Pusri News

PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memprogramkan gandeng 52 unit usaha (UMKM) dalam membangun dan memproduksi pupuk organik. Dari jumlah tersebut empat diantaranya adalah UMKM di wilayah Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh GM Pemasaran Mohamad Romli HM, Kamis (10/6). Menurut Romli, saat ini Pusri sudah memproduksi lebih kurang 10.500 ton pupuk organik per tahun dari lima pabrik yang ada di Palembang, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur.

Dalam rencana program kerjasama dengan 52 unit usaha di beberapa daerah itu. PT Pusri selain membantu dalam bimbingan pembangunan pabrik, juga akan membantu dalam pemasaran produksinya, kata Romli.
Dikatakan setiap pabrik yang akan dibangun masing-masing berkapasitas produksi 3000 ton.
Menurut jebolan Fakultas Ekonomi Unsri ini, upaya Pusri menggaet unit usaha kecil dalam memproduksi pupuk organik merupakan dukungan atas program pemerintah dalam meningkatkan penggunaan pupuk organik yang sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kualitas produksi pertanian.  

“Ada aspek ekologis didalam penggunaan pupuk organik ini, karena sifatnya yang dapat memperbaiki kondisi fisik tanah sebagai media tanam. Misalnya struktur dan tekstur lahan pertanian akan kembali menjadi baik sehingga respon pemupukan bagi tanaman akan jauh lebih baik, dan ujungnya pada meningkatnya produksi dan kualitas pertanian,” kata Romli.

Dikatakan, bahwa dalam usaha pertanian bagaimana pun akan tetap membutuhkan pupuk an-organik seperti; Urea, ZA, KCL untuk memenuhi kebutuhan nutrient tanaman. Namun pemupukan dengan pupuk an-organik yang berlangsung lama ternyata dapat menurunkan kualitas lahan terutama sifat fisiknya.

Dalam hal ini, penggunaan pupuk organik diyakini dapat memperbaiki dan mengembalikan kondisi lahan tersebut kembali pada kondisi ideal untuk bercocok tanam.

“Karena itulah makanya pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik . Dan di Sumsel juga diharapkan adanya peningkatan penggunaan pupuk organik ini,” katanya.(Az)

JAKARTA (SI) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Persero menyambut positif dibentuknya BUMN Fund. Hal itu dinilai dalam membantu perusahaan pelat merah yang membutuhkan dana ketika melakukan aksi korporasinya.

Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri menyatakan, pembentukan BUMN Fund merupakan terobosan baik, yang dilakukan pemegang saham untuk mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan. Pasalnya, pengelolaan saham minoritas yang dapat dijadikan ekuitas maupun penyertaan modal itu dapat digunakan untuk membantu BUMN yang membutuhkan dana dalam melakukan aksi korporasinya.

“Dengan dibentuknya BUMN Fund ini, maka putusan yang tepat bisa dilakukan, khususnya jika bumn memerlukan dana,” kata dia pada Seputar Indonesia kemarin.

Menurut dia, dengan adanya BUMN Fund, maka untuk masalah pendanaan sejumlah perushaan pelat merah, tidak lagi tergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Disinggung apakah kelak Pusri akan melakukan pinjaman kepada BUMN Fund jika membutuhkan dana untuk melakukan aksi korporasi perusahaan, Kodri menuturkan dia belum mau menyebutkan lantaran harus melihat kondisi keuangan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan perseroan. Pasalnya, menurut dia BUMN Fund sebelum meminjamkan dana kepada perusahaan pelat merah akan lebih dulu melihat apakah bumn tersebut layak dibantu atau tidak.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menuturkan, BUMN Fund akan diluncurkan pada 30 Juni 2010. Lembaga yang bertugas mengelola saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan itu dinamakan Danareksa Capital. Danareksa Capital tersebut dinilai strategis guna memanfaatkan saham-saham minoritas menjadi ekuitas atau penyertaan modal negara. “ Danareksa Capital ini kami harapkan bisa memberikan peran strategis dalam pembiayaan sesama BUMN,” kata dia belum lama ini.

Dengan demikian, dia melanjutkan perusahaan pelat merah memiliki instrumen baru yang dapat melancarkan dan mengatasi kebutuhan modal bumn, baik kebutuhan untuk ekspansi maupun untuk menyehatkan bumn.

Keberadaan BUMN fund ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan harus meminjam ke bank karena tidak mengikat seperti halnya aturan di perbankan.

