Pusri News

Jakarta - Direktur Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja, Wiyas Y Hasbu menyatakan kenaikan harga pupuk tidak akan diikuti kelangkaan. "Kondisi saat ini tidak ada kelangkaan," ujarnya saat mendampingi Menteri Pertanian, Suswono, saat mengumumkan kenaikan harga pupuk, Rabu (8/4).

Rusman menyebutkan, stok pupuk urea di lini III (tingkat kabupaten) saat ini berjumlah 699.663 ton. Rinciannya, dari Pusri 338.132 ton, Pupuk Kaltim 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda 7.847 ton, dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Adapun stok di pabrik berjumlah 142.401 ton. Dengan rincian, Pusri sebesar 83.111 ton, Pupuk Kaltim 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek 3.662 ton, dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton.

Untuk pengaduan dan laporan terkait indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian membuka layanan SMS center, nomornya 081383034444. "Bila ada pemgaduan atau laporan, kami harap masyarakat segera melapor melalui nomor tersebut," ujar Menteri Pertanian, Suswono.

Sebelumnya, Suswono menyatakan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi akan naik mulai besok, Kamis (9/4). Mengenai harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010.

Peraturan tersebut merupakan perubahan dari peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. "Peraturan ini mulai berlaku pada 9 April 2010." kata Suswono di Jakarta, Rabu (8/3).

Awalnya pemerintah merencanakan kenaikan harga eceran pupuk sekitar 50 persen, namun dengan berbagai pertimbangan, maka penyesuaian harga eceran pupuk bersubsidi akhirnya ditetapkan rata-rata naik sebesar 30 persen.

Dengan demikian harga eceran tertinggi pupuk adalah pupuk urea naik menjadi Rp 1.600 per kilogram dari harga semula Rp 1.200 per kilogram. Harga pupuk Sp-36 naik dari Rp 1.550 menjadi ke Rp 2.000 per kilogram. Pupuk ZA naik dari Rp 1.050 menjadi Rp 1.400 per kilogram. Pupuk NPK naik dari kisaran Rp 1.586- Rp 1.830 menjadi Rp 2.300/kg.  -Pingit Aria Mutiara-

PALEMBANG, RP – Subsidi pupuk pada 2010 akan ditambah sebesar Rp 4 triliun. Rencananya anggaran ini akan dialokasikan pada APBN Perubahan. Hal ini dikemukakan perwakilan dari Dirjen Kementrian Pangan dan Holtikultura Indonesia. Subdik Suejono. Ia juga tahun ini telah menganggarkan dana Rp 11,4 triliun dan rencananya akan disubsidi lagi Rp 4 triliun. “Tapi uang itu masih diajukan ke DPR tinggal menunggu persetujuan dan hasilnya semoga saja positif untuk pupuk bersubsidi,” tukasnya.

Di tempat yang sama, GM Pemasaran PT Pusri, Mohamad Romli mengatakan stok pupuk masih aman. Rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan produksi 2008 sebanyak 5,5 juta ton menjadi 6 juta ton di 2009. Ditargetkan pada 2010 menjadi 7 juta ton. Untuk penyerapan sendiri dari Januari sampai Maret sekitar 70 persen, 4,8 juta ton.

Mengenai distribusi pupuk sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme ditambah lagi dengan menerapkan sistem tertutup. “Sejak dua tahun lalu, kami sudah menerapkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), “imbuhnya.

Romli melanjutkan berkaca pada tahun 2008 lalu ada dua distributor yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyelewengan agar tidak terulang lagi maka langkah ini dinilai tepat.

“Saat ini jumlah distributor resmi 105 dari pupuk pusri, dan kalau ada yang main-main lagi akan diambil langkah tegas yaitu pemutusan kerjasama,” ujarnya.

Wakil gubernur Sumsel H. Eddy Yusuf mengatakan pupuk bersubsidi belum tentu menguntungkan petani. Nah, untuk itulah penyalurannya jangan ada pihak yang berkhianat. Sebab ada uang negara yang digunakan untuk operasional tersebut.

Eddy mengungkapkan itu kemaren usai menghadiri acara sosialisasi dan pengawasan pupuk bersubsidi di Graha PT Pusri di wilayah Sumsel. Menurutnya perlu diawasi sesuai dengan kebutuhan. “Jangan mengambil keuntungan finansial dari program ini karena disana ada kepentingan rakyat kecil.

