Pusri News

Bisnis.com, PALEMBANG—PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) merealisasikan penyaluran pupuk urea bersubsidi sebanyak 178.707 ton sejak Januari hingga 18 Februari 2015, atau 78% dari target yang dipatok pemerintah pusat sebanyak 229.001 ton hingga akhir Februari.

 Manajer Humas Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) Sulfa Ghanie mengatakan penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun ini masih berjalan sesuai rencana perseroan. Dia optimistis hingga akhir Februari, penyaluran pupuk urea bersubsidi bisa terpenuhi.

 “Penyaluran pupuk urea bersubsidi masih on track. Jika melihat kondisinya sekarang, kami bisa memenuhi penyaluran pupuk urea bersubsidi sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian. Bahkan, target 1,6 juta ton hingga akhir tahun bisa terealisasi,” tuturnya, Minggu (22/02).

 Tidak hanya itu, sambung Sulfa, penyaluran urea non bersubsidi (public service obligation/PSO) mencatatkan kinerja positif. Untuk kebun misalnya, Pusri telah menyalurkan pupuk urea sebanyak 14.990 ton, sementara untuk industri sebanyak 35.677 ton.

 Sulfa menambahkan stok pupuk perseroan saat ini juga dalam kondisi aman. Menurutnya, posisi stok urea per provinsi di wilayah tanggung jawab perseroan hingga 18 Februari mencapai 90.046  ton, lebih besar dari ketentuan pemerintah sebanyak 51.397 ton.

 “Untuk stok pupuk, masih berjalan terus ini, meski sebenarnya sudah lebih besar dari ketentuan pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan pupuk musim tanam Oktober–Maret 2015 saya kira sudah sangat aman,” jelasnya.

 Sulfa mengaku Pusri telah melakukan sejumlah langkah strategis agar penyaluran pupuk urea bersubsidi dapat berjalan sesuai ekspektasi a.l. pertama, pelayanan penebusan oleh distributor melalui sistem SI DO Online dengan pelayanan one day service.

 Kedua, mendorong distributor untuk memenuhi kewajibannya melakukan stok di gudangnya masing-masing. Ketiga, distributor dan pengecer wajib melaporkan posisi stok di masing-masing gudang kepada Pusri.

Keempat, distributor dilarang menggunakan uang pengecer, sedangkan pengecer dilarang menggunakan uang kelompok tani untuk menebus pupuk. Kelima, meminta Dinas Pertanian kabupaten/kota segera menerbitkan Perbup/Kota sebagai dasar penyaluran di kecamatan.

Keenam, memberikan sanksi tegas kepada distributor berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, apabila terbukti secara data dan fakta melakukan pelanggaran dan sudah dituangkan kedalam klausul SPJB.

 Pusri sendiri telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada akhir 2014 kepada 29 distributor, sehingga hubungan kerja tidak lagi dilanjutkan pada 2015. Adapun, pemutusan hubungan kerja disebabkan penyaluran pupuk dibawah 40%.

 Sekadar informasi, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I (kecuali kabupaten Blora dan Rembang).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah telah berkomitmen dalam kurun waktu tiga tahun, Indonesia mampu melakukan swasembada pangan. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah "ngebut" melakukan terobosan serta pengawasan.

Pasalnya, Kementan akan berusaha mempercepat pencapaian target swasembada padi serta peningkatan produksi jagung dan kedelai dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun.

Untuk memuluskan rencana itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjamin pendistribusian pupuk kepada para petani tepat waktu. Menurutnya, jika distribusi pupuk tepat waktu, produksi saat panen sesuai dengan target pemerintah.

"Jika distribusi pupuk telat satu minggu, akan berdampak kerugian 1 ton. Jika 5 juta ha pupuk yang diantarkan terlambat, maka negara kehilangan 5 juta ton padi. 5 juta ton padi itu bisa swasembada," ungkap Amran, saat memberikan penyuluhan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/02/2015).

