Pusri News

PEMBANGUNAN pabrik majemuk nitrogen-phospat-kalsium (NPK) milik PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang masih terganjal proses perizinan dari pemerintah. Hingga target realisasi pembangunan tahun ini tidak dapat terealisasi. Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri menargetkan, izin dapat dikantongi Pusri di bawah bendera PT Agrin tahun ini. Namun, masih belum dapat terealisasi karena kendala perizinan. "Ya, kami targetkan dapat dibangun di dekat PT Agrin, tetapi karena belum keluarnya izin itu diperkirakan belum bisa direalisasikan pada tahun ini. Inilah problemnya," katanya usai penandatangan Kerja Sama Rekrutmen karyawan 2009 antara PT Pusri dengan Pusat Layanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) Unsri Palembang, Senin (11/05). Dadang mengatakan, seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan pupuk majemuk di Tanah Air, Pusri tetap akan merealisasikan pembangunan paling lambat tahun depan. Saat ini Pusri masih menjalankan studi kelayakan yang diperkirakan selesai akhir tahun.

Saat ini, permintaan NPK setiap tahun meningkat pesat. Pada 2007, hanya 700.000 ton, kini 1,5 juta ton per tahun. "Kami akan bicarakan lagi saat RUPS yang rencananya dimulai bulan ini.”

Dia mengungkapkan, pembangunan pabrik ini tersendat bukan lantaran biaya, Pusri masih sanggup membangun menggunakan dana internal. "Pusri sudah siapkan investasi US$6 juta, begitu pula kebutuhan pasar, NPK terus kehabisan stok di pabrik pupuk Kujang maupun Petrokimia," ujar dia.

Rencananya, pabrik dibangun berkapasitas 200.000 ton per tahun. Karena itu, seiring kebutuhan NPK pembangunan perlu dipercepat. Saat ini, pemerintah mengarahkan subsidi pupuk ke produksi NPK. Sebab, permintaan saat ini terus meningkat. Kebutuhan NPK hingga kini hampir mencapai 46 persen dari total urea yang mencapai 5,5 juta ton per tahun.

Ida Syahrul

PALEMBANG - Sejak dibuka sampai dua hari terakhir ini pendaftar calon karyawan PT Pusri melalui website http://www.ppjkunsri.com membeludak. Setidaknya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) Unsri sudah menerima pandaftar melalui online itu sebanyak 1.200 pelamar setiap hari. Jumlah tersebut belum termasuk pelamar yang tidak memenuhi persyaratan.

Bahkan, untuk Jumat malam (15/5) hingga Sabtu pagi jumlah pelamar yang terdaftar di website tersebut di atas angka 1.000 pelamar. Akibat terlalu banyak masyarakat yang membuka website tersebut pada waktu bersamaan, website tersebut sempat mengalami error atau tidak bisa dibuka. Jika Anda membuka web tersebut akan tertulis “address not found. Firefox can't find the server at www.ppjkunsri.com. The browser could not find the host server for the provided address”.

Karena pembukaan lowongan ini terbuka secara umum, bahkan bisa diakses oleh warga seluruh Indonesia, jadi website tersebut sempat tidak bisa dibuka, error. ‘’Bayangin saja, pada waktu bersamaan lebih dari 1.200 warga membuka dan mengaksesnya mungkin itu yang menyebabkan warga tidak bisa mengaksesnya,” ujar Kepala PPJK Unsri Zainudin Nawawi kemarin saat dihubungi koran ini.

Apalagi, sekarang ini merupakan puncak dari pendaftaran. Karenanya sebagai langkah antisipasi atas membeludaknya peminat, dari PPJK Unsri sendiri akan menambah kapasitas menjadi 8 megabyte (MB). “Sebelumnya hanya 2 megabyte. Dan bila terus terjadi peningkatan jumlah pelamar, kapasitasnya akan terus ditingkatkan,” lanjutnya.

Sementara jumlah pelamar yang mendaftar melalui online hingga pukul 15.00 WIB kemarin sudah mencapai 3.700 orang, untuk semua formasi. Dan ini akan terus mengalami peningkatan jumlah pelamar hingga hari terakhir dibukanya lowongan kerja dari PT Pusri.

“Semalam saja hingga pukul 10.00 WIB pagi tadi jumlah pelamar yang sudah masuk dan memenuhi persyaratan administrasi sudah lebih dari 1.000 pelamar. Dan bila dihitung sampai siang pukul 15.00 WIB tadi mencapai 3.700 pelamar,” terangnya.

