Pusri News

Palembang - PT Pupuk Sriwidjaja memberhentikan 20 distributor di berbagai wilayah Indonesia yang terbukti menyelewengkan pupuk urea bersubsidi selama tahun 2009-2010. Modus penyimpangan, antara lain, menjual kepada pihak selain petani demi memperoleh harga tinggi dan melanggar wilayah distribusi.

Manajer Hukum dan Humas PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Zain Ismed, Jumat (23/4) di Palembang, menyebutkan, praktik penyimpangan pupuk urea bersubsidi termasuk pelanggaran sangat serius dan tak berperikemanusiaan. ”Tidak berperikemanusiaan karena pihak yang disakiti petani miskin. Dari aspek hubungan kerja, Pusri tidak menolerir distributor nakal,” ujarnya.

Ismed meminta para distributor di Indonesia agar belajar dari kasus ini serta jangan coba-coba menyelewengkan urea bersubsidi. Sekecil apa pun praktik penyimpangan pasti tercium, mengingat distribusi urea bersubsidi dipantau ketat berbagai pihak. Selain itu, sistem distribusi tertutup atau berpola rencana definitif kebutuhan kelompok menyulitkan distributor dan pengecer yang ingin curang.

Ke-20 distributor yang diberhentikan berasal dari berbagai wilayah distribusi, antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Saat ini produsen urea tertua di Indonesia itu memiliki rekanan 450 distributor.

Ketua Asosiasi Penyalur dan Pengecer Pupuk Sriwidjaja A Rafiq membenarkan hal itu. Dari 20 distributor, 5 di antaranya di Sumatera Selatan, yakni dari area distribusi Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin (3 distributor) serta Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim yang masing-masing satu distributor. (ONI)

Palembang, BP - Operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) bakal aman sampai 2017 setelah ada jaminan pasokan gas dari Pertamina. Meski telah mendapat kontrak baru pasokan gas, kemungkinan PT Pusri merelokasi pabriknya dari Sumatera Selatan (Sumsel) masih sulit dihindari.

Pasokan gas bagi PT Pusri itu tertuang dalam kontrak dengan pihak Pertamina yang ditandatangani keduabelah pihak pada 13 April 2010 lalu di Jakarta. Sementara perjanjian kontrak lama akan berakhir pada 2012 mendatang. Pada kontrak baru itu, Pertamina akan memasok gas untuk PT Pusri sebesar 166 Juta standar metrik kaki kubik (MMSCFD) Mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2017.

“Pemerintah Pusat melalui Kementrian ESDM dan Dirjen Eksplorasi dan Produksi ESDM menyatakan, bahwa pabrik pupuk seyogyanya pindah ke sumber gas, salah satunya ialah Senoro, Sulawesi Tengah. Adanya kesempatan lain di Sumsel masih melihat situasi. Pastinya pemerintah sudah meminta kita untuk mempelajari pendirian pabrik di Senoro,” kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di Hotel Novotel, Selasa (20/4).

Mengenai harga gas pada kontrak baru dengan Pertamina, menurut Dadang masih akan dibicarakan lebih lanjut. Tetapi dia meyakinkan disebutkannya alokasi volume dalam kesepakatan sudah menandakan bahwa telah ada suatu kepastian dan keseriusan yang ditunjukkan Pertamina kepada PT Pusri.

“Melalui perpanjangan kontrak ini, kita masih memiliki waktu minimal lima tahun untuk melakukan perhitungan yang lebih matang. Kita sih tetap mau disini, tetapi halang rintang yang dihadapi sangatlah besar. Apalagi untuk pindah, tentu membutuhkan biaya yang besar.

Tetapi kalau tetap di Palembang, bagaimana akan beroperasi kalau tidak ada gas? Kita tidak bisa menetapkan, karena ini semua merupakan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari keberlangsungan industri ketahanan pangan nasional”, tutur Dadang.

Sementara mengenai rencana kepindahan ke kawasan Tanjung Api api (TAA), Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pusri Sutarto Budidarmo mengatakan, cita-cita untuk melakukan relokasi pabrik pupuk ke TAA kan dilakukan bila tersedia pasokan gas.