Menurut Amran, para distributor harus menyalurkan pupuk tepat waktu. Oleh karenanya, kinerja para distributor akan diawasi. Jika distribusi pupuk terlambat, Kementerian Pertanian akan mengultimatum mencabut izin operasi mereka.

"Mereka tidak bisa distribusi pupuk tepat waktu maka kita cabut izinnya. Departemen Pertanian akan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di satu kabupaten melakukan pengawasan," kata Amran.

Selain pengawasan dalam penyaluran pupuk, kata Amran, yang perlu diperhatikan juga adalah soal irigasi dan alat mesin pertanian.

“Jadi dengan perbaikan irigasi, pengadaan benih, pupuk dan alat mesin pertanian dalam waktu tiga tahun saya yakin produktifitas akan naik. Selama ini kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih dan pupuk serta minimnya penggunaan alat mesin pertanian menjadi kunci penghambat swasembada,” jelas Amran.

KUDUS, suaramerdeka.com - Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus akan mengoptimalkan pengawasan pupuk bersubsidi untuk musim tanam (MT) tahun ini. Langkah tersebut direalisasikan melalui pemantauan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Berbeda dengan pengawasan sebelumnya, mulai tahun ini pihak TNI juga ikut memantau distribusi penyubur tanaman tersebut.

Menurut Kadinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Budi Santoso, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Minggu (15/2). Pengalaman tahun sebelumnya, pengawasan dilakukan secara berjenjang dan secara periodik. “Hal itu yang selama ini dilakukan untuk menekan penyelewengan,” tandasnya.

Pendistribusian pupuk tahun ini khususnya Urea juga berberda. Bila periode sebelumnya dilakukan lebih dari satu “pemain”, tahun ini hanya satu distributor saja. Banyak pihak mulai mengkhawatirkan kebijakan itu. Meskipun begitu, pihaknya tetap akan mendasarkan pada fakta dan kondisi yang ada di lapangan saja. Pengertiannya, bila memang terjadi persoalan terkait distribusi pupuk maka akan langsung dicarikan solusinya.

Hingga saat ini relatif belum ada gejolak soal distribusi pupuk. Alokasi penyubur tanaman dianggap masih mencukupi. Alokasi Urea mencapai11.800 ton, SP36 (1.200 ton), ZA (4.750 ton)
NPK (7.400 ton) dan Organik sebanyak 4.500 ton.

Kasi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Sofyan Duhri, menyatakan khusus untuk penetapan CV Fortuna sebagai satu-satunya penyalur pupuk Urea di Kabupaten Kudus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Pusri selaku produsennya. Pihaknya yang menyiakan rekomendasi tetapi keputusan akhir disebutnya berada di pabrikan pupuk tersebut. (Anton WH/CN38/SM Network)

Desember 2015 Beroperasi

PALEMBANG, SRIPO – Pembangunan pabrik pupuk Pusri-IIB saat ini sudah mencapai 78 persen, sesuai target pabrik pengganti Pusri II ini akan selesai pada November dan beroperasi Desember 2015.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Produksi PT Pusri Palembang, M Djohan Safri, Sekretaris Perusahaan PT Pusri Palembang Zain Ismed dan Manager Humas Sulfa Ghanie mengatakan “ Insya Allah akan selesai pada November 2015 mendatang,” ujarnya, usai penutupan Loka Pelatihan Keterampilan (LOLAPIL), Selasa (3/2).

Pabrik Pusri II B yang merupakan bagian dari revitalisasi pabrik lama, mulai dibangun pada awal 2013 lalu. Perkembangan pembangunan terbilang lancar, dengan progress pembangunan sudah 78,8 persen. Dengan demikian, pihaknya semakin optimis mulai November mendatang dapat selesai dan bisa membantu produksi pabrik lama.