"Hendaknya penyaluran nanti tepat waktu dan tepat guna pula,”  tegasnya. Wagub mengakui saat ini masih ada kasus penyelewengan yang seharusnya untuk daerah A beralih ke daerah B. “Disanalah peran polisi untuk mengawasi, kalau ketahuan segera diamankan dan melapor agar pendistribusiannya sesuai aturan”, katanya.

Selain itu juga, jangan sampai pupuk sudah dilakukan subsidi namun harga jual dari produksi hasil panen petani justru mengalami penurunan. “Kan sayang, untuk itu perlu dijaga dan dipantau,” imbuh mantan Bupati OKU itu.   (oct)

PALEMBANG (Bisnis.com): Penyerapan pupuk secara nasional diperkirakan pada tahun ini hanya 85% menyusul perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, meski skenario penyediaan pupuk yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini meningkat 6 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu, 5,5 juta ton.

H.M Romli, Ganeral Manajer Pemasaran PT Pupuk Srwidjaja (Pusri) mengatakan program pemerintah menetapkan produksi tahun ini 6 juta ton dinilai sangat positif. Sebab untuk menjaga stabilitas pasokan pupuk di sejumlah daerah yang penyerapannya tinggi ketika musim tanam.

Romli mengungkapkan hingga kini daerah yang tinggi penyerapannya masih di dominasi di pemasaran wilayah II, terutama Provinsi Jateng.

Menurut dia, hampir rata-rata 80% pupuk terserap di Jateng, sementara daerah lain yang dibawah pemasaran pupuk Pusri rata-rata hingga kini penyerapannya baru sekitar 65%. "Dari data tersebut diperkirakan pada tahun ini penyerapan tidak lebih 85%, apalagi stok pupuk di gudang Pusri masih mencapai 11.000 ton serta pupuk curah mencapai 42.000 ton,” jelasnya siang ini.

Menurut Romli, selain dipengaruhi iklim cuaca, saat ini sejumlah daerah mengalami gagal panen (puso) akibat banjir. Namun, secara nasional pemerintah tetap mendongkrak produksi pupuk dari 2008 hanya 4,5 juta ton menjadi 5,5 juta ton pada 2009 serta tahun ini 6 juta ton.

Dia menilai penetapan produksi 6 juta ton tersebut karena pemerintah memperkirakan jumlah lahan sawah bertambah, sehingga akan berdampak pada meningkatnya permintaan. Namun, lanjutnya, karena musim tanam di sejumlah daerah tidak sama akibat perubahan iklim tersebut dan berdampak pada penyerapan pupuk.

Terkait dengan HET yang rencananya akan naik, dia menegaskan tidak ada masalah. Sebab disparitas harga semakin kecil, sehingga dapat mengantipasi penyimpangan pupuk. Romli menambahkan selain itu bila diimbangi kenaikan harga gabah petani sebesar 10% setidaknya dengan kenaikan HET tersebut petani masih untung. "Yang jelas hingga Maret tahun ini stok disejumlah gudang masih aman," terangnya. (msb)

PALEMBANG : PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) merealisasikan ekspor pupuk urea sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret ini setelah proses tender untuk ekspor pada Februari – Maret telah selesai.

Menurut Manajer Humas PT Pusri Palembang, Zein Ismed ekspor pupuk urea tersebut merupakan carry over dari 2009.

Sebelumnya, pada tahun ini Pusri telah melaksanakan ekspor urea pada Januari sebanyak 9.800 ton. “Sisa ekspor tahun lalu dilaksanakan pada tahun ini, dan untuk Maret sebanyak 20.000 ton tengah dilakukan pengapalan,”ungkapnya tadi siang.

Dia menjelaskan proses pengapalan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 bulan dan telah dilakukan pada Februari lalu karena terbatasnya kapal angkutan. Namun, terang Ismed ditargetkan pada akhir ini sebanyak 20.000 ton tersebut sudah diberangkatkan dengan negara tujuan, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand.

Dengan demikian, jelasnya Jumlah total urea carry over 2009 yang telah diekspor Pusri pada tahun ini mencapai 29.800 ton dan ditargetkan ekspor urea tersebut rampung pada Juli. Dia menambahkan Pusri mendapatkan jatah ekspor pupuk sebanyak 196.000 ton pada 2009 dan Oktober tahun lalu Pusri telah merealisasikan ekspor ke negara asean sebanyak 64.000 ton.