“Jaminan gas sampai dengan 2017 sudah aman, tapi kita tidak tahu setelah itu. Sebagai bentuk lain dari revitalisasi ialah rencana melakukan relokasi ke Senoro. Tetapi untuk Palembang, setidaknya kita masih bisa menjalankan satu dari empat pabrik yang ada, “ jelas Sutarto.

Sebelum melakukan relokasi, menurut dia, setidaknya ada jaminan pasokan gas minimal untuk 20 tahun. Jaminan ini nantinya menjadi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh nilai investasi yang sudah dikeluarkan. “Investasi ini juga tergantung dengan daerah yang ada, Kalau daerah itu belum ada fasilitas, tentunya investasi yang dilakukan jauh lebih besar sehingga membutuhkan kepastian pasokan gas yang lebih lama lagi,” sambung Dadang.

Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi yang telah mengalami kenaikan harga eceran tinggi (HET) PT Pusri telah mengantisipasi dengan cara mempersiapkan stok sebanyak 500 ribu ton pupuk di lini 3 yakni di setiap kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk memperlancar distribusi pupuk dari penyalur kepada petani.

“Mekanisme pendistribusian berdasarkan dua hal yakni SK Bupati yang berdasar pada SK Gubernur dan SK Menteri serta Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Jumlah pupuk bersubsidi akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang tertera di SK Bupati dan RDKK sehingga upaya penyimpangan dapat dihindari,” ujar Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi. Wan.

PALEMBANG - MI: Persediaan pupuk urea di tingkat kabupaten (lini tiga) di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi aman dengan jumlah 699 ribu ton dan siap disalurkan apabila para petani membutuhkan.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) Bowo Kuntohadi di Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan saat ini petani tidak perlu khawatir kekurangan pupuk. "Kalau petani butuh pupuk, sekarang sudah ada di depan mata mereka," ujarnya, Selasa (20/4).

Ia mengatakan, persediaan pupuk itu dijamin sampai ke tangan petani sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu ia mengancam menjatuhkan sanksi tegas kapada para distributor yang melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk.

"Kalau ada yang bertindak nakal, segera laporkan kepada kami, di mana, siapa dan kapan. Akan segera kami jatuhi sanksi," ujar Bowo saat mendampingi Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri dalam acara coffee morning.

Menurutnya, dari 450 distributor rekanan Pusri di seluruh Indonesia saat ini ada satu distributor di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, yang dijatuhi sanksi pemecatan sebagai distributor. Selain itu ada tiga distributor yang diberi peringatan, yakni di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

General Manager (GM) Pemasaran Pusri, M Romli HM berharap peranan Komisi Pemantau Pupuk dan Pestisida (KP3) dimaksimalkan untuk memantau distribusi pupuk di daerah. "Kalau ada penyimpangan, segera lapor ke KP3 atau Pusri secepatnya agar pelaku dapat dijatuhi sanksi," papar Romli. (Bhm/OL-01)

JAKARTA: Megaproyek pembangunan pabrik pupuk baru dalam rangka revitalisasi pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) diperkirakan menelan investasi US$2,4 miliar.

Di dalam proyek nasional itu, Pusri berkewajiban membangun tiga pabrik baru di Sumatra Selatan dan Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah. Proyek ini bisa segera dimulai apabila pemerintah menjamin seluruh kebutuhan gas ketiga pabrik tersebut minimal selama 20 tahun.

"Revitalisasi pabrik Pusri akan diarahkan di dua tempat itu. Jika di wilayah Tangguh [Papua] sudah diketahui dan dipastikan pasokan gasnya, Pusri bisa saja membangun pabrik di sana," kata Dirut Pusri Dadang Heru Kodri akhir pekan lalu.

Dadang optimistis pendirian pabrik baru di Sumsel dapat diwujudkan, kendati pasokan gas di wilayah tersebut sangat terbatas. Tambahan satu atau dua unit pabrik di Sumsel dinilai sangat strategis mengingat infrastruktur dasar, seperti pelabuhan, jalan raya, air bersih, dan listrik, cukup baik sehingga dapat menghemat biaya investasi.

"Di Sumsel kami masih berusaha sebab, katanya, akan didirikan pabrik LPG. Jika benar, pabrik ini akan memproduksi gas C1 [sebagai residu]. Gas C1 yang dibuang ini akan kami pakai," terangnya.