Karena itu, bagi warga yang ingin membuka layanan online tersebut hendaknya mendatangi warnet (warung internet) yang memiliki kapasitas besar sehingga mampu membuka layanan tersebut. “Mungkin saja mereka yang membuka layanan online tersebut kapasitasnya kecil sehingga membukanya perlu antre. Jadi agar cepat, mereka perlu menggunakan kapasitas yang besar,” tukasnya.

Jadi, meskipun server sempat tidak bisa dibuka. Pihak PPJK Unsri sendiri tidak akan membuka pelayanan secara manual termasuk pengiriman berkas lamaran melalui pos. “Kita akan tetap menggunakan layanan online untuk penerimaan calon karyawan PT Pusri,” tutupnya.

Salah seorang peserta yang ditemui koran ini pernah membuka website mulai pukul 22.00 WIB baru bisa send berhasil pukul 10.00 WIB. Itupun melalui cara lain, karena selain bisa lewat web ppjkunsri juga bisa lewat web http:///www. pusri.co.id.

(mg23)

RATU SIANUM – PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) kembali mengelar bakti sosial (baksos). Kemarin (14/5), baksos berupa pelayanan kesehatan gratis itu secara serentak digelar di empat kelurahan, yakni Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan Sungai Buah, dan Kelurahan Sei Selayur.

Pada baksos ini, Pusri juga mengikut sertakan warga di sekitar kelurahan tersebut sebagai petugas. Bahkan, kegiatan bakti sosial yang terangkum dalam program corporate social responsibility (CSR) itu, Pusri juga melakukan pembinaan wilayah masyarakat lingkungan perusahaan.

’’Kegiatan bakti sosial ini sendiri merupakan agenda rutin setiap tahun, yang dicanangkan PT Pusri sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat lingkungan. Karenanya, kegiatan ini selalu masuk dalam program CSR Pusri setiap tahunnya,” ujar Manajer Kemitraan Usaha Kecil (KUK) dan Bina Lingkungan PT Pusri, Ir Bambang Subiyanto, ditemui koran ini saat meninjau pelaksanaan baksos di Jl Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, kemarin.

Pada baksos kali ini, terang Bambang, Pusri menargetkan 3.000 jiwa warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan ini. Setiap kelurahan yang menjadi target pemberian pelayanan kesehatan gratis ini disiapkan tim medis dari RS Pusri.

’’Bakti sosial dilaksanakan di beberapa titik dengan menyediakan satu tenda dengan satu orang dokter dan dibantu dua orang tenaga perawat ditambah tenaga yang mengurus obat, Hiperkes PT Pusri. Selain itu juga dibantu aparat dari kelurahan tempat pelaksaan bakti sosial dilaksanakan,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, harap Bambang, dapat makin mempererat hubungan harmonis yang terjalin selama ini dengan masyarakat. ’’PT Pusri akan terus berkomitmen sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat lingkungan perusahaan dengan tetap berwawasan lingkungan,’’ katanya.

Sementara itu, Arwan ketua Persatuan Keluarga Rukun Tetangga (PKRT) Kelurahan 3 Ilir mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh PT pusri dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. ’’Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Pusri selama ini telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan,’’ tuturnya.

Dari tahun 2004 hingga saat ini, apa yang dilakukan oleh PT Pusri melalui program CSR telah membantu meningkatkan perekonomian dan tingkat kesehatan masyarakat mengalami kemajuan. ’’Kita berharap jalinan kerja sama seperti ini dapat terus ditingkatkan hingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan PT Pusri,” terangnya. (mg23)

MESKI terjadi krisis ekonomi global tahun lalu, namun BUMN masih menunjukkan peningkatan kinerja keuangan cukup menggembirakan.

Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil, secara umum kinerja BUMN selama tiga tahun yaitu periode 2006-2008 menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 149 persen dari Rp71,12 triliun pada 2007 menjadi Rp79,27 triliun pada 2008. Aset meningkat 122 persen dari Rp1.845,89 triliun menjadi Rp2.040,26 triliun, serta dividen meningkat 136 persen. "Selama periode tersebut jumlah BUMN yang mencatat laba melonjak dari semula 104 BUMN menjadi 118 BUMN, sedangkan BUMN yang mengalami kerugian turun dari 35 perusahan menjadi hanya 23 persen," katanya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, kemarin.

