Pusri News

LAHAT, RP - Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (THP) Lahat eddy Ishak mengatakan, tahun 2012 ini alokasi pupuk subsidi yang diterima para petani akan mengalami penurunan dimana sebelumnya para petani akan menerima sebanyak 8.719,07 ton, maka sekarang menurun menjadi 8.021,59 meskipun begitu untuk persediaan tetap tidak akan mengalami kendala.

“Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan kenaikan harga pupuk urea dipasaran seperti diketahui saaat ini harga eceran tertinggi (HET) mengalami kenaikan sebesar Rp.200 perkilogram, “ ujarnya.

Dijelaskan, untuk harga pupuk seperti ZA tidak mengalami kenaikan, dan naiknya harga tersebut mengacu pada keputusan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2012 tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kemudaian diteruskan dengan peraturan Gubernur Sumsel dan Bupati lahat No 8 Tahun 2012.

“Untuk itu para petani jangn heran dan protes jika saat membeli pupuk harganya naik. Dan untuk pupuk bersubsidi kita usahakan agar pembagiannya merata dan tidak menemui kendala, “imbuhnya.
Menurutnya, untuk alasan kenaikan harga dirinya tidak dapat menjelaskan secara pasti karena yang berwenang adalah perusahaan yang mengelolah pupuk dan TPH hanya mencarikan solusi dan berusaha membantu para petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah melalui subsidi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

“Kita akan berusaha seoptimal mungkin karena bantuan yang diberikan tidak hanya pupuk melainkan bibit dan benih juga terus digalakkan sehingga para petani dapat menjalankan aktivitasnya dan program pemkab dapat berjalan,”imbuhnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar para petani tidak segan untuk segera melapor jika dilahan mereka menemui kendala baik itu pembibitan. Hama hingga pupuk karena pemkab melalui Dinas TPH akan terus membantu dan mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi para petani.(man)

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - PT Pusri Pemasaran Daerah Lampung meminta seluruh kepala daerah di Lampung segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kebutuhan pupuk bersubsidi di daerahnya masing-masing.

SK Guberbur Lampung sudah keluar untuk pendistribusian pupuk bersubsidi, tapi sampai saat ini belum satu pun kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan SK kebutuhan pupuk kepada Pusri," kata Area Manajer Penjualan PPD Lampung Hairul Lizano, di Bandarlampung, Rabu.

Menurutnya, pendistribusian pupuk bersubsidi sangat bergantung pada SK kepala daerah, jika SK tersebut belum tersampaikan maka akan berpengaruh terhadap pengadaan pupuk subsidi di tingkat petani lokal.

"Pendistribusian pupuk sangat mengandalkan jika SK itu belum turun, sulit bagi kami menyalurkan pupuk, karena yang mengetahui kebutuhan pupuk satu daerah adalah kepala daerahnya sendiri," ujarnya.

Terkait penyaluran pupuk urea bersubsidi, Hairul menyebutkan alokasi pupuk di Lampung untuk tahun 2012 mencapai 600.000 sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (ANTARA)

editor: M. Tohamaksun

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Negara (Meneg) BUMN Dahlan Iskan yang hadir acara Sarasehan Pers di Palembang, Senin (20/2/2012), menyambut baik keinginan dari PT Pusri dalam membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTB) pada beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, listrik yang dihasilkan bisa digunakan memasok kebutuhan seluruh Kompleks PT Pusri.

"Daripada pasokan gasnya dipakai untuk penerangan listrik di Kompleks Pusri, lebih baik gasnya dipakai untuk pembuatan pupuk," paparnya.

Menurut Dahlan Iskan, sudah saatnya PT Pusri bergerak sendiri memenuhi kebutuhan pasokan gas.

Saat ini, pasokan gas ke PT Pusri banyak digunakan untuk area kompleks dan pembuatan pupuk.