Jika pabrik baru dibangun di atas infrastruktur yang lengkap, jelas Dadang, total investasi yang dikucurkan maksimum hanya US$700 juta. Adapun pabrik yang didirikan di tengah keterbatasan infrastruktur, nilai investasi diperkirakan US$1 miliar.

Dadang yakin pendanaan untuk megaproyek revitalisasi pabrik pupuk tidak akan menjadi masalah utama mengingat sejumlah bank BUMN, seperti Mandiri, BNI, dan BRI bersedia mengucurkan modal.

"Yang kami risaukan tentu masalah ketersediaan gas. Jika pasokan gas dalam jangka panjang tersedia, mereka [perbankan] pasti siap," tuturnya.

Alokasi gas

Menurut Dadang, pabrik baru Pusri di Donggi-Senoro membutuhkan gas sekitar 90 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMscfd). Namun, pemerintah hanya berkomitmen mengalokasikan gas untuk pabrik tersebut sekitar 60 MMscfd atau 66,7% dari total kebutuhan.

Apabila ketersediaan gas hanya sebesar itu, Pusri akan menggunakan batu bara sebagai proses gasifikasi, sedangkan sebagian besar pasokan gas (raw gas) Donggi-Senoro tetap digunakan sebagai bahan baku urea.

"Untuk kepastiannya, kita tunggu pada akhir bulan ini. Studi kelayakannya sudah selesai," jelasnya.

Berdasarkan roadmap revitalisasi Pusri Holding, PT Pusri mendapat mandat untuk membangun tiga unit pabrik baru, yakni Pusri II B, III B, dan IV B dengan total kapasitas produksi 9.000 ton urea per hari atau setara dengan 2,97 juta ton per tahun.

Ketiga pabrik baru itu membutuhkan pasokan gas jangka panjang minimal 20 tahun. Setiap hari, gas yang dibutuhkan mencapai 258 MMscfd atau setara dengan 89.010 MMscf/tahun.

Jika telah beroperasi komersial, Pusri rencananya menghentikan tiga unit pabrik lama, yakni Pusri I, III, dan IV karena sudah tidak efisien. Namun, perseroan masih mempertahankan satu pabriknya yakni Pusri I B karena dinilai masih efisien.

"Pabrik-pabrik lama itu sangat boros energi. Untuk memproduksi 1 ton urea saja dibutuhkan gas 32 per juta Btu [British thermal unit], sedangkan pabrik pupuk yang baru hanya butuh 24-26 per juta Btu," terangnya.

Dadang mengungkapkan Pusri akhirnya mendapatkan pasokan gas baru sebesar 166 MMscfd dari Pertamina E&P dari total kebutuhan 188 MMscfd. Pasokan gas tersebut digunakan untuk mempertahankan operasional pabrik Pusri I B, III, dan IV.

"Saya sudah menandatangani kontrak pada 13 April lalu di kantor BP Migas [Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]. Pasokan gas tersebut untuk kebutuhan 5 tahun ke depan mulai 2012 hingga 2017," katanya.

Adapun kekurangan gas sekitar 14 MMscfd, jelasnya, akan dialokasikan dari JOB Pertamina-Talisman dan ConocoPhillips. Menurut Dadang, pasokan gas untuk Pusri akan bertambah seiring dengan program revitalisasi pembangunan pabrik pupuk baru. ([email protected])

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

PALEMBANG(Bisnis.com): PT.Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meraih laba sebelum pajak sebesar Rp524,45 miliar dengan pernilaian kinerja perusahaan sesuai SK Menteri BUMN No. Kep.100/MBUN/2002 pada posisi sehat AA.

Dirut PT Pupuk Sriwidjaja, Dadang Heru Kodri menyatakan tingginya laba tersebut karena Pusri diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan penjualan ke sektor kemersial dan ekspor.

“Dari sisi produksi urea, Pusri mampu meningkatkan kinerja secara signifikan karena terlihat dari pencapaian produksi sebesar 2.026.710 ton,”ungkapya dalam coffee morning dengan sejumlah wartawan pagi tadi.

Bahkan, katanya produksi amoniak mencapai 1.323.800 ton atau 102% dengan tonase penjualan urea sebesar 2.397.084 ton, penjualan pupuk non urea sebesar 7.936 ton serta pupuk organik sebesar 3.443 ton dan amoniak 85.096 ton memacu meningkatnya laba.

