Pusri News

Penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut sudah tiga tahun ini berjalan tanpa rencana yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Padahal RDKK merupakan acuan prosedural penyaluran pupuk bersubsidi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian. Akibatnya, terjadi banyak terjadi kebocoran penyaluran pupuk.

"Pupuk bersubsidi bukan barang komersial. Pupuk itu mesti jatuh ke tangan petani yang membutuhkan. Kenyataan di lapangan, pupuk banyak jatuh ke petani kaya dan penyalur sendiri yang mempunyai lahan pertanian. Jika seperti ini terus, maka petani miskin kita tidak akan mendapatkan kesejahteraan," kata Penyelia PT Pupuk Sriwidjaja Regional Sumut, Mulia Putra Nanda, Jumat (15/2) di Medan.

Mestinya pembagian pupuk bersubsidi ke petani di lakukan berdasarkan RKDKK. Melalui RDKK petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan mengajukan kebutuhan pupuk yang disetujui petugas teknis, penyuluh, kepala cabang dinas kecamatan. Hal itu tertuang dalam Permentan Nomor 76 tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 2008.

"Kenyataan di lapangan, paling tidak di Sumut, belum pernah ada RDKK yang dibuat pemerintah daerah. Kami belum pernah menerima RDKK dari pemerintah daerah. Kami tidak tahu harus menyalurkan pupuk ke mana. Kriterianya apa bagi yang menerima. Semua belum ada, yang ada hanyalah jatah di masing-masing daerah," katanya.

Tidak Singgung

Dalam surat Sekda Provinsi Sumut Nomor 521 / 2008 yang ditandatangani Muhyan Tambuse sama sekali tidak menyinggung tentang RDKK. Tembusan surat yang diterima PT Pusri hanya menjelaskan jatah pupuk bersubsidi di Sumut dan di masing- masing daerah. Jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut di tahun 2008 ini sebanyak 168.532 ton. Jumlah ini lebih kecil dari jatah tahun 2007 dan 2006.

Tiga tahun terakhir, jatah pupuk urea bersubsidi di Sumut selalu turun. Pada 2006, jatah Sumut 237.000 ton dan 2007 kembali turun menjadi 200.000 ton . Pada waktu yang bersamaan, di Sumut terdapat pengembangan lahan tanamanan pangan yang signifikan. "Jatah semakin sedikit, sementara kebutuhan semakin besar," katanya.

Salah satu daerah yang banyak terjadi kebocoran pupuk bersubsidi banyak terjadi di Kabupaten Karo. Di Tapanuli Utara, Sekda Kabupaten bahkan meminta permohonan kepada PT Pusri agar pupuk di salurkan ke distributor yang ada. "Ini jelas bertentangan dengan aturan pemerintah. Mereka belum mengerti bahwa pupuk bersubsidi ini bukan komoditi komersial," katanya.

Asisten Penyelia PT Pusri Paino mengatakan kondisi ini terjadi sejak 2006. Harapan untuk menerbitkan RDKK ada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota mengacu pada Permentan itu sejak 2007. Pemkab dan Pemkot mesti menjabarkan penyaluran itu agar tidak terjadi kebocoran di kemudian hari.

Sekretaris Pusat Koperasi Unit Desa ( Puskud) Sumut Zainudin--distributor pupuk mengatakan menerapkan aturan pemerintah susah di lapangan. "Banyak pihak yang ingin menangguk keuntungan dari pupuk bersubsidi. Memang itu kondisinya. Kami ini serba salah karena memang tidak ada aturan dari pemerintah daerah," tuturnya.

Jumlah agen pupuk bersubsidi akan dikurangi. Selain terkait dengan pengurangan kuota pupuk urea subsidi untuk Nanggroe Aceh Darussalam, pengurangan juga dilakukan untuk mencegah perembesan pupuk ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan NAD Iskandar Ahmad di Banda Aceh, Jumat (8/2), mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pengurangan agen karena melihat ketidakefektifan distribusi pupuk. ?Namun, kalau mengenai jumlah saya belum bisa memastikan. Kami juga belum bicara kepada PT Pusri selaku distributor di Aceh,? katanya.