Staf ahli menteri BUMN, Eko Putro Adijayanto menambahkan kebutuhan BUMN untuk membiayai proyek proyeknya ke depan sangat besar seperti untuk pengembangan pelabuhan, bandara, dan pembangunan pembangkit listrik. Dia menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur hingga 2014 dibutuhkan dana sebesar Rp 1.500 triliun. “Kalau kita mengandalkan BUMN kita akan terjadi investment gap. Untuk menutup gap (selisih) tersebut kita terapkan dengan kekuatan BUMN Fund,” imbuh dia.

Saat ini tercatat jumlah saham minoritas pemerintah di sejumlah perusahaan berdasarkan pendekatan ekuitas senilai Rp 4,7 triliun. Namun jika dihitung berdasarkan pendekatan kapitalisasi pasar sebesar Rp 20,5 triliun. Dari pengelolaan saham minoritas itu, pemerintah memperkirakan BUMN Fund bisa memperbesar leverage hingga 2-3 kali. Adapun, saham minoritas pemerintah itu terdapat di sejumlah perusahaan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (45%), PT Inalum (41,12%), PT Bank Bukopin (18,15%), PT Indosat Tbk (14,29%), PT Freefort Indonesia (9,36%), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkrut, PT Kertas Padalarang, dan PT Sucofindo. “Saham ini nantinya di bundling, kemudian disetorkan sebagai modal awal Danareksa Capital. (jerna).

JAKARTA-MI: PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), salah satu pembeli potensial gas dari lapangan Donggi-Senoro, mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terkait harga jual dan jatah pasokan gas yang mereka dapat.

BUMN produsen pupuk itu menyatakan sudah menyerahkan semua data pelengkap ke pemerintah dan akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, pihaknya menyadari jika harga jual memang akan sangat tergantung kepada sistem subsidi pemerintah dan harga pasar internasional untuk amonia dan urea.

Namun, sebagai bahan pertimbangan nantinya, dia mengakui pihaknya akan sulit bersaing jika patokannya nanti didasarkan atas harga LNG ekspor. "Ini yang kita maksud ikut pemerintah saja," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia, Minggu (6/6).

Menurut dia, sampai kini pihaknya belum mengetahui berapa pasokan gas yang mereka dapat dari lapangan gas itu. Untuk itu, tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian
ESDM dan Kementerian Pertanian akan duduk bersama guna membahas semua opsi.

Sebelumnya, dalam proyek nasional itu, Pusri berkewajiban membangun tiga pabrik baru di Sumatra Selatan dan Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah. Proyek itu bisa segera dimulai apabila pemerintah menjamin seluruh kebutuhan gas ketiga pabrik tersebut minimal selama 20 tahun.

Menurut Dadang, pabrik baru Pusri di Donggi-Senoro membutuhkan gas sekitar 90 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari). Namun, pemerintah hanya berkomitmen mengalokasikan gas untuk pabrik tersebut sekitar 60 MMSCFD atau 66,7% dari total kebutuhan.

Selain itu, masih terjadi tawar-menawar terkait kesepakatan harga gas Donggi-Senoro. Senoro meminta harga gas US$5,6 per MMBTU (million British Termal Units). Sementara Pusri menawar dengan harga gas US$4,5 per MMBTU. "Ini adalah tawaran terakhir yang kami berikan," katanya. (*)

PALEMBANG--M I: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) mengucurkan pinjaman modal senilai Rp1,85 miliar kepada 55 pengusaha kecil se-Sumatera Selatan (Sumsel), Senin, (31/5).

Pengusaha kecil mitra binaan Pusri yang mendapat bantuan modal tersebut sebagian besar memiliki usaha dalam bidang pertanian dan sebagian lagi serba usaha lainnya.

Menurut General Manager Pusri Bambang Subiyanto, kucuran dana ini merupakan pinjaman modal triwulan II dari total anggaran tahun ini sebesar Rp20,1 miliar.

"Realisasi pinjaman triwulan II ini meningkat karena tingginya angka pengembalian modal terhitung sampai April tahun ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan sampai Mei 2010 Pusri sudah menyalurkan pinjaman modal Rp6,26 miliar kepada 229 mitra binaan yang tersebar di 10 provinsi. Bambang menyebutkan, upaya Pusri ini sejalan dengan pemerintah yang menggerakkan perekonomian nasional terutama sektor riil.

Sementara itu, Manajer Kemitraan dan Bina Lingkungan Fahrurrozy Bey mengatakan realisasi penyaluran modal usaha dari Pusri hingga Maret 2010 sebesar Rp2,89 miliar atau 14,36% dari Rp20,1 miliar. "Sedangkan target tahun ini sebesar Rp15,8 miliar," paparnya.