Jika sudah beroperasi penuh, Pusri II B akan menambah produksi pupuk urea sekitar 600-700 ton per tahun dan ammonia 600 ribu ton. Sementara itu, progres pembangunan STG 48,62 persen, UBS 74,97 persen. Untuk pabrik NPK sudah 56 persen diperkirakan Juli 2015 selesai dengan total produksi 100 ribu ton per tahun.

Ditambahkan oleh Zain Ismed, dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, PT Pusri semakin percaya diri sebagai penyedia pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah pemasaran Jawa dan Sumatera. Saat ini Pusri memasok pupuk subsidi ke Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Menurutnya, produksi pupuk tahun 2015 ini ditargetkan sekitar 2,083 juta ton. Untuk permintaan pupuk subsidi sendiri tergantung dari pemerintah daerah setempat, tahun 2014 lalu sekitar 1,6 juta ton. “Distribusi berjalan dengan baik, karena saat ini sedang musim tanam. Stok pupuk yang disediakan sekitar 21 ribu ton per bulan, jika ada kebutuhan yang meningkat, stok aman,” ujarnya.

Sementara itu, LOLAPIL diselenggarakan PT Pusri bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Prov Sumsel, yang dilakasanakan selama 24 hari kerja, meliputi keterampilan servis HP, servis AC, kursus menjahit, dan tata rias.


Sumber: Sriwijaya Post

PALEMBANG - Sebanyak 80 peserta Loka Latihan  Keterampilan (Lolapil) dinyatakan lulus pada pelatihan yang dilaksanakan PT Pusri Palembang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). 

Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel Yasrowi MSi mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya apa yang telah di lakukan oleh PT Pusri. Dengan adanya Lolapil, berarti secara tidak langsung PT Pusri ikut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Sumsel, khususnya warga Palembang yang berada di sekitar lingkungan PT Pusri.

"Kami harapkan juga kepada para peserta Lolapil yang telah lulus untuk memberikan umpan balik kepada PT Pusri dengan mendukung apa yang dilakukan PT Pusri," kata Yasrowi saat penutupan Lolapil yang di auditorium Annex Gedung utama PT Pusri, Selasa (3/2). (cj12)

Sumber: http://www.sumeks.co.id

PALEMBANG – Setelah 24 hari mengikuti Loka Latihan  Keterampilan (Lolapil), sebanyak 80 orang peserta dinyatakan lulus. Lolapil yang diselenggarakan PT Pusri Palembang ini bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).

Menurut Direktur Produksi PT Pusri M Djohan Safri, selama 24 hari ini peserta Lolapil diajarkan keterampilan servis AC, servis Hp, menjahit dan tata rias bagi remaja dan ibu-ibu. "Kami berikan mereka kail, tapi bukan ikan, selanjutnya mereka silakan cari ikan sendiri. Kami yakin peserta yang lulus dapat bersaing di masyarakat," katanya di sela-sela acara penutupan Lolapil yang berlangsung di auditorium Annex Gedung Utama PT Pusri kemarin (3/2).

Karenanya ia berpesan agar peserta Lolapil memanfaatkan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan. Dengan harapan ilmu yang didapat menjadi bekal untuk mencari kerja atau membuka usaha.

Sementara itu, Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Yasrowi MSi, mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh PT Pusri. Dengan adanya Lolapil, berarti secara tidak langsung PT Pusri ikut mengentaskan kemiskinan dan penggangguran di Sumatera Selatan, khusus warga Palembang yang berada di sekitar lingkungan PT Pusri.

"Kami harapkan juga kepada para peserta Lolapil yang telah lulus untuk memberikan pil back kepada PT Pusri dengan mendukung apa yang dilakukan PT Pusri (persero)," tukasnya. (cj12/via/ce2)



Sumber: http://www.sumeks.co.id

SRIPOKU.COM, JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang atau Pusri memproyeksikan kenaikan harga gas alam akan menjadi tantangan bagi industri pupuk tahun ini. Padahal Pusri harus membayar dalam dollar Amerika Serikat untuk belanja bahan baku pupuk tersebut. Dus, risiko perusahaan itu makin besar tatkala rupiah masih mengalami tekanan.