Dia menjelaskan, Departemen Pertanian mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi untuk tahun 2008 menjadi hanya 51.000 ton, dari 67.000 ton pada tahun 2007. Pengurangan jatah tersebut terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan urea oleh petani yang hanya sekitar 59.000 ton.

Meski terjadi pengurangan, kata Iskandar, beberapa daerah sentra beras di Aceh meminta tambahan kuota. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Iskandar mengaku sudah meneruskan permintaan tersebut kepada pemerintah pusat, namun belum ada jawaban. ?Realisasi jatah untuk tahun 2008 juga belum ada.

Mungkin pada pertengahan tahun sudah ada kepastian itu,? katanya. Pengurangan jumlah agen, kata Iskandar, juga untuk memangkas dan mempermudah penyaluran serta pengawasan distribusi pupuk subsidi tersebut kepada para petani. ?Selama ini sangat sulit pengawasannya karena tidak ada yang mengawasi sampai pada level terendah. Tidak ada yang tahu kalau memang terjadi perembesan pada perkebunan karena subsektor ini memang banyak membutuhkan,? katanya. Khawatirkan pupuk.

Dewan Jagung Nasional mengkhawatirkan penurunan produksi jagung akibat kelangkaan pupuk di seluruh Indonesia. Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatra Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho, Jumat (8/2), mengatakan, petani jagung mengeluhkan tidak adanya pupuk urea, KCl, dan Sp36. Kalaupun ada, harganya melambung.

?Para stakeholder perlu duduk bersama dan membicarakan ini. Sulitnya memperoleh pupuk kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong produksi tanaman pangan,? kata Adhie.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea di Sumbar mencukupi. ?Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk. Namun, kita punya cadangan dari stok Januari,? katanya. (ART/MHD)

Para petani di Sumatera Barat kesulitan mendapatkan pupuk dalam sepekan terakhir. Mereka khawatir bila kelangkaan pupuk tidak segera tertangani, produksi pertanian akan merosot. Namun, pemerintah berkeras bahwa ketersediaan pupuk di Sumatera Barat cukup terjamin.

Suprapto, petani jagung di Jorong Pujorahayu Kanagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman, Minggu (10/2), mengatakan, pupuk yang sulit diperoleh adalah urea serta NPK. Kedua jenis pupuk itu dibutuhkan untuk jagung hibrida.

?Di kios-kios, harga pupuk masih tetap tetapi mereka tidak punya barangnya. Mereka memperkirakan pupuk baru datang minggu depan,? kata Suprapto.

Dia menambahkan, pupuk yang sulit diperoleh akan membuat hasil panen berkurang. Apalagi, saat ini panas masih cukup banyak di Pasaman sehingga hasil panen akan semakin sedikit.

Panen jagung maksimal, menurut Suprapto, bisa mencapai 2 ton dari luas lahan sekitar 2500 meter persegi. Namun, dengan pupuk yang minim maupun panas yang terlalu banyak, hasil panen diperkirakan turun menjadi 1,6 ton. Padahal, harga jagung mencapai Rp 2.150 per kilogram.

Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea dari suplai bulan Januari masih tersisa 788 ton dan tersimpan di Gudang Pusri, Padang.

?Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk, sehingga pupuk urea untuk bulan Februari baru didistribusikan tanggal 13 nanti. Namun, kita masih punya cadangan dari stok bulan Januari. Hingga kini belum ada permintaan tambahan pupuk dari kabupaten dan kota,? ujar Gamawan.

Dia meminta bupati atau wali kota mengawasi pendistribusian pupuk dari distributor ke pengecer di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Djoni mengatakan, kebutuhan pupuk urea untuk wilayah Sumatera Barat mencapai 71.000 ton per tahun. Kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan kuota pupuk dari PT Pusri.

Kompos

Djoni menambahkan, pemerintah terus menggalakkan pembuatan dan penggunaan pupuk kompos sebab bisa menghemat pemakaian pupuk buatan sampai 50 persen.

Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatera Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho mengatakan, pemerintah perlu duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan masalah pupuk ini agar produksi pertanian tidak melorot karena petani kesulitan mendapatkan pupuk.

?Dengan program percepatan tanaman pangan, kebutuhan pupuk pasti akan bertambah. Ini yang perlu dibahas oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder,? katanya. (ART)

Kelangkaan pupuk urea yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon sejak sebulan terakhir, masih terus berlangsung. Padahal saat ini, para petani sedang membutuhkan pupuk untuk memulai masa pemupukan pertama dan kedua.

Jika kelangkaan terus berlanjut, maka produktivitas padi di Kabupaten Cirebon dipastikan akan terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Cirebon, Dedi Supardi, melayangkan surat kepada Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, juga PT Pupuk Kujang selaku produsen pupuk urea yang menyuplai kebutuhan pupuk di wilayah Kabupaten Cirebon.

Melalui surat tersebut, bupati berharap agar kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Cirebon dapat segera teratasi. ''Surat tersebut akan saya buat besok (Selasa, 12/1) agar pasokan pupuk ke Kabupaten Cirebon bisa kembali normal,'' kata dia di Cirebon, Senin (11/2).

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon, Ir Ali Efendi MM, membenarkan bahwa kelangkaan pupuk urea memang masih terus berlangsung di wlayah Kabupaten Cirebon. Menurut dia, kelangkaan pupuk itu telah berlangsung sejak Januari 2008. Berdasarkan informasi dari para distributor, ujar dia, pasokan pupuk dari produsen (PT Pupuk Kujang) memang mengalami keterlambatan.

Ali menyebutkan, kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Cirebon pada Januari 2008, mencapai 8.000 ton. Namun, pasokan pupuk dari PT Pupuk Kujang ternyata hanya mencapai 7.000 ton. Sedangkan kebutuhan pada Februari 2008, mencapai 3.000 ton. ''Untuk Febuari malah hingga kini belum dikirim,'' ungkap dia.

Pasokan pupuk urea, menurut dia, saat ini memang sangat dibutuhkan para petani untuk pemupukan pertama dan kedua tanaman padi. Jika pemupukan mengalami keterlambatan, dia khawatir produktivitas padi milik para petani akan terganggu.

Hal tersebut juga dipastikan akan menghambat pencapaian peningkatan produktivitas padi sebanyak lima persen yang dicanangkan pemerintah pusat.

Karenanya, sambung Ali, selain bupati akan melayangkan surat kepada menteri pertanian, Komisi D DPRD Kabuaten Cirebon pun akan datang langsung ke PT Pupuk Kujang. Para anggota DPRD, tutur dia, akan meminta agar masalah pupuk dapat segera di atasi.

Manajer Komunikasi PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Arifin yang dikonfirmasi Republika secara terpisah mengatakan bahwa pada 13 Februari 2008 akan datang sebanyak 4.000 ton urea dari Pelabuhan Semarang. ''Itu pupuk dari Pusri. Totalnya 44 ribu ton yang akan datang secara bertahap,'' ujar dia menjelaskan.

Sedang untuk Februari pihaknya akan memasok sebanyak 24 ribu ton dan Maret 20 ribu ton. Pupuk itu, kata dia, didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sebagian Jateng, Banjar dan Cirebon.

PIHAK PT Pupuk Sriwijaya Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mengakui, seluruh kebutuhan pupuk urea di Sumbar telah didrop ke 55 distributor pupuk. Kendati demikian, kelangkaan dan harga pupuk yang tinggi membuat masyarakat petani menjerit dan persoalan itu belum teratasi.

Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Sumbar Kombes Pol Ade Rahmad Suhendi saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (8/2) menduga, ada pihak-pihak yang menimbun pupuk.

Rahmad meminta masyarakat, khususnya petani untuk tidak ragu-ragu melaporkan para penimbun tersebut ke pihak berwajib. "Kami akan menindak tegas kalau memang ada ditemukan orang yang menimbun pupuk siapa pun dia, karena perbuatan penimbunan tersebut bisa dijerat dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Silakan petani melaporkan kepada kami kalau memang ada kegiatan penimbun pupuk di daerahnya," katanya.