Menurut catatan Kementerian BUMN, sebanyak 10 BUMN besar pencetak laba bersih selama tahun 2008 yaitu PT Pertamina sebesar Rp30,20 triliun meningkat dari tahun 2007 sebesar Rp24,46 triliun, disusul PT Telkom dengan laba Rp10,30 triliun turun dari sebelumnya Rp12,86 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia membukukan laba bersih Rp5,96 triliun naik dari Rp4,84 triliun, PT Bank Mandiri Rp5,32 triliun melonjak dari sebelumnya Rp4,35 triliun. PT Semen Gresik laba bersih Rp2,52 triliun naik dari Rp1,78 triliun.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) meraih laba bersih Rp2,14 triliun dari Rp1,57 triliun, PT Batubara Bukit Asam mencetak laba bersih Rp1,76 triliun naik dari Rp0,75 triliun, PT Aneka Tambang Rp1,37 triliun turun dari sebelumnya Rp5,13 triliun, PT Timah Rp1,34 triliun dari Rp1,78 triliun, sedangkan Pupuk Sriwijaya Rp1,33 triliun dari Rp1,7 triliun.

Meski begitu, pada tahun 2008 tercatat empat BUMN yang mengalami rugi terbesar yaitu PT PLN sebesar Rp13,21 triliun dari sebelumnya Rp5,65 triliun, PT Merpati Nusantara rugi Rp556,73 miliar dari sebelumnya Rp114,8 miliar.

Selanjutnya PT Perkebunan Nusantara XIV menderita rugi bersih Rp99,23 triliun dari sebelumnya minus Rp56,54 miliar, dan PT Kertas Leces rugi bersih Rp63,38 triliun dari sebelumnya Rp40,91 triliun.

Menurut Menneg BUMN, memasuki tahun 2009, Kementerian BUMN tetap akan fokus melanjutkan restrukturisasi BUMN secara efektif. "Kita berupaya mengurangi jumlah BUMN rugi dengan mencari alternatif dan solusi terbaik engan meningkatkan sinergi BUMN agar dapat meningkakan leverage dan memberi nilai kepada perusahaan, selain juga mengedapankan aspek GCG (tata kelola perusahaan yang baik dan benar)," katanya.

Dia melanjutkan program restrukturisasi sektoral BUMN yang masih dan akan diteruskan adalah restrukturisasi BUMN sektor perkebunan, pertambangan, farmasi, konstruksi, kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan sektor perbankan dan jasa keuangan.

Untuk mempercepat proses restrukturisasi pemerintah menetapkan PT Perusahaan Pengelola Aset untuk mengangani perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah kinerja keuangan.


Wahyu Utomo

KEMENTRIAN Negara BUMN sedang mengkaji pembentukan perusahaan baru yang khusus mengelola rumah sakit yang selama ini dikelola masing-masing perusahaan.

"Kemungkinan akan dibentuk BUMN rumah sakit yang mengelola seluruh rumah sakit dan pusat layanan kesehatan milik perusahaan BUMN," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, usai Rapat dengan Komisi VI-DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan, saat ini sejumlah BUMN mengelola 60 rumah sakit dan pusat layanan kesehatan dengan fasilitas 6.000 unit kamar antara lain yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur.

"Pembentukan BUMN rumah sakit dengan pengelolan terpadu dibutuhkan agar pengelolaannya terpisah dengan induk perusahaannya," katanya.

Menurutnya, jika rumah sakit tersebut dikelola sendiri oleh perusahaan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kebobrokan moral (moral hazard), dan menjadi beban biaya bagi perusahaan.

"Bisa saja kalau tetap dikelola sendiri tidak efisien. Sulit mengontrolnya, nanti ada saja yang neneknya sakit dari kampung yang berobat ke rumah sakit itu dan dikasih obat, gratis pula," kata Said.

Saat ini, katanya, sejumlah perusahaan pelat merah yang memiliki pelayanan kesehatan telah menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Health Insurances (InHealth), anak perusahaan PT Asuransi Kesehatan (Askes).

"InHealt nantinya bisa masuk untuk mengelola rumah sakit tersebut dengan menjadi penyedia jasa kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan InHealth meliputi Pusri, Pupuk Kalimantaan Timur, PTPN.(Ant)

PT PUPUK Sriwijaya (Pusri) Palembang tahun 2009 mengalokasikan dana kemitraan dan bina lingkungan yang dikemas dalam corporate sosial responsibility(CSR) sebesar Rp24 miliar untuk 800 mitra binaan yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Sumsel, mendapatkan anggaran terbesar mencapai Rp19 miliar.