Ismed menambahkan, ekspor urea dilakukan karena pada tahun lalu Pusri mengalami kelebihan stok sehingga mengalami penumpukan di sejumlah gudang. Tumpukan pupuk tersebut terjadi sambungnya karena rendahnya penyerapan pupuk oleh petani akibat perubahan masa tanam, bila pupuk lama menumpuk digudang resikonya bisa rusak. (msb)

BANTUL, KOMPAS-Kabupaten Bantul, DIY, Yogyakarta, ditetapkan menjadi daerah uji coba pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani. Rencana pemberian subsidi pupuk akan diaplikasikan tahun 2011. Saat ini, 930 kelompok tani tengah mempersiapkan data terkait kebutuhan tiap kelompok. Data tersebut sekaligus untuk menentukan nilai subsidi tiap kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto, Rabu (24/3), menyebutkan pemerintah pusat berencana menyalurkan subsidi pupuk langsung kepada petani karena penyalurannya melalui pabrik pupuk rawan penyimpangan dan subsidi tidak tepat sasaran.

“Nantinya harga pupuk akan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar. Sebagai konsekuensinya, petani mendapatkan bantuan subsidi melalui kelompoknya. Sistem ini diharapkan lebih efektif. Kenaikan harga pupuk dimulai awal April secara bertahap,” katanya.

Untuk mengaplikasikan sistem ini pemerintah menunggu kesiapan petani. Setiap kelompok harus membuat rencana sadar kebutuhan pupuk. Datanya harus valid dan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, pendataan juga membuat potensi kerawanan penyimpangan.

Kontrol Ketat

Edy mengatakan jika pengawasannya tidak ketat, penyimpangan hanya akan bergeser dari pabrik pupuk ke kelompok petani. Karena itu, model subsidi langsung membutuhkan mekanisme kontrol ketat.

“Bila dihitung dari kebutuhan pupuk selama ini, nilai subsidi langsung bisa mencapai Rp.100 miliar per tahun. Bila petani berhasil mengelolanya dampaknya akan sangat terasa,”katanya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Kelompok Tani Puspita Hati Bambanglipuro, Lasiyo, mengaku kesulitan mendapatkan data riil kebutuhan pupuk di lapangan. Selama ini anggota kelompok tani langsung membeli pupuk tanpa perencanaan penggunaan. “Mereka membeli tergantung dari kondisi keuangan. Kalau ada uang lahan bisa mendapatkan pupuk banyak,”ujarnya. (ENY)

Oleh : Bambang P. Jatmiko

CIKAMPEK - Perusahaan pupuk yang bernaung di bawah holding PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Pusri) ditargetkan bisa meraup pendapatan sebesar Rp44,4 triliun pada 2010.

Deputi Menteri BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan menuturkan untuk bisa mencapai target itu diperlukan sinergi bersama dengan BUMN yang lain.

"Ada captive market yang cukup besar, sehingga target tersebut bisa dicapai. Ada langkah lain yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan sinergi dengan BUMN yang lain," ujarnya hari ini.

Perusahaan pupuk yang berada di bawah holding Pusri adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, serta PT Pupuk Iskandar Muda.

Kementerian BUMN menargetkan laba bersih seluruh perusahaan milik pemerintah pada tahun ini mencapai Rp82 triliun. Jika mengacu pada jumlah tersebut, perusahaan pupuk pelat merah menyumbang 54,18% dari total laba BUMN.

Sementara itu dalam kunjungan ke pabrik Pupuk Kujang, manajemen mengungkapkan perseroan mengalami kekurangan pasokan gas, sehingga tidak mampu memproduksi pupuk sesuai dengan kapasitas terpasang.

Masalah pasokan gas sejauh ini menjadi isu utama bagi industri pupuk. Ketika industri dalam negeri banyak membutuhkan gas, produksi gas nasional justru diekspor lantaran terikat kontrak sebelumnya.

Terkait dengan masalah ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk menjadi mediator dalam proses negosiasi antara produsen pupuk dan kontraktor production sharing (KPS) agar dapat dicapai kesepakatan harga dan pengaturan volume pasokan gas.(yn)

Keberadaan PT Pusri yang sudah berusia setengah abad atau 50 tahun. Setidaknya, telah menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan yang berada di empat kelurahan, seperti Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sei Buah, dan Sei Selayur.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di lingkungan perusahaan, PT Pusri juga turut melibatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dengan tetap memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat itu berada. Tahun 2009 yang lalu saja, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemitraan sedikitnya PT Pusri telah mengucurkan dana sebesar 2 persen dari total keuntungan yang didapat PT Pusri selama tahun 2008 atau sebesar Rp48 miliar.