Dari data PT Pusri setiap bulan, delivery order telah disalurkan mencapai 5.160 ton dengan kebutuhan Sumbar yang 5.400 ton sebenarnya tak perlu terjadi kelangkaan parah seperti sekarang ini yang dibarengi dengan harga pupuk menjunjung tinggi.

Ketua YLKI Sumbar, Dahnil Aswad menilai, kelangkaan dan tingginya harga pupuk di pasaran memungkinkan sekali akibat ulah praktik para mafia pada barang ini. "Saya menyimak, apa pun barang yang disubsidi pemerintah pasti sarat dengan permainan mafia. Pasalnya, adanya range harga antara yang disubsidi dengan nonsubsidi," tukasnya.

Lakukan Koordinasi

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar H Leonardy Harmainy, mendesak PT Pupuk Sriwijaya melakukan koordinasi hingga ke tingkat pengecer. "Ini kan aneh, pupuk bersubsidi bisa hilang di pasaran. Kalau pun ada, harganya jauh di atas ketentuan, kalau tetap dibiarkan justru yang akan rugi petani sendiri," tukasnya. Menurut Leonardy, dipastikan dengan harga pupuk seperti ini, petani tak akan beruntung, sebab untuk memenuhi ongkos produksi saja mereka sudah kewalahan.

Dari pantauan Jurnal Nasional di pasaran, harga sekarung pupuk dengan berat 50 kilogram mencapai Rp80 ribu. "Padahal, biasanya hanya Rp50 ribu, dan itu jika ditanyakan ke pengecer sering kali dijawab stok habis," kata Ramdani, petani dari Solok Selatan.

Ramdani mengungkapkan, kenaikan harga pupuk urea itu telah merebak di berbagai daerah kantong-kantong pertanian di Sumbar. "Dharmasraya, Tanah Datar, Agam, dan Solok Selatan, hampir semua petani menjerit atas kenaikan harga dan kelangkaan pupuk," katanya.

Kordinator Pengaduan Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Erison AW, membantah kalau Pusri menyatakan pupuk tak langka. "Sebab laporan dari berbagai kelompok tani yang masuk ke kami justru kelangkaan itu terjadi di lapangan," ujarnya.

Dia juga menekankan pihak Pusri atau pemerintah harus turun ke lapangan dan menata kembali manajemen pemasaran pupuk. "Jangan sekadar menerima laporan dari belakang meja, kalau ingin menyelamatkan petani di daerah ini," tandasnya.

Produksi pupuk urea oleh lima BUMN pupuk di dalam negeri diproyeksikan mencapai sekitar 5,99 juta ton, atau naik dibandingkan realisasi produksi tahun lalu sebesar 5,81 juta ton.

"RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) produksi (pupuk urea) tahun 2008 sebesar 5,99 juta ton, naik dibandingkan produksi 2007 sebesar 5,81 juta ton," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) selaku induk BUMN pupuk, Bowo Kuntohadi, di Jakarta, Jumat (8/2).

Menurutnya, Produksi tersebut akan digunakan untuk memasok pupuk urea bersubsidi dan pupuk urea non subsidi untuk industri dan perkebunan besar. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007, total pupuk bersubsidi yang harus dipasok lima BUMN mencapai 4,3 juta ton.

PT Pusri mendapat kewajiban pasokan pupuk urea bersubsidi 1.135.717 ton, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) 1.867.213 ton, PT Pupuk Kujang 932.288 ton, PT Petrokimia Gresik 321.000 ton dan PT Pupuk Iskandar Muda sejumlah 52.782 ton.