Penulis : Iswahyudi
Editor : Sudarwan

PALEMBANG, BeritAnda - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyarankan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk segera menjalankan tiga pola strategis dalam mengatasi permasalahan gas. Skema strategi ini diupayakan dapat mengoptimalkan produksi bagi kelangsungan perseroan ke depan.

“Tidak bisa dipungkiri, pasokan gas saat ini menjadi rebutan bagi semua pihak, baik bagi industri, listrik, ekspor hingga bagi kendaraan bermotor. Untuk itu, penggunaan gas ini perlu dihemat dengan mengganti alternative bahan bakar lain,” kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, usai sarasehan dalam rangka Hari Pers Nasional 2012 di Pusri Palembang, Senin (20/2/2012).

Dia menjelaskan tiga strategi dimaksud adalah pertama Pusri dapat menggunakan batubara sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Kedua adalah gas milik PLN dapat disuplai ke Pusri atau menjual listrik dari batubara ke PLN. Terakhir adalah membangun gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG).

CNG ini merupakan alternative bahan bakar selain bensin dan solar atau dikenal bahan bakar gas. Bahan bakar ini dianggap lebih bersih bila dibandingkan dengan dua bahan bakar minyak lainnya karena emisi gas buangnya yang ramah lingkungan.

“Biasanya penggunaan listrik meningkat signifikan pada pukul 16.00WIB hingga pukul 22.00WIB. Jika terealisasi, CNG bisa disuplai untuk kebutuhan listrik. Sisanya dapat dimanfaatkan Pusri,” ujarnya.

Untuk merealisasikan itu semua, kata dia, kebijakan ada ditangan PT Pusri dan tentunya banyak perhitungan yang harus dikaji seksama.

Dia mengaku selama ini kekurangan persediaan pasokan gas dalam negeri disebabkan beberapa hal yakni suplai gas banyak diekspor ke luar negeri seperti Tiongkok, Jepang dan Negara lain dengan mekanisme sistem kontrak panjang.

Pemerintah disini, kata dia, tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk langsung memutus kontrak ekspor yang sudah berjalan sejak era Orde Baru itu. Kecuali sembari menunggu habis masa kontrak ekspor gas.

“Kedepan kami akan mengaitkan masalah gas ini dengan perizinan. Asumsinya jika ada investor yang ingin mengeksplorasi gas diprioritaskan distribusinya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama industri pupuk,” jelas Dahlan seraya mengatakan pihaknya akan duduk bersama antara PLN dan Pusri untuk merealisasikan tiga strategi itu.

Sementara itu, Direktur Pusri Palembang, Eko Sunarko menegaskan pihaknya sangat mendukung terobosan baru sebagai alternative bahan baku pupuk yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Bahkan, pada tahun ini pihaknya telah merumuskan beberapa strategi demi kelangsungan Pusri ke depan yaitu dengan mempersiapkan pergantian pembangkit steam dan listrik dari bahan bakar gas bumi ke batubara dan diproyeksikan akan terealisasi pada dua tahun mendatang.

“Untuk kontrak pasokan gas Pusri dengan Medco akan berakhir sampai 2025 mendatang. Jaminan pasokan gas ini sangat penting bagi keberlangsungan pabrik Pusri ke depan,” kata Eko seraya mengatakan tahun ini Pusri menargetkan produksi pupuk urea sekitar 1.925.000 ton dengan angka realisasi produksi pupuk urea tahun 2011 mencapai 1.764.000 ton. (Anto)

PALEMBANG PT Pusri Palembang menyiapkan dana ivestasi Rp 6 trilliun untuk membangun pabrik IIB “karena investasinya besar, kami harus hati-hati memilih kontraktor. Pabrik yang di bangun harus bagus dan tahan 30 tahun,” kata Dirut Pusri Palembang Eko Sunarko saat menerima kunjungan manajemen Sumatera Ekspres di kantornya, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah mengumumkan tender proyek pembangunan IIB yang merupakan revitalisasi. “Mudah-mudahan awal bulan depan tender sudah terlaksana. Kita mewajibkan konsorsium antara kontraktor lokal dan asing,” kata dia. Saat ini cukup banyak kontraktor yang sudah mendaftar. Agar tak salah pilih kontraktor, PT Pusri melakukan penyeleksian dengan melihat langsung pabrik yang sebelumnya sudah di bangun peserta.