Ia juga menyebutkan, pada triwulan 1 (Januari-Maret) realisasi penyaluran dana kemitraan berada di Sumsel dan Yogyakarta. Di Yogyakarta sebesar Rp2,39 miliar sedangkan Sumsel terealisasi Rp1,41 miliar untuk 41 mitra binaan. "Sejak 1991 sampai 2010 mitra binaan Pusri sebanyak 8021 mitra yang terdiri dari 7.760 pengusaha kecil dan 261 berupa koperasi," tambahnya. (Bhm/OL-06)

PALEMBANG, RP – Inilah kabar gembira bagi masyarakat Sumsel, selain pasokan gas PT Pusri mendapat perpanjangan ulang hingga 2017. Kini Pusri semakin yakin dengan di-ACC nya pasokan bahan baku untuk pengolahan pupuk NPK di pabrik pupuk NPK terbaru yang saat ini masih dalam proses tender pembangunan.

“Bangga dan senang, sudah di ACC Maroko. Mereka siap pasok bahan baku ke kita, termasuk Yordania dan Kanada pun ingin ikut memasoknya dan sekarang sedang dilakukan pembicaraan," kata Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri. Pada awalnya, jelas Dadang target memang Januari 2009 tapi terkendala teknis perizinan, sehingga mundur di tahun 2010 ini. Namun, sering meningkatnya permintaan dan kebutuhan pupuk majemuk di tanah air, pihaknya tetap akan merealisasikan pembangunannya paling lambat tahun depan. Saat ini, katanya Pusri masih menjalankan proses studi kelayakan yang diperkirakan selesai pada akhir tahun ini.

Permintaan NPK setiap tahun meningkat pesat. Sebelumnya hanya sekitar 700.000 ton per tahun kini mencapai 1,5 juta ton per tahun. ”Pusri sudah siapkan investasi senilai USD 6 juta, itu uang Pusri, begitu pula dengan kebutuhan pasarnya sebab NPK terus kehabisan stok di pabrik pupuk kujang maupun Petrokimia, tidak ada salahnya kita ikut produksi,” ulasnya.

Rencananya pabrik tersebut dibangun dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Oleh karena itu seiring dengan kebutuhan NPK pembangunan tersebut perlu dipercepat.

Sementara itu, kepala pemasaran distrik Sumbagsel PT Petrokimia Gresik Edy S mengakui pihaknya kebutuhan NPK memang belum terkaver hampir 60 persen di Sumsel. Meskipun kenaikan harga NPK saat ini tinggi. Tapi peminatnya juga masih sangat tinggi.

Kenaikan pupuk subsidi lalu menjadi cambuk bagi pupuk non subsidi ikut naik luar biasa. Seperti NPK Non subsidi sebelumnya Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 5.000 per kilogram. SP 36 Non subsidi sebelumnya Rp 2000 per kilogram menjadi Rp 3.800 per kilogram.

Soal bahan pupuk masih impor, menurutnya realistis karena bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Sama seperti pembasmi rumput yang bahan bakunya masih impor.

Kelemahannya, jika harga bahan baku naik harga tersebut bisa naik sewaktu waktu. Ini hanya bisa dilakukan untuk jenis pupuk non subsidi SP 36, NPK, ZA yang pangsa pasarnya memang mereka yang mampu.

Pihaknya optimis jika ada pabrik yang ikut memproduksi NPK seperti Kujang bisa memberikan nilai lebih bagi petani juga alternatif-alternatif jenis pupuk, sehingga produksi pangan tetap terjaga. Sementara itu walikota Palembang H Eddy Santana Putra menegaskan akan terus memberikan pasokan gas sehingga produksi pupuk urea pusri tidak terkendala.

“Nah Sumsel banyak gasnya. Tidak akan kehabisan 10 tahun lagi sebab itu PT Pupuk Sriwidjaja akan terus memproduksi pupuk tersebut,” ungkap Eddy.

Pasokan gas Palembang walaupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan tetap terus dihemat efektif dan efisien mungkin. “Maka pasokan gas itu kami akan mencari lagi, lokasi mana masih tersimpan gas tersebut, perlu dieksploitasi lagi” ungkapnya.

Eddy mengatakan menyambut baik jika PT Pupuk Sriwidjaja akan pindah ke daerah lain. “Nah kemungkinan PT Pusri akan pindah ke Banyuasin, itu sangat bagus pindah kesana karena saat ini PT Pusri volume udara sekarang sudah tinggi”, tegasnya.