Alokasinya untuk tanaman pangan (2,73 juta ton), hortikultura (287.109 ton), perkebunan (926.681 ton), peternakan (12.403 ton), dan perikanan (143.807 ton). Bowo memperkirakan total permintaan urea pada 2008 di dalam negeri baik pupuk urea bersubsidi maupun nonsubsidi mencapai 5.848.637 ton.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Tjahjono mengatakan RKAP produksi pupuk non urea untuk ZA sebesar 660 ribu ton, SP-36 700 ribu ton, NPK Phonska 800 ribu ton. "Untuk memenuhi tugas pemerintah memasok ZA bersubsidi sebanyak 700 ribu ton perlu impor 40 ribu ton," ujarnya.

Demikian pula dengan SP-36. Dari penugasan pemerintah cq Mentan untuk memasok SP-36 bersubsidi sebanyak 800 ribu ton, maka Petrogres harus mengimpor sebesar 100 ribu ton. "Untuk pupuk NPK, kami bisa memenuhi penugasan pemerintah kepada Petrogres guna memasok NPK sebesar 800 ribu ton dari produksi sendiri," katanya.

Selain Petrogres, pemerintah juga menugaskan PKT dan Pupuk Kujang memasok pupuk NPK bersubsidi masing-masing sebesar 50 ribu ton. Lebih jauh Bambang mengatakan Petrogres juga memproduksi pupuk kimia non subsidi yaitu KCL dengan target produksi dan penjualan sebesar 75 ribu ton.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan, pihak PT Pusri memiliki stok pupuk urea sekitar 70.000 ton, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan pupuk pada tahun ini.

Dia menegaskan, pihaknya berani menjamin tidak akan terjadi kekurangan pupuk urea di tingkat petani. ?Saya yakin dengan persediaan 70.000 ton,kebutuhan pupuk kita lebih dari cukup,?tegasnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk urea Sumsel setiap tahun sekitar 165.000 ton dengan rincian 35.000 ton untuk perkebunan dan tanaman nonpangan. Sedangkan, 135.000 ton untuk tanaman pangan yang tersebar di seluruh daerah dalam Provinsi Sumsel.

?Untuk rincian per daerah,kita kurang dapat pastikan jumlahnya, tapi dibagikan sesuai tingkat kebutuhan,? terang dia. Indra menegaskan, Pusri tidak memproduksi pupuk jenis lain kecuali urea karena pihaknya fokus dengan produksi yang dihasilkan.Bahkan dia menuturkan, beberapa anak perusahaan Pusri menjadi agen pupuk KCL dan SP-36 untuk menunjang kebutuhan pupuk para petani di setiap daerah.

?Kalau pupuk lain kita tidak bisa jamin terjadi atau tidaknya kelangkaan,? tegasnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada tahun ini tidak akan terjadi kenaikan harga pada pupuk urea.Pasalnya, dia mengungkapkan tidak terjadi kenaikan bahan baku yang membuat harga tidak normal di pasaran.

?Harga lokal tetap pada angka Rp1.200 per kilogramnya, sedangkan ekspor 400 dolar per tonnya,?terangnya. Sementara itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palembang A Fanani Yahya mengatakan, menjaga kondisi urea di Sumsel serta Kota Palembang, sudah menjadi kewajiban PT Pusri.

?Pusri seharusnya memiliki program yang baik dan menyentuh kepentingan para petani. Karena tanpa adanya pupuk, maka produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal,?terangnya.

Dia menegaskan,pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PT Pusri. Selain itu, melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan. ?Hanya dengan pengawasan yang optimal, maka dapat menghindari kelangkaan pupukdiSumsel,?pungkasdia.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) PPD Lampung kini memiliki stok pupuk urea bersubsidi 7.203 ton. Kemarin (4-2), Pusri membongkar muatan 2.700 ton pupuk tersebut. Hari ini (5-2), rencananya Pusri membongkar muatan 8.200 ton pupuk urea bersubsidi di Pelabuhan Panjang.

Kepala Bagian Pengadaan Penjualan (PP) Pusri PPD Lampung Azwani mengatakan selain stok pupuk yang sedang dibongkar dan akan masuk Selasa (5-2), Pusri masih menambah pasokan pupuk ke Lampung. "Mungkin dalam satu dua hari ini ada penambahan, tapi kami belum terima surat resminya, jadi belum tahu berapa jumlah pastinya," kata Azwani.