Penyaluran CSR ini, lebih kecil dibanding tahun 2008 menyusul menyusutkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ini. Sejak 1991 hingga 2009 bantuan CRS yang disalurkan Pusri mencapai Rp172 miliar yang disalurkan untuk 6.700 mitra binaan.

Manajer Bina Lingkungan PT Pusri Palembang Bambang Subiyanto kepada Jurnal Nasional di Palembang Jumat pekan lalu, mengatakan, bantuan kemitraan ini, dialokasikan untuk beberapa sektor pembangunan, di antaranya, pertanian, dan usaha kecil. Bantuan sektor pertanian meliputi program kemitraan dengan petani, seperti benih, pupuk berimbang, ongkos garap dan pengadaan peralatan pascapanen seperti alat penggilingan padi (rice miling unit), double pass.

Bantuan kemitraaan kepada petani melalui program CSR ini untuk lahan pertanian seluas 260 hektare, yang digarap 205 petani 205 dengan total bantuan Rp253 juta. Khusus program ini sudah sejak tahun 2004-2005.

Untuk usaha kecil, Pusri memberikan pinjalaman modal kegiatan industri rumah, dari industri makanan khas daerah hingga pengembangan kekuatan khas daerah bidang kerajinan kain tenun.

Menurut Bambang, tahun 2008, khusus bantuan modal usaha target yang ditetapkan Pusri Rp17 miliar. Hingga akhir Desember tahun lalu terealisasi Rp22,3 miliar atau 131,2 persen.

Sedang, tingkat pengembalian ditargetkan Rp10.08 miliar dan terealisasi Rp13,1 miliar atau 130,4 persen. Tahun 2009, rencana penyaluran modal kerja ditargetkan Rp14,4 miliar.


Ida Syahrul

MAYOR ZEN - Mei mendatang, PT Pusri kembali membuka kesempatan bagi masyarakat Sumsel untuk menjadi karyawan di perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Dan untuk bagian operator, lulusan SMA di Sumsel menjadi prioritas diterima sebagai karyawan PT Pusri.

"Untuk tahun 2009 ini PT Pusri kembali menerima sekitar 275 calon karyawan. Dan untuk bagian operator lowongan yang tersedia sekitar 200 orang, dan yang jadi prioritas adalah lulusan SMA dan Diploma 3 yang ada di Sumsel," ujar Direktur Umum dan SDM PT Pusri Djakfarudin Lexy, belum lama ini.

Sedang untuk tingkat sarjana, sebagian besar akan diambil dari Sumsel namun harus berkompetisi dulu dengan sarjana lain dari seluruh Indonesia. "Untuk lowongan tahun ini mengalami peningkatan sebesar 68 orang dari tahun 2008 yang hanya menerima sebanyak 207 karyawan," lanjutnya.

Nantinya, PT Pusri akan bekerja sama dengan Baliteks Unsri sebagai tenaga konsultan. "Mengenai mekanisme pendaftaran maupun proses rekrut merupakan bidang dari Baliteks Unsri yang sudah berpengalaman untuk penerimaan seperti ini," jelasnya.

Didi Susetyo selaku Dirut Baliteks Unsri menjelaskan untuk pendaftaran dan pengumuman lowongan ini akan dilakukan melalui media massa dan secara online di internet. "Untuk pengumumannya sendiri akan dilakukan melalui internet dan pengumuman di media massa," tukas Didi.

Sedangkan untuk pelamarnya sendiri diharapkan melebihi dari tahun sebelumnya yang mencapai 24.000 pelamar. "Tahun 2008 saja dengan 207 jumlah yang diterima pelamar mencapai 24.000 orang. Maka diperkirakan untuk tahun ini jumlah pelamar yang masuk akan mencapai angka 25.000 pelamar lebih," bebernya.(mg23)

REALISASI penyaluran pupuk bersubsidi selama Januari-Maret 2009 hanya 70 persen dari alokasi yang disediakan pemerintah. "Realisasi penyaluran rendah karena musim tanam maju, harga komoditas pangan turun, dan akhir tahun lalu petani melakukan panic buying (pembelian berlebihan) hingga masih ada stoknya," kata Dirjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu(9/4).