“Target kami Desember sudah pemancangan (ground breaking) peroyek ini akan diselesaikan selama 3 tahun,” lanjut dia. Kata eko revitalisasi pabrik II menjadi IIB sudah sangat mendesak ini pabrik tertua di Indonesia, bahkan dunia.

“Konsumsinya bahan baku gas bumi untuk memproduksi pupuk urea sudah sangat boros. Padahal kita punya keinginan semua pabrik efisien, maka harus low cost production,” tambahnya. Konsumsi pabrik lama, lanjut Eko yakni Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV mencapai 36 MMBTU per ton urea, sementara konsumsi gas pabrik baru hanya 25-26 MMBTU per ton. Ada selisih 10 MMBTU.

“Tahun 2013 harga gas bumi akan naik menjadi US$5,5 per MMBTU. Jadi US$55 akan hilang saja setiap konsumsi produksi urea per tonnya,” tambahannya. Belum lagi PT Pusri menghadapi banyak tantangan saat mengoperasikan pabrik lama. Ada saja masalahnya, begitu pabrik down, produksi tidak akan tercapai.

“Boleh down jika di rencanakan. Yang sulit jika unschedule, ini membuat target tak tercapai,” tuturnya. Makanya sekarang maintenance pabrik selalu dilakukan. Solusi lebih baik menuju low cost production dengan merevitalisasi pabrik. Eko melanjutkan, pihaknya juga menemui kendala dalam pendistribusian pupuk.

“Sungai Musi makin dangkal. Sehingga daya angkut kapal kita tidak bisa maksimal,” tegasnya Pihaknya berharap dengan proyek pelabuhan Tanjung Api-Api. Jika pelabuhan ini jadi, Pusri bisa mnggunakan kapal berkapasitas 30 ribu ton. “Kapal ini bisa bersandar disana. Lalu lintas ekspor pupuk ke Thailand atau Vietnam menjadi lancar saat Indonesia tak lagi memasuki musim tanam,” ttandas dia. (fad/cel)

Upaya (Unsri). memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang andal di bidang hukum, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang mengucurkan program beasiswa dan rekrutmen mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Diawali dengan penandatangan perjanjian kerja sama oleh Dirut PT Pusri Palembang Drs Eko Sunarko AKT MM dan Dekan Fakultas Hukum Unsri Prof Amzulian Rifai SH LL M Ph D yang disaksikan oleh Ketua DPR-RI DR H Marzkui Alie SE MM.

Dirut PT Pusri Palembang Drs Eko Sunarko AKT MM mengatakan, program beasiswa diberikan kepada enam orang mahasiswa selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2012 hingga 2014. Enam orang penerima beasiswa setiap tahunnya akan diseleksi untuk menjadi calon karyawan denga persyaratan dan tahapan seleksi yang sama dengan program rekrutmen karyawan PT Pusri Palembang.

"Peserta yang lulus seleksi tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, namun harus mengikuti Management Trainee (MT) seperti karyawan lainnya," ujar Eko Sunarko di hadapan peserta kuliah umum yang menghadirkan Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie mengangkat tema memperkuat kelembagaan DPR-RI sebagai pilar demokrasi, selasa (14/2).