Hal senada pula diungkapkan Asisten II Apriadi S Busri. Menurutnya Pemkot akan mengusahakan untuk mendistribusikan gas ke PT Pusri “PT Pusri merupakan asset Palembang yang berharga,” ujarnya (ayu/ici)

Bisnis.com PALEMBANG - Sedikitnya 3.000 karyawan dan jajaran pejabat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berkomitmen bebas suap dengan menandatangani Pakta Anti Suap. "Penandatanganan pakta ini dilakukan secara perorangan, semacam kontrak pribadi dengan perusahaan," kata Dirut PT Pusri, Dadang Heru Kodri di sela-sela penandatanganan Pakta Anti Suap, kemarin.

Penandatanganan itu, papar dia, merupakan wujud komitmen dan partisipasi aktif jajaran Pusri untuk berperan aktid dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan good corporate governance (GCG). Dadang menjelaskan ada enam poin pernyataan Pakta Anti Suap itu, yakni pertama, menjadikan Pusri sebagai perusahaan anti suap, dalam arti tidak melakukan praktik suap dalam menjalankan usaha.

Kedua, mematuhi panduanperilaku terutama larangan praktik suap. Ketiga, menyelenggarakan program sosialisasi antisuap dan berkesinambungan kepada seluruh pejabat, karyawan dan mitra usaha. Keempat, seluruh pejabat melaksanakan pakta antisuap secara konsisten dan bertanggung jawab. Kelima, menerapkan sanksi perusahaan secara proporsional bagi mereka yang terbukti terlibat dalam kasus suap.

Keenam, para pejabat yang menandatangani pakta antisuap siap menanggung segala risiko dan konsekuensinya. Dia memaparkan, penerapan GCG setiap tahunnya selalu dievaluasi yang penilaiannya dilakukan oleh BPKP, dan hasilnya mengalami peningkatan dari skor rata-rata 65,36 pada 2004 menjadi 85,56 pada 2009.

Pakar GCG Sofyan Djalil mengatakan ekspos kasus sangatlah penting, tetapi tetap mengedepankan aspek etika. Misalnyamenyebutkan pihak yang tengah diproses dengan insial kecuali jika kasus sudah di pengadilan. "Kalau publikasi awal diekspos dan kelanjutannya tertutup, wajar saja jika publik menilainya ada indikasi mafia hukum," katanya.

Pada kesempatan itu Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan pihaknya akan meminta kewenangan PPATK diperluas terutama terkait penyelidikan dan pemberian sanksi, seperti kewenangan yang dimiliki aparat kejaksaan dan penegak hukum.

Sudah diusulkan

"Kami sudah mengusulkan hal itu ke DPR untuk dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya. Menurut dia, kewenangan penyelidikan PPATK tidak seperti kewenangan penyelidikan aparat hukum atau polisi, tetapi miripkewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

"Kami berharap jangan diartikan permintaan perluasan kewenangan itu, hendak bersaing dengan penyelidikan penegak hukum. Namun semata bertujuan meningkatkan hasil analisis supaya lebih gampang dicerna penegak hukum".

Yunus juga mengungkapkan, kasus pencucian uang di Indonesia berdasarkan laporan IMF diperkirakan sekitar 5% dari GDP [gross domestic product) Indonesia. Saat ini, katanya, pemindahan uang sangat cepat, bisa meman-faatkan ATM hingga internet.

"PPATK tidak punya kewenangan membekukan atau menunda transaksi seperti perbankan. Idealnya PPATK perlu kewenangan membekukan serta memberikan sanksi administrasi apabila ada transaksi bermasalah," ujarnya. Dia menyebutkan sampai Maret 2010 PPATK secara kumulatif telah menerima laporan dari penyedia jasa keuangan (PJK) bank dan nonbank sebanyak 315 dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sebanyak 50.556 kasus. (K49)

(redaksi bisnis.co.id)

Palembang - Jajaran direksi PT Pupuk Sriwidjaja menandatangani piagam pakta antisuap di Graha PT Pusri, Palembang, Senin (10/5). Penandatanganan ini bertujuan mencegah praktik suap, termasuk korupsi, untuk menuju perusahaan pemerintah yang bersih dan berkinerja baik.

Demikian dikatakan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di sela-sela kegiatan bertema ”Pakta Antisuap dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Memberantas Korupsi”.