Dia menjelaskan kini stok pupuk urea bersubsidi Pusri di gudang lini II Panjang berjumlah 1.241 ton. Sedangkan di gudang lini III yang terdiri dari gudang Tegineneng (1.119 ton), gudang Pringsewu (1.236 ton), gudang Bandarjaya (2.064 ton), gudang Kalibalangan (886 ton), dan gudang Sekincau (657 ton). Total stok pupuk di gudang lini III berjumlah 5.962 ton.

"Untuk stok 2.700 ton yang masuk kemarin, agak terhambat dalam pelaksanaan bongkar muat. Pasalnya, kondisi cuaca yang hujan menyebabkan pelaksanaan bongkar muat tidak dapat dilakukan. Kalau hujan, ureanya bisa hilang. Jadi agak terkendala. Seharusnya sudah selesai bongkar," ujarnya.

Sementara itu, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengaturan Alokasi Pupuk di Provinsi Lampung 2008 hingga kemarin belum diterbitkan.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung, Edi Yanto, draf alokasi pupuk ini sudah diajukan kepada Gubernur, tinggal disahkan.

Bupati Cirebon Dedi Supardi menegaskan pihaknya akan membuat program darurat pengadaan pupuk urea untuk membantu petani dengan meminta bantuan pupuk dari PT Pupuk Kujang Cikampek supaya masalah kelangkaan pupuk bisa segera diatasi.

"Dua tahun lalu saat terjadi kelangkaan pupuk, kita juga buat program membantu menyediakan pupuk dengan harga sesuai HET kerjasama dengan PT Pusri, dan sekarang akan kita coba membuat terobosan serupa," katanya kepada wartawan di Cirebon, Minggu, berkaitan dengan krisis kelangkaan pupuk yang sudah memprihatinkan.

Ia menjelaskan, pihaknya dengan persetujuan DPRD akan menyediakan dana Rp1 miliar sebagai dana talangan untuk membeli pupuk bersubsidi yang nanti dana itu akan dikembalikan setelah para petani membayar pupuk.

"Petani sebenarnya sudah menyediakan uang, tetapi barangnya tidak ada. oleh karena itu kita akan langsung bicara kepada Pupuk Kujang supaya sekarang pupuk bisa diangkut ke Cirebon dan jatah Cirebon jangan sampai berkurang," katanya. Ia mengungkapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan DPRD akan berangkat ke Pupuk Kujang untuk meminta penjelasan tersendatnya distribusi.

"Kalau armada yang menjadi ganjalan, Pemkab siap menyediakan armada supaya distribusi ke kios pengecer bisa lebih lancar," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua KNTA Kabupaten Cirebon Soleh Buchori sangat menyambut baik rencana program darurat dari Bupati Cirebon karena saat ini petani sudah terlihat panik akibat banyak jadwal pemupukan yang terlambat. "Harus ada upaya darurat, bahkan kalau Kujang tidak sanggup menyediakan urea maka kalau perlu mencari urea ke Petrokimia di Gresik," katanya.

Ia mengungkapkan, kacaunya distribusi sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir dan sampai sekarang pihak Pupuk Kujang masih belum bisa mengatasi masalah. Soleh juga meminta Bupati untuk segera mengeluarkan Surat Permintaan Alokasi Pupuk NPK Ponska kepada Petrokimia Gresik karena jatah untuk bulan Februari ini berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon hanya 400 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.000 ton.

Kepala Perwakilan Petrokimia Gresik di Cirebon, Danies, mengakui, pihaknya menunggu surat permintaan NPK Ponska dari Bupati Cirebon karena dengan dasar surat itu maka Petrokimia akan memberikan pasokan NPK Ponska yang merupakan pupuk bersubsidi.

"Kami baru dapat surat alokasi dari Dinas Pertanian sebesar 400 ton untuk Februari 2008 Ini sehingga kami distribusikan sebanyak itu," katanya yang baru seminggu bertugas di Cirebon.