Katanya, beasiswa diberikan selama maksimal satu tahun dengan ketentuan paket oleh PT Pusri Palembang. Dengan rincian  biaya SPP maksimal satu tahun, biaya buku, tunjangan transport, biaya kuliah kerja lapangan, biaya penelitian dan penulisan skripsi, biaya ujian skripsi, wisuda dan pengembangan soft skill oleh Fakultas Hukum Unsri. "Mengenai besaran dana permahasiswa belum bisa dipastikan, masih dibahas dengan pihak Unsri. Selain itu juga ke depan rencananya PT Pusri juga bakal menjalin kerja sama dengan Fakultas Pertanian Unsri," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, PT Pusri Palembang juga akan menjaring para siswa berprestasi di lingkungan PT Pusri Palembang untuk diberikan pendidikan dan pelatihan untuk dimasukkan ke perguruan tinggi (PT) bahkan disalurkan ke sekolah Taruna untuk dididik.

Sementara, Pembantu Rektor I Unsri Prof Dr Zulkifli Dahlan DEA, mewakili civitas akademika Fakultas Hukum Unsri mengucapkan terima kasih atas bantuan beasiswa PT Pusri. "Wujud kepedulian PT Pusri Palembang dalam dunia pendidikan ini, kita mengucapkan terima kasih. Unsri juga ada beasiswa Bidik Misi program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi, namun kurang beruntung dalam segi ekonomi," Tukasnya.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Direktur Komersil PT Pusri Palembang Hilman Taufik, Sekretaris Perusahaan M Zain Ismed, GM SDM Ade Firdaus Taufik, Kepala Hukum Perusahaan Jamaludin. (nni/adv)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengevaluasi tingkat kebutuhan pupuk di daerah agar sesuai dengan rencana devinitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang baru. Evaluasi itu diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran pupuk bersubsidi.

"RDKK pupuk bersubsidi akan kita sesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, jadi akan ada penataan ulang kebutuhan pupuk di setiap kabupaten. Ini untuk memastikan petani bisa menyerap pupuk bersubsidi," kata Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto di Jakarta, kemarin.

Evaluasi, kata Gatot, dilakukan karena setiap tahun dana subsidi pupuk yang tidak terserap mencapai 1,9 triliun rupiah, jika kondisi itu dibiarkan maka akan menganggu target peningkatan produksi beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 mendatang.

Selain evaluasi kebutuhan pupuk di daerah, Kementerian Pertanian juga meminta PT Pusri Holding mengevaluasi agen/kios pupuk yang terbukti melakukan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi diganti atau dipecat.

Sementara itu Direktur Utama PT Pusri, Arifin Tasrif berjanji, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kios penyalur pupuk bersubsidi. "Kita ingin memastikan harga pupuk yang diterima petani juga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, kita akan melakukan evaluasi kelayakan usaha distributor dan kios," ujarnya.

Untuk mencegah kebocoran pupuk bersubsidi, kata Arifin, pihaknya sudah memperbaiki data RDKK sesuai kebutuhan di lapangan.

aan/E-12

Radar Palembang (31/01/12)

Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed bersama PT Pusri Palembang beserta jajarannya melakukan panen raya padi dikelompokkan tani binaan Pusri. Amiruddin mengatakan, tahun 2012 diperkiraan produksi panen padi di Banyuasin secara total masih meningkat lebih 5 persen dari tahun sebelumnya.

“Ini artinya Banyuasin masih menjadi penghasil beras terbesar di Sumsel. Kalau tahun 2011 produksi gabah 755 ribu ton gabah kering giling, maka tahun 2012 ini ditambah 5 persen diperkirakan ada peningkatan produksi gabah menjadi sebesar 803 ribu ton gabah kering giling,” jelas dia.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pertama, kesigapan para kelompok tani untuk mengadopsi paket teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen padi. Selanjutnya kedua, bimbingan PPL yang tidak kenal lelah setiap hari memberikan bimbingan kepada petani, mendampingi mereka di sawah.