FOTO ANTARA/Nila Fu'adi/ed/hp/10

Dia menyebutkan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas produksi dengan mengoperasikan pabrik seoptimal mungkin guna mencapai target kebutuhan nasional.

“Pasokan gas dari Pertamina EP untuk eksisting pabrik IB,III dan IV sudah ditandangani hingga periode lima tahun ke depan,” ulasnya.

Menurut Dadang pencapaian kinerja tahun 2009 sudah melebihi target, dan pihaknya sangat konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelolah perusahaan.

Berdasarkan assessment score yang 88,32 dengan kategori predikat baik, pencapaian ini meningkat dari 2008, di mana PT Pusri berhasil memperoleh score 87,27, sementara berdasarkan hasil key performance indicator (KPI) PT. Pusri mencapai score 106,35 dengan kategori predikat baik. (mrp)

Irwan Wahyudi

JAKARTA (SI) – Pusri Holdings menyatakan, berhasil mencetak laba bersih 2009 mencapai Rp2,5 triliun. Kinerja tahun lalu naik sekitar 19.04% dibandingkan 2008 yang tercatat Rp2,1 triliun.

”Laba bersih Pusri (Holdings) Rp2,4–2,5 triliun karena produksi naik,” kata Direktur Utama Pusri Holdings Dadang Heru Kodri usai acara ”Pusri Jurnalistik Award” di Jakarta, baru-baru ini. Dia menjelaskan, produksi pupuk pada 2009 meningkat menjadi 7 juta ton dibanding produksi tahun sebelumnya sebesar 6,8 juta ton. Sementara itu, total produksi pupuk tahun ini ditargetkan sebanyak 10 juta ton. Target itu termasuk pupuk urea dan non urea. Kendati demikian, kata dia, penyerapan pupuk hingga tiga bulan pertama tahun 2010 agak menurun dibanding tahun lalu lantaran produksi pupuknya tidak dijual bebas.

Pelaksanaan pendistribusian pupuk saat ini berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani sehingga petani diharuskan membeli pupuk dari pengecer sesuai dengan kebutuhannya. ”Serapannya masih 80% di 3 bulan ini,” tukasnya. Menurut dia, Pusri akan mengajukan izin ekspor kelebihan stok tahun ini ke pemerintah. Saat ini Pusri masih melanjutkan ekspor pupuk yang belum rampung pada 2009 sekitar 80.000–90.000 ton. Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kuntohadi sebelumnya mengungkapkan, pupuk tersebut diekspor ke sejumlah negara Asia,seperti Filipina, India,Myanmar,Thailand,Malaysia, dan Vietnam.

Pemerintah memberikan waktu kepada Pusri untuk merampungkan kewajiban ekspornya tahun lalu hingga Juli mendatang. Jika setelah ekspor stok pupuk Pusri masih tersedia 500.000 ton,pihaknya akan kembali mengajukan ekspor.Hal itu dilakukan karena ekspor pupuk dapat meningkatkan laba perusahaan. (jerna)

JAKARTA. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holdings akan mengajukan izin untuk ekspor pupuk pada semester II tahun ini kepada Kementrian Perdagangan.

Menurut Direktur Utama Pusri Holding, stok pupuk yang cukup banyak dan serapan yang rendah membuat perusahaan pupuk harus mengajukan izin ekspor pupuk.

“Pada bulan Juli nanti akan kita usulkan ekspor pupuk karena serapan dalam negeri masih rendah,” ujar Dirut Pusri, Dadang Heru Kodri, Rabu (13/4).

Berdasarkan catatan dari Pusri Holdings, hingga saat ini stok pupuk di Lini 3 cukup banyak mencapai 700.000 ton. Perinciannya, stok dari Pusri sebesar 338.132 ton, PKT sebesar 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda sebanyak 7.847 ton dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Selain memiliki stok di lini 3, Pusri Holding juga masih memiliki stok pupuk di pabrik dengan jumlah 142.401 ton. Untuk Pusri sebesar 83.111 ton kemudian pupuk Kaltim sebesar 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek sebesar 3.662 ton dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton. (Fitri Nur Arifenie ).