Pansus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi DPRD Kab Blora berhasil membongkar peredaran pupuk ilegal,kemarin.

Dalam sidak yang dilakukan bersama Polres Blora diketemukan ratusan kilogram (kg) pupuk PT Pusri. Semestinya, pupuk urea produksi PT Pusri tidak boleh diedarkan di Blora. Hasil inspeksi mendadak (sidak) kemarin, dua pengecer resmi yang kedapatan mendistribusikan pupuk urea ilegal yakni Usaha Dagang (UD) Musashi di Desa Beganjah,Kec Jiken dan pengecer kecil di Desa/- Kec Jepon.

?Dari dua pengecer ini pansus menemukan pupuk urea buatan PT Pusri, padahal pupuk urea yang boleh dijual di Blora seharusnya hanya buatan PT Kaltim. Ini adalah sebuah penyimpangan,? ujar Wakil Ketua Pansus, Singgih Hartono,kemarin. Dari gudang UD Musashi, Pansus hanya menemukan sekitar 15 kg saja karena sisanya sudah dijual kepada para petani.

Sedang di pengecer pupuk desa Jepon,pansus menemukan 6 sak isi 50 kg pupuk urea atau setara 300 kg. Singgih menjelaskan sidak yang dilakukan bersama Polres Blora berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan ulah para distributor dan pengecer pupuk.Akibat ulah mereka distribusi pupuk di Blora kacau.

Selain itu, perbuatan oknum pengawas pupuk Petro Kimia Gresik yang mensuplai pupuk urea PT Pusri ke pengecer resmi pupuk PT Kaltim di wilayah setempat semakin membuat ruwet distribusi pupuk.

?Pansus akan terus memantau distribusi pupuk di Blora agar peredarannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya kebutuhan para petani akan pupuk tercukupi. Nama distributor dan pengecer nakal sudah kita kantongi. Sanksinya ijin usaha bisa dicabut,?ujarnya.

Sementara itu, Suwignyo, pemilik UD Musashi yang kedapatan menjual pupuk urea PT Pusri mengakui kalau perbuatannya termasuk penyimpangan.Tapi karena permintaan petani dia akhirnya nekat menjual pupuk itu.

?Jatah yang saya terima tiap minggunya terbatas, hanya 1?1,5 ton.Karena permintaan banyak makanya saya menjual pupuk urea PT Pusri,? tutur Suwignyo. Hasil sidak tersebut,Pansus membawa sebanyak 15 bendel kuitansi UD Musashi untuk diteliti.

Sedang pupuk urea PT Pusri dibawa petugas Polres Blora untuk kepentingan penyidikan. ?Sementara barang bukti akan kita amankan, nanti akan kita selidiki lebih lanjut,? ujar salah seorang petugas, kemarin.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang menargetkan penurunan angka kecelakaan kerja hingga zero accident (tanpa kecelakaan) dengan menganggarkan dana untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mencapai Rp1 miliar.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan untuk menekan angka kecelakaan kerja ini pihaknya telah menjalankan semua prosedur yang menjadi ketentuan."Sehingga pada tahun ini, PT Pusri sudah zero accident. Kami pun sudah menyiapkan anggaran K3 mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar." jelasnya, kemarin.

Dia menjelaskan uang yang dianggarkan untuk membeli peralatan keselamatan pekerja mulai dari pembelian mobil tangga hingga sabuk pengaman untuk pekerja yang berada di ketinggian.

Pemerintah dan Holding pupuk mengalokasikan urea sebesar 25 ribu ton untuk memasok pupuk di Jawa Barat yang sempat mengalami kelangkaan sebulan terakhir. Tetapi, ancaman masih ada karena subsidi pupuk masih kurang Rp2 triliun.

"Untuk Jabar yang sempat mengalami kekosongan pasokan sudah diisi dari Pusri, PKG, dan PKT. Pasokan tersebut sebesar 25 ribu ton dari alokasi yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor," ungkap Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso di Jakarta, Sabtu (2/2).