Ketiga, berkat penyiapan teknologi pupuk PT Pusri dengan penyiapan pupuk berimbang. “Saya berharap Pusri jangan sampai pupuk di petani desa kurang. Karena Pusri punya agen-agen distributor sampai ke kecamatan, dengan cara dibeli petani baik melalui pembelian langsung atau kredit melalui bina lingkungan Pusri,” ulas dia.

Kemudian, keempat, juga berkat dari kesigapan aparat kecamatan, aparat desa bersama-sama memetakan tempat ini menjadi lumbung pangan tidak merubah atau alih fungsi. Terakhir, kelima berharap kepada Bulog untuk menghentikan impor beras dan membudidayakan membeli beras petani. Amiruddin mengatakan, Banyuasin ini masih surplus beras seesar 350 ribu ton beras yang dikonsumsi oleh masyarakat di luar Banyuasin.

Manager Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK/BL) Pusri Palembang, Dasnil Yusar menambahkan, melalui PK BL, Pusri di Desa Daya Kesuma memiliki 11 Kelompok tani binaan tahun 2012 ini, dengan dibinanya mereka oleh Pusri ternyata hasil panen padi mereka meningkat.

“Dari hasil binan Dinas Pertanian, penghasilan padi yang kita bina yang tadinya 5,6 ton per ha setelah dibina diberi modal dengan bunga 3 peren per tiga bulan sehingga produksi padi meningkat menjadi 6,64 ton per ha,” jelasnya.
Tujuan Pusri melakukan pembinaan para petani untuk meningkatkan hasil poduksi beras dengan itu petani tidak terbebani pinjam rentenir karena Pusri bertujuan membantu petani. Tahun 2012 ini Pusri mengalokasikan dananya Rp. 14 Miliar. (adv/tri)

INDRALAYA, SRIPO- Keluhan sebagian petani di kecamatan indralaya dan pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang kesulitan memperoleh pupuk urea bersubsidi, sementara pupuk urea di pasaran harganya selangit, selain karena petani belum tergabung dalam kelompok tani, juga di Ogan Ilir saat ini belum ada agen atau distributor pupuk urea non subsidi. Dampaknya, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak dilayani membeli pupuk urea bersubsidi, karena dinilai menyalahi peraturan.

Hamdan, perwakilan Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir bersama distributor Pupuk Distributor pupuk urea Agung Jaya Tani, pengecer pupuk urea, Toko Mulya Tani, didampingi kepala UPTD Pertanian dan Kepala Balai Penyuluhan Petanian (BPP) serta suyono dari kelompok tani (KT) kelurahan timbangan menggelar klarifikasi masalah keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk urea bersubsidi di Indralaya, Minggu (29/1).

Menurut Hamdan, pupuk urea bersubsidi di Ogan Ilir tidak pernah langka. Jika ada petani yang menjerit karena stok kosong ditoko pengecer, itu karena selain penyalurannya sesuai aturan yang ada juga petani itu tidak masuk dalam kelompok tani, “selama ini jika mereka (petani, red) dari kelompok tani selalu dapat pupuk urea bersubsidi, karena jatah mereka selama satu tahun sudah disalurkan sesuai kebutuhan, “ jelas Hamdan Saraya memertanyakan kelangkaan pupuk urea yang dimaksud ada di petani mana.

Ditambahkan, bagi petani yang bukan dari kelompok tani memang tidak bisa membeli urea subsidi satu karung atau lebih. Kalau untuk kiloan mungkin dimaklumi pengecer itupun harganya bukan subsidi.
“solusinya, mereka harus masuk dalam kelompok tani, proses menjadi kelompok tani juga tidak sulit tinggal daftar dikelompok tani mana lalu didaftar dan diajukan ke penyuluh pertanian setempat diketahui Kades dan Kepala UPTD dan BPP, maka yang bersangkutan akan dapat jatah urea subsidi sesuai dengan kebutuhan lahannya,“ jelas Hamdan sembari menyebutkan, jika ada petani yang dari kelompok tani tidak mendapatkan urea bersubsisdi kemungkinan pupuknya diselewengkan dan yang bertanggung jawab ketua kelompoknya mengapa bisa terjadi demikian.