JAKARTA -- Pelaku usaha di bidang transportasi gas dan konsumen gas diajak terlibat aktif menyelesaikan masalah penyediaan gas nasional, sebab masalah ini tidak hanya terkait dengan manajemen suplai, tetapi juga meliputi manajemen infrastruktur pengangkutan gas dan manajemen demand gas.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), R. Priyono dalam acara Dialog Gas Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (13/4). Dialog ini merupakan langkah awal untuk mencari penyelesaian yang komprehensif atas masalah gas agar tidak berkepanjangan. Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Energi Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan para pemangku kepentingan lainnya.

BPMIGAS yang mempunyai kewenangan di bidang suplai gas, tengah mengkaji konsep "Manajemen Suplai Gas Indonesia" (atau "Indonesia Incorporated"). Konsep ini dikemukakan agar a) tidak ada halangan untuk menerapkan DMO pada lapangan-Iapangan yang jauh dari pasar domestik dan, b) keekonomian lapangan-Iapangan marjinal bisa diperbaiki dengan adanya "alokasi ekspor". "Para Kontraktor KKS harus bekerja sama dengan BPMIGAS untuk mengimplementasikan konsep ini," katanya.

Di sisi infrastruktur pengangkutan, upaya pengembangan infrastruktur baru seperti LNG receiving facilities, perlu dipercepat sehingga LNG dari lapangan-Iapangan gas besar dapat digunakan untuk keperluan domestik. Selain itu, akses terhadap infrastruktur tersebut juga harus dipermudah dengan cara menerapkan tarif yang wajar, namun tetap memberikan keuntungan yang cukup ekonomis bagi investor sehingga dapat mendorong pengembangan investasi selanjutnya.

Pada saat yang sama, pertumbuhan kebutuhan (demand) juga harus diatur. "Kalau permintaan tidak dimanage dengan baik, kita akan selalu menghadapi krisis pasokan seperti yang terjadi saat ini. Di berbagai daerah terjadi kekurangan pasokan gas karena adanya demand yang tiba-tiba melonjak, lebih cepat dari pertumbuhan produksi," kata Priyono.

Diperlukan pembalikan paradigma menjadi "demand mengikuti suplai", bukan suplai mengikuti demand, misalnya dengan cara membangun pabrik sedekat mungkin dengan sumber gas dan menerapkan kebijakan energi bauran sehingga tidak terjadi ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan, seperti gas. Upaya lain adalah menata kebijakan harga energi termasuk harga gas sehingga mendorong terjadinya proses diversifikasi energi demi ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.




Gas Untuk Pupuk

Pada acara yang sama, juga ditandatangani 5 (lima) kontrak gas yang sebagian besar digunakan untuk mendukung industri pupuk di dalam negeri. Kontrak-kontrak tersebut adalah kesepakatan bersama antara PT Pupuk Kujang (untuk pabrik PKC 1B) dengan PT Pertamina EP, kesepakatan bersama antara PT Pupuk Sriwidjaja (untuk pabrik pupuk 1,3,4) dengan PT Pertamina EP, Mou antara PT Pupuk Kujang (untuk pabrik PKC 1 A) dengan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, amandemen PJBG antara PT Pembangkitan Jawa Bali (untuk pembangkit listrik Muara Tawar) dengan PT Pertamina EP dan PJBG PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (untuk kebutuhan gas rumah tangga kota Palembang dengan PT Medco E&P Indonesia.

Melonjaknya kebutuhan gas dalam negeri mulai terasa sejak tahun 2007, ketika harga niinyak mentah dunia naik tajam dan pad a saat yang sama pemerintah mencabut subsidi untuk konsumen industri. Kebutuhan gas yang meningkat tajam ini menimbulkan kesenjangan antara supplai dan demand yang memerlukan usaha penyelesaian bersama. ***(Hubin)

Humas Pusri

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan laba, juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk itulah sebanyak 32 BUMN yang beroperasi di Sumatera Selatan mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Saat ini dari 32 BUMN yang beroperasi di Sumsel, 3 diantaranya berkantor pusat di Sumsel yakni PT Bukit Asam (PTBA), PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan PT Semen Baturaja, sisanya hanya berkantor cabang. Pusri ditunjuk sebagai Koordinator BUMN Pembina PKBL Wilayah Provinsi Sumsel periode 2009 – 2012 berdasarkan surat Meneg BUMN No: SE-01/MBU.S/2009.

