Subsidi Pupuk Sulit Ditambah
JAKARTA - Mentri keuangan Agus Martowardjojo mengatakan sulit memenuhi permintaan kementrian pertanian untuk menambah anggaran subsidi pupuk tahun ini. Sebab hal tersebut sudah ditetapkan dewan perwakilan rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2012.
“Dari segi aturan, sulit untuk mengubahnnya,” kata dia, seusai memberikan suara di pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Kebayoran baru, jakarta selatan, kemarin.
Dalam APBN-P 2012, Pemerintah menganggarkan subsidi senilai Rp 13,9 Triliun untuk membeli dan menyalurkan 8,5 juta ton pupuk. Jumlah anggaran tersebut lebih rendah dibanding pengajuan dalam APBN 2012 Yang mencapai Rp 16,94 triliun untuk 10 juta ton pupuk. DPR dan pemerintah memangkas pengajuan subsidi pupuk karena dalam tiga tahun terakhir penyalurannya tak sesuai dengan target.
Kini, Kementerian Pertanian meminta anggaran subsidi dikembalikan sesuai dengan pengajuan dalam APBN 2012. Sebab, harga pupuk melonjak seiring dengan kenaikan harga gas. Kebutuhan pupuk pun bertambah menjelang masa tanam yang berlangsung pada Novemver-Desembar.
Untuk itu, Agus menyarankan Kementerian Pertanian harus membicarkan hal tersebut oleh komisi Pertanian DPR-RI. Disisi lain, Ia meminta badan pemeriksa keuangan mengaudit penyaluran pupuk agar penyebab mandeknya distribusi pupuk menjadi terang benderang.
Direktur pupuk dan pestisida Kementerian Pertanian, Suprapti, mengatakan tambahan subsidi sangat dibutuhkan karena suplai pupuk hanya cukup hingga Oktober. “Masa tanam terancam gagal,” katanya.
Suprapti mengakui penyaluran pupuk bersubsidi selalu dibawah target. Pada 2012, misalnya, realisasi distribusi pupuk mencapai 9,7 juta ton atau dibawah target awal sebanyak 11,2 juta ton.
Menurut dia,masalah itu terjadi karena tidak semua petani masuk dalam kelompok penyaluran pupuk bersubsidi dan memenuhi syarat untuk menyusun rencana distribusi kebutuhan kelompok ( RBKK). “selain itu, belum semua pemerintah daerah memberi respon atas masalah ini,” ujarnya.
Agar subsidi bisa ditambah, Suprapti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal distribusi pupuk dam membantu petani menyusun RDKK. Ia juga meminta produsen pupk, PT Pupuk Indoesia Holding Company, menjamin pasokannya.
GUSTHIDHA BUDIARTIA | ROSALINA
