Kabar Pusri

Jakarta - Serikat Pekerja (SP) BUMN mengharapkan badan usaha milik negara bebas dari intervensi politik pada Pemilu Presiden 2009 agar badan usaha tersebut benar-benar menjadi penggerak roda ekonomi untuk kemakmuran.

Ketua Umum SP BUMN Abdul Latief Algaff di Jakarta, Jumat, mengatakan semula dugaan adanya intervensi politik pada BUMN jelang Pilpres ditutupi, tetapi kini semuanya sudah terbuka.

"Arus intervensi itu sendiri sudah berkurang dibandingkan sebelumnnya, walaupun sulit untuk mengatakan tidak ada," kata Latief ketika diminta tanggapannya atas keterlibatan komisaris dan direksi BUMN dalam tim sukses calon presiden.

Dia juga mengapresiasi ketegasan Menneg BUMN dan Badan Pengawas Pemilu atas keterlibatan para pejabat BUMN di tim sukses itu. "Sudah selayaknya kita tegas karena peraturan perundangannya sudah jelas," katanya. Oleh karena itu dia mengimbau kepada komisaris dan direksi BUMN yang terlibat dalam tim sukses, baik yang terlibat secara terbuka maupun diam-diam, untuk bersikap tegas, menjadi anggota tim sukses lalu mundur dari jabatannya atau sebaliknya.

Ketentuan untuk memilih itu, kata Latief, juga berlaku untuk karyawan BUMN. Untuk itu dia juga melontarkan peringatan yang sama.

Mengenai sikap Bawaslu yang kritis pada kasus itu, Latief mengatakan sudah selayaknya lembaga tersebut mengambil sikap demikian.

"Kita ingin BUMN bersih dari intervensi politik dan benar-benar menjadi unit usaha yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Sikap itu juga untuk mengingatkan bahwa jabatan direksi dan komisaris bukan jabatan politis, tetapi jabatan profesional. Karena itu pula penyandangan nama "negara" pada akronim BUMN menunjukkan bahwa badan usaha itu milik semua rakyat Indonesia yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan semua golongan.
Komitmen itu, menurut dia sudah menjadi komitmen semua orang. Diingatkannya juga bahwa hingga saat ini BUMN adalah penopang ekonomi negara, meskipun diakui masih ada BUMN yang masih merugi.
Menurut Latief, saat ini terdapat sekitar satu juta pekerja di 138 badan usaha. (ant)