Sebagai Koordinator yang ditunjuk langsung, Pusri berupaya mengemban tugas dengan baik. Mengingat pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antar BUMN maka Pusri mengadakan Rapat Koordinasi PKBL BUMN Wilayah Provinsi Sumsel bertempat di Graha Pupuk Sriwidjaja (13/4).

Acara yang dibuka oleh Direktur SDM & Umum Pusri, Djafarudin Lexy S, SE,MM ini diharapkan semakin meningkatkan kerjasama dan kebersamaan anggota BUMN. Menurut Lexy, PKBL merupakan kegiatan yang sangat penting, karenanya diperlukan kerjasama dan koordinasi antar BUMN di Sumsel dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Sumsel. “Apabila peningkatan usaha kecil dilakukan hanya oleh satu BUMN saja maka hasilnya tidak akan berkembang secara signifikan, akan tetapi jika dilakukan secara bersama-sama maka akan terjadi peningkatan ekonomi yang bersifat nasional” papar Lexy.

Bentuk Program Kemitraan antara lain pemberian pinjaman untuk modal kerja, pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK binaan, program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan dan promosi.

Ditambahkan oleh Bambang Subiyanto, GM Umum Pusri sekaligus Ketua Forum, jika BUMN bersatu maka dampak positifnya juga akan sangat berpengaruh bagi daerah. “Tujuan program ini adalah membantu pengusaha kecil di Sumsel dan hal ini sudah real dilaksanakan, hasilnya semakin banyak pengusaha kecil sumsel yang mandiri saat ini”. (humas/Rie)

Jakarta - Para produsen pupuk mengaku tidak diuntungkan dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di kisaran 25-40 persen sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Menurut Direktur Utama PT Pusri Holding Dadang Heru Kodri, kenaikan HET pupuk tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan lima BUMN pupuk yang ada di bawah naungan Pusri Holding.

"Tidak ada dampaknya karena yang terpengaruh hanya jumlah subsidi pemerintah menjadi turun," kata Dadang saat dihubungi detikFinance, Senin (12/4/2010).

Dadang menegaskan, kenaikan HET merupakan wewenang pemerintah dan para produsen pupuk hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi Pusri Holding, lanjut Dadang, yang terpenting adalah menjaga agar stok pupuk bisa aman hingga akhir tahun.

"Insya Allah sepanjang tahun stok kita jaga," ungkap Dadang.

Ia menambahkan, saat ini ketersediaan pupuk urea di seluruh gudang lini 3 yang berada di kabupaten-kabupaten dalam level yang aman yaitu lebih dari 600 ribu ton.

"Serapan selama tiga bulan, rata-rata hanya 73 %," kata Dadang.

Senada dengan Dadang, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Hidayat Nyakman menyatakan beberapapun kenaikan HET yang ditetapkan pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan perseroan.

"Apapun keputusan pemerintah, kami hanya melaksanakan," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi antara 25,68 persen hingga 40 persen sejak Jumat (9/4/2010).

Kebijakan kenaikan ini tertuang dalam Permentan No 32/2010 tentang Penetapan Perubahan Permentan No 50/2009 yang mengatur tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi.

Dengan kenaikan harga tersebut maka HET pupuk adalah pupuk urea dari harga sebelumnya Rp1.200 naik menjadi Rp 1.600 per kilogram, pupuk Sp-36 naik dari Rp 1.550 menjadi Rp 2.000 per kilogram.

Untuk pupuk ZA naik dari Rp 1.050 menjadi Rp 1.400 per kilogram, dan pupuk NPK naik dari kisaran Rp 1.586-Rp 1.830 menjadi Rp 2.300 per kilogram.

Sebelumnya, anggota Anggota Komisi Xl DPR-RI, Arif Budimanta menyatakan keputusan pemerintah menaikkan HET pupuk menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada nasib petani kecil.

Kenaikan HET tersebut, lanjut dia, telah membuat kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sebesar 10 persen pada awal tahun ini menjadi tidak ada artinya.

Menurut dia, pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan HET pupuk ini hanyalah para produsen pupuk dan distributor-distributor pupuk.

"Jadi ini sangat merugikan petani kecil," kata dia.