Selain itu, diberlakukan sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup dengan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) telah menekan rembesan pupuk ke sektor perkebunan dan lainnya.

"Volumenya kan juga kita naikkan sampai 5,5 juta ton (urea) tahun ini. Sebenarnya kebutuhan pupuk bersubsidi di lapangan tidak perlu sebesar itu, kalau semuanya berjalan dengan tertib," ujar dia.

Berdasarkan catatan Deptan, alokasi urea bersubsidi selama Januari-Maret 1,7 juta ton, realisasi penyerapan baru 1,2 juta ton saja.

"Jadi di lapangan ada stok sekitar 300-500 ribu ton, kondisi aman, sangat aman. Tahun lalu juga sama realisasi Januari-Februari memang rendah. Puncak penyerapan itu November-Desember.”

Sutarto menambahkan, pemerintah memang akan fokus mendorong penggunaan pupuk NPK yang berimbang serta penggunaan pupuk organik. Karena itu, alokasi pupuk kimia kemungkinan akan dikurangi.

Yogyo Susaptoyono

Penandatanganan Kontrak Gas

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Ir. Dadang Heru Kodri, MM menandatangani kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina EP, kemarin (7/4). Acara Penandatanganan Kesepakatan Jual Beli Gas Domestik berlangsung di kantor BP Migas Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta disaksikan secara langsung dihadapan Kepala BP Migas R. Priyono.

Penandatanganan kesepakatan ini menjamin pasokan gas untuk PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Pupuk Iskandar Muda sampai dengan tahun 2014. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Produksi Indra Jaya dan Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo.

PT Pusri menjalin kerjasama kontrak gas dengan PT Pertamina EP, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dengan BPONWJ, dan PT Pupuk Iskandar muda dengan ExxonMobil Oil. Dalam kesempatan tersebut ditandatangani 12 kesepakatan PJBG yang terbagi dalam tiga sektor. Sektor kelistrikan sebanyak 4 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 170,19 juta; sektor pupuk dan petrokimia sebanyak 8 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 284,48 juta, serta sektor industri sebanyak 2 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 10,82 juta.

Dalam sambutannya, Priyono mengatakan bahwa peran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan energi maupun feedstock di pasar domestik merupakan suatu hal yang terus-menerus didukung oleh BPMIGAS. Diharapkan hal ini dapat mendorong keberhasilan upaya pemerintah untuk substitusi BBM sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi/kelistrikan dan industri lainnya.

"Pasokan ini juga akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap setidaknya 1.400 tenaga kerja baru," seperti yang dikutip dari rilis BP Migas.


Humas Pusri

PALEMBANG (SI) – Direktur Pengembangan Sarana Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sputnik Sudjono mengakui, penyaluran pupuk bersubsidi semi tertutup dengan pola rencana definitif kelompok (RDKK) masih menemukan kendala.

Hal ini disebabkan masih adanya petani yang belum masuk kelompok tani sehingga penyerapan pupuk tidak berjalan sesuai harapan. “Ini khususnya petani yang memiliki luas tanam kecil,sehingga mereka tidak perlu menggunakan pupuk. Tapi, kendala ini hanya ditemukan di beberapa daerah,” ujar Sputnik seusai sosialisasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kantor Gubernur Sumsel kemarin.

Menurut dia, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem RDKK tidak menyesuaikan kondisi riil kebutuhan petani sehingga sulit terkontrol. Akibatnya, kelompok tani tertentu saja yang mengambilnya. Namun, dari pantauan pihaknya, banyak juga daerah atau provinsi lain yang tingkat penyerapan pupuknya selalu tinggi.

“Untuk evaluasi triwulan ini, banyak daerah yang penyerapan langsung habis dan ada yang kurang. Misalkan di Bali, baru sampai di kios, sudah diambil kelompok tani,”bebernya. Kondisi di Sumsel, ujar dia, masih dalam kategori baik dan hanya terkendala pada satu atau dua kabupaten yang tidak terserap langsung sehingga banyak pupuk yang menumpuk.Namun, dia yakin hal tersebut hanya bersifat kasuistik dalam suatu daerah.

Sputnik menambahkan, ada baiknya penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan permintaan pupuk dan luas tanam serta kebutuhan petani. ”Namun, itu masih memerlukan waktu dan pengawasan jelas terus kami tingkatkan.