Menurut Sutarto, kelangkaan pupuk di Jabar memang sempat terjadi sejak akhir Desember lalu. Penyebab kelangkaan itu ialah kerusakan yang terjadi di pabrik Kujang 1A. Akibatnya, petani dibeberapa daerah di Jabar seperti Cirebon sempat sulit menemukan pupuk khususnya urea.

Meski begitu, Sutarto mengatakan kelangkaan ini sudah cepat diantisipasi oleh Holding. Sehingga, secara umum kelangkaan tidak mengganggu proses pertanaman yang saat ini memasuki usia dua bulan. Dengan tambahan pasokan itu diharapkan petani bisa melakukan pemupukan untuk menjaga kualitas padinya. "Saya kira sekarang persoalan ini sudah bisa ditangani," ujarnya.

Terkait subsidi pupuk, Sutarto mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana dalam APBN 2008 sebesar Rp7,51 triliun. Anggaran itu jauh lebih besar daripada anggaran 2007.

Tahun lalu, subsidinya Rp5,8 triliun ditambah anggaran belanja tambahan jadi Rp6,8 triliun. Meski begitu, dengan kenaikan harga gas, phosphate, dan penambahan jumlah pupuk diperkirakan anggaran ini belum mencukupi. Apalagi, harga eceran tertinggi (HET) pupuk masih dipertahankan.

Asumsi awal, menurut Sutarto, anggaran ini hanya akan mencukupi kebutuhan hingga bulan Agustus atau sampai Oktober 2008. Kendati demikian, hal ini masih bergantung pada pola pemakaian dan penyerapan pupuk bersubsidi di lapangan.

Bila pola sama terjadi seperti tahun lalu, bisa dipastikan akan butuh tambahan subsidi. "Saya pikir subsidi pupuk ini masih menjadi prioritas pertama pemerintah. Apalagi, target penambahan produksinya sebesar 5%. Memang perhitungan kita masih kurang sekitar Rp2 triliun, tapi kan ada APBN perubahan," jelas Sutarto.

Sutarto mengingatkan, selain beras pemerintah tahun ini juga menargetkan penambahan produksi kedelai. Sudah tentu pasokan pupuk sebagai sarana pendukung pencapaian produksi akan menjadi prioritas.

Namun, petani pun harus melakukan efisiensi dalam pemakaian pupuk. Pasalnya, sampai kini pemupukan oleh petani masih selalu berlebihan atau tidak berimbang.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan stabilisasi harga pangan. Paket ini meliputi pemberian fasilitasi bagi importir kedelai, gandum, dan terigu juga bagi industri minyak goreng berupa insentif fiskal.

Insentif itu diperkirakan mencapai Rp10 triliun lebih. Sedangkan, untuk industri tahu tempe pemerintah mengalokasikan bantuan langsung senilai Rp500 miliar.

Untuk masyarakat miskin pemerintah juga mengalokasikan tambahan subsidi raskin kurang lebih Rp2,6 triliun dan subsidi minyak goreng Rp500 miliar.

Akan tetapi, dalam paket tersebut pemerintah tidak satupun menyebutkan adanya penambahan subsidi pupuk ataupun insentif harga bagi petani. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi petani membutuhkan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Selain itu, kepastian harga bagi kedelai petani. Insentif ini untuk menambah penghasilan petani yang saat ini juga mengalami kesulitan dengan melonjaknya berbagai kebutuhan pokok. "Itu bukan kebijakan yang propetani. Jadi sangat kontra produktif dengan arah kebijakan revitalisasi pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," tutur Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Minggu (3/2).

Menurut Agusdin, paket kebijakan pangan selain tidak propetani juga diragukan efektivitasnya. Pasalnya, semua insentif yang diberikan di hulu yakni tingkat importir dan produsen belum tentu akan terdistribusi pada harga di tingkat konsumen. Sedangkan, harga pangan saat ini sudah naik dan sulit untuk turun kembali.

"Konsumen saat ini sudah menerima kenaikan harga. Sehingga, importir dan kartel menjadi pihak yang sangat diuntungkan oleh kebijakan tersebut," katanya. (Toh/OL-03)