(epi/qom)

Kegiatan yang dihadiri langsung GM Umum, Ir H.Bambang Subiyanto MM tersebut sekaligus mengenalkan Manajer KUK-BL yang baru, H Fahrurrozy Bey SH, MM dengan para unsur muspika yakni Camat Kalidoni Drs Darminto, Camat Ilir Timur II Eka Juarsa serta Danramil IT II Kapten Supangat serta seluruh staf kecamatan.

Ramah tamah yang berlangsung di RM Pagi Sore jalan Basuki Rahmat ini berjalan cukup santai dan semarak karena dihadiri seluruh jajaran KUK BL yakni supervisor Bina Lingkungan, Syafri Lamizar, Supervisor Administrasi dan Keuangan Sonang HB Silaban, Supervisor Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil Antasari Iskandar, Plt Supervisor Pembinaaan KUK Asep Hidayat serta seluruh staf KUK BL.

Sedangkan dari unsur Muspika juga dihadiri Lurah Sei Selayur Imron, Lurah sei Buah Yulian serta staf kecamatan dan kelurahan lainnya.

GM Umum Bambang Subiyanto mengatakan, ramah tamah ini salah satu silaturrahmi antara Pusri dan Muspika dalam menjaga hubungan bauk. Keguatan ini penting agar komunikasi tetap berjalan baik.

”Sehingga saya menyambut baik dengan makan siang bersama ini. Bahkan kalau bisa dilakukan sebulan sekali agar komunikasi yang baik ini terus berjalan,” ujarnya.

Sementara Manajer KUK-BL Fachrurrozy Bey yang sebelumnya menjabat sebagai Asmen Diklat mengucapkan terima kasih pada Maspika yang telah bekerjasama selama ini.

”Bisa dikatakan saya ini new comer namun ini tantangan yang harus dihadapi. Dengan kerjasama yang terjalin selama ini semoga dapat lebih baik lagi” ,kata pria enerjik ini.

Silaturrahmi seakan menyatu karena Camat dan Danramil juga diplot MC, Suyamto untuk memberikan sambutan serta tanggapannya sekaligus memberikan lagu. (rhd).

Jakarta (ANTARA) - Kalangan BUMN produsen pupuk nasional menjamin ketersediaan pupuk hingga dua bulan ke depan sehingga petani tidak perlu kuatir.

General Manager Pemasaran PT Pusri di Jakarta, Kamis, mengatakan, untuk mencukupi ketersediaan sarana penyubur tanaman tersebut kalangan produsen telah melakukan "double stock" atau meningkatkan stok hingga dua kali lipat.

"Kami jamin ketersediaan pupuk hingga Juni mendatang tetap aman," katanya disela pengumuman kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di kantor Kementerian Pertanian.

Stok pupuk secara nasional berjumlah sekitar 6,5 juta ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 5,5 juta ton.

Sedangkan stok pupuk urea di lini III (tingkat kabupaten) saat ini berjumlah 699.663 ton dengan rincian dari Pusri 338.132 ton, Pupuk Kaltim 207.689 ton, Pupuk Kujang Cikampek 104.395 ton, Pupuk Iskandar Muda 7.847 ton, dan produksi Petrokimia Gresik sebesar 41.597 ton.

Adapun stok di pabrik berjumlah 142.401 ton dengan rincian Pusri 83.111 ton, Pupuk Kaltim 83.111 ton, Pupuk Kujang Cikampek 3.662 ton, dan Petrokimia Gresik sebesar 18.074 ton.

Di unit pengantongan, lanjutnya, juga masih tersedia stok pupuk urea sebanyak 28.555 ton yang tersebar di Semarang dan Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara, serta Surabaya dan Banyuwangi Jawa Timur.

Selain adanya peningkatan stok pupuk hingga dua kali lipat, tambahnya, penyerapan pupuk di tingkat petani pada tahun ini juga rendah sehingga masih ada pupuk di gudang pabrik.

Menurut dia, pada tahun ini penyerapan pupuk selama Januari hingga Maret hanya mencapai 80 persen atau sekitar 1,1 juta ton dari target yang ditetapkan 1,5 juta ton.

Romli juga menyatakan, peningkatan penggunaan pupuk berimbang atau NPK di kalangan petani juga berpengaruh pada penurunan pemakaian pupuk urea sehingga terjadi penurunan penyerapan.