Hal senada diungkapkan Dwi, pemilik toko Mulya Tani, salah satu pengecer pupuk urea bersubsidi. Menurut Dwi, pihaknya bukan tidak mau menjual pupuk kepada petani tetapi karena aturannya. Sesuai peraturan menteri perdagangan, pupuk bersubsidi hanya untuk kebutuhan kelompok tani. “Memang ada petani yang datang mau membeli urea tapi kita katakan tidak ada karena mereka bukan kelompok, biar mereka kelompok pun jika permintaannya melebihi kuota yang telah ditentukan juga tidak kita layani, “ ungkapnya.

Dia menyebutkan, berita kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk urea seolah-olah kesalahan dari pengecer. “ Kami pengecer hanya berpedoman kepada aturran yang ada, “terang Dwi seraya meminta jika ada anggota kelompok tani yang kesulitan mendapat urea bisa menghubungi dirinya di toko Mulya Tani Indralaya supaya masalah pupuk dapat dijelaskan sedetil-detilnya.

Di kesempatan ini Hamdan didampingi UPTD Pertanian dan Usmayadi, Kepala BPP menghimbau kepada para petani yang belum masuk kelompok tani agar segera mendaftar ke kelompok tani terdekat, supaya diberikan bisa mendapatkan kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dijadikan bukti untuk membeli urea bersubsidi di pengecer. Menurutnya, satu kelompok tani minimal 8 hingga 10 orang dan maksimal 30 orang. Jika kelompok tani tidak bisa lagi menampung anggota baru, sebaiknya buat kelompok baru. “Mudah sekali prosedurnya, “jelas Hamdan yang dibenarkan Surata dan Usmayadi. (trs)

SRIPOKU.COM, INDRALAYA-Keluhan beberapa petani di Indralaya dan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengenai sulit dan mahalnya, mendapatkan pupuk urea ternyata hanya masalah kelompok tani atau bukan. Di Ogan Ilir saat ini, belum ada agen atau distributor pupuk urea non subsidi, sehingga petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak dilayani membeli pupuk urea subsidi karena menyalahi aturan.

Hamdan, perwakilan Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Distributor pupuk urea Agung Jaya Tani, Pengecer Pupuk Urea, toko Mulya Tani didampingi Kepala UPTD Pertanian dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta Suyono dari kelompok tani Kelurahan Timbangan menggelar klarifikasi masalah tersebut, di Indralaya, Minggu (29/1/2012).

Menurut Hamdan, pupuk urea subsidi di OI tidak pernah langka. Jika ada petani yang menjerit karena stok kosong di toko pengecer itu karena selain penyalurannya sesuai aturan yang ada juga para petani itu tidak masuk dalam kelompok tani.

"Selama ini jika mereka yang dari kelompok tani selalu dapat pupuk urea subsidi, karena jatah mereka selama satu tahun sudah disalurkan sesuai kebutuhan," jelas Hamdan seraya memertanyakan kelangkaan pupuk urea yang dimaksud ada di petani mana.

Dia menambahkan bagi petani yang bukan dari kelompok tani memang tidak bisa membeli urea subsidi satu karung atau lebih. Kalau untuk kiloan mungkin dimaklumi pengecer itupun harganya bukan subsidi.

"Solusinya, mereka harus masuk dalam kelompok tani, proses menjadi kelompok tani juga tidak sulit tinggal daftar di kelompok tani mana lalu didaftar dan diajukan ke Penyuluh Pertanian setempat diketahui Kades dan Kepala UPTD dan BPP, maka yang bersangkutan akan dapat jatah urea subsidi sesuai kebutuhan lahannya," jelas Hamdan.