Tapi, secara nasional persediaan pupuk cukup aman. Misalkan, untuk urea ada sekitar 5,5 juta ton dengan cadangan 300.000 ton. Pupuk NPK ada 1,5 juta ton dan cadangan 100.000 ton,” ungkapnya.

Sementara itu,Supervisor Pengadaan dan Penjualan Pupuk PT Pusri Sadikin Azwan menilai penyaluran pupuk bersubsidi dengan RDKK masih perlu penyempurnaan. Namun, khusus untuk distribusi di Sumsel, penyerapan pupuk sudah mencapai 60%.

”Kalau kendala tentu masih ada,ini karena banyak petani belum masuk kelompok tani,” katanya seraya menambahkan, upaya pendistribusian terus dilakukan dengan sosialisasi kepada petani agar mendaftar dalam kelompok tani. Mengenai distributor nakal,PT Pusri menegaskan akan menindak tegas.

Terbukti, sebelumnya sudah ada tujuh distributor nakal yang izinnya telah dicabut.Kendati, dia mengakui,khusus tahun ini,hal itu belum ditemukan. Dalam segi pengawasan, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat,terutama menjelang musim tanam pada September mendatang.

PT Pusri sendiri, lanjut dia, sejauh ini memiliki stok urea yang cukup, misalkan ada 25.000 ton di gudang. Bahkan,distorage di Martapura dan Lahat persediaan pupuk masih mencukupi.“Ya, kami perkirakan akhir September penyerapan pupuk paling banyak karena masuk musim tanam,”ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf berharap evaluasi kesulitan petani terhadap penerapan sistem RDKK dapat disosialisasikan oleh seluruh badan pengawas di tiap daerah, termasuk kabupaten/ kota.

Khusus mengenai pemalsuan pupuk, dia mengatakan, masalah itu akan menjadi kewenangan kepolisian atau kejaksaan tinggi untuk memproses secara hukum. Begitu juga terhadap distributor pupuk yang nakal. Jika ditemukan, harus dihukum tegas berdasarkan aturan berlaku. (siera syailendra)

PT Pupuk Sriwidjaja tidak akan melakukan revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru tahun ini. Penundaan dilakukan akibat sulitnya pinjaman dari perbankan.

Pinjaman pinjaman perbankan memang sulit terpenuhi karena memerlukan syarat pasokan gas terpenuhi selama 20 tahun.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri usai menghadiri pelantikan Komisaris Pusri di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3).

Dengan tidak adanya pinjaman, maka tahun ini dipastikan tidak akan ada revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru perseroan.

Walaupun pasokan gas yang diminta perbankan selama 20 tahun belum bisa terpenuhi, ia mengaku pasokan gas untuk produksi pupuk perusahaan plat merah tersebut dipastikan aman sepanjang tahun 2009

JAKARTA: pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib komoditas pupuk untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi masuknya pupuk impor bermutu rendah.

Penerbitan SNI wajib pupuk tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. SNI wajib tersebut wajib dipenuhi produsen dan importir menyusul diterbitkannya Permenperin No.19/M-IND/Per/2/2009 tentang Perlakukan SNI Pupuk Secara Wajib. Aturan baru ini mencakup tujuh jenis pupuk yakni urea (HS No. 3102.10.00.00), amonium sulfat (ZA/HS 3102.21), NPK padat (HS 3105.20), super fospat (SP-36/HS 3103.10.90.00), tripel superfospat (TSP/HS 3103.10.00.00)), pupuk fospat alam untuk pertanian (HS 3103.90.90) dan kalium klorida (KCl/3104.20.00.00).

"SNI Wajib ini mulai berlaku efektif dalam 6 bulan mendatang terhitung sejak Permenperin ini ditetapkan pada 16 Februari," jelas Menperin Fahmi Idris, kemarin.

Sesuai dengan peraturan tadi, setiap perusahaan yang memproduksi atau mengimpor pupuk wajib menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Menperin menegaskan jika ditemukan pupuk impor yang tidak sesuai dengan SNI, maka produk tersebut akan di re-ekspor atau dimusnahkan.

Ketua Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menilai pemberlakuak SNI Wajib pupuk dapat melindungi pasar dari produk bermutu rendah dan sekaligus dapat menjaga iklim persaingan yang sehat.

" Dengan adanya kebijakan ini, produk pupuk semakin terjamin kualitanya karena SNI Wajib juga merupakan cara melindungi kualitas pupuk nasional."

Yusuf Waluyo Jati