Selain bergerak di bidang sosial, kemitraan yang dibangun PT Pusri juga meliputi pengiriman remaja di empat kelurahan tadi untuk mengikuti pelatihan montir atau mekanik dan pengelasan di Bogor dan Jakarta. “Total selama tahun 2009, setidaknya ratusan warga telah dikirimkan mengikuti pelatihan sebagai bekal usaha di kemudian hari bagi warga yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur,” ujar Zain Ismed, manajer Hukum dan Humas PT Pusri belum lama.

Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, PT Pusri secara rutin setiap tiga bulan sekali selalu melakukan penyemprotan atau fogging terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan demam berdarah dengue (DBD) serta melakukan perbaikan fasilitas jalan dan tempat ibadah milik masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, PT Pusri melalui Departemen Bina Lingkungan setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan dan berobat gratis serta khitanan massal. “Sementara, untuk bidang pendidikan, setidaknya PT Pusri telah membangun satu unit sekolah dasar di Pulau Kemaro yang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di pulau tersebut,” terangnya.

Masih kata dia, untuk setiap hari raya baik itu Idul fitri dan Idul adha, masyarakat yang tinggal di empat kelurahan juga tetap mendapatkan prioritas seperti pemberian paket sembako dan paket Lebaran serat hewan kurban untuk musala dan masjid di lingkungan PT Pusri. “Untuk paket Lebaran, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009, setidaknya 11 ribu paket Lebaran telah diserahkan kepada masyarakat lingkungan,” bebernya.

Sementara itu, Lurah 1 Ilir, Sri Hendra menyambut baik kegiatan yang dilakukan PT Pusri terutama dalam menjalin kemitraan dengan warga lingkungan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada PT Pusri agar tetap berkomitmen dalam menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan terus memerhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan PT Pusri. (mg23/sumeks)

PALEMBANG, SRIPO - Revitalisasi pabrik Pusri II masih menunggu kepastian pasokan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar dari Pertamina EP. Padahal kondisinya sudah mendesak mengingat kondisinya yang sudah tua dan teknologi yang tertinggal zaman.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Indra Jaya usai membuka Musyawarah Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi, Kamis (18/3).

Menurut Indra, akibat usia tua dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman pabrik Pusri II sudah tidak layak karena tidak efisien. Saat ini kapasitas produksinya hanya 660 ton per hari, sedangkan
dengan teknologi terbaru untuk satu pabrik dapat menghasilkan 2.000 ton amoniak per hari. “Tiga pabrik masih layak, karena produksinya relatif masih besar,” kata Indra.

Untuk revitalisasi Pusri II dibutuhkan dana antara Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun. Dana itu bisa diperoleh melalui pinjaman perbankan, namun pihak bank perlu kepastian jaminan pasokan gas untuk jangka waktu 20 tahun. Dikatakan, dengan adanya perbaikan produksi Pusri II dapat ditingkatkan menjadi 2.000 ton amoniak per hari, dan 3.000 ton Urea per hari, sedangkan Break Event Point (BEP) 12 tahun. Menurutnya, semakin besar kapasitas produksi suatu makin efisien biaya produksi.

Apabila Pertamina EP dan Medco menyanggupi pasokan, maka realisasi perbaikan Pusri II dapat dilakukan tahun ini juga, karena pihak Pusri telah melakukan studi kelayakan mulai analisa dampak lingkungan (Amdal), limbah, dan sebagainya. Pembangunan Pusri II, kata Indra tetap di lokasi yang sama, namun Pusri III dan IV rencananya akan dipindahkan ke Tanjung Api-api. “Secara lisan Pertamina EP bersedia mensuplai gas untuk lima tahun ke depan. Untuk kebutuhan tahun-tahun berikutnya masih dicari,” ungkap Indra.


Dukung Manajemen

Sementara Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi men-support manajemen untuk mendapatkan suplai gas dan mempertahankan pabrik tetap di Palembang.

Ketua SPPS Direktorat Operasi, Amir Hamzah menuturkan, agenda pertama pengurus SPPS Direktorat Operasi Periode 2010-2013 mensupport manajemen mendesak pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar pabrik pupuk Pusri. SPPS juga meminta dan mempertahankan keempat pabrik yang ada tidak dipindahkan ke daerah lain di luar Sumsel. “Ini kewajiban kita. Sebagai mitra manajemen, kami (SPPS) harus kerja sama agar Pusri tetap beroperasi dan berada di sini,” tegas Amir Hamzah.   (sep)

Palembang,BP
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak PT Pertamina tetap memasok gas ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Pusri terancam tak berproduksi lagi pada 2012 karena kontrak dengan Pertamina soal pasokan gas, bakal habis. Sementara kontrak baru belum juga disepakati.