Mengintip Bloomberg, harga kontrak gas alam di pasar berjangka New York untuk pengiriman Februari 2015 periode year to date alias sejak akhir tahun lalu, memang mendaki. Pada 31 Desember 2014, harga gas tercatat US$ 2,89 per million british thermal unit (mmbtu). Namun pada 21 Januari 2015 pukul 16.00 WIB menjadi US$ 2,99 per mmbtu, atau naik 3,67%.

Pada saat yang sama, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu tak bisa menutupi beban kenaikan harga gas dengan menaikkan harga jual pupuk. "Hampir 80% produk harus mengikuti harga subsidi pemerintah sekitar Rp 1.800 per kilogram (kg)," terang Zain Ismed, Corporate Secretary Pusri kepada KONTAN, Rabu (21/1).

Barulah sisanya sebanyak 20%, dilego dengan mengacu harga pupuk di pasar dunia. Namun, harga pupuk di pasar dunia, seperti jenis urea, sedang merosot. Dua tahun lalu, harga pupuk urea berada di kisaran US$ 400-US$ 500 per ton. Namun kini harganya sekitar US$ 280-US$ 300 per ton. Beruntung, harga amonia masih bertengger tinggi di level US$ 500 per ton.

Meski menyadari tantangan besar mengadang, Pusri menyatakan tak gentar berekspansi. Ada tiga rencana perusahaan ini. Pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Caranya, perusahaan itu akan mengganti bahan pembangkit listriknya dengan batubara. Jadi, gas alam bisa dipakai untuk bahan baku pupuk.

Kedua, melanjutkan rencana menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik II B. Sejauh ini, tahap pembangunan pabrik itu sudah 81,42%. Pabrik ini didesain berkapasitas produksi 63.800 ton urea dan 46.400 ton amonia. Dengan tambahan pabrik itu, kapasitas produksi Pusri akan menjadi 2,08 juta ton urea dan 1,36 juta ton amonia per tahun.

Rencananya, proses uji coba pabrik baru ini akan dilakukan November 2015. "Itu masih dites terlebih dahulu, baru bisa dimanfaatkan di 2016," jelas Ismed.

Rencana ekspansi yang ketiga adalah membikin produk anyar yakni pupuk NPK. Kalau tak meleset, pada Juni atau Juli tahun ini, perusahaan itu akan mulai memproduksi NPK dari pabrik di Palembang, Sumatra Selatan.

Dari desain kapasitas produksi pabrik 100.000 ton NPK per tahun, Pusri baru menargetkan produksi 40.000 ton NPK tahun ini. Untuk memuluskan aneka ekspansi itu, Pusri menyiapkan belanja modal sekitar Rp 4,3 triliun.

http://palembang.tribunnews.com

Bisnis.com, PALEMBANG—Perusahaan plat merah, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) membantah adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan dalam menyalurkan pupuk urea bersubsidi.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie mengklaim stok pupuk bersubsidi selama ini sudah disiapkan. Namun, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, PT Pusri harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi sebelum disalurkan, harus ada dulu dipenuhi dulu syaratnya, misalnya surat keputusan gubernur, pergub hingga surat keputusan bupati. Nah, persoalannya surat keputusan bupati ini seringkali molor dari jadwal yang ditetapkan,” katanya, Selasa (20/01).

