menumpuk, hanya dapat didistribusikan ke petani jika dilampiri dokumen lengkap termasuk di dalamnya surat peraturan bupati mengenai alokasi di tiap-tiap kecamatan di wilayahnya.

Apabila surat tersebut terlambat diterbitkan, kelangkaan pupuk urea pada puncak musim tanam 2010 yang diproyeksikan berlangsung pada Januari-Maret sangat mungkin terjadi.

Menurut Dadang Heru Kodri Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding) saat bertemu dengan wartawan dan pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Kantor Pusri, kemarin.di Jakarta, mengakui hingga sekarang belum menerima surat dan peraturan menteri pertanian tentang alokasi pupuk bersubsidi. Ya, memang benar sampai sekarang suratnya [peraturan mentan] belum keluar. Jadi, surat gubernur dan bupati juga belum terbit," ujarnya

Untuk mengirimkan pupuk dari pabrik hingga ke petani dibutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, Pusri berharap peraturan mentan sudah dapat diterbitkan paling lambat pada 1 Oktober, peraturan gubernur 1 November dan peraturan bupati 1 Desember, Kami targetkan untuk menghadapi musim tanam pada bulan februari Diharapkan akhir desember kita sudah punya status atau surat peraturan dari pemerintah daerah,tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Bendahara KTNA Bambang Wibowo juga mengingatkan tentang kemungkinan adanya potensi kelangkaan urea bersubsidi, kendati stok di gudang melimpah.sebab melihat sampai saat ini pihak Pusri belum mendapatkan surat keputusan yang bisa dipakai sebagai ajuan dalam pengiriman pupuk bersubsidi ke masing masing daerah.

"Masa tanam tidak bisa diubah dan petani butuh pupuk tepat waktu. Karena itu permentan harus segera diterbitkan agar tidak terjadi kelangkaan pupuk pada musim tanam," katanya.

Menurut Bambang Wibowo bendahara KTNA (Kontak Tani Andalan) permasalahannya bukan hanya bagi yang mendapatkan jatah pupuk tapi ada juga yang jadi masalah karena banyak petani belum dapat jatah juga butuh pupuk. Kami mengharapkan pada pemerintah untuk menyederhanakan proses pengambilan pupuk
bersubsidi sebab para petani hanya butuh kemudahan dalam membeli pupuk ,tegasnya.

Dadang menegaskan stok pupuk sejauh ini dalam kondisi berlebih. Pada Januari 2010 stok pupuk nasional diproyeksikan mencapai 827.201 ton, Februari 775.121 ton, dan Maret 367.500 ton. Semua posisi stok tersebut jauh di atas ketentuan menteri pertanian.

"Kalau melihat stok urea, musim tanam Oktober 2009 sampai Maret 2010, akan tercukupi dengan aman."

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kuntohadi menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya mencapai 89% dari ketentuan pemeintah sedangkan kebutuhan pupuk sampai akhir tahun ini berdasarkan permentan mencapai 5,2 juta ton, tetapi sampai Januari hingga Oktober 2009 penyerapannya hanya mencapai 3,45 juta ton atau 81%."

Diperkirakan sampai Desember 2009 penyerapan pupuk hanya 4,63 juta ton, sehingga pupuk yang tidak terserap mencapai 570.000 ton. Apabila ditambah dengan cadangan sebanyak 300.00 ton, stok akhir tahun mencapai 870.000 ton. "Ini sangat cukup."