Selain direksi dan karyawan, kegiatan itu juga dihadiri mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar, serta Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Menurut Dadang, selama ini PT Pusri selalu gencar menyebarkan gerakan antikorupsi dan antisuap di lingkungan internal. Beberapa kebijakan yang sifatnya mewujudkan efisiensi pengeluaran perusahaan juga sudah dilakukan. Salah satunya, ketika PT Pusri melakukan kerja sama dengan PT Bank Mandiri dalam pembiayaan bahan bakar kendaraan operasional.

”Kebijakan ini digulirkan untuk membatasi biaya bahan bakar kendaraan kantor. Tujuannya, ya, untuk efisiensi sekaligus menuju gerakan antikorupsi. Ini hanya bagian kecil saja. Makanya kami menilai, pakta antisuap dan antikorupsi ini perlu diformalkan,” kata Dadang.

Ia mengatakan, kegiatan pakta itu dilambangkan dengan bentuk piramida. Untuk menuju ke puncak piramida, sebuah lembaga atau perusahaan harus memiliki fondasi atau dasar yang kuat.

Sofyan Djalil mengatakan, mengacu pada fakta sejarah, penyelewengan dalam perusahaan merupakan praktik yang terjadi sejak lama, dengan metode atau cara-cara yang makin canggih, mulai dari skala kecil hingga besar.

Dia menambahkan, pemicu utama munculnya penyelewengan dalam perusahaan adalah lemahnya integritas yang dimiliki seseorang. Makanya, perwujudan konsep tata kelola perusahaan atau perusahaan pemerintah yang bersih (good corporate government/GCG) tak akan berjalan kalau sifatnya hanya formalitas. ”Harus menyentuh substansi, yakni merombak integritas moral,” kata Sofyan

Yunus Husein, mengungkapkan, konsep GCG mengemuka saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Dampak krisis semakin parah karena banyak perusahaan pemerintah yang kurang kompeten sehingga fondasi keuangan Indonesia pun rapuh.

Tindak tegas

Di sisi lain, terkait dengan temuan adanya penjualan pupuk urea Rp 1.900 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp 1.600 per kilogram di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Ketua Harian Asosiasi Penyalur dan Pengecer Pupuk Sriwidjaja Haidir Rohimin menegaskan, penjualan urea subsidi melebihi HET tak bisa ditolerir. Jika yang melakukan pelanggaran itu adalah pengecer, distributor ikut bertanggung jawab.

”Seandainya pengecer terkendala jarak tempuh pengiriman kepada petani yang terlalu jauh, ini diselesaikan melalui kesepakatan dengan distributor. Jadi, distributor perlu mengurangi nominal keuntungan,” ujarnya. (ONI)

PALEMBANG — Wakil Ketua KPK Haryono menantang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk menjadi percontohan wilayah bebas korupsi. Pusri diharapkan bisa tampil sebagai pelopor gerakan bebas korupsi mendahului BUMN lain.

Hal itu dikemukakan oleh Haryono Umar dalam acara Penandatanganan Pakta Anti Suap dan Diskusi Panel bertema Pakta Anti Suap Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Memberantas Korupsi yang digelar oleh PT Pusri,Senin (10/5) .

Penandatangan Pakta Anti Suap dilakukan para General Manajer, Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), Perwakilan Manajer, dan Perwakilan Pemasok dihadapan Komisaris Utama PT Pusri Parikesit Suprapto dan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri. Hadir juga seluruh Komisaris dan Direksi PT Pusri.

Dalam sambutannya Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, keberhasilan Pusri dalam menjalankan usaha digambarkan sebagai piramida; yakni dengan dasar Amanah (trus), selanjutnya Tidak Takut Konflik, GCG, Pakta Integritas yang menuju pada Tujuan Perusahaan sebagai puncak piramid.

Bicara gerakan anti korupsi, Dadang menggambarkan bagaimana agar bisa seperti fashion. “Penyebaran yang bisa menyentuh atau menulari hampir semua lapisan masyarakat,” katanya.

Setelah penandatangan Pakta Anti Suap, dilanjutkan dengan diskusi panel dengan nara sumber (panelis) pakar GCG Sofyan Djalil, Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Ketua PPATK Yunus Husein. Sementara Direktur Keuangan PT Pusri Wiyas Y Hasbu bertindak sebagai moderator.

Sofyan Djalil mengatakan sejarah mencatat bahwa penyelewengan dalam perusahaan (corporate abuses) adalah issue yang sangat lama, kemudian semakin hari semakin canggih dan mencakup skala yang besar. Dan ternyata pula bahwa, akuntansi bisa menyembunyikan sesuatu sebanyak ia dapat menguraikan (accounting can conceal as much as its can reveal).