Sulfa menilai ketepatan waktu penyelesaian SK Bupati ini harus menjadi fokus untuk diperbaiki terlebih dahulu agar kelancaran distribusi pupuk bersubsidi tidak terganggu. Apalagi, PT Pusri bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jateng Agus Eko Cahyono mengungkapkan petani di Jawa Tengah akan mengalami krisis pupuk bersubsidi secara merata hingga satu bulan terakhir akibat adanya keterlambatan distribusi dari produsen ke distributor.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya telah menghubungi sejumlah produsen dan distributor untuk melakukan percepatan pengiriman pupuk ke pengecer. Menurutnya, kelangkaan pupuk bisa menyebabkan masa tanam mundur hingga kebutuhan pupuk tersebar secara merata.

Hal ini juga diamini Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Dia mengakui provinsi Jawa Tengah akan krisis pupuk dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, lambatnya distribusi pupuk di Jateng merupakan tanggung jawab Petrokimia Gresik, dan Pupuk Holding.

Sekadar informasi, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I (kecuali kabupaten Blora dan Rembang).

Dengan kondisi tersebut, Sulfa mengusulkan kembali pembentukan komisi pengawas pupuk. Dia menilai komisi tersebut dapat mengawasi penyaluran distribusi menjadi lebih baik, apalagi jika komisi tersebut diisi oleh seluruh stakeholder.  

“Saya kira itu yang kurang saat ini. Saya mohon untuk diaktifkan kembali. Tetapi yang jelas, Pusri siap menyalurkan pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 1,6 juta ton, kepada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Editor : Rustam Agus
Ringkang Gumiwang
http://industri.bisnis.com

Bandar Lampung--Guna menaikkan target produksi padi tahun 2015, alokasi pupuk subsidi di Lampung juga meningkat. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lana Rekyanti mengatakan alokasi pupuk subsidi di Lampung tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Penambahan pupuk bersubsidi adalah urea sebanyak 250 ribu ton meningkat 56 ribu ton dari tahun lalu, Pupuk SP36 sebanyak 46 ribu ton, pupuk ZA 21.100 ton naik 3.100 ton, pupuk NPK 141 ribu ton, dan pupuk organik 26 ribu ton naik 2.000 ton.

Lana menambahkan alokasi pupuk ini hanya memenuhi 60 persen saja dari jumlah yang diajukan kelompok tani. "Penambahan pupuk subsidi ini untuk mewujudkan target produksi padi di Lampung sebesar 3,35 juta ton gabah kering giling," kata dia, Minggu (18/1/2015).

Sekretaris KTNA Lampung Jiwa Shofari mengatakan ada satu jenis pupuk yang terkendala distribusinya yakni pupuk NPK Phonska. Saat musim tanam Desember lalu, petani di Lampung utara sulit mendapat pupuk tersebut.
Menurutnya, umumnya di awal Januari sudah tandatangan perjanjian antara distributor dengan pengecer untuk mendistribusikan pupuk. Tapi hingga kini, pengecer belum menandatangi dengan Petrokima. “Harap dipercepat perjanjian ini supaya distriusi pupuk bisa lancar,” ujarnya.

Asmawan Kepala Penjualan PUSRI Lampung mengatakan dari data tersebut jumlah yang diajukan sebanyak 450 ribu ton. Angka tersebut masih belum terlihat cukup atau tidaknya di Lampung. Syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi, lanjut Asmawan, petani harus bergabung ke dalam kelompok tani, kemudian membuat rencana kebutuhan pupuk di kelompok untuk diajukan ke dinas pertanian, dan diusulkan ke Kementerian Pertanian. Syarat petani yang bisa mendapat pupuk bersubsidi lain, lahan yang dimiliki petani tidak lebih dari dua hektar. Jika petani tidak berkelompok, maka tidak akan mendapat pupuk bersubsidi, maupun yang berkelompok, bila tidak membuat rencana kebutuhan pupuk juga tidak mendapat pupuk bersubsidi.

“Memang tidak semua bisa di acc, kami hanya mendistribusikan pupuk hasil dari keputusan, menteri pertanian, pemda gubernur dan bupati,” tambah Asmawan.

Laporan: Dian Wahyu
Editor: Padli Ramdan