Ia menyebutkan jika ada petani yang dari kelompok tani tidak mendapatkan pupuk urea bersubsidi kemungkinan pupuknya diselewengkan dan yang bertanggung jawab ketua kelompoknya mengapa bisa terjadi demikian.

Senada, Dwi pemilik toko Mulya Tani salah satu pengecer pupuk urea subsidi menegaskan pihaknya bukan tidak mau menjual pupuk kepada petani tetapi karena aturannya. Sesuai peratuaran Menteri Perdagangan, pupuk subsidi hanya untuk kebutuhan kelompok tani.

"Memang ada petani yang datang mau beli urea tapi kita katakan tidak ada karena mereka bukan kelompok, biar mereka kelompok pun jika permintaannya melebih kuota yang telah ditentukan juga tidak kita layani," ungkapnya.

Disebutkan dia, berita kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk urea seolah-olah kesalahan dari pengecer. "Kami pengecer ini hanya berpedoman kepada aturan yang ada," terangnya.

Dwi meminta jika ada anggota kelompok tani yang kesulitan dapat urea bisa menghubungi dirinya supaya masalah pupuk dapat dijelaskan sedetil-detilnya. "Hubungi saya di toko Mulya Tani Kelurahan Timbangan Indralaya Utara," katanya.

Hamdan didampingi Surata, Kepala UPTD Pertanian dan Usmayadi, Kepala BPP menghimbau kepada para petani yang belum masuk kelompok tani agar segera mendaftar ke kelompok tani terdekat supaya diberikan bisa mendapatkan kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dijadikan bukti untuk membeli urea subsidi di pengecer. Menurutnya, satu kelompok tani minimal 8 hingga 10 orang dan maksimal 30 orang. Jika kelompok itu tidak bisa lagi menampung anggota baru, sebaiknya buat kelompok baru. "Mudah sekali prosedurnya," ujar Hamdan dibenarkan Surata dan Usmayadi.

Prosedur Menjadi Kelompok Tani untuk dapat RDKK
* Perorangan dapat menemui kelompok tani terdekat dengan tempatnya bertani minta masukan jadi anggota kelompok.
* Bisa juga dilampirkan luas lahan dan kebutuhan pupuknya selama setahun.
* Ketua kelompok tani memasukan nama dan kebutuhannya tersebut dan mengajukannya ke PPL dan Kades setempat.
* Kades dan PPL meneruskannya ke Kepala UPTD Pertanian setempat mengenai jumlah kebutuhan pupuk kelompok tani dalam bentuk RDKK tersebut.
* Masing-masing anggota kelompok tani diberikan RDKK yang telah ditandatangani Kades, Kepala UPTD, Kepala BPP. PPL dan Ketua Kelompok masing-masing.
* Anggota kelompok tani hanya bisa membeli urea kepada pengecer urea yang telah ditu
njuk.

Penulis : Tarso
Editor : Hendra Kusuma

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian menduga adanya pemain pada pendistribusian pupuk bersubsidi. Pasalnya, di gudang pupuk tidak pernah habis dari alokasi yang diberikan, di satu sisi selalu terjadi kekurangan pupuk di lapangan.

"Bahkan, kekurangan pupuk ini bukan sporadis, tapi rata di seluruh daerah. Di sini berarti ada pemain-pemain pupuk," ujar Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian RI Gatot S. Irianto pada Lokakarya Optimalisasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan yang digelar Pemprov Lampung, PT Pusri Persero, PT Pusri Palembang, dan PT Petrokimia Gresik di Hotel Novotel Lampung, Rabu (25-1).

Menurut Gatot, permasalahan pupuk ini harus bisa diselesaikan jika ingin mencapai surplus 10 juta ton pada 2014. "Jika tidak bisa menyelesaikan masalah pupuk, jangan bilang kita surplus 10 juta ton," ujarnya.

Dia menambahkan pupuk memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian. Setidaknya pupuk memberikan kontribusi 15%—30% pada biaya usaha tani padi dan 20% terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian khususnya padi.