Menurutnya, inti masalah terjadinya penyelewengan dalam perusahaan adalah moral hazard yang inheren dengan perangai manusia, yang tercetus dalam pepatah “Jika Mati Bukan Keluarga Kita, dan yang Rugi Bukan Harta Kita.”

“GCG tidak memadai cuma dengan ketaatan formalitas (formality complaiance). Tetapi harus menyentuh substansi atau inti yang penting,” kata Sofyan. Inti GCG, katanya, paling sedikit harus

mencapai dua tujuan utama yakni; pertama meminimalisir timbulnya moral hazard dalam pengelolaan perusahaan, dan kedua memaksa orang yang berbuat bertanggung jawab sepenuhnya (to make person in charge is ultimately accountabable).

Sementara Ketua PPATK Yunus Husein, mengungkapkan bahwa pentingnya GCG mulai mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998. Salah satu penyebab krisis adalah bad governance baik pada tingkat mikro (perusahaan) maupun makro atau nasional.

“Biaya krisis ekonomi bagi Indonesia adalah sekitar Rp 640 triliun dalam bentuk nilai monenter, belum termasuk nilai hilangnya kesempatan investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dengan semakin terintegrasinya pasar uang dan modal secara global dan globalisasi, perdagnagan barang/jasa, tuntutan implementasi good governance merupakan suatu prasyarat yang harus

dipenuhi. Menurut Yunus Husein, ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam terwujudnya GCG yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif,legislative dan yudikatif), Dunia Usaha , dan Masyarakat.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar, mengemukakan bahwa korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, ada proses yang mendahuluinya. Diantaranya yang menumbuhkan korupsi itu adalah gratifikasi. “Dengan mengetahui motifnya, bisa dibilang gratifikasi sebagai suap,” katanya.

Karena itu, Haryono berharap Pusri yang menggelar penandatanganan Pakta Anti Suap bisa menjadi perusahaan yang bersih korupsi. “Kita berharap PT Pusri menjadi percontohan wilayah bebas korupsi mendahului BUMN lain,” katanya.sripo
(az)

Jakarta, (Kominfo-Newsroom)
Meskipun mesin dan peralatan pabrik yang dimilik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) sudah ketinggalan zaman, namun perusahaan milik negara itu akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi, meningkatkan daya saing pupuk nasional terhadap pupuk impor, serta meringankan petani Indonesia dengan menyediakan pupuk yang lebih murah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui sangat sulit untuk melakukan efisiensi dengan mesin dan peralatan pabrik model lama, apalagi untuk meningkatkan daya saing usaha, mengingat perusahaan pesaing mereka di luar negeri telah menggunakan mesin dan peralatan pabrik modern.

Kompetitor kami di luar negeri seluruhnya telah menggunakan sistem komputer sehingga cukup sedikit menggunakan jumlah pegawai, beda dengan Pusri yang cukup boros dari sisi SDM karena membutuhkan
banyak pegawai akibat peralatan dan mesin pabrik masih mekanik, kata Dadang Heru saat RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (6/5).

Demikian juga dalam hal perawatan, membutuhkan dana cukup besar, selain karena mesin sudah tua dan sering rusak, juga suku cadang harus mengimpor. Dalam kondisi demikian, katanya, penghematan yang
dilakukan adalah dengan konversi ke bahan bakar gas.

Namun meskipun sulit, kami tetap akan melakukan berbagai upaya efisiensi dan menyediakan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk, termasuk menyediakan pupuk yang murah, katanya.

Pada kesempatan itu Dadang Heru meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas lebih dulu karena porsi bahan bakar di pabrik pupuk Pusri mencapai 60 persen dalam struktur biaya.

Menurutnya, dengan kondisi harga pupuk saat ini dan dibandingkan dengan biaya produksi, sangat sulit bagi cabang-cabang perusahaan PT Pusri untuk beroperasi dan meraih keuntungan, namun dengan karena sistem usaha yang dijalankan adalah sistem holding company, maka masih bisa saling membantu dan menutupi.

Sementara itu di tempat sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermanto meminta PT Pupuk Sriwijaya untuk segera melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Pusri ke arah penguatan perusahaan.

Menurutnya, penguatan BUMN harus tetap dilakukan, baik dalam bentuk holding company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya (strategic alliance) antar-BUMN.

Harus ada peningkatan optimalisasi kinerja, baik dari aspek teknis, yaitu produksi dan produktivitas, maupun dari aspek pemasarannya, katanya.