Saat kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR RI ke Pertamina, Rabu (10/3) lalu, beberapa anggota Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina tetap menyuplai gas ke PT Pusri. Salah satu anggota Komisi VI Dodi Reza Alex mengatakan, Pertamina harus memperhatikan nasib dan keberlangsungan PT Pusri dengan tetap menjamin suplai gas.

Dia mengingatkan, Pertamina harus memprioritaskan pasokan gas kepada industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek panjang seperti PT Pusri. Karena PT Pusri berhubungan dengan hajat orang banyak, menyangkut keberlangsungan kebutuhan pupuk bagi para petani di Sumatera Selatan (Sumsel) dan juga menyangkut ketahnan pangan nasional.

“Coba pikirkan jika PT Pusri tidak dapat berproduksi lagi, gimana nasib para petani kita dan juga ketahanan pangan nasional,” tukas Dodi di forum pertemuan.

Dodi pun minta Pertamina  membahas kembali masalah ini dengan PT Pusri, untuk mencari titik temu yang tidak merugikan kedua pihak, meski belum ditemui kata sepakat mengenai harga jual. “Kepastian keberlangsungan pasokan gas itu sangat penting,” kata Dodi.

Mengenai masa kontrak dan harga jual gas, Komisi VI berharap kontrak dengan PT Pertamina yang selama ini hanya berlaku lima tahun, ke depan dapat dibuat lebih lama lagi, misal 10 tahun, mengingat Pertamina mampu memberlakukan kontrak dengan luar negeri sampai 20 tahun.

“Kenapa dengan industri pupuk dalam negeri kontraknya tidak bisa lebih lama? Harganya pun berubah terus dan bisa naik sewaktu waktu. Sebaiknya untuk harga jual gas itu dikunci dan tidak berubah-ubah, sehingga kebutuhan PT Pusri ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” pinta Dodi.

Jika memang tidak ditemui kata sepakat dan masa kontrak pun telah habis, bisa jadi Pusri akan menggunakan batubara yang telah dikonversi ke gas dengan konsekuensi investasi yang besar. Dodi pun menolak keras jika ada wacana PT Pusri pindah dari Sumsel memiliki bahan baku yang dibutuhkan PT Pusri lebih banyak dari provinsi lain. Pindahnya Pusri juga dapat mematikan industri pupuk yang sudah puluhan tahun di Sumsel, dan secara otomatis membuat ribuan tenaga kerja tidak tentu nasibnya.

“Saya tidak setuju PT Pusri pindah dari Sumsel ke Senoro, berapa banyak tenaker Sumsel terbengkalai nantinya? Kita semua dan juga Komisi VI harus menunjukkan keberpihakkan terhadap PT Pusri,” kata Dodi.

Menanggapi hal itu, General Manager PEP Region Sumatera Bambang Wijanarko hanya mengatakan, Pertamina tetap akan menjamin suplai gas sesuai penyaluran saat ini ke PT Pusri, sampai habis kontrak nanti. “Namun untuk penambahan pasokan gas, Pertamina belum dapat menyuplainya, karena belum ada penambahan cadangan gas lagi,” jelas dia. Ian.

Palembang - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menerapkan sistem zero toleransi terhadap distributor yang melakukan penyimpangan distributor pupuk bersubsidi. Penerapan aturan baru ini dimulai Maret 2010 dalam bentuk penandatanganan perjanjian kepada distributor dan pengecer.

Manajer Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumatera Selatan, Masriza, Kamis (11/3) mengatakan, penerapan aturan zero toleransi ini diterapkan sebagai langkah antisipasi pelanggaran distributor dan pengecer yang menjadi mitra perusahaan ini.

Tercatat 105 distributor yang terikat dalam aturan itu. Bila nanti terjadi pelanggaran para distributor. menurut Masriza, aturan zero toleransi tidak hanya mengikat distributor. Namun, juga berbias pada pengecer yang berada di bawah distributor yang terkena sanksi.

"Jadi kita tidak lagi memberikan toleransi. Zero toleransi ini tidak hanya mengancam distributor nakal jugo pengecer dan ekspeditur. Walaupun mereka belum tentu melakukan kesalahan," ucap Masriza.

PT Pusri, telah mempersiapkan maping bagi para distributor di setiap kecamatan sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing.