Fasilitas pupuk bersubsidi ini, menurut Gatot, diberikan sejak tahun 2003 dan berjalan hingga sekarang. Pupuk subsidi ini diperuntukkan petani tanaman pangan. Namun, permasalahannya di setiap musim tanam kerap terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Padahal, berdasarkan rekapan data, penyaluran pupuk bersubsidi tidak pernah kurang dari alokasi yang diberikan. Tercatat secara nasional alokasi pupuk bersubsidi tahun 2011 sejumlah 9,73 juta ton. Sementara realisasi hanya mencapai 8,4 juta ton atau sekitar 86,33%.

"Begitu juga dengan Lampung, dari rencana 586.454 ton, yang terealisasi hanya 525.781 ton atau 89,65%. Penggunaan urea juga tidak hebat-hebat amat, hanya 93,63% dari alokasi 340.863 ton," kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk ini, memang harus ada peningkatan pengawasan penyimpangan pupuk bersubsidi. Untuk itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran pengawasan dalam APBN untuk penguatan pengawasan pupuk pada 2012.

Anggaran yang bersifat stimulan ini untuk penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung bernilai Rp40 juta untuk provinsi dan Rp30 juta untuk 12 kabupaten/kota. Dana ini diharapkan didukung dengan anggaran APBD. (NOV/E-1)

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Pemerintah terus memacu pencetakan sawah baru sampai 2014 untuk mencapai surplus produksi gabah atau beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tahun ini mempersiapkan dana tambahan untuk pencetakan sawah baru Rp 1,7 triliun agar tahun 2014 produksi kita mencapai surplus 10 juta ton.

Menurut Hatta, untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2012 mendapat pencetakan areal sawah baru seluas 30.000 hektare. Terhadap rencana tersebut Hatta meminta pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten dan kota mendukung program pencetakan sawah baru tersebut.

Hatta menjelaskan, untuk pencetakan sawah baru tersebut akan melibat BUMN dintaranya PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri dan Perum Bulog. “Pemerintah daerah akan mempersiapkan lahannya termasuk mengatur pola distribusi dan BUMN yang melakukan,” katanya, Senin (23/1).

Sementara itu di Sumsel dan Lampung, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) bersama anak perusahaannya PT Pusri Palembang dalam pencetakan sawah baru melalui Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) mendapat tugas merealisasikan program tersebut dengan luas sawah 22.024 hektare.

Menurut Eko Sunarko Direktur Utama PT Pusri Palembang, beberapa waktu lalu, sampai akhir 2011 telah merealisasikan program GP3K di Sumsel mencapai 8.182 hektare dan di Provinsi Lampung seluas 3.291 hektare.

Program GP3K PT Pusri di Sumsel tepatnya di Desa Sidumulyo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sudah panen. Tanaman padi program GP3K yang dipanen di Desa Sidomulyo ditanam pada 21 Juli 2011 lalu.

Setelah sukses menuai padi perdana di Sumsel, PT Pusri melakukan panen berikutnya di Provinsi Lampung. Penanaman padi di daerah itu melalui program GP3K ditanam Agustus 2011.

Menurut Zain Ismed Sekretaris Perusahaan PT Pusri Palembang, untuk Propinsi Lampung dana bantuan GP3K yang disalurkan senilai Rp440 juta telah disalurkan kepada pengecer Lancar Tani dan Sahabat Tani dari Desa Breja Emas dan Desa Breja Fajar, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan total luas lahan sebesar 187,5 hektar.

Selain di OKU Timur dan Lampung Timur, program GP3K juga tersebar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan luas tanaman padi 2.459 hektar. Menurut Ismed, total alokasi dana untuk pelaksanaan program GP3K tersebut sebesar Rp25 miliar.


Redaktur: Ramdhan Muhaimin
Reporter: Maspril Aries