Dikemukakan, dalam upaya menjaga pasokan gas bagi industri pupuk nasional, Komisi VI DPR telah meminta pemerintah agar konsisten dalam memprioritaskan pemanfaatan gas bumi nasional bagi industri
pupuk, sehingga masalah kelangkaan gas untuk industri pupuk di masa depan tidak terjadi lagi.

Kemudian, berkaitan dengan ditetapkannya harga eceran tertinggi pupuk, Komisi VI meminta BUMN Pusri dapat menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani.

Menurut Agus Hermanto, perlu dilakukan koordinasi di bidang pengawasan, termasuk pengenaaan sanksi tegas terhadap distributor dan penyalur yang nakal, kemudian meningkatkan pelayanan administrasi penjualan berupa penerbitan delivery order one day service.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi pasar dan mengintensifkan sosialisasi penggunaan pupuk berimbang, utamanya pupuk majemuk NPK dan organik.

Sedangkan berkaitan dengan keberlangsungan produksi dan penyaluran pupuk organik, Komisi VI akan meminta produsen pupuk dan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan
tersendatnya penyaluran pupuk organik. (mf/ysoel)

PALEMBANG: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Holding menargetkan mulai 2010 disetiap kabupaten/kota dibangun satu pabrik pupuk organik guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui saat ini dengan kondisi naiknya harga pupuk subsidi dari Rp1.200 per kg menjadi Rp1.600 per kg atau naik 35%, berdampak pada penyerapan pupuk anorganik yang masih sangat lambat berkisar 80%.

"Saat ini petani masih kaget dengan naiknya harga pupuk anorganik sehingga sebagian petani di Jawa beralih menggunakan pupuk organik," katanya, kemarin. Dia menjelaskan pemerintah telah mencanangkan program Go Organik pada tahun ini, sehingga harus diimbangi percepatan kapasitas produksi pupuk organik.
Oleh karena itu, pada 2014 setidaknya sudah berdiri pabrik pupuk organik di sejumlah kabupaten.
Untuk mencapai program tersebut, paparnya, Pusri ditugaskan mendistribusikan pupuk organik sekitar 450.000 ton.

"Kami mengajak UKM di berbagai daerah untuk bekerja sama memproduksi pupuk organik.''
Dia menyebutkan kebutuhan dana investasi bagi pendirian pabrik pupuk organik berkapasitas 10 ton per hari sekitar Rp2,5 miliar, di antaranya Rp800 juta untuk pengadaan mesin, sisanya untuk membangun pabrik serta modal kerja.

Meski demikian Dadang mengakui pihaknya masih jauh tertinggal dengan produsen pupuk lain dalam pengembangan pabrik pupuk organik, seperti Petro rencananya akan membangun pabrik pupuk organik di Sumatra Utara, padahal Sumut masih wilayah pemasaran Pusri. Dia menambahkan PT Pusri baru memiliki sekitar 4 pabrik pupuk organik dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton per tahun, tersebar di Sragen Jateng, Cianjur Jawa Barat, Lumajang Jawa Timur.

Di bagian lain, PT Pusri menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk dalam pengembangan pemakaian layanan kartu mandiri prabayar gaz card untuk pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional di SPBU.

Menurut Eksecutive Vice President PT Bank Mandiri Sunarso dengan menggunakan gaz card ini, setidaknya transaksi BBM untuk kendaraan operasional Pusri akan lebih cepat dan praktis karena dilakukan secara offline dengan mengurangi nilai uang pada kartu. (K49)

PALEMBANG,SRIPO — PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membantu sekitar 2300 warga kurang mampu yang tersebar di empat kelurahan, yakni Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sei Buah dan Sei Selayur. Bantuan diberikan dalam bentuk pengobatan gratis sebagai perwujudan Program Coorporate Social Responsibility (CSR).

Manajer KUK dan Bina Lingkungan, PT Pusri, H Fahrurrozy Bey, SH, MM didampingi Supervisor Bina Lingkungan, Syafri Lamizar disela-sela bakti sosial di halaman mesjid Al Ikhlas, Kelurahan Sei Selayur, Kamis (29/4), menjelaskan program CSR terbagi atas dua jenis, yakni program kemitraan dalam bentuk pemberian kredit murah kepada UMKM dan program Bina Lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik PT Pusri. Bina lingkungan diberikan dalam bentuk pendidikan gratis, santunan kepada anak yatim, bantuan tempat ibadah dan pengobatan gratis. “Kali ini kita selenggarakan pengobatan gratis, langsung di empat kelurahan seputar pabrik,” katanya.

