SEMARANG – Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Mulyono Prawiro meresmikan pembukaan PUSRI MART di kantor Pusri Pemasaran Daerah (PPD) Jawa Tengah (01/10). Pusri Mart merupakan toko atau kios penjualan yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan input dan output pertanian milik Pusri dan Grup Perusahaan seperti pupuk, benih, pestisida, herbisida, dan sarana pertanian lainnya. Pusri Mart juga menyediakan jasa konsultasi gratis bagi petani atau pengguna produk-produk Pusri tentang pertanian atau bercocok tanam.
Dibukanya Pusri Mart dilatarbelakangi oleh komitmen Pusri untuk terus fokus dan meningkatkan kepuasan kepada para pelanggannya, yaitu dengan memberikan kemudahan akses bagi petani atau pengguna produk-produk Pusri Grup untuk memperoleh produk dan bimbingan pertanian. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya Pusri dalam mengkampanyekan pola pemakaian pupuk berimbang demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Di Pusri Mart, pelanggan dapat membeli beberapa jenis pupuk yang dijual komersil (non subsidi), antara lain pupuk Urea, NPK 15-15-15, NPK12-12-17-2, NPK 13-6-27-4+O,6B. Selain itu, juga tersedia berbagai produk inovasi pertanian seperti benih padi, jagung, cabai, pupuk hayati, dekomposer, pupuk mikro, bio pestisida, nutrisi hidroponik, serta produk pestisida yang berkualitas.
Selain dibuka di Semarang, Pusri Mart juga akan dibuka di seluruh wilayah pemasaran Pusri yang tersebar di beberapa propinsi di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Barat. Dengan dibukanya Pusri Mart diharapkan produk Pusri lebih dikenal dan mudah didapatkan oleh konsumen, baik retail maupun distributor. Disamping itu, Pusri juga berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami cara penggunaan produk pupuk yang tepat, serta penggunaan benih dan pestisida yang benar.
PT Pusri yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap mengemban kewajibannya selaku pelaku public service obligation (PSO) pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pupuk nasional dan menyukseskan program pemerintah khususnya dalam upaya menuju kedaulatan pangan nasional.