Hingga tugas distributor ini tidak keluar dari wilayah kerja dan sesuai apa yang diatur dalam SK Bupati di setiap kabupaten. Penerapan aturan ini, dengan pertimbangan pupuk subsidi itu program pemerintahan yang diperuntukan bagi rakyat dan pendistribusian selalu dalam pengawasan.

"Jadi menyangkut uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Penyalurannya sesuai koridor yang ada."

Saat ini, distributor yang telah dipecat PT Pusri karena menyimpang telah menyerahkan kepada pihak berwajib. "Namun dari Pusri sudah tidak ada toleransi, dan sudah menjadi komitmen bersama kalau melanggar harus siap menerima resiko."

Saat ini, di wajibkan PPD Sumsel tercatat 105 distributor, 880 pengecer resmi yang menaungi 10.464 kelompok tani dan 757.148 petani. Pada musim tanam (MT) 2010 diwilayah PPD Sumsel dialokasikan 230 ribu ton urea bersubsidi sesuai SK Gubernur setempat. Ida Syahrul
 

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membina sekitar 10 ribu petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Musi Rawas (Mura) dan Musi Banyuasin (Muba) di Sumatera Selatan.

Manejer Umum PT Pusri Ir.Bambang Subiyanto mengatakan, kini kehidupan para petani tersebut sudah mandiri.

Sistem pembinaannya, menurut Bambang, dibagi dalam lima kelompok di setiap kabupaten supaya pembinaannya dapat dilaksanakan dengan baik karena memudahkan koordinasi.

Ia mengatakan, umumnya mereka bertani di lahan pasang surut dengan luas areal keseluruhan dari tiga kabupaten itu sekitar 13 ribu hektare. Petani selain diberi bantuan permodalan juga mengikuti pelatihan agar keterampilan mereka di bidang pertanian semakin maju.

“Bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan milik negara tersebut terhadap lingkungan sekitar. Selain itu karena PT Pusri sebagai BUMN yang menjadi penyangga ketahanan pangan nasional,” ujarnya di Palembang, Kamis.

Perusahaan pupuk nasional itu juga memberikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah di Provinsi Sumsel khususnya dan juga di beberapa kota lainnya di Indonesia.(*an/z)

 

PALEMBANG - Ketidakpastian pasokan gas untuk industri pupuk nasional mendapat perhatian serius Komisi VI DPR. Komisi yang membidangi BUMN ini menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan industri pupuk demi menunjang program ketahanan pangan nasional.

Hal itu dikemukakan oleh para wakil rakyat dalam pertemuan dengan jajaraan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Graha Pusri, Rabu (10/3). Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menjelaskan, tentang jaminan pasokan gas sebagai bahan baku pupuk yang kini menjadi masalah BUMN pupuk.

Kendala yang dihadapi industri pupuk nasional saat ini adalah masalah umur pabrik pupuk yang sudah tua, konsumsi gas yang tinggi dan boros dibanding dengan pabrik generasi baru dan jaminan gas bumi jangka panjang yang belum ada, serta dana equity terbatas,” papar Dadang.

Menanggapi masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk, anggota Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta pemerintah agar membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. “Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau cari alternatif lain,”katanya.

Menurut Dodi, Komisi VI akan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pengalokasian gas untuk industri pupuk. “Harus ada kepastian, minimal untuk 5 tahun. Sehingga industri pupuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.

Dodi menegaskan satu hal yang tak dapat diterima jika negeri yang memiliki sumber gas, malah industri pupuknya kesulitan mendapatkan bahan baku gas. “Intinya harus ada perhatian serius

dari pemerintah. Mana yang mesti diprioritaskan, apakah mengejar pendapatan dari ekspor atau pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang terkait dengan hajat masyarakat petani,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi VI Edhy Prabowo mendesak pemerintah memenuhi dulu kebutuhan gas dalam negeri. “Walau ada kontrak jangka panjang, kebutuhan gas dalam negeri harus dipenuhi lebih dulu. Akibat kelangkan pasokan gas, yang terganggu bukan hanya industri pupuk tetapi juga industri lainnya yang menggunakan gas, seperti industri keramik,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, alokasi gas harus diatur kembali. Harus dihitung kembali seberapa banyak industri pupuk menghabiskan gas dibanding industri lain dan ekspor. Kalau perlu kita jangan melakukan ekspor dulu sampai kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.

Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kondisi atau neraca gas untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik adalah positif, sementara BUMN pupuk lainnya, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang dalam kondisi negatif. sripo.