Dikatakan bakti sosial berlangsung selama tiga hari berturut-turut, pada hari pertama, Kamis (29/4) dilakukan pada pukul 14.00-17.00. Hari berikutnya pukul 08.00 - 11.00 hingga penutupan. Untuk wilayah I Ilir dipusatkan di Apotik Rakyat, jalan Sultan Agung Lrg Jihadiyah RT 07, kelurahan 3 Ilir dipusatkan di tenda bakti Sosial Jalan Ratu Sianom Lrg Kenanga RT 20 sedangkan di kelurahan Sei Buah, warga setempat bisa mendatangi Jalan Sabo Kingking RT 09. Terakhir, di kelurahan Sei Selayur kegiatan dilakukan di Jalan Mayor Zen Rt 07 atau di halaman Masjid Al Ikhlas. “Warga yang ingin berobat bisa langsung mendatangi posko, dimana tiap posko disiagakan satu dokter, dua suster dan staf kelurahan setempat,” katanya.

Menyangkut soal dana, Fahrurrozy mengatakan hingga Maret, PT Pusri melalui program Bina Lingkungan di Sumsel telah menyalurkan bantuan senilai Rp 1,4 miliar dari total anggaran perusahaan Rp 10 miliar. Selanjutnya hingga akhir 2010, bantuan tersebut akan diwujudkan, diantaranya untuk kegiatan sarana ibadah, pendidikan gratis dan program lainnya. “Bantuan seperti ini akan terus kita lakukan karena PT Pusri sudah menyiapkan posko anggaran khusus untuk program ini,” katanya yang berharap agar masyarakat dapat terbantu secara maksimal. Sripo (sta)

PALEMBANG, PT Pusri kembali jalin kerja sama dengan Bank Mandiri. Kali ini kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan isi ulang dan penggunaan Kartu Mandiri Prabayar GazCard. Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri dan Executive Vice President Bank Mandiri Sunarso menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut pagi ini di kantor pusat PT Pusri, Palembang. (29/4)




Dadang merasa perlu menerapkan kerja sama ini demi kelancaran proses bisnis Pusri. Selain itu, ia juga menanggap Pusri perlu mengadopsi sarana pembayaran pembelian BBM yang efisien dan efektif. “Penerapan Gazcard ini merupakan salah satu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan fraud (kecurangan) di perusahaan”, imbuhnya. Hal ini menjadi point yang penting bagi Pusri, dimana Pusri secara tegas menerapkan prinsip Good Corporate Governance (bersih, transparan,profesional) dan telah menandatangani Pakta Integritas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, khususnya Direktorat Keuangan dan Umum atas kerja kerasnya untuk mewujudkan kerja sama ini. Karena kalau bicara gazcard pasti berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Kita menyadari bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari”, ujarnya. Dadang juga berharap agar kerja sama antara Pusri dengan Bank Mandiri akan semakin baik dan semakin memperkuat sinergi antar kedua belah pihak, karena prinsip-prinsip sinergi saat ini sedang gencar-gencarnya diterapkan oleh kementerian BUMN.

Selanjutnya dalam pidato Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riswinandi yang disampaikan oleh Executive Vice President Bank Mandiri Sunarso, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan PT Pusri terhadap Bank Mandiri, terutama dalam penggunaan jasa penyediaan layanan isi ulang dan penggunaan Kartu Mandiri Prabayar. Gazcard merupakan terobosan alat pembayaran berbasis smart card yang mampu meningkatkan efisiensi biaya opersional perusahaan. Dengan menggunakan Gazcard, maka transaksi BBM akan menjadi lebih cepat dan praktis karena dilakukan secara offline dengan mengurangi nilai uang pada kartu.

Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Gazcard ini disaksikan oleh Direktur Produksi Pusri Indra Jaya, Direktur Keuangan Pusri Wiyas Y. Hasbu, Direktur SDM & Umum Pusri Djafaruddin Lexy, Sekretaris Perusahaan, para General Manajer dan Manajer. Dari pihak Bank Mandiri dihadiri oleh Regional Manajer Kanwil II Palembang Adang Julianto, Deputi Regional Manajer Kanwil II Palembang, para Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Palembang, dan seluruh Manajer Bisnis Unit Bank Mandiri di Palembang. Setelah penandatanganan kerja sama, acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh kedua belah pihak, ramah tamah, dan diakhiri dengan konferesi pers. (humas)